TULUNGAGUNG — Jagat media sosial di Kabupaten Tulungagung mendadak riuh. Sebuah unggahan kontroversial yang diduga menyindir program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perbincangan hangat.

Yang membuat publik terkejut, akun facebook tersebut disebut-sebut milik Sekretaris Desa (Sekdes) Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Aparat desa yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menyukseskan program nasional justru dipertanyakan loyalitasnya setelah unggahan itu dinilai bernada “nyinyir” dan tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat.

“Perangkat desa seperti Sekdes itu juga bagian dari pemerintahan. Seharusnya mendukung program pusat, bukan malah sebaliknya. Yang dipersoalkan bukan SPPG-nya, tapi postingannya,” tulis seorang warganet, memicu perdebatan luas di media sosial.

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Desa Ngrance, H. Mujiono, akhirnya angkat bicara.

Pihaknya menyampaikan permohonan maaf sekaligus menegaskan komitmen pemerintah desa dalam mendukung program nasional.

“Bagi kami, semua program nasional yang diluncurkan pemerintah tentu sudah melalui proses dan kajian mendalam. Kami di pemerintahan tingkat bawah harus dan wajib menyukseskannya. Selama ini kami selalu berupaya cepat mengeksekusi program-program pemerintah,” tegasnya kepada 90detik.com Sabtu(14/2).

Dirinya juga mengakui bahwa pernyataan sekdesnya di media sosial kurang bijak dan tidak mencerminkan sikap aparatur pemerintah.

“Kami mohon maaf atas pernyataan sekdes kami di medsos yang kurang bijak sebagai aparat pemerintah. Sekali lagi mohon maaf,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Pakel, Endik Eko Wahyudi, mengaku baru mengetahui kabar tersebut dari wartawan. Ia menyatakan akan melakukan klarifikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa.

“Saya cross check dulu. Maaf, saya baru tahu berita ini dari njenengan,” ujarnya.

Dalam penelusurannya, Camat menemukan adanya latar belakang pribadi yang diduga berkaitan dengan unggahan tersebut.

“Ternyata anaknya sekolah di MI Al Azhar Bandung, dan SPPG-nya juga di wilayah Bandung. Kita tetap lakukan pembinaan, tapi koordinasi dulu dengan atasan langsung, Pak Kades Ngrance,” jelasnya.

Meski diduga dipicu persoalan personal, sebagai aparatur pemerintahan setiap pernyataan di ruang publik tetap dituntut selaras dengan kebijakan negara. Insiden ini pun menjadi pengingat bagi seluruh aparatur desa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Di tengah gencarnya pemerintah pusat mendorong program strategis seperti MBG yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci utama keberhasilan.

Hingga berita ini dipublikasikan, Sekdes Ngrance belum memberikan klarifikasi secara langsung.

Polemik ini menjadi bahan evaluasi agar pembinaan internal di lingkungan pemerintahan desa semakin diperkuat demi menjaga soliditas dan kepercayaan publik. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

MOJOKERTO— Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan gudang ketahanan pangan milik Polri di seluruh Indonesia, Jumat (13/2/26).

Gudang untuk memperkuat ketahanan pangan yang diresmikan tersebut diantaranya milik Polda Jawa Timur (Jatim).

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. melaporkan langsung kesiapan Gudang Ketahanan Pangan Polri kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Gudang tersebut berada di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dan menjadi gudang khusus jagung pertama di Jawa Timur.

Gudang yang dibangun di lahan milik SPN Polda Jawa Timur itu memiliki luas bangunan 1.464 meter persegi dengan daya tampung total 2.000 ton.

Pembangunan rampung dalam 120 hari dan kini siap digunakan penuh untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Gudang ini kami siapkan khusus untuk komoditas jagung dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton per bangunan. Lokasinya strategis sehingga memudahkan petani dalam penyerapan hasil panen,” ujar Irjen Pol Nanang dalam laporannya, Jumat (13/2/2026)

Pengelolaan gudang dilakukan melalui kerja sama dengan Perum Bulog, yang menyerap jagung petani seharga Rp6.400 per kilogram dengan kadar air maksimal 14 persen.

Irjen Nanang menyebut sinergi ini menjadi bentuk tata kelola profesional untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan di Jawa Timur, sekaligus mendukung kebutuhan industri peternakan.

“Polri menyediakan lahan, membangun infrastruktur, dan menjaga keamanan. Sementara Bulog menangani operasional hingga distribusi. Ini kami harapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah,” tegas Irjen Nanang.

Saat ini gudang sudah terisi 142 ton jagung pipil dan terbuka membantu 13 cabang Bulog lain di Jawa Timur.

“Ke depan, fasilitas tersebut akan dilengkapi sarana pemipilan, pengeringan, dan pengepakan,” pungkas Irjen Nanang. (DON/Red)

TULUNGAGUNG — Komunitas Wartawan Tulungagung (KoWaTa) menggelar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dengan mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Jayeng Kusumo, TB2KS, Jumat (13/2/2026).

Acara dihadiri Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, perwakilan Polres Tulungagung, Kodim 0807, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia HPN 2026, Lukmandaka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Atas nama pribadi, panitia dan KoWaTa, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Tulungagung yang telah mendukung kelancaran acara peringatan HPN 2026. Terima kasih juga kepada seluruh jurnalis yang telah hadir,” ujarnya.

Lukmandaka juga mengingatkan pentingnya insan pers untuk terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan bahwa penyajian berita harus akurat, berimbang, serta turut berperan aktif dalam menangkal hoaks.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam sambutannya menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Menurutnya, jurnalis harus bekerja secara profesional dengan mengedepankan kode etik serta menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

“Media harus mampu mencerahkan masyarakat dan memberikan informasi secara berimbang. Ini perlu sinergi dengan pemerintah, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan media dalam menyosialisasikan program kepada masyarakat,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan terima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin antara insan pers dan Pemkab Tulungagung dalam mengawal visi dan misi pembangunan daerah.

“Kami tidak alergi terhadap kritik. Silakan mengkritik, namun harus bersifat membangun. Terima kasih selama ini telah mengawal dan mengawasi jalannya program pemerintah untuk membangun Kabupaten Tulungagung yang lebih maju,” tuturnya.

Dalam rangkaian peringatan HPN 2026 tersebut, KoWaTa juga menggelar santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Ahmad Baharudin sebagai simbol peringatan Hari Pers Nasional 2026. (DON/Red)