Connect with us

Jawa Timur

Fenomena Hitung Cepat, “Ojo Kesusu, Sing Sabar”

Published

on

TULUNGAGUNG, 90detik.com-Fenomena hitung cepat (Quick Count) dalam pesta demokrasi baik ditingkat Pilkada maupun Pilpres bermunculan. Pelaksanaan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat, ini juga tak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adanya hal tersebut, menurut KH. Imam Mawardi Ridlwan bahwa lembaga yang menyelenggarakan ‘Exit Poll’ ataupun ‘Quick Count’ hanya membantu masyarakat Indonesia untuk melihat kecenderungan arah pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Exitpoll dan Quick Count hanyalah alat bantu saja. Bukan hasil yang dapat dijadikan alat bukti kemenangan,” ujar KH Imam Mawardi Ridlwan, pada Jumat (16/02/2024).

Tokoh ulama yang akrab disapa Abah Imam ini menjelaskan, dua metode tersebut sebagai alat bantu hitung cepat hasil pesta demokrasi. Exitpoll dengan metode bertanya pada pemilih setelah selesai memilih. Sedangkan quick count ada metode hitung cepat dari hasil yang sudah dihitung diambil acak kemudian diolah.

“Rakyat terbantu oleh lembaga atau kelompok masyarakat sipil yang independen bekerja keras menyelenggarakan exit poll dan quick count. Masyarakat Indonesia sudah masuk pada masyarakat yang modern yaitu selalu tabayyun dan tidak terjangkit mudah provokasi paska pesta demokrasi,” jelas Abah Imam yang juga sebagai Sekretaris IPHI Jawa Timur ini.

Abah Imam juga mengatakan, masyarakat tentunya tetap akan menunggu hasil hitungan manual KPU. Bahwa metode hitung cepat paling tidak adalah ada hasil sementara.
Untuk itu, sabar dan “ojo kesusu, sing sabar”(jangan tergesa-gesa, yang sabar).

“Jadi hanya perkiraan hasil saja. Sifatnya adalah perkiraan hasil suara sebelum penghitungan manual oleh KPU selesai. Semua sabar menunggu hasil manual KPU,” imbuhnya.

Abah Imam juga menyatakan dengan dinamika yang modern, serta masyarakat saat ini yang membutuhkan informasi cepat.
Hal inilah, yang menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan hasil dari mayoritas pemilih.

“Apakah itu perlu dan diperlukan?, kedua cara tersebut. Karena masyarakat modern itu masyarakat instan akan berupaya mengetahui hasil pemilihan cepat sebelum pengumuman resmi,”ucapnya.

Yang sangat penting adalah peran serat masyarakat mengawasi KPU agar jurdil tidak berbuat kecurangan. Hitungan cepat baik itu Exitpoll dan Quick Count’ dapat membantu untuk mencegah kecurangan.

Bahkan, menurutnya lembaga atau masyarakat sipil yang independen selalu jujur dalam melakukan Exitpoll dan Quick Count. Karena metode tersebut tentu diharapkan dapat membantu mendeteksi jika manipulasi suara dari oknum.

Tak menutup kemungkinan dalam setiap Pilkada atau Pemilu selalu saja ada oknum memanfaatkan kelemahan sistem. Sehingga cenderung berbuat kurang jujur, tidak amanah dan tidak adil.

“Semua masyarakat seyogyanya selalu sabar untuk menanti semua proses berjalan jurdil,” pungkasnya.
(JK/Red)

Jawa Timur

Kota Kediri Salurkan Bantuan Pangan ke 26.451 Keluarga, Sasar Warga Paling Rentan

Published

on

KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, bersama Perum Bulog Cabang Kediri, mulai menyalurkan Bantuan Pangan Pemerintah kepada 26.451 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayahnya. Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diluncurkan serentak di seluruh Indonesia.

Kick-off penyaluran di Kota Kediri dipusatkan di Kelurahan Kemasan pada Kamis (30/10), dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Sebanyak 218 warga penerima manfaat di kelurahan tersebut menjadi simbolis penerima pertama.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perum Bulog Cabang Kediri Harisun, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Un Ahmad Nurdin, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin, serta Lurah Kemasan Joko Purnomo.

“Pembagian ini dilakukan serentak. Masing-masing warga yang tergolong dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) Kemensos desil 1-5 akan mendapat bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter untuk alokasi dua bulan, Oktober dan November. Nantinya bantuan ini akan terdistribusi hingga akhir November 2025,” terang Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali.

Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog dan seluruh jajaran pemerintah yang terlibat. Ia berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat.

“Pesan saya untuk masyarakat yang menerima bantuan, gunakan bantuan pangan ini semaksimal mungkin. Harapannya bantuan pangan ini tidak dijual, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari keluarga,” tandasnya.

Salah satu penerima manfaat, Ipung Winingsih, warga Kelurahan Kemasan, mengungkapkan rasa syukurnya.

“Terima kasih Mbak Wali atas bantuan beras dan minyak goreng ini. Sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Berdasarkan data DTSEN Kemensos, jumlah penerima bantuan di Kota Kediri pada periode ini mencapai 26.451 PBP. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan alokasi Juni-Juli 2025 yang sebanyak 26.830 PBP.

Program bantuan pangan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat pra-sejahtera sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Pemkot Kediri Genjot Transformasi Posyandu, Jadi Pusat Layanan dan Pemberdayaan Warga

Published

on

KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri secara resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi percepatan Transformasi Posyandu menuju Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Wali Kota Kediri, yang akrab disapa Mbak Wali, menegaskan bahwa posyandu kini berevolusi dari sekadar pos penimbangan balita menjadi pusat layanan dan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh.

Acara yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Kamis (30/10) itu, dilakukan untuk mensosialisasikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024.

“Pemerintah Kota Kediri saat ini sedang mengejar target agar setiap warganya memperoleh layanan dasar secara optimal. Posyandu 6 SPM adalah salah satu instrumen kunci,” tegas Mbak Wali dalam arahannya, seperti dikutip dalam rilis resmi.

Berdasarkan regulasi baru tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi telah mengalami transformasi kelembagaan, tugas, dan fungsi. Posyandu kini dituntut melaksanakan tugas berdasarkan SPM dalam enam bidang pelayanan di tingkat kelurahan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum

4. Bidang Perumahan Rakyat

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas)

6. Bidang Sosial

Dalam paparannya, wali kota termuda ini menekankan tiga hal kunci untuk mempercepat transformasi ini.

Pertama, terkait Kelembagaan dan Koordinasi. Mbak Wali menegaskan bahwa Posyandu harus dibentuk dan dioperasikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang terintegrasi penuh dengan kelurahan. Kepengurusan, kader, dan tim pembina harus jelas dengan didukung Surat Keputusan (SK) dan nomor registrasi resmi sesuai regulasi.

Kedua, Implementasi 6 Bidang SPM. Seluruh program dan layanan dari keenam bidang tersebut harus dapat diakses masyarakat melalui Posyandu.

Ketiga, Sinergi Lintas Sektor. Keberhasilan Posyandu 6 SPM memerlukan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk kader Posyandu.

“Saya mendorong seluruh perangkat daerah dan unit di kelurahan untuk memastikan bahwa Posyandu berfungsi optimal sesuai regulasi baru. Posyandu bukan hanya ‘pos timbang’ tetapi pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Mari kita percepat pelaksanaan, tingkatkan kualitas, dan pastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mbak Wali juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kader Posyandu, tenaga kesehatan, perangkat kelurahan, dan masyarakat yang telah bekerja keras.

Pemkot Kediri berkomitmen terus mendukung melalui pembinaan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai agar Posyandu 6 SPM dapat dijalankan dengan efektif.

Untuk mendiskusikan hambatan dan solusi, Mbak Wali membuka sesi tanya jawab, mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada.

“Dengan transformasi ini, diharapkan Posyandu akan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kediri,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama dan menyelaraskan strategi antar pemangku kepentingan.

Guna mempercepat implementasi transformasi Posyandu 6 bidang SPM di Kota Kediri. Diharapkan melalui kegiatan ini semua pihak terkait paham mengenai konsep, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan Posyandu 6 bidang SPM.

“Tujuannya nanti akan tersusun rencana aksi yang terukur dan realistis untuk percepatan transformasi Posyandu 6 bidang SPM. Nanti akan dipetakan peran dan tanggung jawa masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung program ini,” jelasnya.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Asisten Administrasi Umum Bagus Alit, Kepala Bagian Pemerintahan Widiantoro, Kepala OPD terkait, Camat, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Lurah, Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan, Koordinator Kader Posyandu se-Kota Kediri, dan tamu undangan lainnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Humas Polda Jatim Raih Peringkat 1 Nominasi Keaktifan Video Polri Zona A

Published

on

SURABAYA – Bidang Humas Polda Jawa Timur kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.

Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Humas Polri, Divisi Humas Polri memberikan berbagai penghargaan bagi satuan kerja terbaik, salah satunya, Humas Polda Jatim yang berhasil meraih peringkat 1 dalam nominasi Keaktifan Video Polri Zona A.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho kepada Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, di sela kegiatan Sarasehan dan Dialog Kebangsaan yang digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam peringatan hari jadi ke-74 Humas Polri tahun ini mengusung tema “Transformasi Polisi Humanis Guna Mendukung Harapan Masyarakat”.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, pejabat Divisi Humas Polri, para Kabid Humas Polda jajaran, para mantan Kadiv Humas Polri, serta pimpinan redaksi media nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penghargaan yang diraih.

“Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penghargaan ini. Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Humas Polda Jatim untuk terus berinovasi, bekerja profesional, dan menyampaikan informasi kepolisian secara cepat, akurat, dan humanis kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol Abast.

Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Humas Polda Jatim dalam mendukung transformasi komunikasi publik Polri yang transparan.

Melalui berbagai inovasi media, termasuk produksi konten video yang edukatif dan informatif, Humas Polda Jatim terus memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat. (DON/Red)

Continue Reading

Trending