TULUNGAGUNG— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang menjadi solusi peningkatan kualitas gizi anak sekolah mulai menghadapi tantangan serius di lapangan.

Di Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan program nasional tersebut tidak hanya diwarnai persoalan menu makanan dan distribusi, tetapi juga menyentuh isu mendasar, kesiapan dapur penyedia makanan, standar keamanan pangan, hingga efektivitas anggaran di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan layanan agar manfaat segera dirasakan siswa. Namun di sisi lain, sejumlah persoalan administratif dan operasional justru membuka pertanyaan mengenai kesiapan sistem di tingkat daerah.

Porsi Diprotes, Kualitas Menu Dipertanyakan.

Sorotan terhadap MBG di Tulungagung menguat setelah sejumlah sekolah dan wali murid mempertanyakan kualitas menu yang diterima siswa. Keluhan berkisar pada ukuran lauk, variasi menu, hingga komposisi makanan yang dinilai belum sesuai ekspektasi program bergizi.

Dalam beberapa laporan lapangan, siswa menerima menu sederhana berupa nasi, lauk protein dengan porsi terbatas, sayur, dan buah.

Kritik pun muncul karena masyarakat memahami anggaran MBG mencapai Rp15 ribu per anak per hari, namun makanan yang diterima dinilai belum mencerminkan nominal tersebut. Persoalannya, angka Rp15 ribu ternyata bukan sepenuhnya untuk makanan.

Menurut penjelasan resmi Badan Gizi Nasional (BGN), biaya Rp15 ribu per porsi merupakan pagu terintegrasi yang mencakup berbagai kebutuhan, mulai bahan pangan, distribusi, tenaga kerja, hingga operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari nominal itu, alokasi riil untuk bahan makanan disebut berkisar Rp8 ribu–Rp10 ribu, sementara sisanya digunakan untuk biaya pendukung seperti logistik, listrik, tenaga pengolah makanan, pengawasan, dan biaya operasional lain.

Fakta ini menjelaskan mengapa variasi lauk dan kualitas menu antarwilayah tidak selalu sama, terutama pada daerah dengan biaya distribusi lebih tinggi.

Dugaan Keracunan Jadi Alarm Keamanan Pangan.

Sorotan terhadap kualitas menu memuncak setelah puluhan siswa di Tulungagung dilaporkan mengalami gejala mual, sakit perut, dan pusing usai mengonsumsi paket MBG.

Dugaan awal mengarah pada kualitas salah satu lauk makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Kasus tersebut mendorong evaluasi terhadap sejumlah dapur penyedia makanan dan menjadi alarm serius mengenai sistem pengawasan keamanan pangan.

Program MBG bukan semata soal makanan tersedia di sekolah, tetapi juga bagaimana makanan diproses, disimpan, dan didistribusikan dalam kondisi aman.

Terlebih, Tulungagung memiliki wilayah pelayanan yang tidak sepenuhnya mudah dijangkau. Distribusi menuju sekolah-sekolah di kawasan yang jauh dari pusat dapur berpotensi meningkatkan risiko penurunan kualitas makanan jika tidak didukung sistem penyimpanan yang memadai.

SLHS dan IPAL: Persoalan yang Belum Tuntas.

Persoalan lain muncul pada aspek legalitas dan standar higienitas dapur penyedia MBG. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Kesehatan mencatat tidak semua dapur SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dokumen penting yang memastikan dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dari sekitar 125 dapur SPPG, baru sebagian yang telah memiliki sertifikat, sementara sisanya masih berproses melengkapi persyaratan administratif, termasuk keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Padahal, BGN telah menegaskan dapur penyedia makanan yang tidak memenuhi syarat seperti SLHS dan IPAL dapat dikenai penghentian operasional sementara.

Di sinilah persoalan mulai terlihat: kebutuhan percepatan layanan berbenturan dengan kesiapan infrastruktur di daerah.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa sebagian dapur telah melayani ribuan siswa ketika sejumlah aspek keamanan pangan masih berproses?

Ketimpangan Antar-Dapur.

Hasil evaluasi lapangan menunjukkan kualitas layanan antar-SPPG belum seragam.

Di beberapa titik, menu MBG dinilai cukup baik dengan komposisi gizi lebih lengkap dan variasi lauk yang lebih layak. Namun di lokasi lain, kualitas makanan justru menjadi sorotan.

Ketimpangan ini berpotensi menciptakan kesenjangan layanan antarwilayah. Anak sekolah di satu kecamatan dapat menerima kualitas makanan berbeda dibanding kecamatan lain, bergantung pada kapasitas pengelolaan dapur masing-masing.

Efisiensi Anggaran, Daerah Ikut Menanggung Beban?

Di tengah dinamika pelaksanaan MBG, pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran terhadap BGN. Secara fiskal, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk penyesuaian belanja negara.

Namun di tingkat daerah, muncul kekhawatiran bahwa ruang fiskal yang menyempit dapat berdampak langsung pada kualitas layanan.
Jika anggaran operasional ikut tertekan, potensi dampaknya antara lain:

Variasi menu semakin terbatas karena harga protein hewani terus meningkat;

Pengawasan keamanan pangan berkurang;

Distribusi makanan ke wilayah jauh menjadi lebih sulit;

Percepatan pembangunan dan pemenuhan standar dapur melambat.

Dalam konteks Tulungagung, persoalan ini menjadi semakin relevan karena isu mendasar
mulai kualitas menu, keamanan makanan, hingga legalitas dapur
telah lebih dulu muncul.

Investasi Gizi atau Beban Implementasi?

MBG sejatinya dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun keberhasilan program berskala besar tidak cukup diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan.

Kualitas menu, keamanan pangan, kesiapan dapur, serta pemerataan layanan menjadi faktor yang menentukan apakah program benar-benar menjawab kebutuhan anak sekolah atau justru menghadirkan persoalan baru di lapangan.

Di Tulungagung, sejumlah fakta tersebut menjadi pengingat bahwa program besar memerlukan pengawasan besar.

Pertanyaan besarnya kini: mampukah standar nasional MBG dijaga di tengah tekanan efisiensi anggaran, atau justru daerah menjadi pihak pertama yang harus berkompromi dengan kualitas?

Oleh : Redaksi.

TULUNGAGUNG— Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 372 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Jawa Timur. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2741/D.TWS/05/2026 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengawasan terhadap standar layanan gizi di lapangan.

Keputusan ini langsung memicu perhatian publik, terutama karena program SPPG menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ribuan anak dan masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah.

Di Kabupaten Tulungagung, sedikitnya 10 titik SPPG dipastikan masuk dalam daftar suspensi per 25 Mei 2026. Temuan tersebut disebut berkaitan dengan kategori “Non Kejadian Menorjor – Perbaikan Major”, yang mengharuskan operasional dihentikan sementara sampai seluruh pembenahan selesai dilakukan.

Penasehat LPK-RI Tulungagung, Gus Edi Al Ghoibi, mengatakan hasil sidak yang dilakukan pihaknya di sejumlah lokasi menunjukkan adanya persoalan serius yang membutuhkan tindakan cepat dan menyeluruh.

“Sidak yang kami lakukan di beberapa SPPG Tulungagung juga menuai hasil. SPPG yang sudah disidak LPK-RI masuk dalam daftar suspensi,” ujar Edi kepada 90detik.com, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, kategori “Perbaikan Major” bukan sekadar catatan administratif biasa. Status tersebut menunjukkan adanya temuan yang berkaitan dengan mutu pelayanan, kebersihan, hingga manajemen operasional yang dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun 10 SPPG di Tulungagung yang masuk daftar penghentian sementara meliputi:

* SPPG Kedungwaru Tunggulsari
* SPPG Boyolangu Gedangsewu
* SPPG Kalidawir Tunggangri
* SPPG Pucanglaban Sumberdadap
* SPPG Pakel Gebang
* SPPG Rejotangan Panjerejo
* SPPG Kalidawir Karangtalun 2
* SPPG Sumbergempol Wates
* SPPG Nganut Gilang
* SPPG Bandung Suruhan Lor

Langkah penghentian sementara ini disebut sebagai bentuk pengawasan ketat agar program pemenuhan gizi masyarakat tidak berjalan asal-asalan. Pemerintah dan lembaga pengawas ingin memastikan makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan konsumsi.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kualitas pengawasan sebelumnya. Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis selama ini digadang-gadang menjadi program strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pertumbuhan anak.

Gus Edi menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, sidak akan terus dilakukan demi memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama program tersebut.

“Yang kami kawal adalah hak anak dan masyarakat mendapatkan gizi yang layak. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait kapan 372 titik SPPG di Jawa Timur akan kembali dioperasikan. Masyarakat kini menunggu langkah evaluasi lanjutan sekaligus kepastian perbaikan di tiap titik yang terkena suspensi. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Pesantren Al Azhaar Kedungwaru di Tulungagung menggelar Ta’rif Arofah dengan penuh kekhusyukan, Selasa (26/5/2026) sore, selepas sholat asar berjama’ah. Halaman pesantren dipenuhi para santri yang larut dalam dzikir dan doa, menghadirkan suasana yang menyerupai Padang Arofah di tanah suci.

Rangkaian kegiatan diawali dengan wirid sholat yang dipimpin Kyai Zaenul Muktar. Lantunan doa bergema di tengah suasana senja yang teduh. Para santri tampak menundukkan kepala dengan khusyuk, mengikuti setiap bacaan wirid yang dipanjatkan bersama.

Pengasuh pesantren, KH. Imam Mawardi Ridlwan, dalam taushiahnya mengingatkan para santri tentang kemuliaan waktu wukuf di Arofah. Ia menyampaikan bahwa pada saat yang sama para jamaah haji di tanah suci tengah melaksanakan sholat dluhur dan mendengarkan khutbah Arofah.

“Mereka mendengar khutbah Arofah, lalu berdoa. Semua doa dikabulkan. Maka, doa santri dari tanah air pun akan sampai,” ujar Abah Imam penuh harap.

Ia juga mendoakan agar seluruh santri dan keluarga besar pesantren mendapatkan keberkahan serta kemudahan dalam beribadah.

“Semoga semua doa para santri dikabulkan Allah. Dimudahkan ibadah haji, diberi kesehatan,” tambahnya.

Dzikir Ta’rif Arofah kemudian dipimpin Kyai Lukman Hakim. Para guru dan santri larut dalam lantunan wirid. Wajah-wajah teduh menengadah ke langit senja, sementara doa-doa dipanjatkan dengan lirih dan penuh pengharapan.

Suasana spiritual itu ditutup dengan buka bersama serta sholat maghrib berjama’ah. Bagi para santri, Ta’rif Arofah bukan sekadar ritual tahunan, melainkan latihan kerinduan menuju Tanah Suci, kerinduan menunaikan ibadah haji, sekaligus kerinduan mendekat kepada Allah SWT.

Halaman pesantren sore itu menjadi saksi bahwa doa-doa yang dipanjatkan dari tanah air pun mampu bergetar hingga langit Makkah. (DON/Red)