Peristiwa
Geruduk Tiga Institusi di Tulungagung, Ampuh Suarakan Penegakan Hukum dan Puluhan Oknum Anggota DPRD Tak Pantas Jadi Calon Lagi
Tulungagung, 90detik.com– Puluhan warga Tulungagung, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tulungagung (Ampuh), melakukan aksi unjuk rasa, pada tiga tempat, yaitu Kejaksaan Negeri Tulungagung, Kantor DPRD , dan BPN Tulungagung.
Aksi puluhan warga,ini juga membawa pamflet dan banner yang bertuliskan “Pemerintah Mewah, Rakyat Susah, Pejabat Terjamin Rakyat Miskin. “Rakyat Ingin Kondusif, Pejabat Jangan Memancing Persoalan”.
Aksi bergerak dari Kejaksaan Negeri, Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, setelah itu di Kantor BPN.
Koordinator aksi, Zuli Purwanto menyampaikan, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam aksi ini, terkait putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang menyatakan 37 oknum anggota DPRD Tulungagung yang pernah tersangkut kasus korupsi tidak pantas untuk dipilih lagi.
“37 anggota DPRD yang sekarang maju dalam pileg seharusnya tidak maju lagi, sebagai anggota DPRD Tulungagung, karena tidak pantas sebagai wakil rakyat malah memberikan contoh yang tidak baik,”ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi tidak layak menduduki jabatan politik dan tidak pantas dipilih oleh masyarakat.
“Dan yang lebih memalukan, proses hukum di Tulungagung dianggap mandul, tidak adil, dan terdapat indikasi keadilan yang terancam,” tukasnya.
Puluhan warga yang tergabung dalam Ampuh, saat di Kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung,(doc:Red).
Mereka pun menuntut agar pihak berwenang memastikan bahwa putusan MA tersebut dijalankan dengan tegas dan tanpa kompromi.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa 37 oknum anggota DPRD Tulungagung tidak terhormat.
“Yang tidak terhormat Imam Sapingi, Yang Tidak Terhormat Leman Dwi Prasetyo, yang tidak terhormat Heru Santoso, yang tidak terhormat Nur Hamim, yang tidak terhormat Choirurrohim, yang tidak terhormat Muti’iin, yang tidak terhormat Mashud, yang tidak terhormat Subani Sirap, yang tidak terhormat Sunarko, yang tidak terhormat Riyanah, yang tidak terhormat Asrori, yang tidak terhormat Adrianto, yang tidak terhormat Gunawan, yang tidak terhormat Faruq Tri Fauzi, yang tidak terhormat Widodo Prasetyo, yang tidak terhormat Fendy Yuniar, yang tidak terhormat Imam Koirodin, yang tidak terhormat Sofyan Heryanto, yang tidak terhormat Saiful Anwar, yang tidak terhormat Basroni, yang tidak terhormat Adip Makarim, yang tidak terhormat Susilowati, yang tidak terhormat Sutomo, yang tidak terhormat Imam Kambali, yang tidak terhormat Agus Budiarto, yang tidak terhormat Ahmad Baharudin, yang tidak terhormat Joko Tri Asmoro, yang tidak terhormat Wiwik Triasmoro, yang tidak terhormat Amang Armanto, yang tidak terhormat Suprapto, yang tidak terhormat Imam Ngakoib, yang tidak terhormat Makin, yang tidak terhormat Marikan Al Gatot Susanto, yang tidak terhormat Samsul Huda, yang tidak terhormat Sumarno, yang tidak terhormat Agung Darmanto, yang tidak terhormat Indra Fauzi, Yang Tidak Terhormat Michael Utomo”, ungkapnya.
Koordinator Ampuh berharap, agar pihak-pihak terkait dapat memperhatikan aspirasi masyarakat dan bertindak secara tegas dalam menegakkan hukum serta memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat Tulungagung.
Aliansi ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memperjuangkan keadilan hukum demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
(JK/Red)
MALANG – Kekeringan yang berlangsung sejak Agustus 2026 membuat warga Dusun Sumberayu, Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, kesulitan mendapatkan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan pasokan air bersih yang disalurkan ke sejumlah titik penampungan. Salah satu titik penampungan berada di halaman rumah warga bernama Antok.
Di lokasi tersebut ditempatkan tiga tandon untuk menampung bantuan air bersih. Keberadaan tandon itu memudahkan warga sekitar mengambil air dengan membawa galon, jeriken, maupun wadah lainnya sesuai kebutuhan.
“Harapannya agar bisa membantu warga,” ujar Antok, pada Sabtu (26/9).
Selain menyediakan halaman rumah sebagai lokasi tandon, Antok juga harus memenuhi kebutuhan air untuk rumahnya sendiri. Ia memilih memperdalam sumur miliknya dengan harapan sumber air kembali ditemukan.
Menurut Antok, penggunaan halaman rumah sebagai lokasi tandon merupakan bentuk sederhana untuk membantu warga sekitar yang tengah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau.
Polres Malang dan PJT I Salurkan Air Bersih
Penyaluran air bersih ke kawasan Sumberayu sebelumnya dilakukan Polres Malang bersama Perum Jasa Tirta (PJT) I. Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik tandon yang digunakan masyarakat di Sumberayu dan wilayah Kecamatan Sumberpucung.
PJT I turut melakukan pemetaan terhadap kawasan permukiman yang membutuhkan pasokan air bersih selama musim kemarau. Kekeringan yang berlangsung sejak Agustus 2026 dilaporkan berdampak terhadap sekitar 150 kepala keluarga di wilayah yang menjadi sasaran penyaluran.
Pasokan air diberikan secara berkala untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Penyaluran diarahkan ke kawasan yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
Bagi warga Sumberayu, distribusi air tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan air bersih di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
BPBD Catat 613.650 Liter Air Didistribusikan
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang per 17 September 2026, Desa Karangkates menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan.
BPBD mencatat sebanyak 613.650 liter air bersih telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan 985 kepala keluarga atau 3.055 jiwa di Desa Karangkates.
Angka tersebut merupakan data penanganan kekeringan di tingkat Desa Karangkates, sementara sekitar 150 kepala keluarga yang disebut sebelumnya merupakan wilayah sasaran penyaluran air bersih oleh Polres Malang dan PJT I.
Distribusi air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
Bagi warga Sumberayu, keberadaan tandon menjadi salah satu sarana untuk mempermudah akses terhadap air bersih.
Sementara bagi Antok, penyediaan halaman rumah sebagai lokasi tandon menjadi bentuk kepedulian kepada warga sekitar. (Red)
Editor: Joko Prasetyo
TRENGGALEK – Puluhan warga Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Desa Nglongsor, pada Senin (6/7).
Massa menuntut pemerintah desa segera mengambil sikap terhadap seorang oknum perangkat desa berinisial K yang diduga terlibat hubungan perselingkuhan.
Aksi tersebut berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Sejumlah anggota dari Polsek Tugu dan Koramil Tugu disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Koordinator aksi, Herman, mengatakan warga sengaja mendatangi kantor desa untuk meminta kejelasan terkait tindak lanjut pemerintah desa atas dugaan pelanggaran moral yang dilakukan oknum perangkat desa tersebut.
Menurutnya, sebelum aksi digelar, masyarakat telah beberapa kali menyampaikan aduan kepada pemerintah desa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan mengenai sanksi ataupun langkah yang akan diambil terhadap yang bersangkutan.
“Kami datang untuk meminta kepastian. Masyarakat ingin tahu apakah ada tindakan dari pemerintah desa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum perangkat desa itu,” ujarnya.
Ia menuturkan, dugaan hubungan gelap yang melibatkan oknum perangkat desa tersebut telah lama menjadi perhatian warga.
Herman menyebut, oknum berinisial K diketahui telah berkeluarga, begitu pula perempuan yang diduga menjadi selingkuhannya juga masih memiliki pasangan sah.
“Selama ini masyarakat memilih diam karena yang bersangkutan merupakan pejabat desa. Kami merasa sungkan untuk menegur secara langsung,” katanya.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tuntutan agar oknum perangkat desa tersebut mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.
Menurut Herman, perangkat desa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang dinilai mencoreng nama baik pemerintah desa.
“Tuntutan kami sederhana, yang bersangkutan mundur secara terhormat dari jabatannya. Perangkat desa harus menjadi contoh dan mengayomi masyarakat, bukan melakukan perbuatan yang merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LSM KOMPAK, Trimo Dwi Cahyono, yang hadir di lokasi menyatakan pihaknya menghormati aksi damai yang dilakukan warga sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, aspirasi masyarakat merupakan wujud kepedulian agar integritas dan kualitas aparatur desa tetap terjaga.
“Kami menilai tuntutan masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintahan desa agar ke depan perangkat desa memiliki integritas, amanah dalam perilaku maupun kinerjanya. Kami juga meyakini masih banyak warga yang memiliki kapasitas untuk mengabdi kepada desa dengan baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, LSM KOMPAK akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjadi pembelajaran bagi seluruh perangkat desa.
Hingga berita ini diturunkan, aksi penyampaian aspirasi dari masyarakat, tim redaksi sudah menghubungi Kepala Desa Nglongsor maupun pihak terkait mengenai tuntutan warga terhadap oknum perangkat desa tersebut. Namun belum mendapatkan pernyataan resmi pihak terkait.(Yanto)
Editor: Joko Prasetyo
Peristiwa
Momentum Hari Bhayangkara ke-80, Pengurus DPD KNPI dan juga Aktivis HMI Apresiasi Dedikasi Kinerja Kapolri
JAKARTA – Momentum Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 menjadi kesempatan untuk memberikan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) dan juga Aktivis HMI Romadhan Reubun menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dinilai berhasil membawa institusi Polri semakin profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya Romadhan Reubun, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terus meningkat dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
“Polri terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program yang berorientas,“ tutupnya.(By/Red)
PW IPHI Jatim Fokus Kembangkan Koperhaji Al Mabrur dalam Rakerwil
Bahlil Disebut Punya Modal Politik Masuk Skenario Wapres Pengganti Gibran
Perkuat Ketahanan Ideologi, Densus 88 Dorong Transformasi Eks JI melalui Jalan Menuju Wasathiyah
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi2 hari agoBahlil Disebut Punya Modal Politik Masuk Skenario Wapres Pengganti Gibran
Nasional3 hari agoUang Dikumpulkan, Administrasi Disiapkan, Sidang Gatut Sunu Bongkar Pola Pengelolaan Anggaran
Nasional6 hari agoPeletakan Batu Pertama Masjid Bina Insan Kamil Tuban, Ikhtiar Membangun Pusat Ibadah dan Peradaban
Jawa Timur7 hari agoDakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah
Hukum2 minggu agoPemanggilan Ketiga Elim Tyu Samba oleh Polrestabes Makassar, Penyidik Periksa di Blitar
Nasional3 minggu agoDewan Pakar BPIP: Presiden Prabowo Hidupkan Kembali Bandung Spirit di KTT BRICS
Nasional2 hari agoPW IPHI Jatim Fokus Kembangkan Koperhaji Al Mabrur dalam Rakerwil
Jawa Timur1 minggu agoTak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi