Jakarta— Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026. Melalui kebijakan tersebut, seluruh layanan MBG dihentikan sementara selama masa libur dan fasilitas SPPG dilarang digunakan untuk kegiatan di luar operasional program.

Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat pengarahan yang digelar secara daring pada 18 Juni 2026 dan dipimpin Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono, S.I.P., M.A.P. Rapat diikuti mitra atau yayasan SPPG, kepala KPPG, koordinator regional, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, hingga kepala SPPG dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang bertujuan membentuk generasi Indonesia yang berkualitas di masa depan. Seluruh kebijakan yang diambil, kata dia, berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran negara.

Penerbitan SE Nomor 12 Tahun 2026 dilakukan sebagai langkah optimalisasi tata kelola operasional Program MBG, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, menyeragamkan pelayanan bagi seluruh penerima manfaat, serta menindaklanjuti instruksi penajaman belanja dari Kementerian Keuangan.

Seluruh Penerima Manfaat Tidak Dilayani Selama Libur.

Dalam surat edaran tersebut, BGN menetapkan bahwa selama periode hari libur tidak ada pelayanan MBG bagi seluruh kelompok penerima manfaat. Ketentuan ini berlaku bagi peserta didik maupun kelompok nonpeserta didik, termasuk kelompok 3B yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Meski layanan dihentikan sementara, keamanan sarana dan prasarana SPPG tetap menjadi perhatian. Petugas keamanan diwajibkan berjaga selama 24 jam secara bergantian guna memastikan kondisi fasilitas tetap aman.

BGN juga menetapkan bahwa selama tidak ada pelayanan MBG, insentif fasilitas SPPG tidak dibayarkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional.

Selain itu, seluruh fasilitas SPPG, termasuk dapur, kendaraan operasional, dan sarana pendukung lainnya, dilarang digunakan untuk kegiatan apa pun selama masa libur. Penggunaan fasilitas di luar ketentuan dapat dikenai tindakan tegas hingga penghentian operasional SPPG.

Adapun biaya listrik, internet, serta insentif petugas keamanan tetap dapat dibayarkan berdasarkan prinsip biaya riil atau at cost.

Kepala SPPG dan Pengawas Tetap Wajib Bekerja.

BGN menetapkan Kepala SPPG, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, serta petugas keamanan tetap menjalankan tugas selama masa libur. Mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, serta memastikan kesiapan operasional ketika layanan kembali berjalan.

Untuk masa libur yang berlangsung lebih dari tiga hari, seluruh unsur tersebut bersama relawan diwajibkan melakukan persiapan satu hari sebelum operasional dimulai kembali.

Sementara itu, relawan tidak bekerja selama masa libur. Apabila dibutuhkan pada H-1 pembukaan operasional, insentif relawan diberikan berdasarkan biaya riil.

Ketentuan dalam SE Nomor 12 Tahun 2026 juga berlaku pada hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah.

BGN Tekankan Kepatuhan dan Keseragaman Pelaksanaan.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN menekankan pentingnya solidaritas dan kepatuhan seluruh unsur BGN, KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, kepala SPPG, serta mitra pelaksana. Seluruh daerah diminta menerapkan kebijakan secara seragam dan tidak diperkenankan menjalankan pelayanan MBG secara diam-diam selama masa libur.

Dalam sesi tanya jawab, BGN menegaskan bahwa kelompok 3B tetap termasuk penerima manfaat nonpeserta didik sehingga layanan bagi kelompok tersebut juga dihentikan selama masa libur.

Terkait SPPG yang melayani pesantren yang tidak menerapkan masa libur, pimpinan BGN menegaskan bahwa ketentuan dalam SE Nomor 12 Tahun 2026 tetap berlaku secara nasional dan harus dijalankan secara bersama-sama.

Apabila ditemukan penyalahgunaan fasilitas SPPG selama masa libur, pengaduan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR, Tauwas Care, maupun PPID BGN.

Sementara itu, Kepala Biro SDMO BGN mengingatkan bahwa Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap wajib melakukan absensi selama masa libur. Kehadiran mereka akan dipantau oleh pusat dan KPPG, sedangkan ketidakhadiran tanpa alasan dapat dikenakan konsekuensi sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.

BGN menetapkan tahun 2026 sebagai tahun kualitas. Seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis diminta meningkatkan disiplin, integritas, dan konsistensi guna mendukung keberlanjutan program strategis nasional tersebut. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Pengurus DPP Taruna Merah Putih, Fredi Moses Ulemlem, menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, yang menyinggung posisi politik PDI-P. Menurut Fredi, setiap partai politik sebaiknya menghormati kedaulatan partai lain dan tidak mencampuri urusan internal maupun sikap politik yang telah dipilih masing-masing.

“Saya menyarankan agar Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, jangan mencampuri urusan partai lain, dalam hal ini PDI Perjuangan. Saya justru ingin bertanya, partai mana yang saat ini menjadi koalisi pemerintahan dan siapa yang sebenarnya berada di posisi abu-abu?” ujar Fredi dalam keterangannya.

Fredi menilai pernyataan yang dilontarkan Jazilul berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Menurutnya, publik telah mengetahui partai-partai yang secara resmi berada dalam koalisi pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan.

“Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan bermain kata-kata, karena semua orang juga bisa bermain kata-kata. Yang lebih penting adalah bagaimana bersama-sama pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki posisi politik yang jelas sebagai partai yang berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang, bukan berada pada posisi yang disebutnya sebagai “wilayah abu-abu”.

“PDI-P adalah partai penyeimbang di luar pemerintahan, bukan berada di wilayah abu-abu. Jangan munafik, karena masih banyak pihak yang justru posisinya tidak jelas. Lihatlah aspirasi rakyat, evaluasi kebijakan, lalu lakukan perbaikan,” tegasnya.

Fredi juga mengingatkan agar para elite politik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik agar tidak memicu kebingungan maupun polemik yang tidak perlu.

“Jangan membuat pernyataan yang menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Siapa yang berkuasa hari ini dan siapa yang berada dalam koalisi sudah jelas. Lalu mengapa justru partai lain dinilai berada di wilayah abu-abu? Apa maksudnya?” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Fredi mengajak seluruh elite politik untuk mengedepankan komunikasi yang sehat dan fokus pada penyelesaian persoalan bangsa dibanding melontarkan narasi yang berpotensi memecah perhatian publik.

“Hentikan pikiran-pikiran yang dapat menyesatkan publik. Jangan membuat rakyat bingung dengan cara berpikir yang tidak masuk akal dan tidak sesuai logika. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi nyata atas berbagai persoalan yang mereka hadapi,” pungkasnya. (By/Red)

KOTA MALANG – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengalir.

Di tengah munculnya sejumlah suara penolakan di ruang publik, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Simpatisan MBG Malang Raya menggelar Apel Akbar di Alun-alun Tugu Kota Malang, Sabtu (20/6/2026).

Peserta yang mengenakan kaus putih bertuliskan “Bersama Prabowo Indonesia Maju” dan tagar #PrabowoBaik memadati kawasan Alun-alun Tugu sejak pukul 06.00 WIB hingga menjelang siang. Selain mengikuti apel, mereka juga mengikuti kegiatan senam zumba yang diselenggarakan panitia.

Berbagai elemen masyarakat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, pedagang sayur, hingga mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ribuan warga memadati Alun-alun Kota Malang, Gelar Apel Akbar Dukung MBG, (dok/istimewa).

Sejumlah spanduk dukungan tampak dibentangkan peserta, di antaranya bertuliskan “Lanjutkan MBG, Kami Lelah Jika Harus Kembali Macul”, “Satu Tekad, Sukseskan MBG”, hingga “Terima Kasih Pak Prabowo, Kawal MBG Sampai Berkualitas”.

Koordinator Apel Akbar, Gandung Panjalu, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG.

“Kegiatan ini berawal dari keresahan para petani, pelaku UMKM, peternak, hingga pedagang sayur yang ikut merasakan dampak dari dinamika politik terkait program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo,” ujar Gandung.

Menurutnya, apel akbar tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan energi positif agar program MBG terus berjalan dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Kami bersama tokoh-tokoh di Malang Raya ingin menggaungkan energi positif agar Program Makan Bergizi Gratis mendapat dukungan masyarakat dan target penerima manfaat hingga 82 juta orang seperti instruksi Presiden Prabowo dapat tercapai,” katanya.

Salah satu penggagas kegiatan, Raden Djoni Sudjatmoko, menilai pembangunan nasional memerlukan optimisme dan dukungan masyarakat. Ia menyebut berbagai langkah pemerintah saat ini bertujuan memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan perekonomian nasional.

“Sebuah negara yang ingin berkembang tentu membutuhkan energi positif. Saat ini pemerintah sedang berupaya menempatkan berbagai persoalan pada jalur yang seharusnya,” ujar Djoni.

Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, menurutnya, Program MBG telah memberikan manfaat nyata dan terus mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya.

“Manfaat MBG sudah dirasakan masyarakat. Berbagai evaluasi terkait persoalan higienitas maupun kasus keracunan telah ditindaklanjuti sehingga kesalahan di tingkat SPPG semakin minim. Tetapi justru muncul tuntutan agar program ini dihentikan,” katanya.

Djoni menegaskan dukungan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis jauh lebih besar dibandingkan suara penolakan yang berkembang. Menurutnya, para penerima manfaat, khususnya pelajar, menyambut baik keberadaan program tersebut.

“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat yang mendukung MBG jumlahnya jauh lebih banyak. Program ini menggerakkan ekonomi masyarakat bawah dan penerima manfaatnya juga merasa senang,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat berharap target 82 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat diwujudkan karena dinilai mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini yang ingin kami luruskan, masyarakat sangat senang dengan MBG. Karena itu target Presiden Prabowo untuk menjangkau 82 juta penerima manfaat harus bisa diwujudkan. Kami mendukung penuh,” pungkasnya. (AB/Red)

Editor: Joko Prasetyo