TULUNGAGUNG – Drama birokrasi di Kabupaten Tulungagung mencapai puncak ketegangan Jumat (12/12) pagi. Pelantikan tunggal Tri Hariadi, mantan Sekretaris Daerah (Sekda), sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) batal untuk kedua kalinya setelah sang pejabat mangkir tanpa kabar.

Upacara yang dijadwalkan pukul 08.30 WIB itu molor berjam-jam, hanya diisi oleh bisik-bisik para pejabat dan tatapan kosong pada satu kursi pelantikan yang tak kunjung terisi. Suasana ruangan menggambarkan jelas kekisruhan yang melanda tubuh pemerintahan daerah.

“Ini sudah kedua kalinya. Pelantikan dinyatakan batal,” tegas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung, Soeroto, kepada awak media.

Menurut Soeroto, undangan resmi telah dikirim dan diterima oleh Sekretaris Pribadi (Sekpri) Tri Hariadi. Namun, komunikasi terputus mendadak.

“Sejak kemarin telepon yang bersangkutan sudah tidak aktif, sehingga kami tidak bisa melakukan konfirmasi lanjutan,” ujarnya.

Panitia pun menunggu dengan sia-sia. Jadwal keberangkatan Tri Hariadi pukul 08.30 WIB tak terbukti. Panitia masih bertahan hingga pukul 09.00, kemudian pukul 10.00, dan akhirnya pukul 11.00 WIB. Kursi tetap kosong, memaksa pembatalan.

Kejadian ini adalah pengulangan dari agenda sehari sebelumnya, pada Kamis (11/12), di mana Tri Hariadi juga absen dengan alasan “karena suatu hal”.

Pemerintah daerah lantas menjadwalkan pelantikan susulan khusus pada Jumat pagi, yang kembali berakhir menjadi drama penantian.

Ketidakhadiran beruntun mantan pejabat nomor satu di struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah ini memantik gelombang spekulasi.

Publik dan kalangan birokrasi mempertanyakan dinamika internal pascareposisi mendadak Tri Hariadi dari posisi puncak Sekda ke kepala dinas.

Birokrasi Tulungagung kini resmi memasuki babak baru yang sarat ketidakpastian. Semua mata tertuju, di manakah Tri Hariadi, dan bagaimana kelanjutan dari drama kekuasaan yang memanas ini. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tulungagung 212 resmi dikukuhkan pada Senin, 8 Desember 2025 ba’da Maghrib, dalam sebuah acara khidmat yang digelar di kawasan Gunung Budheg, Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Acara pengukuhan ini dihadiri sekitar 100 undangan, terdiri atas jajaran pengurus DPC, Korwil, Korcam, serta para kordes dari berbagai wilayah se-Kabupaten Tulungagung.

Salah satu Dewan Pertimbangan Tulungagung 212, Agus Utomo, dalam sambutannya menegaskan bahwa organisasi harus berjalan sesuai AD/ART, berpegang pada kepentingan rakyat, serta mengutamakan koordinasi yang baik dalam mencari solusi melalui musyawarah mufakat bersama pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Organisasi ini harus tetap pada jalurnya, menjalankan AD/ART, berjuang untuk rakyat, dan selalu menjalin koordinasi agar setiap persoalan dapat dimusyawarahkan dengan baik,” ujarnya.

Acara juga diisi dengan prosesi selamatan sebagai simbol permohonan doa agar seluruh ikhtiar organisasi senantiasa dimudahkan, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Ketua 212 Tulungagung, Rahmat Putra Perdana, dalam arahannya meminta seluruh pengurus mulai dari DPC, Korwil, Korcam hingga kordes untuk menjaga soliditas serta menghindari segala bentuk kepentingan politik, pribadi, maupun kelompok.

“Semua pengurus harus bersinergi dengan baik. Jangan sampai ada tujuan lain seperti kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Kita bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Dirinya menekankan bahwa 212 Tulungagung akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami makna demokrasi serta dapat bahu-membahu bersama pemerintah daerah demi terwujudnya Tulungagung yang maju di bawah semangat “Bersatu Satukan Langkah untuk Tulungagung Maju.”

Acara pengukuhan juga dihadiri perwakilan 212 dari Trenggalek, Blitar, dan Kediri.

Usai kegiatan, ketiga daerah tersebut berencana membentuk susunan kepengurusan 212 di wilayah masing-masing sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (DON/Red)

JAKARTA – DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Diskusi Publik bertema “Front Marhaenis Ambil Peran: Berdaulat, Berdikari, Berbudaya” di kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Diskusi ini menjadi pemanasan intelektual dan politik menuju Konferensi Daerah (Konferda) V, sekaligus ajang konsolidasi kekuatan marhaenis di tengah situasi nasional yang dinilai kian pragmatis.

Dua narasumber utama dihadirkan: Wakil Ketua MPR RI Bambang “Pacul” Wuryanto dan Guru Besar Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi. Keduanya sama-sama menyampaikan kritik tajam dari perspektif yang berbeda.

Bambang menegaskan bahwa gerakan marhaenis tak akan kokoh selama kader masih terjebak dalam persoalan finansial dan struktur sosial bawah.

“Syarat minimum kaum Marhaenis adalah bebas dari segi keuangan. Ketika seseorang masih berada di lapis lumpen dan karyawan, membangun barisan perjuangan jadi sulit,” ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan kembali dinamika politik 1967 dari ketegangan menjelang turunnya Bung Karno hingga penandatanganan Kontrak Karya Freeport sebagai contoh pentingnya membaca ulang politik kekuasaan.

Menurutnya, ajaran Bung Karno tetap relevan, namun membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan berani di era kini.

“Para ‘korea-korea’ marhaenis muda yang belum ‘melenting’ harus mulai membangun mentalitas kuat. Setelah berhasil, bantu yang lain dengan tenaga, jaringan, dan pikiran,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Muradi tampil lebih konfrontatif. Ia mempertanyakan apakah pemerintah saat ini masih berpegang pada garis ideologis, sebelum menjawabnya sendiri secara tegas.

“Yakin tidak bahwa pemerintahan hari ini menjalankan karakter ideologis? Saya bilang tidak. Kita terjebak dalam sandera politik.”

Muradi menyoroti situasi politik kontemporer yang menurutnya didominasi kompromi transaksional, hingga melunakkan kritik banyak tokoh.

“Teman-teman saya yang dulu vokal kini menjadi ‘ayam sayur’. Garda terakhir demokrasi adalah kampus,” ujarnya lantang.

Sekjen DPP PA GMNI, Abdy Yuhana, memberikan perspektif historis dengan mengelompokkan masyarakat Indonesia dalam tiga kategori: priyayi, abangan, dan santri.

Ia menegaskan bahwa tradisi abangan merupakan pilar ideologis paling konsisten dari gagasan Soekarno.

“Sepanjang republik ini berdiri, kaum abangan selalu ada. Mereka adalah basis ideologis kita. Karena itu, kita tidak boleh takut kehilangan basis massa,” ujarnya.

Abdy menekankan pentingnya disiplin ideologis, terutama ketika politik nasional tengah bergerak ke arah yang cair.

“Dalam asas perjuangan, sedikit pun kita tidak boleh bergeser. Taktik bisa berubah, tetapi asas tidak,” tandasnya.

Diskusi yang dipandu Direktur IPI, Karyono Wibowo, berlangsung hangat dengan silang gagasan antara kader muda, alumni senior, dan tokoh GMNI dari berbagai daerah.

DPP PA GMNI menilai momentum ini sebagai bagian penting dari konsolidasi marhaenis di Jakarta Raya menjelang Konferda V.

Acara turut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, Ketua Dewan Pakar DPD PA GMNI Jakarta Raya Rico Sinaga, Anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, Sekretaris DPD Miartiko Gea, serta jajaran pengurus DPC PA GMNI Jakarta Raya dan kader GMNI se-DKI Jakarta. (By/Red)