Kendari— Ribuan pasang mata tertuju pada rombongan Papua Barat Daya dalam Pawai Ta’aruf Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII yang digelar Sabtu (11/10) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Tampil memukau dan penuh warna, kontingen dari provinsi termuda di Indonesia timur ini menghadirkan harmoni budaya dan semangat keislaman yang begitu kuat.

Pawai Ta’aruf ini menjadi salah satu agenda paling meriah dalam rangkaian STQH Nasional 2025. Ratusan mobil hias dan ribuan peserta dari 38 provinsi menyemarakkan jalan-jalan utama Kota Kendari, mempersembahkan parade budaya yang menampilkan ragam kekhasan daerah masing-masing.

Rute sepanjang 10 kilometer dipenuhi lautan manusia yang antusias mengibarkan bendera dan merekam momen langka ini.

Namun, salah satu yang paling menyita perhatian adalah penampilan kontingen Papua Barat Daya (PBD).

Dibalut batik Papua dan mahkota tradisional khas Tanah Papua, para peserta PBD tampil dalam harmoni warna dan busana yang mencerminkan jati diri serta identitas budaya mereka.

Mobil hias PBD tampil sederhana namun elegan, mengusung desain arsitektur Papua dan dihiasi ornamen burung Cendrawasih, yang menjadi simbol perdamaian, keindahan, dan kemuliaan.

Ornamen ini bukan hanya mempercantik tampilan visual, tetapi juga membawa pesan kuat tentang harapan dan kebangkitan Tanah Papua dalam panggung nasional.

Kesan semangat dan dinamis pun terpancar dari seragam kontingen yang didominasi warna oranye cerah menggambarkan semangat muda, energi, dan optimisme Papua Barat Daya dalam membangun daerah serta berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

“Pawai ini bukan sekadar parade budaya. Ini adalah panggung kebersamaan, semangat persaudaraan, dan cinta kami pada Al-Qur’an. Papua Barat Daya datang membawa pesan damai dan harmoni dari ujung timur Indonesia,” ujar Rahman, Kepala Baperida Papua Barat Daya, mewakili Gubernur PBD di sela kegiatan pawai.

Tampilnya PBD sebagai salah satu magnet perhatian dalam pawai juga menegaskan posisi provinsi muda ini sebagai daerah yang siap hadir secara aktif dan bermartabat dalam forum nasional.

Tidak hanya menonjolkan budaya, namun juga nilai-nilai Islam yang inklusif, penuh toleransi, dan membangun kedamaian.

Selain Papua Barat Daya, pawai ini juga dimeriahkan kontingen Papua dan Papua Barat yang tampil kompak dengan nuansa adat dan warna-warni khas timur Indonesia.

Sementara itu, kafilah dari Riau memperlihatkan miniatur Pacu Jalur, olahraga tradisional yang mencerminkan kerja sama dan kekompakan.

Tuan rumah Sulawesi Tenggara menampilkan mobil hias ikonik dengan desain Tugu Religi Kendari, simbol pusat pelaksanaan STQH Nasional XXVIII yang menggambarkan semangat religiusitas masyarakat setempat.

Pawai berlangsung dengan lancar, tertib, dan meriah. Warga Kota Kendari tumpah ruah di sepanjang rute pawai, menyambut para peserta dengan antusias, menjadikan momentum ini sebagai salah satu pawai budaya terbesar yang pernah digelar di kota tersebut.

STQH Nasional XXVIII tahun 2025 bukan hanya ajang kompetisi tilawah dan hafalan Al-Qur’an dan Hadis, namun menjadi momen strategis untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kebhinekaan Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, seluruh kafilah menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal dapat bersinergi dalam harmoni yang indah.

Kegiatan pawai ditutup dengan penjadwalan pembukaan resmi STQH di Tugu MTQ Kendari, menandai dimulainya kompetisi nasional yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Bagi Papua Barat Daya, keikutsertaan dalam STQH tahun ini bukan hanya soal tampil, tetapi juga tentang menyampaikan suara dari timur—suara yang mengajak pada perdamaian, cinta Al-Qur’an, dan persatuan bangsa. (Tim/Red)

Kendari— Gema ayat suci menggema dari Tugu Religi Sulawesi Tenggara, menandai pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional ke-28, Sabtu malam (11/10), di Kota Kendari.

Ajang prestisius dua tahunan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dengan mengusung tema “Syi’ar Al-Qur’an dan Hadis, Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan”, STQH Nasional XXVIII menjadi panggung harmoni keislaman yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

Kafilah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mencuri perhatian saat tampil dalam defile pembukaan.

Mereka mengenakan busana batik Papua berwarna kuning gading, dipadu hijab senada dan mahkota khas bulu kasuari simbol kemuliaan dan identitas kultural.

Penampilan ini menjadi cerminan misi PBD untuk menghadirkan syiar Islam yang damai dan membumi, sekaligus mengangkat budaya lokal ke panggung nasional.

Kehadiran kafilah PBD mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan pejabat daerah. Kepala Baperida sekaligus Ketua LPTQ PBD, Rahman, STP, hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, didampingi Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, serta pejabat lainnya dari Kominfo PBD, Kemenag, dan Raja Ampat.

Rahman menegaskan, partisipasi Papua Barat Daya dalam STQH Nasional bukan sekadar kompetisi, tetapi juga bentuk komitmen daerah dalam membumikan Al-Qur’an, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menyiapkan generasi Qurani yang unggul.

“Kami datang bukan hanya untuk berlomba, tetapi membawa semangat syiar, persaudaraan, dan kepedulian terhadap lingkungan. STQH ini adalah ruang strategis membentuk karakter generasi muda Papua Barat Daya yang religius, cerdas, dan mencintai tanah airnya,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengajak seluruh kafilah dari 38 provinsi untuk menjadikan Kendari sebagai rumah bagi umat Qurani Indonesia.

Ia berharap STQH menjadi sumber kekuatan dalam mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian terhadap bumi.

Senada dengan itu, Menteri Agama RI menekankan bahwa STQH adalah sarana menanamkan nilai-nilai Qurani dalam konteks kebangsaan dan kemanusiaan. Menag juga mengangkat pentingnya kesadaran ekologis dalam Islam.

“Setiap ayat Al-Qur’an menyiratkan pesan ekologis. Merawat bumi adalah bentuk zikir, bagian dari ibadah. Ini relevan sekali dengan tantangan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa STQH mencerminkan wajah Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan cinta damai. Ia menyoroti peran STQH dalam membangun generasi berakhlak dan menjaga kerukunan antarumat.

“Generasi Qurani yang tampil di sini adalah harapan bangsa. Mereka tak hanya menghafal dan melantunkan ayat, tapi juga menjiwai pesan-pesan keislaman yang mendorong harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup,” ungkap Menko.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, partisipasi di STQH sejalan dengan visi membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkarakter.

Seperti ditegaskan dalam Asta Cita nasional, pengembangan SDM menjadi prioritas utama, dan STQH adalah salah satu media strategis untuk mewujudkannya melalui pendekatan spiritual dan kultural.

Kepala Dinas Kominfo PBD, Irma Riyani Soeleman, menyebut bahwa literasi Al-Qur’an dan penguatan nilai religius menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

“Kegiatan ini membuka ruang bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk bersinar di tingkat nasional. Lebih dari itu, kami ingin menanamkan nilai keimanan yang kokoh dan kecintaan terhadap lingkungan sejak dini,” katanya.

Papua Barat Daya sendiri akan mengikuti sembilan cabang lomba hingga 19 Oktober 2025 mendatang.

Harapan besar pun disematkan pada para peserta agar mampu tampil maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik.

Puncak pembukaan ditandai dengan pemukulan dimba gendang tradisional oleh Gubernur Sultra, Menag, dan Menko PMK. Gema gendang berpadu dengan takbir dan sorak semangat dari ribuan peserta dan penonton yang memenuhi arena.

STQH Nasional XXVIII bukan sekadar lomba. Ia adalah festival kebangsaan, spiritualitas, dan cinta lingkungan.

Dalam pertemuan ini, umat Islam dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam syiar dan merajut ukhuwah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Papua Barat Daya, ini adalah panggung untuk menegaskan jati diri bahwa di ujung timur Indonesia, cahaya Al-Qur’an bersinar terang, membimbing langkah generasi muda menuju masa depan yang penuh harapan dan keberkahan. (Timo)

Sorong, PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersama Pemerintah Kota Sorong melaksanakan rapat evaluasi dua dokumen penting daerah: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Perubahan APBD Kota Sorong Tahun 2024.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (11/10/2025) bertempat di Hotel Vega, Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong.

Rapat tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tata cara evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan penyusunan dan pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.

Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Halason Sinurat, dalam sambutannya menjelaskan bahwa evaluasi APBD, baik perubahan maupun pertanggungjawaban, dilakukan untuk menjamin substansi dan arah kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan tujuan nasional dan kebutuhan lokal.

“Evaluasi ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar untuk memastikan apakah Raperda Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban TA 2024 mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.

Juga, bagaimana konsistensinya dengan program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota lainnya,” tegas Halason.

Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halason, masih banyak potensi pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi, yang belum tergali secara maksimal di tingkat kota dan kabupaten.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, mengingat adanya penurunan pada beberapa jenis Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Kita harus mendorong daerah, termasuk Kota Sorong, agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. PAD harus ditingkatkan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pembiayaan lain yang sah. Ini penting demi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Halason.

Evaluasi ini juga menyoroti perbedaan kinerja PAD antar daerah. Beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan signifikan, sementara yang lain menunjukkan tren positif.

Papua Barat Daya berharap, melalui evaluasi ini, daerah yang tertinggal bisa segera melakukan perbaikan strategi dan inovasi dalam meningkatkan penerimaan asli daerah.

Selain pendapatan, hal yang menjadi perhatian besar dalam evaluasi adalah belanja daerah dan serapan anggaran.

menegaskan bahwa dalam beberapa laporan, terdapat ketidakseimbangan antara belanja tinggi di beberapa sektor dengan realisasi rendah di sektor lainnya.

“Kami mendorong agar penyerapan anggaran di Kota Sorong bisa mencapai target maksimal menjelang akhir tahun. Idealnya, serapan belanja bisa menyentuh angka 80% pada bulan Oktober ini, dan tembus 90% di akhir Desember,” imbuhnya.

Tata kelola keuangan yang baik, menurutnya, harus tercermin tidak hanya dari penyusunan anggaran, tetapi juga realisasi yang efektif dan efisien, serta pelaporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum dan akuntansi pemerintah.

Evaluasi yang digelar ini tidak hanya menjadi ajang teknis, tetapi juga wujud nyata dari komitmen kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong.

Dalam kerangka otonomi daerah, keduanya menyadari pentingnya sinkronisasi program lintas tingkatan pemerintahan untuk memastikan efektivitas kebijakan publik.

Hingga saat ini, beberapa kabupaten/kota lainnya di Papua Barat Daya juga telah menjalani proses evaluasi serupa, seperti Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.

Diharapkan, Kabupaten Maybrat dan lainnya segera menyusul dengan menyampaikan dokumen untuk dievaluasi.

“Kita punya waktu dua bulan terakhir di 2025. Semua daerah harus bekerja ekstra untuk mengejar target belanja dan pendapatan. Evaluasi ini adalah pengingat sekaligus alat bantu agar keuangan daerah dikelola secara profesional dan berdampak luas bagi masyarakat,” tutup Halason.

Dengan evaluasi ini, Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah. (Timo)