Banda Aceh — Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Baharkam Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam penanganan bencana alam di Aceh. Sebanyak 2,1 ton bantuan logistik bencana kembali diberangkatkan menuju Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah, Senin (15/12/2025).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, S.I.K. menjelaskan bahwa proses pencatatan, pengamanan, dan pendistribusian bantuan tersebut dilaksanakan oleh personel Liaison Officer (LO) Polda Aceh Posko Bencana Bandara Kualanamu, bekerja sama dengan Posko Sumatera Utara sebagai penanggung jawab pengamanan dan distribusi logistik di Bandara Kualanamu.

“Bantuan logistik dari Baharkam Polri ini diberangkatkan menggunakan pesawat Polri jenis Poker melalui Terminal Kargo Bandara Kualanamu dan ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Aceh Tengah,” ujar Kombes Pol Joko Krisdiyanto.

Bantuan dengan total berat 2.193 kilogram tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan darurat, meliputi bahan pangan, keperluan bayi, obat-obatan, perlengkapan mandi, pakaian, alat kebersihan, hingga dukungan kelistrikan berupa genset portable.

Seluruh barang telah melalui proses pendataan dan pengecekan untuk memastikan kelayakan serta ketepatan sasaran distribusi.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Aceh menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam pendistribusian bantuan ini merupakan bagian dari tugas kemanusiaan Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Kami memastikan seluruh proses pengantaran berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Sinergi antara Polda Aceh, Posko Sumut, dan seluruh unsur terkait menjadi kunci kelancaran distribusi bantuan ini,” tambahnya.

Kegiatan pengiriman bantuan tersebut dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Terminal Kargo Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara.

Di akhir keterangannya, Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana alam, serta mendoakan agar kondisi masyarakat Aceh yang terdampak segera pulih. (Wah/Red)

Kabupaten Maybrat — Menjelang perayaan Hari Raya Natal, Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek, Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, menerima bantuan perlengkapan gereja dari Presiden Republik Indonesia.

Bantuan tersebut disambut dengan penuh rasa syukur oleh tokoh adat, pimpinan gereja, serta umat setempat sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan keagamaan masyarakat di Tanah Papua.

Tokoh Adat Aifat Timur Raya, Manfred Mate, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan.

Menurutnya, bantuan perlengkapan gereja ini tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki makna penting dalam mendukung pembinaan iman serta memperkuat kehidupan rohani umat.

“Kami di Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang kami terima. Ini merupakan bentuk kepedulian yang luar biasa terhadap pembinaan iman masyarakat, khususnya umat Katolik di wilayah Aifat,” ujar Manfred Mate.

Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Aifat Timur Raya memiliki komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial, keagamaan, serta pembangunan di daerah tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan wilayah, dan hal ini telah kami buktikan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan kami sebagai tokoh adat siap mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Pastor Gereja Katolik Stasi Santo Paulus Kumurkek, Pastor Frans Kardinal, turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian yang diberikan kepada umat gereja di Distrik Aifat.

Ia menilai bantuan tersebut menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan keagamaan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan perhatian kepada umat Gereja Katolik Santo Paulus Kumurkek. Bantuan ini membuat kami merasa sungguh diperhatikan oleh pemerintah,” ungkap Pastor Frans Kardinal.

Ia berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada bantuan keagamaan semata, tetapi juga terus berlanjut pada pembangunan berbagai sektor di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Maybrat.

“Harapan kami, pemerintah terus memperhatikan pembangunan di Tanah Papua agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik, sejalan dengan pembinaan iman dan kehidupan sosial yang harmonis,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pastor Frans Kardinal juga mengimbau seluruh umat dan masyarakat untuk menyongsong perayaan Natal dengan penuh kedamaian, kebersamaan, dan semangat persaudaraan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban wilayah agar perayaan Natal dapat berlangsung dengan khidmat dan aman.

Bantuan perlengkapan gereja ini diharapkan dapat mendukung kelancaran ibadah Natal, memperkuat semangat toleransi dan persatuan, serta menjadi bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman dan damai di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat. (Timo)

Kota Sorong, PBD — Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) menyalurkan honorarium kepada para ketua RT dan RW se-Kota Sorong sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat paling bawah.

Kegiatan penyerahan honorarium tersebut berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (16/12/2025).

Penyerahan honorarium dilakukan oleh Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, mewakili Wali Kota Sorong Septinus Lobat, SH, M.PA. Pemerintah Kota Sorong menetapkan besaran honorarium sebesar Rp500.000 per RT/RW per tahun, yang disalurkan kepada seluruh ketua RT dan RW sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka.

Dalam sambutannya, Anshar Karim menegaskan bahwa RT dan RW memiliki peran vital sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, RT dan RW menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban lingkungan, serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.

“RT dan RW merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mereka berperan menjaga ketertiban lingkungan, memperkuat persatuan, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan warga,” ujar Anshar Karim.

Ia menambahkan bahwa pemberian honorarium ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam memberikan apresiasi atas kerja keras para ketua RT dan RW yang selama ini berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

“Saya berharap honorarium ini dapat menjadi motivasi bagi para ketua RT dan RW untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil, transparan, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anshar Karim menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan terus memperkuat peran RT dan RW dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, pendataan warga, serta pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kota Sorong, Riduan Gultom, menjelaskan bahwa jumlah ketua RT dan RW se-Kota Sorong saat ini mencapai 1.033 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.009 orang.

“Kami tetap berupaya memberikan yang terbaik. Meskipun tahun ini terdapat efisiensi anggaran, honorarium bagi RT dan RW tetap disalurkan dan tidak mengalami penurunan,” jelas Riduan.

Ia menambahkan bahwa penyaluran honorarium dilakukan secara bertahap di 10 distrik se-Kota Sorong. Untuk tertib administrasi, para ketua RT dan RW diwajibkan membawa KTP sebagai bukti kehadiran saat pengambilan honorarium.

Melalui penyaluran honorarium ini, Pemerintah Kota Sorong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat masyarakat di tingkat bawah semakin kuat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. (Timo)