Tulungagung — Demokrasi tanpa etika perlahan berubah menjadi panggung kegaduhan. Di tengah dinamika politik dan panasnya suhu birokrasi di Tulungagung, publik hari ini dihadapkan pada fenomena yang semakin mengkhawatirkan: ruang privat yang bocor menjadi konsumsi publik.

Percakapan telepon, obrolan santai, keluhan personal, hingga komunikasi dalam hubungan pertemanan kini dengan mudah dipotong, disebarluaskan, lalu dibingkai menjadi opini politik. Bukan lagi substansi kebijakan yang diperdebatkan, melainkan serpihan percakapan yang dimainkan untuk membangun persepsi.

Situasi ini menandai satu gejala serius: kritik mulai bergeser menjadi eksploitasi kedekatan.

Padahal, demokrasi yang sehat bukan sekadar tentang kebebasan berbicara. Demokrasi juga membutuhkan kedewasaan moral untuk memahami batas antara kritik publik dan pengkhianatan ruang privat.

Masyarakat Jawa sejak lama sebenarnya telah mewariskan filosofi komunikasi yang sangat relevan dengan situasi hari ini: “Papan nggowo empan.” Sebuah ajaran tentang kepantasan berbicara sesuai tempat, situasi, dan konteks.

Sayangnya, nilai itu mulai terkikis oleh budaya viral dan hasrat membentuk framing publik secepat mungkin.

Hari ini, kedekatan dengan tokoh publik kerap dianggap tiket bebas membocorkan apa saja. Padahal kedekatan tidak otomatis menghapus etika. Ada garis tegas yang membedakan kritik, informasi, gosip, dan eksploitasi relasi.

Dalam hubungan profesional, kritik terbuka adalah hal wajar dan bahkan diperlukan. Namun dalam ruang nonformal terdapat unsur kepercayaan interpersonal yang seharusnya dijaga sebagai tanggung jawab moral. Ketika ruang kepercayaan itu dilanggar demi sensasi atau kepentingan tertentu, maka yang rusak bukan hanya hubungan personal, tetapi juga kualitas budaya demokrasi itu sendiri.

Budaya Nusantara sesungguhnya telah lama mengingatkan tentang bahaya ucapan yang kehilangan kendali. Pepatah Jawa mengatakan “Ajining diri dumunung ana ing lathi” harga diri seseorang terletak pada lisannya. Orang dihormati bukan karena paling keras berbicara, tetapi karena mampu menjaga ucapan dan amanah komunikasi.

Pesan serupa hadir dalam berbagai budaya daerah. Pepatah Minangkabau mengingatkan “Mulutmu harimaumu.” Kearifan Sunda menasihati “ulah ngaliarkeun taleus ateul” jangan menyebarkan sesuatu yang justru memicu kegaduhan sosial. Dalam tradisi Melayu bahkan dikenal ungkapan “Kerana mulut badan binasa.”

Semua mengajarkan satu hal yang sama, ucapan memiliki konsekuensi sosial.

Di sisi lain, pejabat publik juga tidak boleh naif. Di era digital, setiap ucapan berpotensi keluar dari ruang privat dan berubah menjadi komoditas opini. Karena itu, kehati-hatian dalam komunikasi kini menjadi bagian penting dari kepemimpinan.

Wibawa birokrasi tidak dibangun melalui curahan informal yang mudah tercecer menjadi kontroversi. Kepemimpinan yang kuat lahir dari disiplin komunikasi, ketenangan sikap, dan ketegasan sistem.

Kritik tetap penting dalam demokrasi. Namun kritik yang sehat bukan kritik yang paling gaduh atau paling viral. Kritik yang bermartabat adalah kritik yang tetap menjaga objektivitas, etika relasi, dan kepercayaan sosial.

Sebab ketika semua obrolan berubah menjadi konten, dan semua kedekatan berubah menjadi alat framing politik, maka yang hilang bukan hanya privasi, tetapi juga ketulusan manusia dalam berkomunikasi.

Pada akhirnya, kedewasaan publik tidak diukur dari seberapa keras seseorang bersuara, melainkan dari kebijaksanaan memahami kapan harus berbicara, kepada siapa berbicara, dan mana yang pantas dibawa ke ruang ramai.

Itulah makna sejati dari falsafah Jawa: “Papan nggowo empan.” (Red)

Oleh: Ahmad Dardiri Syafi’i,
(Usikum Wa Nafsiy).

Trenggalek — Semangat Hari Pendidikan Nasional terasa kuat di Aula Jabal Noor, Kabupaten Trenggalek, Kamis (7/5/2026). Lebih dari 1.000 pelajar tingkat SMA dan sederajat dari berbagai wilayah di Trenggalek memadati gelaran EBY Edu Fair 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menggali informasi seputar dunia perguruan tinggi sekaligus memantapkan langkah menuju pendidikan tinggi.

Lebih dari 20 universitas unggulan dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir membuka layanan konsultasi jurusan, informasi kampus, hingga peluang beasiswa.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir langsung di tengah antusiasme para pelajar. Kehadiran legislator DPR RI Dapil VII Jawa Timur tersebut disambut hangat oleh para siswa yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi terkait pendidikan dan masa depan.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi sangat penting untuk membuka akses dan mempertemukan potensi generasi muda daerah dengan kampus-kampus unggulan nasional.

“Pendidikan adalah hak warga negara Indonesia. Maka kita bersyukur event seperti ini dapat mempertemukan potensi anak-anak sekolah menengah di kabupaten dan kota dengan kampus-kampus besar dan unggul dari berbagai daerah di tanah air, tidak hanya dari Jawa Timur,” ujar Ibas di hadapan ribuan peserta.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga memberikan pesan motivasi kepada para pelajar agar terus berani bermimpi besar dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

“Pesan saya, bermimpilah tinggi dan bermimpilah banyak. Belum tentu satu mimpi terpenuhi, bisa jadi mimpi-mimpi lain yang nanti kita raih. Bekerja keras, belajar, terus mengasah diri, dan yang terakhir, never give up, jangan pernah menyerah,” tegasnya.

Menurut Ibas, EBY Edu Fair 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan antara minat dan bakat siswa dengan kebutuhan dunia kerja masa depan, baik di sektor industri maupun ekonomi kreatif.

Tak sekadar pameran pendidikan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi siswa dan orang tua dalam merancang masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas, unggul, dan berdaya saing global dari Bumi Menak Sopal. (DON/Red)

Jakarta— Indonesia sedang menuju salah satu momentum terpenting dalam sejarah pembangunan bangsa, yakni bonus demografi 2030. Pada fase ini, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan jauh lebih besar dibanding usia nonproduktif.

Dalam teori pembangunan, kondisi tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, percepatan inovasi, dan kekuatan geopolitik baru. Namun dalam praktiknya, bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa kesiapan negara dalam membangun kualitas manusia, ia justru dapat berubah menjadi krisis sosial berskala nasional.

Fredi Moses Ulemlem salah satu ketua KNPI, pada kamis 7/5/2026 menilai negara hingga kini masih belum memiliki desain besar pembangunan pemuda yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Menurutnya, pendekatan negara terhadap pemuda masih terlalu administratif dan belum menyentuh akar persoalan.

“Pemuda jangan hanya dipahami sebagai kategori usia dalam undang-undang, tetapi sebagai kekuatan strategis bangsa. Kalau negara gagal membangun manusianya, bonus demografi bukan menjadi berkah, melainkan ancaman,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum berhasil mengubah kekayaan tersebut menjadi kualitas hidup yang baik bagi generasi mudanya.

Di tengah proyek-proyek pembangunan besar dan pertumbuhan ekonomi yang terus dipromosikan, masih banyak anak muda menghadapi pengangguran, ketidakpastian kerja, hingga keterasingan sosial.

Fenomena meningkatnya pekerja muda informal, minimnya lapangan kerja berkualitas, dan tingginya angka pengangguran usia produktif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi generasi muda.

Menurut Fredi, persoalan tersebut diperparah oleh sistem pendidikan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan zaman.

Dunia pendidikan dinilai masih terlalu fokus pada pencapaian administratif dan gelar akademik, sementara keterampilan praktis, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan global belum menjadi prioritas utama.

“Pendidikan kita masih terlalu sibuk mencetak ijazah, tetapi belum maksimal mencetak kemampuan hidup. Akibatnya banyak anak muda mengalami kebingungan masa depan meskipun memiliki gelar pendidikan,” katanya.

Ia juga mengkritik sistem politik yang dinilai belum memberikan ruang meritokrasi yang sehat bagi generasi muda. Anak muda sering kali hanya dilibatkan sebagai alat mobilisasi politik menjelang pemilu, tetapi minim akses dalam pengambilan keputusan strategis.

“Demokrasi tidak boleh hanya menjadikan pemuda sebagai pasar suara. Anak muda harus diberi ruang menjadi penggerak gagasan, pelaku perubahan, dan bagian penting dalam menentukan arah bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Fredi menilai negara terlambat merespons ancaman sosial baru yang kini banyak menyasar generasi muda, seperti judi online, narkoba, pornografi digital, kekerasan jalanan, hingga krisis kesehatan mental. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat sebagai kesalahan moral individu, melainkan juga akibat lemahnya ekosistem sosial, ekonomi, dan pendidikan yang gagal memberi harapan hidup yang sehat bagi anak muda.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya angka kriminalitas remaja, tawuran, depresi, kecemasan sosial, hingga ketidakpercayaan generasi muda terhadap institusi publik merupakan alarm serius yang tidak boleh disepelekan.

“Ketika anak muda kehilangan harapan, maka negara sedang kehilangan masa depannya sendiri,” ujarnya.

Fredi menegaskan bahwa pembangunan pemuda tidak cukup dilakukan melalui seremoni, slogan motivasi, atau program jangka pendek.

Negara perlu menghadirkan kebijakan besar yang konkret dan berkelanjutan, mulai dari reformasi pendidikan berbasis keterampilan, perluasan lapangan kerja produktif, dukungan terhadap kewirausahaan muda, akses politik yang sehat, hingga layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, dunia pendidikan, keluarga, masyarakat sipil, dan sektor usaha dalam membangun generasi muda yang tangguh.

“Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila negara serius membangun kualitas manusianya. Tetapi jika pemuda terus diabaikan, maka Indonesia bukan sedang menunggu puncak kejayaan, melainkan sedang menyiapkan krisis sosial di masa depan,” pungkasnya. (By/Red)