Jakarta
Dr. Sutrisno Minta Reformasi Pembuktian Hukum Ekonomi agar Tak Kalah oleh Kartel Canggih
Jakarta – Di tengah semakin kompleksnya perekonomian nasional dan maraknya praktik persaingan usaha yang tak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) justru dinilai belum cukup tajam dalam menegakkan hukum.
Lembaga yang seharusnya menjadi “penjaga moral pasar” itu kini menghadapi tantangan serius: lemahnya efektivitas pembuktian dalam perkara kartel dan monopoli.
Sejumlah putusan KPPU bahkan kerap dibatalkan di pengadilan, terutama pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah instrumen hukum kita masih relevan menghadapi praktik bisnis modern yang semakin canggih dan tertutup?
Menurut Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., pakar hukum persaingan usaha dan advokat senior, akar persoalan terletak pada mekanisme pembuktian yang digunakan KPPU.
“Selama ini KPPU banyak mengandalkan indirect evidence atau bukti tidak langsung dengan pendekatan rule of reason. Pendekatan ini sebenarnya baik, namun dalam praktiknya sering kali kurang efektif dan menguras sumber daya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Padahal, lanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan yang cukup bagi KPPU untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan demi kesejahteraan rakyat.
“KPPU sejatinya lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pihak lain. Namun dalam penerapannya, prinsip pembuktian yang digunakan sering kali menjadi kendala,” jelas Sutrisno.
Ia menuturkan, sistem hukum Indonesia masih menjadikan direct evidence atau bukti langsung sebagai rujukan utama di pengadilan. Padahal, dalam perkara kartel, bukti langsung sangat sulit ditemukan karena sifatnya yang konspiratif dan tertutup.
“Akibatnya, tidak jarang pelaku usaha yang sebenarnya melanggar hukum justru terbebas karena lemahnya alat bukti. Membuktikan keterlibatan korporasi dalam praktik kartel bukan hal mudah, apalagi para pelaku kini semakin canggih menutupi jejaknya,” tambahnya.
Perlu Reformasi Hukum Persaingan Usaha.
Sutrisno menilai, pemerintah perlu segera mempertimbangkan revisi terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan teknologi.
“Jika aturan lama terus dipertahankan, maka kita akan tertinggal dari praktik kartel modern. Dampaknya bukan hanya bagi pelaku usaha yang jujur, tapi juga masyarakat dan negara,” tegas Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Jayabaya tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur penggunaan indirect evidence dalam perkara kartel.
Langkah ini diyakini akan memperkuat posisi hukum KPPU dan memberi kepastian bagi semua pihak.
“Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam membentuk yurisprudensi baru agar hukum kita tidak hanya menegakkan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substansial yang berpihak pada kepentingan publik,” ujar Wakil Ketua Umum DPN Peradi itu.
Kebutuhan Pendekatan Ekonomi dalam Pembuktian.
Secara ilmiah, penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan epistemologis, yakni kesenjangan antara logika hukum dengan logika ekonomi.
Di banyak negara seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, penggunaan indirect evidence dan economic analysis telah menjadi praktik umum.
Analisis perilaku harga, komunikasi pasar, dan data algoritmik bahkan dapat digunakan sebagai bukti kuat dalam menjerat pelaku kartel.
Sementara di Indonesia, pendekatan legalistik yang terlalu formal membuat pembuktian kasus ekonomi sering kali tersendat.
Kajian OECD (2023) menunjukkan bahwa negara dengan sistem pembuktian berbasis ekonomi justru lebih efisien dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
Karena itu, revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan tidak hanya memperbarui norma hukum, tetapi juga menyatukan pendekatan hukum dan ekonomi digital, termasuk dengan pemanfaatan data analytics dan behavioral economics untuk mendeteksi pola kartel modern.
Keadilan Substansial untuk Kesejahteraan Rakyat.
Sutrisno menegaskan, penegakan hukum persaingan usaha sejatinya bukan sekadar urusan prosedur, tetapi bagian dari perjuangan menuju keadilan ekonomi substantif.
“Kita tidak boleh kalah oleh pengusaha yang memperkaya diri dengan cara tidak fair. Dunia usaha harus tetap bersaing, tetapi persaingan itu hendaknya dijalankan secara sehat, beretika, dan berkeadilan,” tutup mantan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) periode 2015–2022 itu dengan nada optimistis. (By/Red)
Jakarta
Bantu Percepatan Logistik, TNI AL Salurkan Bantuan Beras Melalui Udara untuk Korban Bencana di Gayo Lues
JAKARTA – TNI Angkatan Laut terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Melalui unsur dukungan logistik (Dorlog), TNI AL menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa beras melalui jalur udara kepada warga terdampak bencana di wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Selasa (6/1/2026).
Bantuan tersebut didistribusikan menggunakan pesawat NC 212-200 Aviocar/U-6211 dengan sasaran pendaratan di Bandara Blangkejeren. Pesawat tiba dan melaksanakan penurunan logistik dengan total muatan bantuan sebanyak 1.200 kilogram beras.
Penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu percepatan penanganan bencana alam serta meringankan beban warga yang terdampak.
Selain menjalankan tugas pertahanan negara, TNI AL senantiasa berkomitmen untuk hadir dan berperan aktif dalam setiap situasi darurat kemanusiaan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan bahwa TNI AL akan terus bersinergi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran.
Langkah ini sejalan dengan komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu siap membantu masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat, sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. (Timo/By)
Jakarta— Dalam rangka menjaga kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit, Batalyon Infanteri 2 Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan Tes Kebugaran Jasmani (Garjas) yang digelar di Lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).
Kegiatan tes kebugaran jasmani ini diikuti oleh seluruh prajurit Yonif 2 Marinir dan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan faktor keamanan serta keselamatan personel.
Adapun materi yang diujikan meliputi lari selama 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run sebagai tolok ukur tingkat kebugaran fisik prajurit.
Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E., menyampaikan bahwa pelaksanaan Garjas merupakan program rutin satuan yang bertujuan untuk mengetahui serta memantau kondisi fisik setiap prajurit.
“Hasil tes kebugaran jasmani ini menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Korps Marinir yang menuntut kesiapan fisik prima,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan kondisi fisik yang baik, diharapkan seluruh prajurit Yonif 2 Marinir senantiasa siap menghadapi setiap penugasan yang diberikan, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Timo)
Jakarta
Danrem 181/PVT Ikuti Rapat Vicon Pemantauan Sitkamtibmas Jelang Tahun Baru 2026, TNI–Polri Perkuat Sinergi
Kabupaten Sorong PBD— Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., mengikuti Rapat Video Conference (Vicon) Pemantauan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri, Rabu (31/12/2025) malam.
Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 22.00 WIT tersebut bertempat di Ruko Suzuki, Jalan Nangka, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan diikuti sekitar 100 peserta.
Rapat vicon ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri Kepala BMKG Pusat Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dan seluruh Kapolda se-Indonesia.
Di wilayah Papua Barat Daya, kegiatan vicon diikuti oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.A.P., Wakil Bupati Sorong H. Sutedjo, S.Pd., serta para pejabat utama Polda Papua Barat Daya dan unsur TNI.
Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam pengamanan malam pergantian tahun dengan mengedepankan kehadiran personel di titik-titik keramaian, pusat aktivitas masyarakat, serta jalur lalu lintas utama.
Kapolri juga mengingatkan agar seluruh personel bertindak secara profesional, humanis, dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Kapolri menginstruksikan penguatan koordinasi dan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait, guna memastikan seluruh rangkaian pengamanan berjalan secara efektif dan terintegrasi.
Perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan personel, serta pelaporan situasi secara berjenjang, turut menjadi penekanan utama.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan situasi kamtibmas dari masing-masing Polda terkait kesiapan personel serta langkah-langkah pengamanan yang telah dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 23.50 WIT dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, TNI–Polri bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 dapat berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (Timo)
Buku “Rasa Bhayangkara Nusantara” Versi Bahasa Inggris Hadir di WEF Swiss 2026, Perkuat Diplomasi Presiden
Putusan MK 223 Dinilai Sejiwa dengan Putusan 114, Prof Juanda: Tidak Ada Implikasi Hukum bagi Polri Aktif Duduki Jabatan ASN Tertentu
Hilirisasi Ekonomi: Menjaga Kedaulatan dan Keadilan Sosial
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Nasional1 minggu agoDoktor Pertama dari LPI Al Azhaar, Retnawati Firmansyah Torehkan Sejarah di UIN SATU Tulungagung
Redaksi2 minggu agoKepergian Mashuri Tinggalkan Duka Mendalam bagi Dunia Pers Tulungagung
Redaksi5 hari agoJalan Rakyat Jadi Jalur Tambang, Anak SMP Jadi Korban, Pemerintah Hanya Bungkam
Peristiwa2 minggu agoTabrak Mobil Misterius Saat Hujan, Pelajar 16 Tahun Tewas di Jalan Raya Karangrejo Tulungagung
Redaksi3 minggu agoViral dan Memalukan! Pos Polisi Tulungagung Diduga Dijadikan Sarang Mesum Lansia
Redaksi2 minggu agoTongkat Komando Kapolres Tulungagung Beralih ke AKBP Ihram Kustarto
Redaksi1 minggu agoTipu Warga dengan Dalih Sumbangan, Uang Justru Ludes Untuk Berjudi
Redaksi1 minggu agoIsra Miraj 2026: Menelusuri Sejarah Perjalanan Nabi Muhammad SAW, Memahami Makna Spiritual, dan Meneguhkan Tujuan Peringatannya bagi Umat Islam