KOTA MALANG – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengalir.

Di tengah munculnya sejumlah suara penolakan di ruang publik, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Simpatisan MBG Malang Raya menggelar Apel Akbar di Alun-alun Tugu Kota Malang, Sabtu (20/6/2026).

Peserta yang mengenakan kaus putih bertuliskan “Bersama Prabowo Indonesia Maju” dan tagar #PrabowoBaik memadati kawasan Alun-alun Tugu sejak pukul 06.00 WIB hingga menjelang siang. Selain mengikuti apel, mereka juga mengikuti kegiatan senam zumba yang diselenggarakan panitia.

Berbagai elemen masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, pedagang sayur, hingga mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ribuan warga memadati Alun-alun Kota Malang, Gelar Apel Akbar Dukung MBG, (dok/istimewa).

Sejumlah spanduk dukungan tampak dibentangkan peserta, di antaranya bertuliskan “Lanjutkan MBG, Kami Lelah Jika Harus Kembali Macul”, “Satu Tekad, Sukseskan MBG”, hingga “Terima Kasih Pak Prabowo, Kawal MBG Sampai Berkualitas”.

Koordinator Apel Akbar, Gandung Panjalu, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG.

“Kegiatan ini berawal dari keresahan para petani, pelaku UMKM, peternak, hingga pedagang sayur yang ikut merasakan dampak dari dinamika politik terkait program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo,” ujar Gandung.

Menurutnya, apel akbar tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan energi positif agar program MBG terus berjalan dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Kami bersama tokoh-tokoh di Malang Raya ingin menggaungkan energi positif agar Program Makan Bergizi Gratis mendapat dukungan masyarakat dan target penerima manfaat hingga 82 juta orang seperti instruksi Presiden Prabowo dapat tercapai,” katanya.

Salah satu penggagas kegiatan, Raden Djoni Sudjatmoko, menilai pembangunan nasional memerlukan optimisme dan dukungan masyarakat. Ia menyebut berbagai langkah pemerintah saat ini bertujuan memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan perekonomian nasional.

“Sebuah negara yang ingin berkembang tentu membutuhkan energi positif. Saat ini pemerintah sedang berupaya menempatkan berbagai persoalan pada jalur yang seharusnya,” ujar Djoni.

Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, menurutnya, Program MBG telah memberikan manfaat nyata dan terus mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya.

“Manfaat MBG sudah dirasakan masyarakat. Berbagai evaluasi terkait persoalan higienitas maupun kasus keracunan telah ditindaklanjuti sehingga kesalahan di tingkat SPPG semakin minim. Tetapi justru muncul tuntutan agar program ini dihentikan,” katanya.

Djoni menegaskan dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis jauh lebih besar dibandingkan suara penolakan yang berkembang. Menurutnya, para penerima manfaat, khususnya pelajar, menyambut baik keberadaan program tersebut.

“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat yang mendukung MBG jumlahnya jauh lebih banyak. Program ini menggerakkan ekonomi masyarakat bawah dan penerima manfaatnya juga merasa senang,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berharap target 82 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat diwujudkan karena dinilai mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini yang ingin kami luruskan, masyarakat sangat senang dengan MBG. Karena itu target Presiden Prabowo untuk menjangkau 82 juta penerima manfaat harus bisa diwujudkan. Kami mendukung penuh,” pungkasnya. (*)

Jakarta— Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Jumat (19/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan praktik korupsi berupa pungutan fee proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI/P3A) yang diduga melibatkan oknum Anggota DPR RI Mori Hanafi dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.

Koordinator Lapangan PMNJ, Rizki, menyampaikan bahwa dugaan praktik fee proyek tersebut telah menjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya kelompok petani penerima manfaat program irigasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Kami meminta KPK untuk tidak menutup mata terhadap dugaan praktik jual-beli proyek yang merugikan petani dan keuangan negara. Jika benar terdapat pemotongan anggaran melalui mekanisme fee proyek, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang harus diusut secara tuntas,” tegas Rizki dalam orasinya di depan Gedung KPK.

PMNJ menilai program irigasi yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani justru berpotensi menjadi sarana praktik korupsi apabila terdapat intervensi pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran negara.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar KPK segera memeriksa dan mengusut dugaan keterlibatan Anggota DPR RI Mori Hanafi dapil NTB 1 dalam kasus yang mereka sebut sebagai praktik “fee proyek P3A”.

PMNJ juga mendesak KPK untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan program P3-TGAI di wilayah NTB, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.

Selain kepada KPK, PMNJ meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang namanya dilaporkan pada Senin lalu, disebutkan dalam berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program tersebut.

PMNJ menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum dan siap menyerahkan data maupun informasi yang dimiliki kepada aparat penegak hukum guna mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi bancakan segelintir elite,” tutup Rizki. (By/Red)

BLITAR – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kota Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (20/6).

Sebelumnya, Kapolri juga berziarah ke makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tradisi Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa yang telah mewariskan nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan bagi Indonesia.

Dalam ziarah di Blitar, Kapolri didampingi Kapolda Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar Raya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tradisi ziarah tersebut menjadi momentum bagi institusi Polri untuk menyerap serta menggali nilai-nilai kepemimpinan para pendiri bangsa yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

“Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk menyerap dan menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa. Hal ini sangat penting, khususnya bagi institusi Polri yang memiliki amanah untuk terus menjaga dan mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para mantan presiden dan pahlawan bangsa harus terus dijaga serta dijadikan sebagai energi positif bagi Polri dalam menjalankan amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

“Oleh karena itu, nilai-nilai yang diwariskan ini harus kita jaga dan pertahankan. Ini menjadi kekuatan dan energi positif bagi institusi Polri agar terus mampu melaksanakan amanah masyarakat, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Sebelum berziarah ke Makam Bung Karno, Kapolri terlebih dahulu mengunjungi makam Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Dalam kesempatan itu, Kapolri disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dan menerima pengalungan surban sebelum memanjatkan doa serta menaburkan bunga di pusara Presiden keempat RI tersebut.

Ziarah ke makam Gus Dur memiliki makna tersendiri bagi institusi Polri. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dikukuhkan secara konstitusional melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Selain itu, Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi antarumat beragama serta keberagaman di Indonesia.

Usai melaksanakan ziarah di Blitar, Kapolri dijadwalkan melanjutkan rangkaian kegiatan serupa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.

Kapolri berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa dapat terus menginspirasi seluruh insan Bhayangkara dalam mewujudkan Polri yang semakin Presisi dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 agar dapat berjalan sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(Hms/Red)

Editor: Joko Prasetyo