Connect with us

Jawa Timur

Geger Ganti PJ Bupati Tulungagung,Mantan Direktur KPK : Bisul Kecil Maupun Besar Harus Hilang 

Published

on

TULUNGAGUNG, 90detik.com- Aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) pada Senin (20/05) di depan Kantor Pemkab dan DPRD.

Menjadi titik balik dimana masyarakat Tulungagung yang gerah dan geram melihat kondisi pemerintahan saat ini.

Hal inilah yang membuat salah satu tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan pemerintah Tulungagung, Sujanarko mengibaratkan seperti bisul kecil yang pecah.

”Ratusan orang yang mendemo kinerja PJ Tulungagung ini ibarat bisul kecil yang pecah. Setelah lima tahun lalu, justru masyarakat memilih bupati yang di OTT KPK. Selanjutnya Ketua DPRD dan beberapa anggota ditangkap KPK,”, ujarnya pada Selasa (21/05).

Sujanarko juga menjelaskan beberapa kasus lingkungan yang terjadi diantaranya, meninggalnya tiga orang di Sendang akibat tanah longsor. Kondisi Pantai Gemah yang banjir dan longsor. Bahkan lebih ironis lagi sungai Brantas yang dieksploitasi secara ilegal bertahun-tahun juga tidak terdengar penindakan terhadap oknum yang melakukan hal tersebut.

”Sehingga masyarakat secara terbuka mengkritik bahkan sampai turun kejalan. Bisul besarnya belum diurai, ‘route cause’ bencana ekologi tidak diurai, birokrasi yang kukuh bersikap ‘ndoro bei’, dan sikap DPRD yang tidak memahami roh politik bagaimana mengelola aspirasi,” ungkap Sujanarko yang pernah menjabat sebagai direktur KPK lembaga anti rasuah ini.

Masih, Sujanarko mengatakan Tulungagung semakin menjauh dari cita-cita, yaitu masyarakat madani, berlandaskan kesejahteraan. Dan masyarakat yang bersanding dengan alam dalam tata kelola lingkungan seakan hanya sebagai program tanpa tindakan.

”Bagaimana tidak, setiap hari di obrolan warung-warung kopi, grup pesan berjejaring, banyak mengeluhkan kondisi yang terjadi saat ini. Ada beberapa permasalahan PJ Bupati dan jajaran birokrasinya seakan tutup mata,”ungkapnya.

Bahkan ada kepala desa yang justru merusak alam, anggota DPRD yang tiba-tiba mendapat jatah berhektar-hektar tanah yang diinginkan masyarakat.

”Akan tetapi justru tutup kuping pada persoalan-persoalan riil masyarakat. Dan setiap hari ‘dirasani’ (bahan pembicaraan,red) jelek oleh masyarakatnya sendiri. Tulungagung perlu diruwat, hantu ‘ndoro bei’ dengan konsep pendoponya perlu dirubah,” imbuhnya.

Sujanarko, menegaskan kalau perlu perubahan mirip konsep balai rakyat. Dengan memperlakukan birokrasi pada masyarakat menjadi lebih ‘egaliter’. Terlebih DPRD sebagai wakil rakyat harus kembali ke rohnya mengelola aspirasi, bukan justru DPRD yang menonjolkan kekuasaan.

”Bongkar sangkar-sangkar emas bupati pada tiap-tiap OPD serta DPRD. APH dan birokrasi harus berani menghukum aparaturnya yang nakal, berikan tindakan hukum kepada para kepala desa yang mengeksploitasi alam secara ilegal. Komunikasikan dengan adil dan saling menghormati dengan masyarakatnya sendiri, “tegasnya.

Menurutnya ada cara yang wajib dilakukan oleh pemegang tampuk kekuasaan saat ini, dengan melakukan pelayanan terbaik. Permasalahan yang timbul dimasyarakat selama beberapa tahun, seperti bisul perlu didiagnosa penyebabnya. Aksi masyarakat ini menyimpan banyak pertanyaan, dan perlu adanya komitmen bersama.

“Bisul kecil yang pecah ini pengingat kita semua, apakah PJ Bupati sudah bekerja dengan benar, apakah tiap OPD sudah berkomitmen terhadap pelayanan publik yang maksimal, benarkah DPRD sudah mengelola aspirasi dengan sungguh-sungguh tidak bersembunyi di sangkar emasnya,” jelasnya.

Sujanarko juga menyatakan kepada seluruh masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa, untuk terus mengambil sikap tegas dalam mengupayakan peningkatan kualitas dalam penanganan permasalahan publik.

”Untuk kawan-kawan pendemo, pecahkan seluruh bisul-bisul yang ada, baik bisul kecil maupun besar, siapa tahu yang punya tubuh, segera menyadarinya. Bisul-bisul kecil maupun besar perlu segera dihilangkan baik dengan pengobatan rutin maupun operasi besar. Semoga setelah ini Tulungagung menjadi lebih sejahtera,” pungkasnya. (Red/*)

Editor:JK

Jawa Timur

Rekrutmen Anggota Polri 2026 di Polda Jatim Dimulai, Peserta Dimbau Tak Percaya Calo

Published

on

Surabaya— Polda Jawa Timur mulai menjalankan tahapan seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026.

Proses seleksi yang kini berjalan meliputi jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama.

Sesuai data dari Biro SDM Polda Jatim, jumlah peserta keseluruhan baik yang mendaftar Taruna AKPOL maupun Bintara dan Tamtama sebayak 6.464 terdiri dari 5.091 peserta laki – laki dan 1.373 peserta Wanita.

Dari jumlah tersebut peserta yang terverifikasi sebanyak 5.126 terdiri dari 4.214 peserta laki – laki dan 912 peserta wanita.

Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol Sih Harno, S.H., M.H mengatakan dalam proses rekrutmen ini, panitia menegaskan seluruh tahapan dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis ( BETAH).

“Seluruh tahapan tahapan kami laksanakan dengan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,” tegas Kombes Pol Sih Harno, Rabu (1/4/26).

Kombes Harno menjelaskan, untuk jalur Taruna/Taruni Akpol, peserta berasal dari lulusan SMA/MA sederajat dan akan menjalani pendidikan selama 4 tahun di Akademi Kepolisian Semarang.

Sementara untuk jalur Bintara Polri, peserta berasal dari lulusan SMA/MA sederajat, D3, hingga S-1.

Mereka nantinya akan menjalani pendidikan selama 5 bulan di Sepolwan Lemdiklat Polri, Pusdik Intel, dan SPN Polda Jatim.

Adapun untuk jalur Tamtama Polri, peserta berasal dari lulusan SMA/SMK sederajat dan akan mengikuti pendidikan selama 5 bulan di Sekolah Polisi Negara Polda Kalimantan Selatan dan Polda DIY.

“Penerimaan Taruna/i Akpol hanya melalui satu jalur, yaitu jalur reguler. Sedangkan Bintara dibuka melalui beberapa jalur sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dibutuhkan Polri,” kata Kombes Harno.

Karo SDM Polda Jatim menyebut jalur Bintara Polri tahun ini dibuka melalui sejumlah formasi, seperti Bintara PTU, Intelijen, Polair, hingga Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus).

Untuk Bakomsus, formasi yang dibuka antara lain di bidang Humas, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Gizi, Akuntansi, Teknik Sipil, Penyidik, Tenaga Kesehatan, hingga Musik.

Selain itu, Polri juga membuka jalur Rekrutmen Proaktif (Rekpro) yang meliputi kategori prestasi, penghargaan, disabilitas, dan atlet SEA Games.

Sedangkan untuk jalur Tamtama, formasi yang dibuka terdiri dari Tamtama Brimob dan Tamtama Polair.

Kombes Harno meminta seluruh peserta seleksi mengikuti setiap tahapan dengan serius dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta seleksi untuk mengikuti seluruh tahapan dengan penuh semangat. Tunjukkan kualitas terbaik agar nantinya dapat lulus terpilih sesuai yang dicita-citakan,” tutur Kombes Harno.

Ia menambahkan, keberhasilan dalam seleksi tidak ditentukan oleh jalur belakang, melainkan dari kesiapan dan usaha masing-masing peserta.

“Kunci kesuksesan adalah persiapan yang serius dan matang. Percayalah pada kemampuan diri sendiri,” imbuh Kombes Harno.

Tak hanya kepada peserta, imbauan juga disampaikan kepada para orang tua dan wali agar memberikan dukungan moril serta tidak mudah tergiur janji kelulusan dari pihak tertentu.

Kombes Pol Sih Harno mengingatkan peserta maupun orang tua peserta agar tidak percaya kepada calo.

“Kami ingatkan kepada orang tua maupun wali peserta agar tidak percaya kepada calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, silakan laporkan,” tandasnya.

Polda Jatim menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan mengedepankan kemampuan peserta.

Masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan praktik percaloan atau penyimpangan dalam tahapan rekrutmen. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Polres Blitar Pantau SPBU, Pastikan Stok BBM Aman dan Tak Ada Kelangkaan

Published

on

BLITAR – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), jajaran Polres Blitar bersama polsek setempat melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Blitar, pada Selasa (31/3).

Kegiatan ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, antrean panjang kendaraan, maupun isu kelangkaan BBM yang dapat menimbulkan keresahan warga.

Personel kepolisian yang turun langsung melakukan pengecekan di area SPBU, berdialog dengan petugas pengisian, serta memantau aktivitas masyarakat yang sedang mengisi bahan bakar.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di seluruh SPBU wilayah Blitar terpantau aman dan tidak ditemukan adanya kelangkaan.

Selain itu, petugas juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, serta selalu menjaga ketertiban selama berada di lingkungan SPBU.

Kapolres Blitar melalui Kasat Samapta Polres Blitar AKP Burhanudin, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini menegaskan kehadiran kepolisian di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan lancar.

“Patroli ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar tetap merasa aman dan nyaman, khususnya terkait ketersediaan BBM di Kabupaten Blitar,” ujar AKP Burhanudin di sela kegiatan.

Dengan patroli rutin di SPBU, Polres Blitar berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat, terutama bahan bakar minyak, tetap tercukupi dengan baik serta mencegah masyarakat terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. (Jef/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Kebersamaan Tanpa Batas, Halal Bihalal Manunggal Satukan Dua Desa di Tulungagung

Published

on

TULUNGAGUNG — Suasana hangat penuh keakraban mewarnai Lingkungan Manunggal, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Minggu pagi (29/3/2026). Warga dari Desa Gedangsewu dan Desa Moyoketen berkumpul dalam acara reuni sekaligus halal bihalal yang digelar di Warkop Mbrombong, kediaman Bapak Gunawan di Desa Moyoketen.

Acara bernuansa islami ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi setelah merayakan Idul Fitri dan tradisi ketupat.

Kehadiran warga dari dua desa yang tergabung dalam Lingkungan Manunggal mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan yang terus terjaga lintas generasi.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Moyoketen, Hari Purwanto, menegaskan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga sarana menjaga hubungan baik antarwarga.

Dirinya mengingatkan pentingnya membersihkan hati dari dendam dan menggantinya dengan sikap saling memaafkan.

“Halal bihalal adalah kesempatan untuk menyambung silaturahmi, menghapus kesalahan, dan memperkuat persaudaraan. Jangan sampai ada dendam yang tertanam dalam hati,” ujarnya di hadapan warga.

Pesan tersebut disambut hangat oleh masyarakat. Mereka menilai halal bihalal menjadi momen penting untuk memperbaiki hubungan sosial sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan di tengah kehidupan yang semakin dinamis.

Halal bihalal sendiri merupakan tradisi khas Indonesia yang berkembang sebagai sarana mempererat hubungan sosial, khususnya setelah bulan Ramadan.

Secara makna, halal bihalal mengandung nilai saling memaafkan, memperkuat silaturahmi, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini antara lain mempererat hubungan antarwarga, menghapus konflik masa lalu, menjadi simbol kebersamaan, serta menjaga semangat gotong royong.

Dalam suasana penuh keakraban, warga menikmati hidangan yang disiapkan panitia. Menu sederhana seperti bakso dan sumpil makanan tradisional khas Tulungagung menjadi pelengkap hangatnya kebersamaan.

Sepanjang acara, warga tampak saling bertegur sapa, bercengkerama, dan tertawa bersama.

Kehangatan tersebut menjadi bukti bahwa halal bihalal bukan sekadar ritual, melainkan wadah memperkuat ikatan sosial di tingkat lokal.

Tradisi ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga nilai kebersamaan di tengah arus modernisasi. Lebih dari sekadar ajang berkumpul, halal bihalal menjadi momen sakral untuk saling memaafkan, mempererat persaudaraan, dan menjaga harmoni sosial.

Dengan suasana penuh kekeluargaan, hidangan sederhana, serta pesan moral yang mendalam, halal bihalal Lingkungan Manunggal kembali menegaskan perannya sebagai perekat masyarakat lintas generasi. Tradisi ini terus hidup sebagai simbol harmoni, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. (Abd/Red)

Continue Reading

Trending