Jakarta – Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memberikan motivasi kepada Siswa SMA Labschool Kebayoran dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Motivasi ini diberikan agar pada siswa terus bekerja keras untuk menjadi sukses.

“Jadi sukses itu bukan kalau takdir, tapi sukses itu adalah pilihan. Karena pilihan tadi, maka harus kita sambut, kita wujudkan dengan kerja keras. Tapi, kerja keras itu belum cukup. Selain kita kerja keras, ada satu tambahannya, yang namanya kerja cerdas,” ungkap Kadiv Humas, Selasa (15/7/25).

Dengan kerja cerdas tadi, ujar Irjen Pol. Sandi, ada usaha yang terlihat untuk seseorang menjadi sukses. Berbagai pelajaran yang positif harus diambil dan hal negatif sudah seharusnya ditinggalkan.

“Kerja cerdas juga tidak akan lengkap kalau kita tidak kerja tuntas. Makanya setiap pekerjaan yang kita kerjakan, harus kita kerjakan dengan tuntas,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, kerja yang dilakukan pun harus dengan ikhlas, bahkan disertakan doa dan usaha.

Ia pun menceritakan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa dirinya memohon dukungan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Saat itu Presiden Prabowo mengakui bahwa generasinya tidak lama lagi harus meninggalkan podium.

“Kami yang generasi-generasi berikutnya nanti akan meninggalkan podium. Segera, tidak lama. Kami berbuat ini hanya untuk anak-anak dan cucu kita. Kita sekarang berjuang supaya anda mengambil alih negara dalam keadaan baik dan kuat,” ujar Presiden Prabowo yang disampaikan Kadiv Humas.

Dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu, ujar Kadiv Humas, bonus demografi Indonesia yang akan datang memang harus dipersiapkan generasi muda. Dengan begitu, Indonesia Emas 2045 akan terwujud. (Red)

Kota Sorong, Papua Barat Daya – Komitmen membangun Papua melalui pendidikan kembali ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, Ph.D, dalam Rapat Kerja Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-wilayah LLDIKTI XIV yang digelar pada Jumat (4/7/2025) di Hotel Vega, Kota Sorong.

Mengusung tema “Mewujudkan Perguruan Tinggi Berdampak di Tanah Papua melalui Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi”, kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi para pemangku kepentingan pendidikan tinggi swasta di Tanah Papua. Hadir pula sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga, dan tokoh-tokoh pendidikan dari berbagai provinsi di Papua.

Dalam sambutannya yang penuh semangat dan keharuan, Prof. Brian mengungkapkan rasa bahagianya bisa hadir langsung di Papua. Ia menyampaikan bahwa sejak tiba dua hari lalu di Jayapura, dirinya merasa terkesan dengan kekayaan budaya, keramahan masyarakat, serta antusiasme para pemuda Papua dalam menuntut ilmu.

“Saya merasa seperti di rumah sendiri. Papua membuat saya jatuh cinta. Anak-anak muda di sini punya semangat belajar yang luar biasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tidak ada jalan pintas untuk membangun manusia selain melalui pendidikan yang unggul. Menurutnya, perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak kemajuan Papua, dan itu hanya bisa dicapai dengan peningkatan kualitas tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Prof. Brian juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk aktif terlibat dalam pembangunan perguruan tinggi. Ia memastikan bahwa dukungan dari Pemda untuk PTS tidak akan melanggar aturan hukum, bahkan sebaliknya menjadi wujud gotong royong dalam membangun masa depan generasi muda.

“Saya tegaskan, tidak ada masalah hukum jika Pemda ingin mendukung perguruan tinggi swasta. Maluku Utara sudah memulai dengan komitmen pemberian beasiswa untuk 1000 mahasiswa. Papua pasti bisa menyusul,” ujarnya.

Raker ini juga menjadi momentum penting untuk membuka program studi baru sesuai potensi lokal Papua seperti pertambangan, energi terbarukan, dan teknologi lingkungan. Menteri mengimbau agar PTS tak ragu untuk membuka prodi yang sesuai kebutuhan daerah.

Ia menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas akan melahirkan SDM unggul yang mampu membawa Papua ke arah yang lebih maju dan mandiri.

(LK)

KEDIRI,— Masih tingginya ancaman penahanan ijazah terhadap siswa kelas akhir yang belum menyelesaikan tanggungan administrasi dan keuangan menimbulkan tanda tanya besar mengenai solusi atas persoalan ini.

Meskipun praktik penahanan ijazah telah berlangsung lama, pihak sekolah seringkali menjadi sasaran kritik karena dianggap menahan hak siswa.

Namun, masalah ini terus berulang tanpa adanya regulasi yang jelas untuk menyelesaikannya.

Kediri, sebagai salah satu kota dengan jumlah sekolah yang cukup banyak, baik negeri maupun swasta, tidak luput dari masalah ini. Serta berbagai daerah lain yang juga tidak luput dengan permasalahan tersebut.

Ketakutan akan penahanan ijazah menjadi perhatian serius dari tokoh masyarakat dan ulama muda Kediri, Agus Muhammad Fauzi Nur Fuad, atau yang akrab disapa Gus Fuad.

Gus Fuad menegaskan bahwa penahanan ijazah oleh sekolah yang terjadi di berbagai daerah meskipun merupakan pelanggaran, tidak seharusnya menjadikan sekolah sebagai satu-satunya pihak yang disalahkan.

“Seharusnya negara, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, harus bersikap tegas dengan membuat aturan atau regulasi yang jelas, sehingga pihak sekolah tidak selalu menjadi objek yang disalahkan,” ujarnya dengan semangat, Minggu (22/6).

Dia menambahkan bahwa pihak sekolah, baik negeri maupun swasta, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, ketika terjadi penahanan ijazah, pemerintah seharusnya memberikan solusi, bukan malah menyalahkan sekolah.

Gus Fuad juga mengungkapkan bahwa penahanan ijazah seharusnya tidak terjadi jika siswa telah menyelesaikan semua tanggungan, baik administrasi maupun keuangan.

“Permasalahannya selalu berkisar pada keuangan, dengan alasan siswa belum memiliki uang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, apakah pihak sekolah harus terus disalahkan ketika ijazah ditahan hingga siswa mampu melunasi tanggungannya? Mari kita pikirkan dengan baik,” tandasnya.

Menyikapi banyaknya kejadian penahanan ijazah ini, Gus Fuad mendesak pemerintah, melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, untuk segera duduk bersama dan mencari solusi guna mengatasi masalah ijazah yang terus berulang setiap tahun.

“Kami berharap agar pihak sekolah, terutama swasta, tidak terus menjadi kambing hitam dalam situasi ini”, pungkasnya. (Abd/red)