Blitar Kota— Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, mengungkap hasil kegiatan Tim Pelaksana Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKP2OM) yang digelar di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi lintas instansi dalam memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi produk tidak layak edar.

“Pengawasan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKBP Kalfaris dalam keterangannya.

Sidak yang dilaksanakan pada Kamis, 12 Maret 2026 tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Polres Blitar Kota, Dinas Kesehatan, Disperindag, Diskominfotik, Satpol PP, hingga Dinas Ketahanan Pangan dan PTSP Kota Blitar.

Tim mengawali kegiatan di Aula Dinas Kesehatan Kota Blitar sebelum bergerak melakukan inspeksi ke sejumlah titik distribusi dan penjualan.

Dalam pengecekan di Hai Mart, petugas tidak menemukan produk kedaluwarsa, sehingga dinilai telah memenuhi standar keamanan pangan. Namun, saat melakukan inspeksi di Hyfresh Supermarket Blitar Square, tim menemukan sejumlah produk dengan label kedaluwarsa ganda.

Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas dengan meminta pihak pengelola segera berkoordinasi dengan produsen guna memastikan kejelasan dan keabsahan label.

“Terhadap temuan label kedaluwarsa ganda, kami meminta pihak pengelola untuk segera berkoordinasi dengan produsen guna memastikan kejelasan dan keabsahan label tersebut,” tegas Kapolres Lalo kepada awak media, Senin (30/3/2026).

Selanjutnya, tim melanjutkan pengecekan di Toko Sinar Makmur di wilayah Kepanjen Kidul. Dari hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya barang kedaluwarsa di lokasi tersebut.

AKBP Kalfaris menegaskan, kegiatan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga keamanan konsumsi masyarakat.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan bersama instansi terkait agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam mengonsumsi produk sehari-hari,” tandasnya.

Dengan adanya sidak ini, para pelaku usaha diharapkan semakin tertib dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang dijual, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peredaran barang di pasaran. (DON/Red)

JAKARTA— Jabatan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) resmi diduduki perwira tinggi (Pati) Bintang Tiga atau Letjen TNI. Promosi dan kenaikan pangkat tersebut semestinya juga dilakukan di Polda Metro Jaya.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengapresiasi promosi jabatan tersebut mengingat tugas dan tanggung jawab yang besar.

“Kami melihat promosi pangkat untuk bintang tiga sekelas Pangdam Jaya bagus. Kenaikan pangkat itu sesuai dengan besarnya tugas dan tanggung jawab seorang Pangdam Jaya yang mengamankan Ibu Kota negara seperti Jakarta,” katanya, Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan kajian akademik yang dilakukannya, kata Edi, job bintang tiga itu idealnya bukan hanya Pangdam Jaya tapi juga Kapolda Metro Jaya.

Sebab, tugas dan tanggung jawab yang diembannya cukup besar yakni mengamankan Ibu Kota Jakarta.

Dengan demikian, untuk jabatan Wakapolda juga sudah semestinya mengikuti naik jadi bintang dua ( Irjen ).

Begitu pula untuk jabatan Kasatker dari yang awal dijabat Komisaris Besar ( Kombes) menjadi Brigjen ( bintang satu).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini mengungkap tidak sedikit Ibu Kota negara yang Kapoldanya berpangkat bintang tiga di dunia.

Contoh yang nyata adalah Kapolda di Tokyo, Jepang, kemudian Bejing, China, hingga Kapolda New York, Amerika Serikat yang pangkatnya setara dengan bintang tiga.

“Promosi untuk kenaikan pangkat Pangdam Jaya dari bintang dua menjadi bintang tiga kita dukung dan beri apresiasi,” kata penulis buku Hukum Kepolisian dan Politik Hukum Kepolisian ini.

Seperti diketahui, jabatan Pangdam Jaya resmi dijabat oleh perwira tinggi (Pati) TNI bintang tiga. Dengan demikian, Pangdam Jaya mendapat kenaikan pangkat menjadi Letjen TNI Deddy Suryadi.

Proses pelantikan kenaikan pangkat ini dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 26 Maret 2026. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Jagat media sosial (Medsos) kembali dihebohkan dengan keluhan warga terkait dugaan seorang pekerja sewa mobil-mobilan yang kedapatan mabuk-mabukan di area Alun-Alun Tulungagung. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari masyarakat yang menilai lemahnya pengawasan di salah satu ruang publik paling vital di kota tersebut.

Kecaman mencuat melalui unggahan akun “Arga Tara” di grup Facebook “WT Tulungagung”. Dalam postingannya, ia menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan fungsi penertiban.

“Setiap hari pasti mabuk di alun-alun, perilakunya juga meresahkan. Tidak peduli dilihat orang atau tidak. Semalam sekitar pukul 00.00 WIB saya melihat sendiri kondisinya seperti teler dan mondar-mandir. Terlihat seperti tidak takut apa pun. Kerjaan Satpol PP itu apa? Ini sudah menjelekkan nama baik alun-alun Tulungagung,” tulisnya dengan nada geram, Minggu(29/3).

Unggahan tersebut sontak menuai banyak respons dari warganet lain yang mengaku resah. Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran atas kenyamanan dan keamanan pengunjung, terlebih kawasan alun-alun kerap menjadi tempat berkumpulnya keluarga, termasuk anak-anak.

“Mungkin Satpol PP tugasnya hanya grebek orang iclik di kos-kosan dan hotel. Alun-alun adalah tempat bermain untuk anak-anak, tempat bersantai keluarga, kalau di isi orang-orang seperti ini sangat disayangkan” ungkap sejumlah warga.

Masyarakat menilai, perilaku tidak pantas di ruang publik seharusnya bisa dicegah melalui patroli rutin serta tindakan tegas dari aparat terkait. Mereka mendesak adanya kehadiran nyata petugas untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejadian serupa terulang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun Satpol PP Tulungagung mengenai dugaan tersebut. Publik pun menunggu langkah konkret yang akan diambil guna memastikan alun-alun tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. (DON/Red)