Connect with us

Jawa Timur

DPC PKB Kabupaten Blitar Resmi Laporkan Eks Sekjen PKB ke Polisi 

Published

on

BLITAR, 90detik.com- Dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB, Muhammad Lukman Edy melalui berbagai pernyataan yang disampaikannya kepada media massa beberapa waktu lalu.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar, Rini Syarifah, dengan didampingi pengurus resmi melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PKB, ke Polres Kabupaten Blitar, pada Sabtu (10/08).

Rini Syarifah, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, yang menilai pernyataan Muhammad Lukman Edy telah merugikan pimpinan partai secara pribadi dan merusak citra partai.

Dalam pernyataannya, Lukman menuduh adanya ketidaktransparanan dalam tata kelola keuangan partai serta menyebut pengelolaan keuangan di PKB tidak benar dan berantakan.

“Kami datang ke sini untuk melaporkan Saudara Muhammad Lukman Edy, yang pernyataannya di media beberapa waktu yang lalu sangat merugikan pimpinan kami dan sama sekali tidak berdasar. Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, saya merasa perlu untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga nama baik partai dan pimpinan kami,” ujar Rini Syarifah kepada wartawan usai menyerahkan laporan.

Rini menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dilontarkan oleh Lukman tidak memiliki bukti yang kuat dan bertentangan dengan hasil pemeriksaan resmi.

“Tata kelola keuangan partai telah berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Laporan keuangan PKB telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan tidak ada masalah,“ jelasnya.

Rini menambahkan, begitu juga dengan laporan keuangan kampanye calon legislatif yang telah diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

”Semuanya sudah sesuai prosedur dan tidak ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Lukman, tidak hanya merugikan partai dari segi reputasi, akan tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pimpinan partai.

”Oleh karena itu, PKB Kabupaten Blitar merasa perlu untuk mengambil langkah hukum guna melindungi nama baik partai dan pimpinannya. Serta kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar kebenaran dapat terungkap dan nama baik partai kami dapat dipulihkan,” jelasnya.

Serta pelaporan ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen PKB dalam menjaga integritas dan transparansi di tubuh partai. Mereka menegaskan bahwa partai selalu berupaya menjalankan roda organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah diatur oleh undang-undang.

Rini berharap bahwa pihak yang bersangkutan akan memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan yang telah dibuatnya.

”Saya dan jajaran DPC PKB Kabupaten Blitar berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik, terutama yang berkaitan dengan nama baik dan reputasi orang lain,” pungkasnya.

Kasus ini telah dilaporkan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Blitar, yang telah menerima berkas laporan dan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(JK/Red)

Jawa Timur

Jadi Desa Berprestasi, Pemdes Krenceng Dapat Hadiah Mobil Pelayanan Kades : Perkuat Kualitas Layanan Desa

Published

on

BLITAR – Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, menerima satu unit mobil pelayanan sebagai hadiah Lomba Desa Tahun 2025. Penyerahan berlangsung pada Jumat, 21 November 2025, di Pendopo Sasana Adhi Praja dalam rangkaian agenda pemberian penghargaan kepada desa berprestasi.

Hadiah tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Blitar Rijanto. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan layanan publik ditingkat desa.

Kesempatan ini, Bupati Blitar Rijanto juga berpesan, untuk dirawat dengan baik dan digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Bupati Blitar Rijanto bersama Kepala Desa Desa Krenceng, Amsori (memakai baju batik kuning), dok /JK

Sementara, Kepala Desa Krenceng, Amsori, menyampaikan bahwa hadiah mobil pelayanan tersebut menjadi dukungan strategis bagi upaya desa dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan sarana baru ini akan memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi warga di wilayah yang jauh dari kantor desa.

“Mobil pelayanan ini akan kami manfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan desa. Dengan fasilitas ini, kami bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Amsori usai mengikuti acara kepada awak media.

Lebih lanjut, ia berharap hadiah tersebut, dapat memberikan pelayanan yang semakin responsif dan mendorong peningkatan layanan publik di tingkat desa.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada perangkat desa atas kerjasama dan kerja keras selama ini, dan masyarakat desa Krenceng pada umumnya

”Seperti yang disampaikan oleh bapak bupati, dengan adanya mobil operasional desa, kami berharap bisa memberikan layanan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan warga,” pungkasnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Tekanan Fiskal Rp 326 Miliar, Bupati Blitar Pacu Infrastruktur dan Program Gizi

Published

on

BLITAR – Di tengah tekanan fiskal yang mencapai ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyatakan komitmennya untuk terus mendorong program prioritas nasional dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto.

“Kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun, meski anggaran kita tertekan,” tegas Bupati Rijanto dalam acara Rakor Evaluasi Perkembangan Desa 2025 dan Penyerahan Hadiah Lomba Desa, Jumat (21/11) sore, di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kanigoro.

Dalam paparannya, Rijanto mengungkapkan beban fiskal yang dihadapi daerah. Penyebabnya adalah pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp 309 miliar dan pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 17 miliar. Akibatnya, total tekanan fiskal yang harus dihadapi mencapai Rp 326 miliar.

“Dampaknya, sejumlah pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan, mengalami perlambatan. Namun, saya terus berkomunikasi intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementrian PU dan Kemenko Infrastruktur, untuk mencari solusi percepatan perbaikan jalan. Saya tidak ingin masyarakat terus mengeluh,” jelasnya.

Selain fokus pada infrastruktur, Bupati juga menyoroti dua program nasional yang harus menjadi perhatian serius pemerintah desa: pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait Koperasi Merah Putih, Rijanto meminta seluruh desa mempercepat kelengkapan administrasi, khususnya terkait legalitas lahan dan status aset. Hal ini, menurutnya, krusial untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari.

“Saya apresiasi 236 desa yang telah menyelesaikan administrasinya. Namun, 12 desa lainnya harus segera menuntaskannya. Kalau butuh persetujuan aset, buat surat. Langsung saya disposisi. Administrasi harus beres,” pesannya.

Sementara untuk Program MBG, capaiannya masih tertinggal. Dari target 95 titik Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru 46 titik yang terbentuk. Bupati mendorong percepatan pembentukan SPPG dengan meminta dukungan penuh dari pemerintah desa dalam penyediaan data dan koordinasi lapangan.

Program yang difokuskan untuk memenuhi gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan ini dinilai sangat strategis. Untuk itu, kelengkapan data dan laporan dari desa menjadi kunci keberhasilannya.

Sebagai bentuk dukungan operasional, usai rakor, Bupati Rijanto menyerahkan bantuan 20 unit mobil pelayanan untuk desa sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah. Ia berpesan agar aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat.

“Rawat dan gunakan untuk pelayanan masyarakat. Kalau memungkinkan, ke depan akan kita tambah lagi,” ujarnya.

Melalui langkah-langkah konkret dan instruksi yang tegas, Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan tekadnya untuk menjaga momentum pembangunan dan kualitas layanan publik, meski diterpa tantangan anggaran yang tidak mudah.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

 

Continue Reading

Jawa Timur

Pimpin Gotong Royong Bersih Pantai, Bupati Blitar Dorong Ekowisata Serang Makin Berkembang

Published

on

BLITAR – Hembusan angin laut di Pantai Serang menjadi saksi ketika Bupati Blitar Rijanto memimpin langsung aksi penanaman pohon dan bersih pantai, pada Jumat (21/11) pagi.

Di bawah langit cerah dan deru ombak selatan, jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas lingkungan, hingga warga pesisir berkumpul dengan satu tujuan, merawat rumah bersama.

Bupati Rijanto, yang berdiri di antara relawan dan pegiat wisata, menegaskan pentingnya menjaga pesisir sebagai identitas dan kekuatan ekowisata Kabupaten Blitar.

“Pantai Serang bukan hanya ikon pariwisata, tetapi aset alam yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Bupati Blitar Rijanto bersama Kajari Kabupaten Blitar saat meninjau langsung kegiatan di Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, (dok/JK)

Ia mengingatkan bahwa kebersihan pantai tidak boleh menjadi kegiatan seremonial, namun budaya yang tumbuh dari kesadaran kolektif.

Di sisi lain, Kajari Kabupaten Blitar Zulkarnaen menguatkan pesan tersebut. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat kesejahteraan. “Lingkungan yang bersih adalah fondasi pembangunan,” tuturnya.

Usai apel singkat, peserta langsung menyusuri garis pantai, memunguti sampah yang terselip di antara karang dan pasir. Pohon-pohon peneduh ditanam sebagai penanda bahwa hari itu bukan sekadar kegiatan, tetapi langkah kecil menuju masa depan yang lebih hijau.

Selain menjaga estetika wisata, pemerintah juga mengingatkan warga soal potensi abrasi dan gelombang pasang yang diprakirakan BMKG. Kesadaran menjaga lingkungan dibangun seiring kewaspadaan terhadap risiko bencana.

Kegiatan rampung menjelang tengah hari. Pantai Serang tampak lebih bersih, dan yang tertinggal bukan hanya jejak gotong royong, tetapi juga harapan bahwa merawat alam adalah kerja bersama yang harus terus hidup, dari pantai hingga hati masyarakat. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending