Jawa Timur
DPC PKB Kabupaten Blitar Resmi Laporkan Eks Sekjen PKB ke Polisi

BLITAR, 90detik.com- Dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh mantan Sekretaris Jenderal PKB, Muhammad Lukman Edy melalui berbagai pernyataan yang disampaikannya kepada media massa beberapa waktu lalu.
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar, Rini Syarifah, dengan didampingi pengurus resmi melaporkan mantan Sekretaris Jenderal PKB, ke Polres Kabupaten Blitar, pada Sabtu (10/08).
Rini Syarifah, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, yang menilai pernyataan Muhammad Lukman Edy telah merugikan pimpinan partai secara pribadi dan merusak citra partai.
Dalam pernyataannya, Lukman menuduh adanya ketidaktransparanan dalam tata kelola keuangan partai serta menyebut pengelolaan keuangan di PKB tidak benar dan berantakan.
“Kami datang ke sini untuk melaporkan Saudara Muhammad Lukman Edy, yang pernyataannya di media beberapa waktu yang lalu sangat merugikan pimpinan kami dan sama sekali tidak berdasar. Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, saya merasa perlu untuk menindaklanjuti kasus ini demi menjaga nama baik partai dan pimpinan kami,” ujar Rini Syarifah kepada wartawan usai menyerahkan laporan.
Rini menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang dilontarkan oleh Lukman tidak memiliki bukti yang kuat dan bertentangan dengan hasil pemeriksaan resmi.
“Tata kelola keuangan partai telah berjalan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Laporan keuangan PKB telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan tidak ada masalah,“ jelasnya.
Rini menambahkan, begitu juga dengan laporan keuangan kampanye calon legislatif yang telah diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
”Semuanya sudah sesuai prosedur dan tidak ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh Lukman, tidak hanya merugikan partai dari segi reputasi, akan tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pimpinan partai.
”Oleh karena itu, PKB Kabupaten Blitar merasa perlu untuk mengambil langkah hukum guna melindungi nama baik partai dan pimpinannya. Serta kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar kebenaran dapat terungkap dan nama baik partai kami dapat dipulihkan,” jelasnya.
Serta pelaporan ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen PKB dalam menjaga integritas dan transparansi di tubuh partai. Mereka menegaskan bahwa partai selalu berupaya menjalankan roda organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah diatur oleh undang-undang.
Rini berharap bahwa pihak yang bersangkutan akan memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas pernyataan yang telah dibuatnya.
”Saya dan jajaran DPC PKB Kabupaten Blitar berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik, terutama yang berkaitan dengan nama baik dan reputasi orang lain,” pungkasnya.
Kasus ini telah dilaporkan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Blitar, yang telah menerima berkas laporan dan akan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(JK/Red)
Jawa Timur
Wakil Bupati Blitar dan Bupati Kompak Dorong Stabilisasi Harga Telur ke Pusat

BLITAR — Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya, Kediri, Tulungagung, hingga Trenggalek menggelar aksi demonstrasi sekaligus pembagian satu juta telur gratis di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro, pada Senin (1/6).
Di tengah aksi tersebut, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansyah secara tegas mendorong pemerintah pusat untuk turun tangan menstabilkan harga telur ayam ras yang terus merosot di tingkat peternak rakyat.

Wakil Bupati Blitar Beky Hardihansyah, saat menyampaikan keterangan pers, (dok/JK)
Saat ini, harga telur berada di kisaran Rp 21 ribu per kilogram, sementara biaya pakan ternak justru mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini dinilai semakin menekan peternak kecil yang terancam terus merugi.
Beky Herdihansyah yang juga dikenal sebagai pelaku usaha peternakan menyebutkan bahwa intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar peternak rakyat dapat bertahan.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengajukan harga acuan di level Rp 24.500 hingga Rp 26.500 per kilogram.
“Ke depan kami berharap sistem distribusi bisa berjalan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar harga lebih stabil dan tidak dimainkan spekulan,” ujar Beky di hadapan awak media.
Ia pun membandingkan kebijakan stabilisasi harga gabah yang dinilai berjalan dengan baik.
Menurutnya, pemerintah semestinya juga mampu menstabilkan harga telur. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berkomunikasi dan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait penataan harga telur.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto yang turun langsung berdialog dengan massa aksi mengakui bahwa harga telur di level Rp21 ribu per kilogram merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.
Rijanto memaparkan sejumlah solusi yang tengah disiapkan, antara lain memperluas penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia juga mengusulkan agar distribusi telur untuk kebutuhan MBG dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih sehingga pasokan berasal langsung dari peternak rakyat.
“Kalau pengadaan telur dilakukan melalui koperasi desa, stabilitas harga akan lebih terjaga dan peternak rakyat bisa lebih terlindungi,” tegas Rijanto.
Selain menuntut penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP), para peternak juga menyatakan penolakan terhadap investasi skala besar di sektor peternakan ayam petelur yang dinilai berpotensi menggerus keberlangsungan usaha peternak kecil.
Aksi sosial bertajuk Bagi-Bagi 1 Juta Telur yang berlangsung tertib ini mendapat pengawalan aparat keamanan. Di tengah terik matahari, ribuan warga tampak mengantre telur gratis di kawasan Kantor Bupati Blitar.
Di balik aksi sosial tersebut, para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar kandang-kandang peternak rakyat tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. (JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
“Satu Juta Outlet Bebek Purnama” Sebuah Legenda Kuliner yang Tumbuh Lewat Kepercayaan

Pasuruan— Di Jawa Timur, ada satu candaan yang hampir dipahami semua pecinta kuliner: Bebek Purnama punya satu juta outlet.
Tentu saja jumlah tersebut bukan angka sebenarnya. Istilah “Satu Juta Outlet” hanyalah hiperbola yang lahir dari kekaguman masyarakat terhadap begitu banyaknya warung bebek goreng yang menggunakan nama Purnama dan tersebar di hampir setiap sudut kota, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, hingga Malang.
Fenomena ini menjadi unik karena di tengah menjamurnya warung dengan nama serupa, masyarakat justru kerap menemukan berbagai tulisan yang membingungkan sekaligus mengundang senyum. Ada yang memasang spanduk “Cabang Purnama”, ada yang menulis “Purnama Asli”, bahkan tidak sedikit yang mencantumkan kalimat “Tidak Buka Cabang”.
Dari situlah muncul pertanyaan yang terus hidup di tengah masyarakat: sebenarnya yang asli yang mana?
Namun di balik pertanyaan tersebut, tersimpan sebuah kisah panjang mengenai sejarah kuliner rakyat, jaringan perantau, serta budaya berbagi yang menjadikan Bebek Purnama lebih dari sekadar warung makan.
Berawal dari Sebuah Nama di Kawasan Dinoyo.
Menurut cerita yang berkembang di kalangan pelaku usaha kuliner Surabaya, nama Purnama berasal dari kawasan sekitar Bioskop Purnama yang dahulu berdiri di wilayah Dinoyo, Surabaya.
Di kawasan itulah para pelopor usaha bebek goreng mulai dikenal masyarakat sekitar pada era 1990-an. Nama lokasi tersebut kemudian melekat pada usaha kuliner yang mereka jalankan hingga akhirnya berkembang menjadi identitas yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa Timur.
Seiring waktu, nama Purnama tidak lagi sekadar menunjukkan lokasi asal berjualan. Nama tersebut berubah menjadi simbol kuliner yang identik dengan bebek goreng berbumbu kuat, sambal pedas, dan taburan serundeng kelapa yang melimpah.
Bagi sebagian warga Surabaya, Bebek Purnama bahkan menjadi bagian dari memori kolektif kota. Ia hadir bukan hanya sebagai tempat makan, melainkan juga sebagai bagian dari cerita malam, tongkrongan keluarga, hingga perjalanan kuliner lintas generasi.
Tumbuh Tanpa Sistem Waralaba.
Berbeda dengan banyak merek kuliner modern yang berkembang melalui sistem franchise, Bebek Purnama justru tumbuh melalui pola yang jauh lebih sederhana.
Banyak penjual memperoleh keterampilan memasak dari keluarga, kerabat, teman, atau sesama perantau Madura yang telah lebih dahulu menjalankan usaha serupa. Setelah menguasai resep dan teknik memasak, mereka kemudian membuka usaha sendiri dengan tetap membawa nama Purnama sebagai identitas dagang.
Pola inilah yang membuat penyebarannya berlangsung sangat cepat.
Tanpa kantor pusat, tanpa biaya lisensi, tanpa kontrak kemitraan yang rumit, jaringan warung Bebek Purnama terus berkembang mengikuti arus hubungan sosial masyarakat.
Dalam praktiknya, yang diwariskan bukan hanya resep, tetapi juga pengalaman usaha, jaringan pemasok, hingga cara bertahan menghadapi persaingan.
Budaya Berbagi yang Menjadi Kekuatan.
Salah satu faktor yang kerap disebut dalam berbagai cerita mengenai Bebek Purnama adalah sikap terbuka para pelopor usaha yang tidak terlalu ketat menjaga resep maupun teknik memasak.
Alih-alih merahasiakan ilmu dagang, banyak di antara mereka justru mengajarkan cara memasak kepada orang-orang yang ingin memulai usaha sendiri.
Dari satu warung lahir beberapa warung baru. Dari satu keluarga berkembang menjadi jaringan usaha yang lebih luas.
Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana budaya berbagi pengetahuan dapat menciptakan efek ekonomi yang besar bagi masyarakat.
Di tengah dunia bisnis yang sering kali menempatkan rahasia dagang sebagai aset utama, Bebek Purnama berkembang dengan pendekatan yang berbeda: kepercayaan sosial.
Perkembangan Bebek Purnama juga tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat Madura yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dalam perkembangan kuliner Jawa Timur.
Tradisi merantau yang kuat membuat banyak keluarga Madura membangun usaha makanan di berbagai daerah. Dari sate, soto, nasi campur, hingga bebek goreng, jaringan usaha tersebut tumbuh melalui hubungan kekeluargaan dan solidaritas komunitas.
Dalam kasus Bebek Purnama, pola penyebarannya diyakini mengikuti jalur sosial yang serupa.
Melalui hubungan antarkerabat dan sesama perantau, resep serta keterampilan memasak diwariskan secara turun-temurun. Akibatnya, banyak warung memiliki karakter rasa yang mirip meskipun berdiri secara mandiri.
Lebih dari Sekadar Kuliner.
Pengamat budaya dan geopolitik Nusantara dan salah satu pelanggan, Bayu Sasongko, pada 31/5/2026 menilai fenomena Bebek Purnama merupakan contoh menarik bagaimana identitas budaya lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi rakyat.
Menurutnya, sebelum konsep franchise modern dikenal luas, masyarakat Nusantara sebenarnya telah lama mengenal pola pengembangan usaha berbasis komunitas.
“Bebek Purnama menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tradisi kewirausahaan yang dibangun melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan semangat berbagi ilmu. Model seperti ini sudah hidup jauh sebelum sistem waralaba modern berkembang,” ujarnya.
Bayu menilai keberhasilan Bebek Purnama bertahan selama puluhan tahun membuktikan bahwa modal sosial sering kali lebih kuat daripada modal finansial.
“Ketika masyarakat saling percaya dan saling mendukung, sebuah usaha dapat berkembang secara organik tanpa harus memiliki struktur perusahaan besar. Dalam konteks ini, Bebek Purnama adalah contoh nyata ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari bawah,” katanya.
Simbol Budaya Jawa Timur.
Menurut Bayu, pada titik tertentu nama Purnama telah melampaui fungsi awalnya sebagai identitas usaha.
Ia berubah menjadi simbol budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Ketika sebuah nama usaha mulai menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, menjadi bahan candaan, dan dikenal lintas generasi, maka nama itu telah memasuki wilayah budaya. Purnama bukan lagi sekadar warung makan, tetapi bagian dari identitas kuliner Jawa Timur,” ujarnya.
Fenomena banyaknya spanduk yang sama-sama mengklaim sebagai “asli” justru menunjukkan kuatnya pengaruh nama tersebut dalam imajinasi masyarakat.
Alih-alih memunculkan konflik identitas, kondisi tersebut berkembang menjadi humor kolektif yang diterima publik sebagai bagian dari cerita panjang Bebek Purnama.
Warisan Kuliner yang Terus Hidup.
Di tengah berkembangnya restoran modern, layanan pesan antar digital, dan perubahan gaya hidup masyarakat, Bebek Purnama tetap bertahan sebagai salah satu ikon kuliner Jawa Timur.
Warung-warungnya masih ramai dikunjungi pelanggan yang mencari cita rasa khas yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kuliner tidak hanya terletak pada rasa, tetapi juga pada cerita yang menyertainya.
Di balik sepiring bebek goreng terdapat kisah tentang perantauan, kerja keras, solidaritas komunitas, dan budaya berbagi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Barangkali karena itulah istilah “Satu Juta Outlet Bebek Purnama” terus hidup di tengah masyarakat.
Bukan karena jumlahnya benar-benar mencapai satu juta, melainkan karena pengaruhnya telah menyebar begitu luas hingga terasa hadir di hampir setiap sudut Jawa Timur.
Dan selama masih ada warung tenda yang mengepul di malam hari, selama masih ada pelanggan yang mencari sambal pedas dan serundeng khasnya, legenda Bebek Purnama tampaknya akan terus menjadi bagian dari sejarah kuliner Nusantara. (By/Red)
Jawa Timur
Polres Blitar Dampingi Warga Wujudkan Swasembada Pangan dan Memanfaatkan Lahan

BLITAR – Komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional terus ditunjukkan jajaran Polres Blitar Polda Jatim dengan melakukan pendampingan warga tani, serta warga dalam memanfaatkan lahan untuk mewujudkan swasembada pangan.
Kali ini, Polsek Wlingi melalui fungsi Bhabinkamtibmas turun langsung melakukan pendampingan pengelolaan lahan Tanaman Sayur di Desa Tembalang , Kecamatan Wlingi, pada Minggu (31/5).
Pendampingan dilakukan sebagai bentuk keseriusan Polres Blitar Polda Jatim dalam memastikan sektor pertanian memanfaatkan lahan tetap produktif dan mampu menopang kebutuhan masyarakat.
Kapolres Blitar, AKBP Rivanda menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal perkembangan swasembada pangan dan pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
Selain itu melalui satuan Bag Sdm Polres Blitar juga aktif koordinasi dan berkolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci untuk meningkatkan hasil panen para Warga masyarakat.
“Kami terus berdiskusi dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian maupun kelompok tani agar tanaman sayur kebutuhan sehari-hari mampu menghasilkan panen yang lebih maksimal,” ujar AKBP Rivanda.
Ia menambahkan, kehadiran Polres Blitar Polda Jatim di tengah aktivitas masyarakat bukan sekadar simbol pengawasan, namun juga bentuk dukungan nyata terhadap para warga agar semakin semangat mengelola lahannya.
“Program pendampingan tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari cuaca hingga fluktuasi harga hasil panen,”paparnya.
Polres Blitar terus melakukan terobosan menggandeng warga tani untuk turut mensukseskan ketahanan pangan nasional.(Jef/ Hms)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi1 minggu agoMBG di Karangwaru Bobrok: Menu Tak Layak Diduga Akibat Permainan Mitra dan Kontrol Mandul
Redaksi2 minggu agoGelombang Protes Hantam SPPG Karangwaru Tulungagung, Menu MBG Dinilai Tak Manusiawi
Redaksi1 minggu agoKPK Cium Dugaan Setoran Uang ke Bupati Nonaktif Tulungagung, Plt Bupati dan Belasan Pejabat Diperiksa
Redaksi2 minggu agoWibawa Pemkab Tulungagung Dipertanyakan, Bangunan Disanksi Satpol PP Kembali Berdiri di Lahan LP2B
Jawa Timur1 minggu agoSantri Putri Tuban Tembus Dunia Lewat Novel Bahasa Inggris, Karya Keenam Tsalis Dipuji Guru Besar UINSA
Redaksi2 minggu agoPengumuman Mendadak, Peserta Seleksi Manajer Koperasi Desa Merah Putih Keluhkan Jadwal Ujian dan Lokasi Tes yang Jauh
Redaksi5 hari ago372 SPPG di Jatim Disetop Mendadak, 10 Titik di Tulungagung Kena Suspensi: Temuan “Perbaikan Major” Gegerkan Program MBG
Nasional2 minggu agoTak Hanya Kepala BPBD, KPK Juga Panggil 8 Direktur Perusahaan sebagai Saksi Kasus Bupati Tulungagung












