SURABAYA— Sebanyak 143 personel Polda Jawa Timur resmi memasuki masa purna tugas dalam kegiatan Wisuda Purnabakti Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) Polda Jatim, yang digelar di Surabaya, pada Selasa (21/10/2025) di Gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Upacara penuh khidmat tersebut menjadi momen penghormatan dan apresiasi bagi anggota Polri yang telah menuntaskan masa pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh wisudawan yang telah mengabdikan diri tanpa cela selama bertugas.

“Wisuda purna ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk penghargaan tulus atas dedikasi dan loyalitas selama dinas aktif hingga akhir masa tugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Kapolda Jatim.

Dalam kegiatan tersebut, Irjen Pol Nanang menyebutkan bahwa 77 personel pensiun pada tahun 2024 dan 66 personel pada tahun 2025, yang seluruhnya merupakan bagian penting dari perjalanan panjang Polda Jawa Timur.

Menurut Kapolda Jatim, acara wisuda purnabakti bukan hanya pelepasan, tetapi juga upaya menjaga tali silaturahmi antara purnawirawan dan anggota aktif sebagai bentuk kesinambungan semangat pengabdian.

Kapolda Jatim mengungkapkan bagi para wisudawan, momen ini menjadi penanda keberhasilan menuntaskan panggilan tugas dengan sukses dan tanpa cacat.

“Sementara bagi anggota yang masih berdinas, ini adalah momentum untuk memperkokoh profesionalisme serta tanggung jawab dalam mengemban tugas,” ujar Irjen Pol Nanang Avianto.

Kapolda Jatim juga berpesan agar para purnawirawan tetap menjadi teladan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan pentingnya menghindari post power syndrome dengan terus beraktivitas secara positif di masa pensiun.

“Pensiun bukan akhir dari pengabdian. Gunakan waktu untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau berperan aktif di PP Polri agar tetap terjalin hubungan dengan institusi,” imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda Jatim menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi para purnabakti.

“Kami generasi penerus, akan melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,”pungkasnya. (DON)

TULUNGAGUNG — Penanganan laporan dugaan tindak pidana perusakan lingkungan yang terjadi di area Shangrila Memorial Park, Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, kini memasuki babak baru.

Setelah diproses di tingkat provinsi, laporan tersebut resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung oleh Asisten Intelijen Kejati Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Mohammad Ababilil Mujaddidyn, Penasehat Hukum Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ngepoh, kepada media, Selasa (21/10/2025).

“Kami menerima informasi bahwa laporan dugaan tindak pidana perusakan lingkungan di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, telah resmi dilimpahkan dari Kejati Jatim ke Kejari Tulungagung, untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum,” ujar Billy.

Laporan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh perwakilan masyarakat dan didampingi oleh tim hukum, menyusul kekhawatiran terhadap aktivitas pembangunan dan pengelolaan area pemakaman swasta Shangrila Memorial Park yang berada di atas lahan eks-HGU dan diduga berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar.

Billy menambahkan, pelimpahan kasus ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih transparan dan menyentuh substansi persoalan yang dialami masyarakat setempat.

“Kami berharap Kejari Tulungagung dapat bekerja profesional, membuka ruang klarifikasi, serta memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus ini juga berkaitan dengan dugaan penggunaan lahan yang masuk dalam kategori objek reforma agraria (TORA), yang semestinya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, bukan komersialisasi. (DON/Red)

Sorong PBD— Komisi II DPR Kota Sorong menggelar kunjungan kerja ke Dinas Perikanan Kota Sorong yang berlokasi di Jalan Puri Klademak, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mohammad Rum Rumonim, rombongan DPR ini bertujuan meninjau langsung kondisi pasar ikan dan mengawasi implementasi program yang berdampak pada masyarakat nelayan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II menegaskan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah kota, dan dinas terkait untuk menyukseskan visi Walikota Sorong, khususnya dalam pemberdayaan sektor perikanan.

“Kami mengunjungi Dinas Perikanan karena dinas ini sangat vital dalam memastikan hasil laut bisa berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Rumonim.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah kondisi pasar ikan di TPI Jalan Puri yang hingga saat ini masih belum diperbaiki dan belum diresmikan secara resmi.

Infrastruktur yang rusak dikhawatirkan menghambat aktivitas perdagangan dan berdampak negatif pada kesejahteraan para pedagang dan nelayan.

“Kami mendesak pemerintah provinsi Papua Barat Daya agar segera mengambil langkah cepat dalam memperbaiki pasar ikan ini. Pasar yang layak akan mendukung kelancaran transaksi dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan,” tambah Rumonim.

Selain itu, Ketua Komisi II juga menyoroti masalah pengelolaan PAD yang selama ini diambil oleh pemerintah provinsi, tanpa diimbangi dengan perbaikan atau pengembangan pasar secara signifikan.

DPR Kota Sorong menuntut transparansi dan kejelasan pengelolaan dana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

DPR Kota Sorong berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pimpinan DPR dan Walikota Sorong untuk membahas strategi bersama dalam meningkatkan kualitas pasar ikan dan memperkuat sektor perikanan di Kota Sorong.

“Kami ingin pasar ikan di Kota Sorong bukan hanya tempat transaksi, tapi menjadi pusat ekonomi yang mendukung kesejahteraan nelayan dan pedagang,” pungkas Rumonim dalam penutup kunjungannya. (Timo)