Redaksi
Sukseskan Reformasi Birokrasi, Komandan Pasmar 3 Ikuti Vicon WBK Tahun 2025

Kota Sorong PBD (18/01/25) – Dalam rangka menyukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Laut, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., mengikuti Video Conference (Vicon) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025 yang berlangsung di ruang Puskodal Mako Pasmar 3, Kesatrian Agoes Soebekti, Jl. Sorong-Klamono, Km.16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya. (17/01).
Vicon yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma dan diikuti sebanyak 20 satuan kerja di jajaran TNI Angkatan Laut yang diusulkan dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai program pemerintah dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru.
Dalam sambutannya Wakasal mengatakan bahwa, dari hasil Sistem Informasi Reformasi Birokrasi (Sisinfo RB) diketahui dari 20 Satker TNI AL terdapat 11 Satker yang sudah meraih predikat WBK. Penilaian WBK lebih sederhana karena dinilai secara mandiri oleh internal TNI berdasarkan KEPMEN PAN RB 318/2024.
“Untuk itu semua elemen dan Satker baik dari Badan Pelaksana Pusat (Balakpus), Komando Utama (Kotama), Satuan Kerja (Satker) hingga Sub Satker yang telah menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) wajib menyukseskan dan melaksanakan program pembangunan Zona Integritas (ZI), guna mewujudkan profesionalitas kerja prajurit TNI AL dalam melakukan tugas dimanapun berada,” ujar Wakasal.
Program ini merupakan implementasi dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam menyukseskan serta mengaplikasikan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi guna mencegah dan memberantas korupsi maupun narkoba.
Turut mendampingi Danpasmar 3 dalam Vicon tersebut Wadan Pasmar 3 Kolonel Mar David Candra Viasco, S.E., M.M., M.Sc., para Asisten Danpasmar 3, Paban Binsis Srena, Pabandya Binkuat Ops, Paban Harpal Ban Slog, Pabandya Pam/Gal Sintel, Pabanminpers dan Kasatmin Denma Pasmar 3.
(Tim/Red)
Redaksi
Asosiasi MBG Indonesia Buka Suara: Soroti Beban Kesalahan yang Dinilai Hanya Dibebankan ke Yayasan dan Mitra

Surabaya — Suasana halal bihalal di Hotel Santika Surabaya pada Senin (6/4/2026) berlangsung hangat, namun juga diwarnai diskusi kritis dalam forum tanya jawab yang penuh nuansa kekeluargaan.
Dalam sesi talkshow, Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, menegaskan bahwa pihak BGN tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada yayasan atau mitra yang dinilai lalai dalam mengelola dapur MBG. Sanksi tersebut mencakup teguran tertulis, sanksi administratif, hingga penghentian sementara operasional.
Penegasan serupa disampaikan Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, yang mendorong agar seluruh yayasan dan mitra semakin meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan dapur.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M. Turino Junaidy. Ia mempertanyakan kebijakan yang dinilai cenderung membebankan seluruh kesalahan hanya kepada yayasan atau mitra.
“Mengapa kesalahan dapur MBG hanya dibebankan kepada yayasan atau mitra? Bukankah yang mengelola adalah tim relawan, kasatpel, ahli gizi, dan akuntan?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut langsung mendapat respons dari ratusan peserta yang hadir, sekitar 250 yayasan dan mitra.
Banyak di antara mereka merasa bahwa beban tanggung jawab yang tidak proporsional menciptakan ketidakadilan, mengingat pengelolaan dapur MBG merupakan kerja kolektif berbagai pihak.
Mereka menilai, jika kesalahan terkait fasilitas, maka tanggung jawab dapat dibebankan kepada yayasan atau mitra. Namun, untuk aspek pengelolaan, evaluasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh elemen yang terlibat.
Pandangan tersebut turut diperkuat oleh KH. Imam Mawardi Ridlwan, yang telah menjalankan program sebagai mitra sejak 6 Januari 2025. Ia menekankan pentingnya pendekatan pembinaan, bukan sekadar penindakan.
“Sebaiknya pihak BGN memberi pembinaan agar reputasi yayasan atau mitra tetap baik. Jangan hanya menghukum, tapi juga mendampingi,” ujarnya dengan nada sejuk.
Forum halal bihalal pun berkembang menjadi ruang penyampaian aspirasi. Sejumlah peserta dari berbagai daerah, seperti Pamekasan dan Malang, menyampaikan keluhan dan harapan.
Mereka menginginkan Asosiasi MBG Indonesia diperluas hingga tingkat kabupaten/kota, serta menjadi wadah resmi untuk menampung dan menyalurkan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Keterbatasan waktu membuat tidak semua pertanyaan terakomodasi. Banyak peserta yang ingin menyampaikan keluhan namun belum mendapat kesempatan, menandakan besarnya kebutuhan akan ruang dialog yang lebih luas dan berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, yang hadir secara daring melalui Zoom, menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pembiayaan berbasis at cost diterapkan untuk menjaga transparansi.
Pemerintah, lanjutnya, menuntut komitmen penuh dari yayasan atau mitra, termasuk dalam pemenuhan standar gizi serta pelaporan keuangan yang akuntabel.
Meski demikian, pertanyaan yang dilontarkan Junaidy masih menggantung tanpa jawaban tegas di forum tersebut.
“Apakah adil jika semua kesalahan dapur MBG ditimpakan kepada yayasan atau mitra semata? Atau justru saatnya evaluasi dilakukan kepada seluruh pihak yang terlibat di dapur?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah terbaik ke depan adalah memperkuat pembinaan secara menyeluruh, agar tercipta keadilan sekaligus peningkatan kualitas dalam pengelolaan dapur MBG. (DON/Red)
Redaksi
Lahir di Jatim, Asosiasi MBG Indonesia Diharapkan Jadi Jembatan Sinergi Yayasan dan Mitra

Surabaya — Sebuah semangat baru lahir di ruang pertemuan Hotel Santika Surabaya. Dengan kalimat sederhana namun penuh makna, Hj. Indah membuka momentum penting itu: “Dari Jawa Timur untuk Indonesia. Sebuah wadah bersinergi terbentuk.”
Kalimat tersebut menjadi penanda lahirnya Asosiasi MBG Indonesia sebuah wadah yang tidak sekadar forum, tetapi juga jembatan bagi yayasan dan mitra dapur MBG untuk bertemu, berdialog, dan mencari solusi bersama.
“Jika selama ini koordinasi masih tersendat, maka asosiasi ini hadir untuk membantu,” ujar Indah.
Momentum tersebut berlangsung dalam kegiatan halal bihalal yang digelar pada Senin (6/4/2026), sekaligus menjadi titik awal komitmen bersama membangun sinergi yang lebih solid.
Ketua Umum Asosiasi MBG Indonesia, M. Turino Junaidy, menegaskan bahwa organisasi ini tidak dibentuk sebagai ruang penghakiman atau ajang saling menyalahkan. Sebaliknya, ia ingin menjadikan asosiasi sebagai penghubung yang konstruktif.
“Saya siap menjadi jembatan yayasan atau mitra,” tegasnya.
Menurutnya, keseimbangan antara aturan dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam menjalankan organisasi.
Ia mengingatkan bahwa aturan tanpa kebersamaan akan terasa kering, sementara kebersamaan tanpa aturan justru berpotensi menimbulkan kekacauan.
“Disiplin dalam bersinergi, insya Allah semua ada solusi,” tambahnya.
Dukungan terhadap terbentuknya asosiasi ini juga datang dari Kepala KPPG Wilayah 1 Surabaya, Kusmayanti, yang berharap wadah ini mampu menjadi ruang pemecahan masalah yang efektif bagi para mitra.
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, memberikan penjelasan terkait aturan teknis terbaru dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menyebutkan bahwa jumlah pemasok kini dibatasi maksimal lima pihak, dengan seluruh usulan berasal dari yayasan atau mitra.
“Kasatpel cukup menerima laporan, sementara kepala SPPG tidak perlu terlibat dalam pengadaan. Wewenang pengadaan bahan sepenuhnya ada di yayasan atau mitra,” jelasnya.
Rangkaian acara kemudian ditutup dengan makan siang bersama, dilanjutkan sesi foto dan saling bersalaman dalam suasana halal bihalal. Kebersamaan yang terbangun menjadi simbol kuat dari sinergi yang mulai menemukan bentuknya.
Dalam suasana sederhana namun hangat, para peserta duduk satu meja, berbagi hidangan, dan mempererat hubungan. Lebih dari sekadar pertemuan, momen ini menjadi awal dari kolaborasi yang diharapkan mampu membawa manfaat luas.
Asosiasi MBG Indonesia pun kini hadir sebagai ruang ta’aruf, saling berbagi, dan saling menguatkan dengan harapan segera berkiprah nyata untuk kebaikan bersama. (DON/Red)
Redaksi
Halal Bihalal Asosiasi MBG di Surabaya: Targetkan Kontribusi 1% untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Surabaya— Suasana pagi di Hotel Santika Surabaya dipenuhi wajah-wajah penuh semangat dalam gelaran Halal Bihalal Asosiasi MBG Indonesia. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting untuk meneguhkan arah dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh dan perwakilan lembaga, di antaranya Kepala KPPG Surabaya dan Jember, Ketua Kadin Jawa Timur, para Koordinator Wilayah SPPG se-Jawa Timur, serta perwakilan perbankan di wilayah Jawa Timur, Minggu(6/4).
Ketua panitia Halal Bihalal Asosiasi MBG, Hj. Indah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berkontribusi.
“Silaturahmi ini untuk membangun kebersamaan. Semoga dapat saling bekerja sama untuk pengabdian di dapur MBG ini,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M. Turino Junaidy, menyampaikan visi besar organisasi yang dipimpinnya. Ia menargetkan kontribusi sebesar 1 persen terhadap 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional sebuah target yang dinilai ambisius namun realistis jika didukung sinergi kuat.
“Para yayasan dan mitra harus bersinergi untuk membangun dapur MBG yang mampu memberikan pelayanan menu terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi I Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan pentingnya pengelolaan dana secara bertanggung jawab. Ia menyebutkan bahwa dana insentif dari BGN yang mencapai sekitar enam juta rupiah per hari harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan bahan makanan anak.
“Dana tersebut sudah cukup, sehingga tidak boleh ada pengurangan kualitas bahan. Menu yang disajikan tidak boleh asal-asalan. Jika terdapat kerusakan atau kekurangan fasilitas dapur MBG, maka menjadi tanggung jawab yayasan atau mitra,” tegasnya.
Kegiatan semakin dinamis dengan digelarnya talkshow yang menghadirkan Kepala KPPG Surabaya, Kusmayanti, Kepala KPPG Jember, Said Karim, serta Turino Junaidy.
Diskusi tersebut menyoroti peran dapur MBG bukan sekadar sebagai tempat memasak, tetapi juga sebagai simbol sinergi, kedisiplinan, dan komitmen dalam pelayanan masyarakat.
Lebih dari sekadar pertemuan, Halal Bihalal ini menjadi semacam deklarasi bersama bahwa dapur MBG memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Target kontribusi 1 persen mungkin terlihat kecil, namun dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. (DON/Red)
Redaksi6 hari agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Redaksi2 minggu agoFredi Moses Ulemlem Ingatkan Potensi “Ganti Kepala” dalam Kasus Korupsi Covid-19 dan Proyek Jalan di Maluku Barat Daya
Redaksi1 minggu agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Redaksi2 minggu agoSurat Miskin Jadi ‘Tiket Emas’: Dugaan Permainan SKTM di RSUD dr. Iskak Lukai Rasa Keadilan
Redaksi1 hari agoHalal Bihalal Memanas: Isu TORA, Somasi Perusahaan, hingga Ancaman Aksi Damai Menguat di Tulungagung
Redaksi5 jam agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi
Redaksi3 minggu agoRamadan 1447 H Berakhir, Sekretaris IPHI Jatim Ingatkan Enam Adab Silaturahmi Saat Lebaran
Hukum Kriminal5 hari agoPengeroyokan Pakai Parang dan Tombak di Maluku Tenggara, Mahmud Tamher: Tangkap Pelaku dan Usut Tuntas Hingga Dalang Utama







