Connect with us

Jawa Timur

Geger Ganti PJ Bupati Tulungagung,Mantan Direktur KPK : Bisul Kecil Maupun Besar Harus Hilang 

Published

on

TULUNGAGUNG, 90detik.com- Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) pada Senin (20/05) di depan Kantor Pemkab dan DPRD.

Menjadi titik balik dimana masyarakat Tulungagung yang gerah dan geram melihat kondisi pemerintahan saat ini.

Hal inilah yang membuat salah satu tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan pemerintah Tulungagung, Sujanarko mengibaratkan seperti bisul kecil yang pecah.

”Ratusan orang yang mendemo kinerja PJ Tulungagung ini ibarat bisul kecil yang pecah. Setelah lima tahun lalu, justru masyarakat memilih bupati yang di OTT KPK. Selanjutnya Ketua DPRD dan beberapa anggota ditangkap KPK,”, ujarnya pada Selasa (21/05).

Sujanarko juga menjelaskan beberapa kasus lingkungan yang terjadi diantaranya, meninggalnya tiga orang di Sendang akibat tanah longsor. Kondisi Pantai Gemah yang banjir dan longsor. Bahkan lebih ironis lagi sungai Brantas yang dieksploitasi secara ilegal bertahun-tahun juga tidak terdengar penindakan terhadap oknum yang melakukan hal tersebut.

”Sehingga masyarakat secara terbuka mengkritik bahkan sampai turun kejalan. Bisul besarnya belum diurai, ‘route cause’ bencana ekologi tidak diurai, birokrasi yang kukuh bersikap ‘ndoro bei’, dan sikap DPRD yang tidak memahami roh politik bagaimana mengelola aspirasi,” ungkap Sujanarko yang pernah menjabat sebagai direktur KPK lembaga anti rasuah ini.

Masih, Sujanarko mengatakan Tulungagung semakin menjauh dari cita-cita, yaitu masyarakat madani, berlandaskan kesejahteraan. Dan masyarakat yang bersanding dengan alam dalam tata kelola lingkungan seakan hanya sebagai program tanpa tindakan.

”Bagaimana tidak, setiap hari di obrolan warung-warung kopi, grup pesan berjejaring, banyak mengeluhkan kondisi yang terjadi saat ini. Ada beberapa permasalahan PJ Bupati dan jajaran birokrasinya seakan tutup mata,”ungkapnya.

Bahkan ada kepala desa yang justru merusak alam, anggota DPRD yang tiba-tiba mendapat jatah berhektar-hektar tanah yang diinginkan masyarakat.

”Akan tetapi justru tutup kuping pada persoalan-persoalan riil masyarakat. Dan setiap hari ‘dirasani’ (bahan pembicaraan,red) jelek oleh masyarakatnya sendiri. Tulungagung perlu diruwat, hantu ‘ndoro bei’ dengan konsep pendoponya perlu dirubah,” imbuhnya.

Sujanarko, menegaskan kalau perlu perubahan mirip konsep balai rakyat. Dengan memperlakukan birokrasi pada masyarakat menjadi lebih ‘egaliter’. Terlebih DPRD sebagai wakil rakyat harus kembali ke rohnya mengelola aspirasi, bukan justru DPRD yang menonjolkan kekuasaan.

”Bongkar sangkar-sangkar emas bupati pada tiap-tiap OPD serta DPRD. APH dan birokrasi harus berani menghukum aparaturnya yang nakal, berikan tindakan hukum kepada para kepala desa yang mengeksploitasi alam secara ilegal. Komunikasikan dengan adil dan saling menghormati dengan masyarakatnya sendiri, “tegasnya.

Menurutnya ada cara yang wajib dilakukan oleh pemegang tampuk kekuasaan saat ini, dengan melakukan pelayanan terbaik. Permasalahan yang timbul dimasyarakat selama beberapa tahun, seperti bisul perlu didiagnosa penyebabnya. Aksi masyarakat ini menyimpan banyak pertanyaan, dan perlu adanya komitmen bersama.

“Bisul kecil yang pecah ini pengingat kita semua, apakah PJ Bupati sudah bekerja dengan benar, apakah tiap OPD sudah berkomitmen terhadap pelayanan publik yang maksimal, benarkah DPRD sudah mengelola aspirasi dengan sungguh-sungguh tidak bersembunyi di sangkar emasnya,” jelasnya.

Sujanarko juga menyatakan kepada seluruh masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa, untuk terus mengambil sikap tegas dalam mengupayakan peningkatan kualitas dalam penanganan permasalahan publik.

”Untuk kawan-kawan pendemo, pecahkan seluruh bisul-bisul yang ada, baik bisul kecil maupun besar, siapa tahu yang punya tubuh, segera menyadarinya. Bisul-bisul kecil maupun besar perlu segera dihilangkan baik dengan pengobatan rutin maupun operasi besar. Semoga setelah ini Tulungagung menjadi lebih sejahtera,” pungkasnya. (Red/*)

Editor:JK

Jawa Timur

Polda Jatim Kembali Identifikasi Satu Korban Santri Ponpes Al Khoziny, Total 51 Jenazah Berhasil Dikenali

Published

on

SURABAYA— Proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, terus dilakukan secara intensif oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi Pers di Posko DVI RS Bhayangkara Surabaya, Sabtu malam (11/10/2025).

“Update dari proses identifikasi kantong jenazah hari ini, Tim DVI Polda Jatim berhasil mengenali 1 jenazah Santri Ponpes Al Khoziny,” kata Kombes Pol Abast.

Kabid Humas Polda Jatim mengatakan bahwa tim DVI Polda Jatim dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak dan tenaga ahli yang bekerja tanpa henti selama 24 jam.

“Bahwa tim DVI ini dibentuk tentunya bersama-sama dengan instansi terkait yang ada,” ujar Kombes Pol Abast.

Kabid Humas Polda Jatim menegaskan, tim DVI bekerja secara penuh untuk memastikan seluruh jenazah korban dapat teridentifikasi dengan tepat.

Sementara itu Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Pol Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki menyampaikan,1 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi adalah kantong jenazah nomor Post Mortem RSB B-059.

“Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan medis gigi, cocok dengan nomor Antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki, 14 tahun, alamat Bendul Merisi Jaya Timur No.17, RT 002 RW 012, Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya,” jelas Kombes Pol Khusnan.

Dengan bertambahnya hasil identifikasi tersebut, hingga hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima.

Kombes Pol Khusnan menegaskan bahwa seluruh proses identifikasi dilakukan secara teliti dan ilmiah untuk memastikan hasil yang akurat.

“Untuk supaya identifikasi ini betul-betul tidak terbantahkan atau 99,99%, sehingga kami lakukan dengan tes DNA dan rekonsiliasi ante mortem dan post mortem,”kata Kombes Pol Khusnan.

Selain pemeriksaan DNA, lanjut Kombes Khusnan metode medis gigi juga digunakan untuk memperkuat hasil identifikasi.

Kombes Pol Khusnan pun meminta kesabaran keluarga korban sembari memastikan bahwa tim DVI terus berupaya maksimal.

Terkait waktu penyelesaian proses identifikasi, Kabid Dokkes Polda Jatim ini menyebut bahwa setiap kasus memiliki karakteristik berbeda.

“Kalau dulu bisa sampai dua bulan. Jadi saya berharap bisa cepat. Kami sering kontak dengan Pusdokkes juga untuk betul-betul menjaga ketelitian dan kecepatan,” ujarnya.

Kombes Pol Khusnan juga mengatakan dari laporan kehilangan antemortem ada 63 dan sudah teridentifikasi korban 51.

Ia menyampaikan, ante mortem yang belum teridentifikasi sampai detik ini ada 12, sedangkan untuk kantong jenazah yang belum teridentifikasi ada 13.

“Jadi kantong jenazah yang sudah teridentifikasi 54 dengan identitas korban sebanyak 51,” pungkasnya.

Dengan kerja keras tim DVI Polda Jatim bersama seluruh unsur terkait, diharapkan proses identifikasi seluruh korban dapat segera tuntas, sehingga para keluarga bisa memperoleh kepastian dan jenazah dapat dimakamkan.

Untuk diketahui, Tim DVI Polda Jatim melibatkan para ahli, yaitu dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), dan Rumah Sakit Bhayangkara yang ada di Jawa Timur.

Selain itu juga Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda Jatim, dan unsur pemerintah daerah, yang mendukung kegiatan operasi DVI. (DON)

Continue Reading

Jawa Timur

Peringatan HUT ke-80 Jatim, Khofifah : Ketangguhan dan Sinergi Masyarakat

Published

on

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin secara langsung Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10).

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh ribuan undangan, termasuk dua mantan Gubernur Jatim, Mayjen TNI (Purn) Imam Utomo dan Soekarwo.

Dalam pidatonya, Khofifah menegaskan bahwa delapan dekade perjalanan Provinsi Jawa Timur bukan sekadar hitungan waktu, melainkan bukti ketangguhan, kerja keras, dan sinergi masyarakat dalam membangun pertumbuhan berkelanjutan.

“Delapan puluh tahun Provinsi Jawa Timur menjadi perjalanan panjang penuh sejarah, perjuangan, sekaligus kemajuan,” ujar Khofifah.

Gubernur menekankan bahwa kemajuan Jatim saat ini merupakan hasil agregat dari pertumbuhan di berbagai wilayah, mulai dari metropolitan Surabaya sebagai pusat perdagangan dan jasa, kawasan industri di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan, hingga kawasan pertanian Mataraman serta wisata dan budaya di Banyuwangi dan Madura.

Menurut Khofifah, wajah pembangunan Jawa Timur kini semakin paripurna maju dalam ekonomi, kuat dalam pendidikan, kaya budaya, serta berdaya saing dalam teknologi. Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-80 “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh.”

“Tema ini bukan sekadar slogan, tetapi cerminan semangat dan kerja keras seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memperkenalkan filosofi kerja “JATIM BISA”, akronim dari Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif, sebagai arah pembangunan ke depan. Ia menegaskan bahwa Jawa Timur harus menjadi pelaku utama perubahan, bukan sekadar penonton.

Menutup pidatonya, Khofifah mengutip falsafah “Jer Basuki Mawa Beya” dan mengajak seluruh warga Jawa Timur bergerak bersama menatap masa depan yang inklusif, sejahtera, unggul, berakhlak, dan berkelanjutan.

(JK-RED)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

BNN Tulungagung Digembleng Tim KemenPANRB, Pamer Inovasi ‘MANTRA’ dan ‘PADI LAPAS’

Published

on

TULUNGAGUNG – Komitmen tegas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) memasuki babak krusial.

Pada Jumat (10/10/2025), kantor BNNK Tulungagung menjadi pusat perhatian saat Tim Penilai Nasional (TPN) Zona Integritas dari Kementerian PANRB tiba untuk melakukan Verifikasi Lapangan (Verfal).

​Kunjungan yang diawaki oleh TPN KemenPANRB dan didampingi Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Utama BNN RI ini bertujuan menguji komitmen BNNK Tulungagung dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

​Kepala BNN Kabupaten Tulungagung, Rose Iptriwulandhani, S.Psi., M.M., menyambut tim dengan optimisme tinggi.

Dalam paparannya, Rose menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas adalah “bentuk tanggung jawab moral untuk menghadirkan layanan publik yang bersih, transparan, dan manusiawi.”

​​Dalam sesi verifikasi yang menilai enam area perubahan, BNNK Tulungagung memamerkan sederet inovasi unggulan yang lahir dari semangat reformasi birokrasi, baik untuk eksternal maupun internal:

Rose menjelaskan soal sederet inovasi diantaranya Layanan Eksternal Anti-Narkoba, BNNK ​Tulungagung menonjolkan program andalan seperti BANG SOLEH (Sambang Sekolah Edukasi), HIDUP PMI (Himbauan dan Edukasi untuk Pekerja Migran Indonesia), dan kolaborasi lintas sektor yang kuat melalui PADI LAPAS (Pengawasan Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan).

​Reformasi Internal Berintegritas, Untuk memperkuat etika kerja, diluncurkan inovasi internal MANTRA (Manajemen Aspirasi dan Transparansi Gratifikasi) dan MARMER (Manajemen Refleksi Meningkatkan Etika dan Regulasi).

​Tak hanya itu, pelayanan publik juga telah bertransformasi total. Ruang pelayanan terpadu kini didesain inklusif dan ramah, dilengkapi dengan Klinik Pratama Tunas Asih, ruang laktasi, pojok bermain anak, hingga Website Pelayanan BOSS (BNN One Stop Service).

​​Selama Verifikasi Lapangan, TPN secara objektif menguji implementasi kebijakan reformasi birokrasi, mulai dari Penataan SDM hingga Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

​Menutup verifikasi, Kepala BNNK Rose Iptriwulandhani menyatakan harapannya agar hasil penilaian ini semakin menguatkan semangat seluruh jajaran.

​“Kami berpegang pada motto Integritas Kuat, Pelayanan Hebat. Nilai integritas adalah nafas dari setiap langkah dan pelayanan yang kami lakukan,” pungkasnya dengan nada optimistis.

​Dengan sederet inovasi digital dan komitmen Zero Tolerance terhadap korupsi, BNN Kabupaten Tulungagung kini menanti hasil akhir, berharap predikat bergengsi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat diraih sebagai cerminan dedikasi mereka kepada masyarakat. (DON/Red)

Continue Reading

Trending