Connect with us

Hukum Kriminal

Eks Dirut Pertamina Luhur Budi Djatmiko Ditetapkan Tersangka, Apa Kasusnya ?

Published

on

JAKARTA – Mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Luhur Budi Djatmiko, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menjelaskan bahwa penetapan Luhur Budi Djatmiko sebagai tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara pada Selasa, 5 November 2024.

“Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah sepakat untuk menetapkan saudara LBD (Luhur Budi Djatmiko) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembelian tanah di Kuningan,” kata Arief dalam keterangan persnya, Rabu (6/11).

Kasus Bermula dari Pembelian Tanah untuk Proyek Gedung Pertamina

Kasus ini berawal dari proses pembelian empat lot tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2014. Tanah seluas 48.279 meter persegi itu dibeli oleh PT Pertamina dengan harga Rp 35 juta per meter persegi, dengan total transaksi mencapai Rp 1,6 triliun, belum termasuk pajak dan jasa Notaris-PPAT. Tanah ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) yang akan menjadi perkantoran bagi PT Pertamina dan anak perusahaannya.

Namun, dalam proses pembelian tanah tersebut, diduga telah terjadi penyimpangan hukum dan peraturan yang berlaku. Arief menjelaskan bahwa penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tersebut.

“Dalam proses pembelian tanah, diduga ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” jelas Arief.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa transaksi tanah ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 348,7 miliar. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, termasuk notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi tersebut, serta lima ahli di bidang hukum dan administrasi negara. Selain itu, penyidik juga telah menyita 612 dokumen terkait transaksi ini untuk memperkuat pembuktian kasus.

“Dari hasil pengukuran dan survei lapangan, serta pemeriksaan terhadap aset terkait, kami menemukan bukti adanya dugaan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 348,7 miliar,” lanjut Arief.

Luhur Budi Djatmiko dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman penjara yang berat.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi di BUMN yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam transaksi pembelian aset negara. Penyidik terus mendalami kasus ini, dan penetapan tersangka Luhur Budi Djatmiko menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN.

Dengan penetapan tersangka ini, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan BUMN. (DON)

Hukum Kriminal

Satresnarkoba Polres Blitar Ungkap Peredaran 31.193 Butir Pil Dobel L di Binangun

Published

on

 

BLITAR – Satresnarkoba Polres Blitar mengungkap dugaan peredaran sediaan farmasi jenis pil Dobel L di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Pengungkapan dilakukan pada Rabu (11/11)  sekitar pukul 05.00 WIB.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang terlapor berinisial T yang diduga mengedarkan pil Dobel L. Terlapor beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Blitar untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang diamankan meliputi 31.193 butir pil Dobel L, satu unit handphone, uang tunai sebesar Rp200.000, serta sejumlah plastik klip dan botol yang digunakan untuk menyimpan pil tersebut.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Yosi menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polres Blitar dalam memberantas peredaran obat-obatan ilegal yang dapat membahayakan masyarakat.

Pihak kepolisian menyatakan akan terus melakukan upaya penindakan dan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran pil Dobel L di wilayah Kabupaten Blitar.

Terlapor diduga melanggar Pasal 435 juncto Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Blitar mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan ilegal.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. (Hms/Jef)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polresta Sumenep Ungkap Peredaran Narkoba, Tiga Pria Diamankan

Published

on

SUMENEP – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sumenep Polda Jatim kembali mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu.

Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep Kompol Mohammad Sjaiful mengatakan, dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan tiga pria di sebuah rumah di Dusun Rongkeang Timur, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, pada Minggu (15/11) sekitar pukul 14.30 WIB.

Ketiga pria yang diamankan masing-masing berinisial M (52) dan MR (41), warga Nyabakan Timur, serta J (26), warga Lombang.

“Mereka ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan di rumah milik salah satu terlapor,” kata Kompol Sjaiful, pada Selasa (17/11).

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan satu plastik klip berisi sabu dengan berat neto 1,1 gram dalam penguasaan M. Berdasarkan pengakuannya, barang haram tersebut diperoleh melalui perantaraan MR.

Sementara itu, J turut diamankan karena kedapatan tengah mengonsumsi sabu di lokasi saat penggerebekan berlangsung.

Selain sabu seberat 1,1 gram, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa dua unit ponsel, delapan plastik klip kosong, tiga potongan sedotan plastik yang dijadikan sendok sabu, satu alat isap sabu (bong), pipet kaca, korek api gas, kotak rokok, tas, serta uang tunai Rp 200.000.

Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa Polresta Sumenep guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, mereka terancam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sesuai peran masing-masing.

Kasat Resnarkoba Polresta Sumenep menegaskan pihaknya akan terus menggencarkan pemberantasan peredaran narkoba.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi demi mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya narkotika. (Hms/DON)

Continue Reading

Hukum Kriminal

Polresta Sidoarjo Ungkap Pengoplosan LPG Bersubsidi, Dua Tersangka Diamankan

Published

on

SIDOARJO – Satreskrim Polresta Sidoarjo Polda Jatim mengungkap kasus penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi bermodus pemindahan isi tabung ukuran tiga kilogram ke tabung nonsubsidi 12 kilogram.

Dalam pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan dua tersangka saat menjalankan aktivitas pengoplosan di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menyampaikan bahwa kedua tersangka yang diamankan berinisial FR selaku pemilik usaha dan MB selaku pekerja yang bertugas memindahkan isi gas.

“Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh petugas,”AKBP Bobby A. Condroputra, pada Senin (16/11).

Dalam prakteknya, tersangka menggunakan peralatan berupa pen besi dan jarum pen untuk memindahkan gas dari tabung elpiji tiga kilogram ke tabung 12 kilogram yang kosong.

Untuk mengisi satu tabung elpiji 12 kilogram, pelaku membutuhkan sekitar tiga hingga empat tabung gas bersubsidi ukuran tiga kilogram.

Dari lokasi kejadian, Polisi menyita barang bukti berupa 82 tabung elpiji ukuran tiga kilogram dan 20 tabung elpiji ukuran 12 kilogram.

Selain itu, petugas mengamankan satu unit mobil pikap Daihatsu Gran Max, 20 pen besi, 16 jarum pen, satu buah obeng, serta sejumlah perlengkapan penyegelan dan karet seal.

“Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun,” pungkasnya. (Hms/DON)

Continue Reading

Trending