Kota Sorong PBD— Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengelola keuangan daerah secara hati-hati serta memprioritaskan anggaran pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Hal ini disampaikan menyusul hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Sorong dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, yang digelar di Hotel Vega Prime, Kamis (8/1/2026).

Peringatan tersebut disampaikan Wali Kota Sorong saat diwawancarai wartawan usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kota Sorong Tahun 2026 di Gedung Lambert Jitmau, Jumat (9/1/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran harus berorientasi pada pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak diarahkan pada kegiatan yang tidak memiliki manfaat langsung.

“Kebijakan efisiensi anggaran serta keterbatasan kemandirian fiskal daerah menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat secara bersamaan,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong telah melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digital, yang menjadi bagian dari program prioritas 100 hari kerja.

“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga ruang fiskal pemerintah semakin kuat ke depan,” tambahnya.

Terkait program prioritas, Wali Kota menegaskan bahwa program sekolah gratis tetap berjalan dan menjadi komitmen Pemerintah Kota Sorong.

Program tersebut didukung oleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sementara berbagai kendala teknis di tingkat sekolah akan ditangani secara bertahap tanpa mengganggu pelaksanaan program.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat Daya telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Sorong yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md.

Dalam laporan tersebut, BPK memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait pengelolaan belanja daerah agar semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga Semester II Tahun 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Pemerintah Kota Sorong tercatat sebesar 64,56 persen, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. (Timo)

JAKARTA— Wacana pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh direduksi semata sebagai persoalan teknis elektoral.

Pengamat Budaya dan Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menegaskan bahwa Pilkada menyentuh lapisan paling mendasar dalam kehidupan bernegara: legitimasi kekuasaan, kedaulatan rakyat, serta daya tahan geopolitik Indonesia sebagai peradaban Nusantara.

Bayu menilai, dalam sejarah peradaban termasuk teladan kepemimpinan Rasulullah SAW perubahan sosial dan politik tidak pernah lahir hanya dari desain mekanisme, melainkan dari akhlak kekuasaan, keadilan, serta keterhubungan pemimpin dengan umatnya.

Karena itu, musyawarah mufakat akan kehilangan makna apabila suara rakyat dicabut dari sumber legitimasi kekuasaan.

“Musyawarah mufakat bukan forum eksklusif elite. Dalam perspektif Nusantara dan Marhaenisme, musyawarah tanpa kehadiran rakyat hanyalah rapat para pemilik kuasa. Demokrasi itu, pertama-tama, adalah soal akhlak kepemimpinan, bukan sekadar prosedur,” ujar Bayu, Jumat (09/01/2026).

Menurutnya, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah merupakan benteng geopolitik nasional.

Ketika rakyat merasa terhubung dengan kekuasaan, negara memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap penetrasi oligarki, kartel ekonomi, dan kepentingan eksternal.

Dalam kerangka Marhaenisme, Bayu menekankan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada rakyat yang memilih, melainkan pada elite politik dan bohir modal yang membajak proses politik.

Mengalihkan Pilkada ke mekanisme tertutup tanpa pembenahan elite justru berisiko memperkuat oligarki dalam balutan legalitas formal.

“Marhaenisme tidak memuja one man one vote sebagai kitab suci, tetapi juga menolak pencabutan hak politik rakyat. OMOV memang bukan obat mujarab. Namun mengoreksi demokrasi dengan cara memutus partisipasi rakyat adalah kesalahan ideologis sekaligus kesalahan geopolitik,” tegasnya.

Bayu juga menyinggung pengalaman Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi politik nasional sebagai pelajaran penting dalam demokrasi terbuka.

Menurutnya, kekalahan dalam pemilu bukanlah aib, melainkan bagian dari dialektika pembentukan legitimasi politik.

“Dalam sistem terbuka, rakyat diberi ruang untuk belajar, menilai ulang, bahkan mengoreksi pilihannya. Kekalahan adalah bagian dari proses itu. Pemimpin yang ditempa oleh proses panjang bersama rakyat justru memiliki legitimasi lebih kuat untuk menghadapi tekanan geopolitik global,” jelas Bayu.

Ia mengingatkan bahwa daerah-daerah kaya sumber daya alam di Nusantara akan sangat rentan apabila dipimpin oleh elite yang tidak memiliki legitimasi rakyat.

Dalam konteks geopolitik global, kondisi tersebut membuka celah bagi intervensi korporasi besar dan kekuatan asing yang beroperasi di balik meja kekuasaan.

“Saya sepakat OMOV bukan solusi sakti. Namun tantangan sesungguhnya adalah membenahi elite politik, mencerdaskan rakyat, dan menertibkan bohir. Jika akar masalahnya adalah elite yang rusak dan uang yang liar, mengganti mekanisme tanpa membenahi aktornya hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

Bayu menegaskan, perdebatan Pilkada langsung versus tidak langsung seharusnya diarahkan pada penguatan demokrasi bernilai ala Nusantara demokrasi yang melibatkan rakyat, menjunjung musyawarah, serta menempatkan Marhaen sebagai subjek sejarah, bukan objek kekuasaan.

“Bagi Nusantara, demokrasi yang melibatkan rakyat memang berisik dan melelahkan. Namun demokrasi yang memutus rakyat dari kekuasaan akan jauh lebih mahal ongkos geopolitiknya,” pungkas Bayu. (Red)

Jakarta— Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan khusus atas kontribusi Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

Apresiasi tersebut disampaikan Amran saat menghadiri kegiatan panen raya jagung serentak kuartal IV yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, capaian swasembada pangan nasional berhasil direalisasikan jauh lebih cepat dibandingkan target awal.

“Ibu Ketua (Komisi IV DPR) yang saya hormati, saya banggakan, beliau men-support penuh sehingga swasembada kita tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu hanya satu tahun dari target Bapak Presiden 4 tahun. Ini tidak lepas dari support penuh oleh Ibu Ketua Komisi IV,” ujar Amran.

Selain itu, Amran juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas kontribusi besar Polri di sektor pertanian. Ia menilai dukungan tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan program swasembada pangan nasional.

“Kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri telah berkontribusi besar sektor pertanian. Kami mewakili petani, mewakili pemerintah, kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah kerja keras yang luar biasa dan Bapak Presiden mengapresiasi langsung kepada Ibu Ketua Komisi IV dan Bapak Kapolri,” terangnya.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa upaya percepatan swasembada pangan juga memiliki dampak strategis dalam aspek sosial dan keamanan.

Peningkatan produksi pertanian merupakan langkah preventif yang dinilai mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menekan potensi terjadinya tindak kejahatan.

“Ini langkah yang paling baik untuk preventif, preventif kejahatan, kenapa? Karena dengan meningkatnya produksi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan petani, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan pada gilirannya mencegah kejahatan,” jelasnya.

Amran menambahkan, peningkatan kesejahteraan petani menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di masyarakat. Ia pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI atas peran aktif yang telah diberikan.

“Karena kalau orang miskin biasanya itu mendekati kekufuran, bahkan kejahatan, biasanya terjadi kejahatan. Ini langkah luar biasa preventif untuk mencegah semua yang saya sampaikan tadi, kejahatan dan kriminalitas di lapangan. Terima kasih Pak Kapolri, atas nama petani seluruh Indonesia ada 160 juta petani Indonesia yang menyampaikan terima kasih, Ibu Ketua, terima kasih,” sambung Amran. (By/Red)