BLITAR – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kota Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (20/6).

Sebelumnya, Kapolri juga berziarah ke makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tradisi Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa yang telah mewariskan nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan bagi Indonesia.

Dalam ziarah di Blitar, Kapolri didampingi Kapolda Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Blitar Raya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, tradisi ziarah tersebut menjadi momentum bagi institusi Polri untuk menyerap serta menggali nilai-nilai kepemimpinan para pendiri bangsa yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

“Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk menyerap dan menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa. Hal ini sangat penting, khususnya bagi institusi Polri yang memiliki amanah untuk terus menjaga dan mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para mantan presiden dan pahlawan bangsa harus terus dijaga serta dijadikan sebagai energi positif bagi Polri dalam menjalankan amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

“Oleh karena itu, nilai-nilai yang diwariskan ini harus kita jaga dan pertahankan. Ini menjadi kekuatan dan energi positif bagi institusi Polri agar terus mampu melaksanakan amanah masyarakat, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Sebelum berziarah ke Makam Bung Karno, Kapolri terlebih dahulu mengunjungi makam Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Dalam kesempatan itu, Kapolri disambut langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dan menerima pengalungan surban sebelum memanjatkan doa serta menaburkan bunga di pusara Presiden keempat RI tersebut.

Ziarah ke makam Gus Dur memiliki makna tersendiri bagi institusi Polri. Pada masa kepemimpinan Gus Dur, pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dikukuhkan secara konstitusional melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Selain itu, Gus Dur juga dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi antarumat beragama serta keberagaman di Indonesia.

Usai melaksanakan ziarah di Blitar, Kapolri dijadwalkan melanjutkan rangkaian kegiatan serupa ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.

Kapolri berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa dapat terus menginspirasi seluruh insan Bhayangkara dalam mewujudkan Polri yang semakin Presisi dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 agar dapat berjalan sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(Hms/Red)

Editor: Joko Prasetyo

LAMONGAN— Suasana sejuk dan penuh khidmat menyelimuti Dusun Gendong, Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jumat (19/6/2026) malam. Sesaat setelah adzan Magrib berkumandang, lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi yang berada di tepi Bengawan Solo dipenuhi para murid dan wali murid yang mengikuti kegiatan Haflah Takhrij Yayasan Sahabat Sinar Alam (SSA).

Lembaga pendidikan yang menaungi PAUD, TK, dan SD Sahabat Sinar Alam tersebut didirikan oleh Kyai Syaifudin dengan semangat memberikan ruang bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi terbaiknya.

Menurut Syaifudin, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda sehingga membutuhkan wadah pendidikan yang mampu mengarahkan dan mengembangkannya secara optimal.

“Saya selalu berpegang pada nasihat guru bahwa murid tidak boleh ditolak. Mereka bisa belajar di mana saja. Bagaimanapun kondisi sekolah, yang paling penting adalah bagaimana potensi anak bisa berkembang,” ujarnya.

Berlokasi di kawasan pinggir Bengawan Solo, sekolah di bawah naungan Yayasan Sahabat Sinar Alam didedikasikan untuk membentuk generasi yang unggul dalam bidang tahfidz Al-Qur’an, Bahasa Inggris, keterampilan hidup (life skill), serta pendidikan karakter.

Puncak Haflah Takhrij digelar selepas sholat Isya. Dalam kesempatan tersebut, para murid menampilkan beragam kemampuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan. Penampilan mereka mendapat apresiasi dari para orang tua dan masyarakat yang hadir.

Syaifudin menjelaskan bahwa konsep pendidikan yang diterapkan di Sahabat Sinar Alam lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter dan akhlak dibandingkan mengejar banyaknya materi pelajaran.

“Saya lebih menekankan pendidikan karakter. Bahasa Inggris dan tahfidz menjadi program unggulan di Sahabat Sinar Alam Laren Lamongan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sejumlah siswa kelas IV SD telah mampu menghafal hingga empat juz Al-Qur’an. Sementara itu, anak-anak tingkat TK sudah terbiasa menghafal surat-surat pendek sebagai bagian dari pembiasaan sejak dini.

“Saya tidak ingin kurikulum terlalu banyak dan terlalu luas. Cukup pendidikan karakter, Bahasa Inggris, tahfidz, dan sains. Fokus kami adalah membentuk karakter anak yang kuat dan berakhlak mulia,” tegasnya.

Kyai Syaifudin yang pernah menempuh pendidikan di IAIN Malang itu menambahkan bahwa kurikulum di Sahabat Sinar Alam dirancang secara terintegrasi dengan pembentukan akhlakul karimah, kepemimpinan, dan kemandirian. Sejak berdiri pada tahun 2015, sekolah tersebut konsisten membina para murid agar tumbuh menjadi generasi yang berilmu sekaligus berkarakter.

Model pendidikan yang diterapkan Sahabat Sinar Alam mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tidak hanya berasal dari Desa Laren, para murid juga datang dari berbagai wilayah sekitar seperti Kecamatan Maduran, Sekaran, hingga Brondong.

“Alhamdulillah, banyak murid yang berasal dari desa maupun kecamatan tetangga. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan pendidikan berbasis karakter, tahfidz, dan penguasaan Bahasa Inggris, Sahabat Sinar Alam terus berupaya mencetak generasi masa depan yang berakhlak, cerdas, serta siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. (DON/Red)

Jakarta— Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mulai memasuki fase krusial. Di tengah perhatian publik yang banyak tertuju pada isu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, berbagai kementerian dan lembaga (K/L) justru mengajukan tambahan anggaran dengan total mencapai sekitar Rp157 triliun.

Besarnya usulan tersebut dinilai menjadi salah satu isu strategis yang patut mendapat perhatian masyarakat. Selain menyangkut arah pembangunan nasional, pembahasan RAPBN 2027 juga berlangsung di tengah tantangan ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp17 ribuan per dolar Amerika Serikat, sehingga ruang fiskal pemerintah perlu dikelola secara cermat.

Aktivis Ridwan Gema Puan menilai masyarakat sipil seharusnya tidak hanya fokus pada isu-isu yang sedang viral, tetapi juga ikut mengawal proses politik anggaran yang menentukan penggunaan uang negara.

“Jangan sampai publik sibuk memperdebatkan isu-isu yang viral, sementara pembahasan RAPBN 2027 yang menentukan arah pembangunan dan penggunaan ratusan triliun rupiah uang rakyat justru luput dari pengawasan,” ujar Ridwan.

Menurutnya, fenomena banyaknya kementerian dan lembaga yang mengajukan tambahan anggaran mencerminkan adanya kompetisi fiskal dalam memperebutkan ruang anggaran yang terbatas. Hampir seluruh kementerian mengajukan argumentasi yang serupa, yakni untuk mendukung program prioritas nasional, menjalankan visi Presiden, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal itu menunjukkan bahwa kebutuhan belanja negara jauh lebih besar dibandingkan ruang fiskal yang tersedia. Pemerintah dan DPR harus benar-benar menetapkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan yang objektif, bukan sekadar besarnya usulan anggaran,” katanya.

Berdasarkan pembahasan awal RAPBN 2027, usulan tambahan anggaran antara lain berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp40,75 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp30 triliun, Kementerian Pertanian Rp22,43 triliun, Kementerian Perindustrian Rp1,59 triliun, Kementerian Koperasi Rp1,34 triliun, Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar Rp989 miliar, serta kebutuhan tambahan anggaran Polri menuju kebutuhan ideal sekitar Rp60,6 triliun. Total keseluruhan usulan diperkirakan mencapai sekitar Rp157 triliun.

Ridwan mengingatkan bahwa besarnya usulan tersebut akan menghadapkan pemerintah pada pilihan-pilihan fiskal yang tidak mudah.

“Ketika hampir semua sektor meminta tambahan anggaran, pemerintah pada akhirnya hanya memiliki beberapa pilihan, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menambah pembiayaan atau utang, atau melakukan penyesuaian terhadap usulan kementerian lain. Setiap pilihan memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan fiskal negara,” ujarnya.

Ia menilai DPR memegang posisi yang sangat strategis dalam pembahasan RAPBN karena bukan hanya membahas angka, tetapi juga menentukan prioritas pembangunan nasional.

“Pembahasan RAPBN bukan sekadar menyetujui atau menolak tambahan anggaran. DPR menentukan sektor mana yang diprioritaskan, mana yang ditunda, dan bagaimana setiap rupiah uang rakyat digunakan. Karena itu, proses ini harus berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan yang tidak semestinya,” tegasnya.

Ridwan juga menilai setiap kementerian memiliki argumentasi yang dapat dipahami, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, keamanan, pemberantasan korupsi, ekonomi maritim, industrialisasi, hingga pengembangan koperasi. Namun, menurutnya, kemampuan fiskal negara tetap memiliki batas.

Ia mengingatkan bahwa apabila tambahan anggaran dipenuhi tanpa diimbangi peningkatan penerimaan negara atau efisiensi belanja, terdapat potensi meningkatnya defisit APBN, kebutuhan pembiayaan, maupun penyempitan ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, setiap usulan tambahan anggaran harus didasarkan pada evaluasi kinerja, efektivitas program, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Ridwan juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang dinilainya penting menjadi perhatian publik selama pembahasan RAPBN 2027.

“Apakah ruang fiskal negara benar-benar mampu mengakomodasi seluruh usulan tambahan anggaran? Bagaimana pemerintah menentukan kementerian yang diprioritaskan? Apakah usulan tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif? Dan sejauh mana DPR mampu memastikan pembahasan anggaran berlangsung transparan serta bebas dari kepentingan politik yang tidak semestinya?” katanya.

Menurut Ridwan, pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar pembahasan RAPBN tidak berhenti pada besarnya angka anggaran, melainkan menjadi momentum memperkuat tata kelola fiskal, akuntabilitas belanja negara, dan kualitas pembangunan nasional.

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pengawasan publik terhadap RAPBN merupakan bagian penting dari demokrasi agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya. (By/Red)