Jawa Timur
Gelar ‘Nderes Budaya’, LESBUMI Tulungagung Pentingnya Miliki Dasar Keilmuan

TULUNGAGUNG, 90detik.com- Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) Tulungagung, melaksanakan kegiatan saresehan, mengenai fenomena di media sosial terkait efek yang ditimbulkan terkait pro kontra nasab. Bertempat di Pondok Pesantren Nurussalam, Desa Sambijajar, Kecamatan Sumbergempol, pada Sabtu (25/05).
Kegiatan yang dilandasi rasa keprihatinan ini, dengan mengambil tema “Membangun Keberislaman Dalam Bingkai Sejarah Dan Budaya Nusantara”.
Kegiatan tersebut turut dihadiri 150 peserta terdiri dari beberapa perwakilan baik dari Pengurus MWC NU se Tulungagung, pengurus LESBUMI Tingkat MWC NU se Tulungagung, pemerhati sejarah serta budayawan. Juga dari beberapa masyarakat umum yang memang sangat mempunyai perhatian khusus terhadap fenomena tersebut.

Sesi foto bersama pemateri bersama peserta.(doc/CM)
Kegiatan kajian ini menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dalam memberikan pemaparan, mengenai permasalahan yang saat ini ramai menjadi perbincangan masyarakat.
Diantaranya Kyai Dafid Fuadi selaku Ketua Aswaja Center Pengurus Wilayah Nahdhotul ‘Ulama (PWNU) Jawa Timur dan KRT. KH. Nur Ihya’ Salafi Hadinegoro, peneliti manuskrip/kitab sejarah.
Arif Jauhari, S.H, Ketua LESBUMI Tulungagung, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan Nderes Budaya, bahwa kajian bukan membahas tentang polemik dan kontroversi nasab akan tetapi kajian ilmiah mengenai efek sosial budaya yang diakibatkan dari polemik tersebut. Dalam perspektif sejarah yang dikaji dengan akhlaqul karimah dan tetap menjaga marwah NU.
Dijelaskannya, dalam pembahasan kajian diantaranya tentang munculnya sejarah NU versi baru.
”Juga mengenai makam-makam baik kuno maupun baru yang tiba-tiba ada serta dinisbatkan kepada seseorang yang secara data tidak ditemukan ketersambungan dengan shobihul makam. Serta mengenai silsilah tokoh sejarah Islam mulai era walisongo sampai masa Mataram Islam yang tiba-tiba muncul,” ujarnya.
Arif Jauhari, juga menyatakan itu semua merupakan domain dari LESBUMI yang memang merupakan lembaga di bawah naungan NU yang bergerak di bidang seni, budaya serta sejarah.
Sementara itu, Gus Dafid (panggilan akrab Kyai Dafid Fuadi) sebagai narasumber utama dalam kajian ini juga menyampaikan hal menarik tentang bahasan qoul (perkataan) yang dinisbatkan pada habaib yang perlu ditinjau dari sisi kevalidannya dan juga penerapannya, yang dinilai kurang pas.
”Diantaranya mengenai ungkapan dimana habib bodoh lebih mulia dibandingkan 70 (tujuh puluh) ulama’ yang bukan habaib. Karena kajian ilmiah tentu dibutuhkan refrensi yang mu’tabar,”ujarnya.
Kyai Dafid yang memiliki kepakaran didalamnya, menjelaskan pengertian tersebut perlu untuk diurai dan dibandingkan.
”Berdasarkan beberapa kitab baik yang dikarang oleh ulama dari golongan habaib dan ulama yang bukan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, masih Kyai Dafid mengatakan amalan rotibul haddad yang banyak orang menilai Habib Abdulloh Bin Alwi Al Hadad menjiplak (meniru,red) wirid dari Imam Rifa’i.
Gus Dafid mempunyai penemuan khusnudzon, “mungkin saja ada ketersambungan sanad keilmuan/thoriqoh melalui jalur salah satunya dari Syech Ahmad Al Qusyasyi,” jelasnya.
Pada pemaparan yang lain, Kyai Dafid Fuadi juga menekankan bahwa perdebatan mengenai nasab sejatinya sudah terjadi jauh terjadi sebelum era sekarang ini. Tepatnya di masa Dinasti Fatimiyah. Dimana keluarga Dinasti Fatimiyah pada saat itu mengklaim bahwa nasab mereka memiliki ketersambungan pada Rasulullah SAW.
Kyai yang juga sebagai Ketua Aswaja Center Jawa Timur,ini juga menegaskan Saat itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.
”Ada yang mendukung, ada yang menolak serta ada yang diam saja (tidak mendukung juga tidak menolak)”, tukas Kyai Dafid Fuadi menukil dari kitab Attahqiq Al Fathimy.
Kesempatan itu, peneliti manuskrip/kitab sejarah KRT. KH. Nur Ihya’ Salafy Hadinegoro, menyampaikan ketidaksambungan nasab Ba’alawy yang beliau jelaskan selama ini adalah temuan beliau sendiri melalui beberapa refrensi kitab sejarah.
Beliau menjelaskan dalam posisi sebagai sejarawan dan pengamat manuskrip, nasab yang dalam hal ini tidak ada paksaan dan harus diikuti, serta kebenaran klaim sepihak.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya apabila memang apa yang kami sampaikan dan kami temukan dibatalkan dengan beberapa temuan atau kitab referensi yang mendukung pembatalan temuan kami. Karena ini murni pertanggungjawaban kami sebagai ilmuan. Kami juga senantiasa dan tetap tawadhu’ dan hormat terhadap kyai NU,” jelas Kyai Ihya’.
Suasana yang terbangun dalam kajian ‘Nderes Budaya’ ini diwarnai penuh keakraban. Namun tetap berpijak pada keilmiahan.
Diakhir acara Arif Jauhari juga berharap inilah NU, suasana yang dari awal dinilai mengundang kontroversi dan polemik ternyata berakhir dengan kepuasan yang sangat berkesan elegan dan ilmiah.(CM/Red)
Editor: JK
Jawa Timur
Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk

Nganjuk— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Kepastian kehadiran Presiden disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, kepada wartawan pada Jumat (15/5/2026). Ia menyebut pihaknya telah menerima konfirmasi resmi terkait kehadiran Presiden sejak dua hari lalu.
“Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujar Andi Gani.
Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB dan acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hanya akan ada dua sambutan utama, yakni dari Andi Gani dan Presiden Prabowo.
Usai memberikan sambutan, Presiden akan melakukan prosesi peresmian dengan menekan tombol simbolis sebagai tanda dibukanya Museum dan Rumah Singgah Marsinah. Setelah itu, Andi Gani akan mendampingi Presiden meninjau langsung area museum.
“Setelah tekan tombol, saya akan ajak beliau langsung meninjau museum,” kata Andi Gani.
Museum tersebut dibangun untuk merekam perjalanan hidup serta perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia, mulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sementara di bagian belakang museum disiapkan rumah singgah yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang dari luar daerah.
“Ada rumah singgah di belakang yang kami siapkan untuk para peziarah yang tidak mendapat penginapan dan ini gratis. Maksimal hanya satu malam,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa museum nantinya akan dibuka untuk masyarakat umum tujuh hari setelah peresmian, dengan jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pengelolaan museum akan berada di bawah Yayasan KSPSI yang saat ini tengah menyiapkan struktur kepengurusan resmi.
Dalam acara peresmian tersebut, diperkirakan sekitar 7.000 buruh dari sejumlah wilayah di Jawa Timur akan hadir, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, hingga Nganjuk. Selain itu, sejumlah tokoh buruh internasional juga dijadwalkan menghadiri kegiatan, termasuk Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida.
Andi Gani menilai peresmian museum oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan buruh nasional. Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung di Nganjuk menunjukkan penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah yang kini telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.
“Tentu kita harus bersyukur, simbol sejarah perjuangan buruh, Ibu Marsinah, mendapatkan gelar terhormat pahlawan nasional,” tuturnya.
Selain agenda peresmian museum, Andi Gani mengaku berencana mengajak Presiden Prabowo untuk berziarah ke makam Marsinah yang berada tidak jauh dari lokasi museum. Ia juga berharap Presiden dapat melihat langsung produk UMKM binaan aktivis buruh yang telah menembus pasar ekspor.
“Saya rencananya akan mengajak beliau ziarah ke makam Ibu Marsinah dan melihat UMKM binaan aktivis buruh yang produknya sudah diekspor ke beberapa negara,” katanya. (DON/Red)
Jawa Timur
Panen Raya di Tuban, Presiden Prabowo Apresiasi Peran Polri Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

TUBAN— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Polri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, Groundbreaking Gudang Pangan, serta Launching SPPG Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Presiden secara khusus menyoroti kontribusi Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, peran Polri di lapangan menunjukkan hasil nyata yang patut diapresiasi.
“Saya melihat peran Polri luar biasa. Karena leadership, kepemimpinan kalau bagus, harus kita akui bagus,” kata Prabowo.
Ia menilai keberhasilan organisasi tidak lepas dari kualitas kepemimpinan yang ada di dalamnya.
Bahkan, Presiden menyebut berbagai capaian Polri dalam sektor pangan menjadi bukti nyata kerja dan inovasi institusi tersebut.
Presiden juga mengaku terkesan dengan berbagai inovasi yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi briket energi alternatif hingga pengembangan pupuk dari bahan batubara berkualitas rendah.
“Menurut saya inovasi-inovasi semacam itu menjadi jawaban di tengah tantangan krisis energi dan kebutuhan peningkatan produktivitas pertanian nasional,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung bahwa Polri selama ini kerap menerima kritik dari masyarakat. Namun ia menilai jawaban terbaik terhadap kritik tersebut adalah pembuktian melalui kerja nyata.
“Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit reformasi. Sekarang bisa membuktikan,”ungkap Prabowo.
Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan Polri, termasuk pembangunan gudang pangan dan peluncuran SPPG baru yang dinilai akan memberikan dampak besar bagi masyarakat.
“Kepolisian Indonesia, terima kasih. Prestasimu, groundbreaking 10 gudang tanaman pangan ditambah yang sudah dibangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru juga sangat penting,” pungkas Prabowo. (DON/Red)
Jawa Timur
Bantuan Rp 20 Juta per Keluarga, Pemkab Blitar Mulai Bedah 400 Rumah Tak Layak Huni

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar resmi memulai program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 400 keluarga di 52 desa diprioritaskan menerima bantuan ini, dengan nilai Rp20 juta per keluarga.
Penyaluran bantuan ditandai dengan penyerahan buku rekening kepada calon penerima manfaat oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Blitar.

Kepala Disperkimtan, Antonius Nanang Adi Putranto,(dok/JK).
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Antonius Nanang Adi Putranto, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap verifikasi data. Karena itu, jumlah 400 penerima masih bisa berubah.
“Ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga kemungkinan jumlah akhirnya tidak sampai 400 penerima,” ujar Nanang kepada wartawan, Selasa (12/05).
Dari total bantuan Rp20 juta, rinciannya Rp17,5 juta untuk membeli material bangunan seperti semen dan besi. Sisanya, Rp 2,5 juta, dialokasikan untuk upah tenaga kerja.
Yang membedakan program tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah soal sistem pelaksanaannya. Kini, pemerintah tidak menunjuk toko material tertentu. Warga penerima bantuan diberi kebebasan memilih toko bangunan sendiri.
Namun, mereka akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Tugas pendamping ini memastikan warga memilih toko yang legal, harganya terbuka, dan kualitas materialnya baik.
“Jadi bukan pemerintah yang menentukan toko material. TFL mendampingi penerima agar lebih kompetitif dan sesuai kondisi wilayah masing-masing,” tegas Nanang.
Selain itu, pemkab juga mempercepat jadwal pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok bangunan, seperti besi dan semen, yang belakangan ini terus merangkak naik.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Blitar, Rudi, memaparkan kriteria penerima. Prioritas diberikan pada warga yang rumahnya berdinding anyaman bambu, minim cahaya, sirkulasi udaranya buruk, hingga kondisi bangunan yang sudah membahayakan.
Ia menambahkan, pembangunan rumah dilakukan secara swadaya oleh pemilik rumah. Karena itu, bantuan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
“Tujuan utamanya adalah menjadikan rumah warga lebih layak dari sisi keamanan dan kesehatan,” kata Rudi.
Jumlah penerima tahun ini meningkat drastis dibanding tahun lalu. Pada 2025, hanya sekitar 170 keluarga yang mendapat bantuan bedah rumah. Kenaikan menjadi 400 keluarga tahun ini dimungkinkan karena adanya dukungan anggaran yang lebih besar dari APBD Kabupaten Blitar. (JK/Red)
Redaksi7 hari agoPenipuan Berkedok Investasi MLM di Hong Kong, Puluhan PMI Terjerat Utang Miliaran Rupiah
Redaksi2 minggu agoSuasana Tegang di Blitar: KPK Datang, HP Peserta Disita, Ada Apa ?
Nasional1 minggu agoPSHT “Kepung” DPRD dan KONI Blitar, Ultimatum Keras Dilayangkan: Massa Ancam Turun 10 Kali Lipat
Jawa Timur5 hari agoUstadz Abdul Adzim Wafat di Usia Muda, Pesantren Zawiyah Dzikir Jama’i Kehilangan Sosok Pengabdi Sunyi
Redaksi7 hari ago560 Hektare Terlantar, Pokmas Tani Mandiri Desak Negara Cabut HGU Eks PT Indoco
Nasional1 minggu agoNegara Hukum Indonesia Bukan Negara Undang-Undang
Redaksi7 hari agoSoekarno, Marhaenisme, dan Krisis Demokrasi Modern
Redaksi2 minggu agoKPK Masuk Blitar, Sistem Pengadaan dan Hibah Jadi Sorotan Utama












