TULUNGAGUNG— Bantuan hibah berupa 250 drum aspal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung hingga kini belum dimanfaatkan, meski program tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang telah digulirkan sejak tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Jatim pada 2025 menyalurkan lebih dari 5.300 drum aspal kepada 20 kabupaten melalui skema hibah atau sharing system. Dalam skema tersebut, pemerintah provinsi menyediakan material aspal, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik beserta penyediaan material pendukung dan tenaga kerja.

Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, bantuan yang diterima Kabupaten Tulungagung justru masih tersimpan utuh dan belum menyentuh satu pun ruas jalan yang membutuhkan perbaikan.

Fakta tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Endra Wibawa, ST., MPSDA, saat ditemui di ruang kerjanya pada 29 Mei 2026.

“Sebanyak 250 drum aspal yang berasal dari hibah Pemprov Jatim masih utuh dan belum digunakan karena masih membutuhkan material pendukung lainnya,” ungkap Endra.

Menurutnya, seluruh aspal hibah tersebut saat ini masih disimpan di workshop PUPR yang berada di Kecamatan Sumbergempol sambil menunggu ketersediaan anggaran untuk pengadaan material pendukung.

“Untuk sementara 250 drum aspal tersebut diletakkan di workshop PUPR sambil menunggu anggaran pembelian material pendukung. Pelaksana pekerjaan nantinya akan diserahkan kepada masing-masing UPT pemeliharaan jalan, termasuk terkait kebutuhan material pendukung,” lanjutnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius. Pasalnya, bantuan hibah yang telah diterima sejak tahun 2025 hingga menjelang pertengahan tahun 2026 belum juga terealisasi di lapangan.

Keterangan serupa juga disampaikan salah satu Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Ia mengaku belum dapat melaksanakan pekerjaan karena belum ada instruksi resmi dari Dinas PUPR.

“Kami belum berani melaksanakan karena belum ada surat dari PUPR, termasuk penentuan lokasi pekerjaan yang akan menggunakan aspal hibah tersebut,” jelasnya.

Mandeknya pemanfaatan hibah aspal tersebut dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan koordinasi antar pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Di tengah banyaknya ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, bantuan yang seharusnya segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat justru masih tersimpan di gudang.

Keterlambatan pelaksanaan hibah hingga lebih dari satu tahun sejak program berjalan memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola bantuan yang telah diberikan. Masyarakat pun berhak mengetahui mengapa bantuan yang telah tersedia belum mampu diwujudkan menjadi perbaikan infrastruktur yang nyata. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Komisi D DPRD Kabupaten Tulungagung mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bergerak lebih cepat dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2026. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya realisasi sejumlah program pembangunan pada tahun sebelumnya yang berdampak pada tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Winarno, menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang telah mendapat persetujuan dan masuk dalam APBD 2026 tidak boleh lagi mengalami keterlambatan pelaksanaan. Menurutnya, program yang menyangkut kepentingan masyarakat harus segera dijalankan sejak awal tahun anggaran agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh warga.

“Kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD 2026 khususnya untuk kepentingan umum, jangan sampai tidak terserap dan menjadi Silpa,” tegas Winarno kepada 90detik.com Kamis(4/6).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, percepatan pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran daerah. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan proses administrasi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Menurutnya, pola kerja yang lamban berpotensi menghambat target pembangunan daerah dan berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Padahal, banyak program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga menunggu untuk segera direalisasikan.

“Program yang sudah direncanakan harus mulai bergerak sejak awal tahun anggaran. Jangan sampai waktu habis untuk urusan administratif sementara masyarakat menunggu hasil pembangunan,” ujarnya.

Winarno secara khusus menyoroti sektor infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Pembangunan dan perbaikan jalan, fasilitas umum, sarana pelayanan publik, hingga infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Dirinya menilai rendahnya realisasi pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025 menjadi alarm bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperbaiki pola kerja dan meningkatkan kecepatan pelaksanaan program. Jika kondisi tersebut kembali terulang, maka dampaknya tidak hanya pada serapan anggaran, tetapi juga memperlambat pertumbuhan pembangunan daerah.

“Jangan sampai proyek-proyek yang dibutuhkan masyarakat tertunda hanya karena proses yang terlalu lama. Infrastruktur dasar harus menjadi perhatian bersama karena manfaatnya langsung dirasakan warga,” jelasnya.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD Tulungagung juga memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Winarno menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mengkritisi, tetapi juga siap memberikan dukungan terhadap upaya percepatan yang dilakukan pemerintah daerah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai penting agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.

Komisi D DPRD Tulungagung, lanjutnya, mendukung penuh langkah Bappeda dalam mempercepat pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

“Prinsipnya kami mendukung Bappeda melakukan percepatan, terutama kegiatan yang menyangkut infrastruktur dasar masyarakat. Yang terpenting program berjalan tepat waktu dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (DON/Red)

Jakarta— Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Dalam konferensi pers yang turut dihadiri Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.

“Berkenaan dengan hal tersebut selama kurang lebih satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi maka pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian pimpinan BGN,” kata Prasetyo.

Ia kemudian menyampaikan bahwa pejabat yang diberhentikan dari jabatan tersebut adalah Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional.

Keputusan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena BGN merupakan lembaga yang memegang peran sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Dadan Hindayana bukan sosok baru dalam dunia akademik maupun birokrasi. Ia dikenal sebagai akademisi dan peneliti entomologi atau ilmu serangga dari IPB University. Dadan pertama kali dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 dan kemudian tetap dipercaya memimpin lembaga tersebut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selama memimpin BGN, Dadan menjadi wajah utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Namun dalam perjalanannya, program tersebut menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari persoalan distribusi, kesiapan infrastruktur pendukung, pengawasan kualitas makanan, hingga efektivitas tata kelola anggaran menjadi sorotan publik dan bahan evaluasi pemerintah.

Di kalangan pengamat kebijakan publik, pergantian pimpinan BGN dinilai bukan peristiwa yang sepenuhnya mengejutkan. Berbagai dinamika yang muncul selama implementasi Program Makan Bergizi Gratis telah memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya evaluasi besar terhadap struktur pelaksana program.

Pengamat geopolitik dan kebijakan publik, Bayu Sasongko, menilai keputusan Presiden dapat dibaca sebagai bagian dari proses konsolidasi dan penyempurnaan tata kelola program strategis nasional.

“Ketika sebuah program nasional berskala besar menghadapi berbagai tantangan implementasi di lapangan, evaluasi terhadap struktur pelaksana merupakan sesuatu yang wajar. Karena itu, kemungkinan adanya perubahan di tingkat pimpinan sebenarnya sudah dapat dibaca sejak beberapa waktu lalu sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem,” ujarnya.

Menurut Bayu, yang menjadi perhatian utama seharusnya bukan pergantian figur semata, melainkan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola program.

“Yang terpenting bukan siapa yang menjabat, melainkan bagaimana negara memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang harus dijaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitasnya,” katanya.

Sejumlah pengamat menilai pergantian pimpinan BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan efektivitas distribusi, memperbaiki mekanisme kontrol kualitas, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan mitra penyedia pangan.

Langkah Presiden Prabowo juga dipandang sebagai sinyal bahwa program prioritas nasional akan terus dievaluasi secara berkala demi memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Kini perhatian publik tertuju pada sosok yang akan menggantikan Dadan Hindayana serta arah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis.

Terlepas dari pergantian pimpinan, tantangan utama pemerintah tetap sama: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Bagi banyak kalangan, pergantian Kepala BGN bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari proses penyempurnaan salah satu program strategis terbesar yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. (By/Red)