Connect with us

Jawa Timur

Polres Malang Kembali Salurkan Modal dan Pengembangan UMKM untuk Keluarga Korban Kanjuruhan

Published

on

MALANG, 90detik.com – Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan dukungan kepada keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

Kepedulian diwujudkan dengan penyerahan bantuan modal dan sarana pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada Tiga keluarga di Mapolres Malang, pada Rabu (7/2).

Bantuan yang diberikan berupa rombong serta peralatan lengkap untuk berjualan, ditambah dengan uang tunai sebagai modal untuk memulai usaha.

Langkah ini bertujuan untuk membantu keluarga korban Tragedi Kanjuruhan agar dapat memulihkan ekonomi mereka dan berwirausaha.

Penerima bantuan kali ini adalah Lasidi, warga Kecamatan Turen yang merupakan keluarga dari almarhum Dafa Yunanto, dan Siti Sofiyah, asal Kecamatan kepanjen, orangtua dari almarhum Ahmad Dani.

Keduanya diberikan masing-masing satu unit rombong beserta peralatan untuk berwirausaha bakso dan minuman ringan.

Dalam kesempatan yang sama, Anik Mardiyanti, Ibu dari almarhum Abdan Ageng asal Kecamatan Wagir, diberikan satu unit peralatan mesin jahit.

Selain itu, seluruh keluarga juga diberikan bantuan modal untuk memulai berwirausaha.

Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, mengungkapkan tekad Polres Malang untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

Pihaknya akan terus memberikan perhatian dan kepedulian kepada keluarga korban Kanjuruhan dengan menyalurkan bantuan UMKM dan modal.

“Sampai saat ini kami masih berusaha dan tidak akan putus sampai kapanpun bagi keluarga korban kanjuruhan,” kata Kapolres AKBP Putu Kholis di Polres Malang, pada Rabu (7/2).

Kapolres Malang menambahkan, selain menyalurkan bantuan berupa UMKM dan dukungan modal kepada keluarga korban Kanjuruhan, pihaknya juga terus menjalin komunikasi yang baik secara intens.

Melalui komunikasi tersebut AKBP Putu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keluarga terdampak sebagai upaya pemulihan kehidupan sosial pasca tragedi.

“Selama masih ada yang bisa kami bantu makan kami akan berupaya membantu, tidak berhenti sampai di sini, setiap bulan kita komunikasi,”ujarnya.

Tidak hanya bentuk dukungan UMKM seperti saat ini dan tidak hanya dukungan permodalan tapi juga ada beberapa keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas maupun keperluan lain yang memerlukan layanan Kepolisian, pihak Polres Malang merespon secara khusus.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan Siti Sofiyah, mengaku senang atas perhatian yang diberikan Kapolres Malang kepada keluarganya.

Melalui bantuan yang diberikan, ia akan berupaya mengembangkan usaha berdagang minuman ringan di depan rumahnya.

Tak hanya itu, Siti mengaku bersyukur terhadap bantuan yang telah diberikan kepolisian mulai dari pendampingan trauma healing, kemudahan mengurus Surat Ijin Mengemudi (SIM), hingga perbaikan rumah tempat tinggalnya.

Bahkan, salah satu putranya juga telah bekerja di Polres Malang sebagai pekerja harian lepas untuk membantu perekonomian keluarga.

“Alhamdulillah terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan bapak Kapolres Malang, kami sangat berterimakasih sudah diperhatikan,” ungkap Siti. (Red)

Jawa Timur

Polres Blitar Kota Kerahkan 266 Personel Amankan 52 TPS Pilkades Serentak 2026

Published

on

BLITAR – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Polres Blitar Kota menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Kewilayahan Aman Pilkades Penataran 2026.

Apel ini menjadi pengecekan akhir kesiapan personel, perlengkapan, dan pola pengamanan sebelum anggota diterjunkan ke lokasi tugas.

Apel dipimpin langsung Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., dengan melibatkan personel TNI-Polri serta unsur terkait. Dalam pengamanan Pilkades Serentak 2026, Polres Blitar Kota mencatat terdapat 8 desa di 5 kecamatan dengan total 52 TPS yang masuk dalam wilayah pengamanan.

Untuk mendukung kelancaran pemungutan suara, sebanyak 266 personel disiapkan. Kekuatan itu terdiri dari 161 personel pengamanan TPS, 89 personel patroli, serta 16 personel yang tergabung dalam Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) dan Satgas Intelijen.

Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan seluruh personel harus menjalankan tugas secara profesional, menjaga netralitas, serta tidak terlibat dalam politik praktis maupun memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala desa.

Ia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.

Personel diminta meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para calon kepala desa guna mencegah potensi konflik selama pelaksanaan Pilkades.

Kapolres menekankan keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga dari kemampuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebelum, selama, dan setelah Pilkades.

Selain menjaga keamanan, anggota juga diminta mengedepankan pendekatan humanis dengan menerapkan prinsip senyum, sapa, dan salam saat berinteraksi dengan masyarakat. Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan penyelenggara Pilkades juga harus terus diperkuat tanpa ego sektoral.

Kapolres turut mengingatkan personel agar bijak menggunakan media sosial serta mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memicu perpecahan.

Satgas Humas dan Satgas Gakkum diminta aktif melaksanakan patroli siber untuk memantau perkembangan situasi dan mencegah penyebaran informasi yang dapat mengganggu kondusivitas Pilkades.

Di samping kesiapan operasional, seluruh anggota diingatkan menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas serta memastikan perlengkapan perorangan telah disiapkan secara lengkap.

Melalui apel pergeseran pasukan ini, Polres Blitar Kota menegaskan komitmennya memberikan pengamanan maksimal dalam Pilkades Serentak 2026.

Dengan dukungan seluruh unsur terkait dan partisipasi masyarakat, pesta demokrasi tingkat desa tersebut diharapkan berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif.(Hms/JK)

Continue Reading

Jawa Timur

Lewat PIRAMIDA, Polres Blitar Kota Sosialisasikan Pencegahan Narkoba dan Program Poliran

Published

on

BLITAR – Polres Blitar Kota menggelar kegiatan PIRAMIDA (Ngopi Bareng Bersama Media) pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Lesehan Presiden, Jalan Ir. Soekarno Nomor 276, Kelurahan Sentul, Kota Blitar, tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antara kepolisian dengan insan pers.

Kegiatan itu dihadiri Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, para Pejabat Utama (PJU) Polres Blitar Kota, serta awak media cetak, online, dan elektronik yang bertugas di wilayah Blitar Raya.

 

Dalam sambutannya, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang baik dengan media.

Menurutnya, insan pers merupakan salah satu elemen strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa program Kapolri menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Menurut Kapolres, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan media perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan.

Melalui kegiatan PIRAMIDA, Polres Blitar Kota juga membuka ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan situasi di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyoroti persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan obat keras terlarang berbahaya (okerbaya) yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

Ia menilai upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Kapolres mengajak media untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, media diharapkan turut menyebarluaskan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan serta upaya pemberantasan peredaran narkotika.

Melalui kolaborasi antara kepolisian, media, dan masyarakat, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya narkoba semakin meningkat sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan lingkungan.

Kesempatan ini,  AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, juga menyampaikan tentang program dari Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, tentang Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Ia menjelaskan bahwa pada program tersebut, salah satu upaya dan wujud kepedulian Polri untuk menekan angka pengangguran.

Polres Blitar Kota berharap kegiatan PIRAMIDA tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana membangun kemitraan yang profesional, terbuka, dan saling mendukung.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan nyaman di wilayah Kota Blitar. (JK/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

PSMP Desak DPRD Lumajang Gelar RDP dengan Pemkab, Soroti Lemahnya Penyerapan APBD 2026

Published

on

LUMAJANG – Rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP).

Melihat kondisi tersebut, PSMP mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan anggaran.

Desakan tersebut dinilai penting mengingat APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan materi evaluasi APBD 2026 yang dihimpun PSMP, realisasi belanja daerah hingga Triwulan III tercatat sebesar 52,48 persen dari total pagu sekitar Rp2,346 triliun. Bahkan, realisasi belanja modal disebut baru mencapai 11,58 persen atau sekitar Rp24,36 miliar dari pagu Rp210,48 miliar.

Angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.

Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP), Didik Sofyan Arif, menilai DPRD tidak boleh hanya menjalankan fungsi legislasi dan pembahasan anggaran, tetapi juga harus memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara seimbang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui proses demokrasi.

“Karena itu, kami mendesak DPRD Lumajang segera mengagendakan RDP dengan Pemkab Lumajang. Jangan sampai persoalan rendahnya penyerapan APBD hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa ada evaluasi dan penjelasan yang konkret. DPRD harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari OPD terkait,” ungkap Didik.

Lebih lanjut, PSMP mengusulkan agar pelaksanaan RDP nantinya tidak hanya melibatkan unsur DPRD dan jajaran Pemkab Lumajang. DPRD juga diharapkan membuka ruang partisipasi publik dengan mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, serta insan pers.

Menurut Didik, keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar persoalan pengelolaan APBD dapat diketahui secara terbuka, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

“RDP ini jangan hanya menjadi forum formalitas antara DPRD dan pemerintah daerah. Kami berharap tokoh masyarakat, LSM, organisasi mahasiswa, dan media juga dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui secara langsung bagaimana anggaran yang bersumber dari rakyat dikelola, apa saja kendalanya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Lumajang,” tegasnya.

Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(DD/Red)

Continue Reading

Trending