Jakarta— Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI), Muhammad Qodari, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (15/1/2026). Dalam kunjungannya, Qodari meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana banjir untuk melihat langsung kondisi serta upaya penanganan dan pemulihan pascabencana.

Di akhir kunjungannya, Kepala Staf Kepresidenan menyempatkan diri meninjau lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang akan dibangun oleh Polri bagi pengungsi dan penyintas bencana banjir.

Peninjauan tersebut dilakukan di Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, didampingi Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi, S.H., M.H.

Dalam peninjauan tersebut, Qodari melihat langsung proses pematangan lahan sebagai tahap awal pembangunan hunian. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, pada tahap awal Polri akan membangun sekitar 150 unit Hunian Tetap.

“Informasi tadi dari Pak Kapolres, tahap pertama sekitar 150 unit,” ujar Muhammad Qodari di lokasi peninjauan.

Qodari juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Polri, atas keterlibatan aktif dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada partisipasi semua pihak, khususnya dari pihak Polri, karena telah berpartisipasi secara nyata dalam upaya pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh proses pembangunan Hunian Tetap dapat berjalan dengan aman, lancar, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak bencana. (By/Red)

JAKARTA — Rilis survei nasional Rumah Politik Indonesia menunjukkan optimisme publik terhadap transformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menguat. Hasil survei tersebut memperlihatkan masih besarnya harapan masyarakat terhadap upaya pembenahan dan perbaikan yang dilakukan institusi Polri.

Survei ini berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya, termasuk survei yang dilakukan oleh KPS, baik dari sisi metodologi maupun cakupan wilayah.

Rumah Politik Indonesia melakukan survei di 30 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia pada periode 2 hingga 9 Januari 2026. Sejumlah daerah tidak disertakan karena terdampak bencana alam sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara langsung serta pengisian kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Total responden dalam survei ini berjumlah 1.200 orang, berusia 17 tahun ke atas, dengan margin of error sebesar 2,8 persen.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2026.

“Hasil survei kami menunjukkan mayoritas masyarakat masih memiliki optimisme terhadap transformasi yang dilakukan Polri. Ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pembenahan institusi masih mendapat kepercayaan publik,” ujar Fernando Emas, Senin (12/1).

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 29 persen responden menyatakan cukup optimis, 24 persen optimis, dan 21 persen sangat optimis terhadap transformasi Polri ke depan.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak optimis tercatat sebesar 6,9 persen, sedangkan 10,4 persen responden memilih tidak memberikan jawaban.

Fernando menilai angka tersebut menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar, sekaligus menegaskan adanya harapan besar dari masyarakat.

“Artinya masih ada harapan. Masyarakat masih optimis terhadap transformasi yang dilakukan Polri. Karena itu, mari kita sama-sama mendukung langkah-langkah pembenahan, baik yang dilakukan oleh institusi Polri maupun pihak-pihak terkait,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan publik perlu diiringi dengan konsistensi reformasi internal dan peningkatan kinerja pelayanan kepolisian agar kepercayaan masyarakat benar-benar terjaga.

“Kami berharap pada 2026 ini terjadi perbaikan nyata sesuai dengan hasil survei yang baru saja dirilis. Optimisme publik ini harus dijaga dengan reformasi yang konsisten dan peningkatan kinerja Polri secara berkelanjutan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Fernando.

Rumah Politik Indonesia menilai, dengan dukungan publik yang masih cukup kuat tercatat sebesar 12,9 persen berada pada spektrum harapan lanjutan Polri memiliki modal sosial penting untuk terus melanjutkan transformasi institusional demi mewujudkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan humanis. (By/Red)