Manokwari PB— Wakil Presiden (Wapres) bersama Ibu Selvi Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Rombongan Wapres lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU pukul 07.00 WIB dan mendarat di Bandara Rendani sekitar pukul 13.20 WIT.

Setibanya di Manokwari, Wapres dan Ibu Selvi disambut oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir bersama jajaran Forkopimda.

Mengenakan mahkota khas Kasuari, Wapres dan Ibu Selvi kemudian disambut dengan tarian adat Papua yang memukau, “Teras Seni”, sebagai bagian dari penghormatan budaya dan simbol kerja sama pembangunan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua Barat.

Selanjutnya, Wapres memberikan keterangan pers kepada awak media di bandara. Wapres menegaskan bahwa kunjungannya ke Papua kali ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk terus memantau dan memperkuat percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Wapres menambahkan, perhatian Presiden terhadap Papua sangat besar, dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembangunan berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Bapak Presiden memang memberikan perhatian khusus, konsen yang sangat besar untuk pembangunan di Papua. Dan sesuai komitmen kita bersama, yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa-sentris,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal visi dan misi Presiden agar program-program prioritas nasional dapat terealisasi dengan baik di Papua.

“Jadi ini tugas kita bersama, tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk mengawal visi-misi dan program Presiden agar bisa berjalan dengan baik, terutama untuk Papua,” ungkapnya.

Selanjutnya, Wapres dijadwalkan melanjutkan Rapat Pleno dengan BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua guna membahas percepatan pembangunan di Papua Barat, termasuk bidang Trans Papua, produktivitas, dan pembangunan Orang Asli Papua. (Timo)

Manokwari— Persiapan pengamanan VVIP bergerak cepat di Kota Manokwari menjelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, B.Sc., bersama Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka.

Kesiapan tersebut diwujudkan melalui Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bertempat di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Senin (3/11).

Dalam arahannya, Pangdam menegaskan bahwa kesigapan penuh adalah kunci bagi seluruh prajurit dan aparat gabungan dalam menjamin keamanan dan kelancaran kunjungan kenegaraan tersebut.

“Situasi seperti ini sangat membutuhkan kesigapan dari seluruh personel. Kesiapan kita adalah bentuk komitmen TNI-Polri bersama unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan selama kegiatan penting ini berlangsung,” ujar Pangdam dengan tegas.

Pada kesempatan ini, ia menjelaskan bahwa rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden akan berlangsung selama dua hari, dengan pembagian tugas pengamanan yang lebih kompleks karena terdapat dua agenda terpisah antara Wapres dan Ibu Selvi Gibran.

“Kegiatan kita besok sudah akan dimulai. Akan ada dua rangkaian kegiatan, yaitu kegiatan Bapak Wakil Presiden dan kegiatan Ibu, sehingga terdapat dua objek utama di wilayah Manokwari yang harus diamankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pangdam menyoroti bahwa hari kedua akan menjadi titik krusial dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

“Pada hari kedua ini diperlukan perhatian ekstra karena ada beberapa lokasi yang akan ditinjau baik oleh Bapak maupun Ibu,” tambahnya.

Menghadapi tantangan pengamanan di wilayah yang luas dengan jumlah personel terbatas, Pangdam memberikan arahan yang menekankan keseimbangan antara ketelitian teknis dan pendekatan humanis.

“Dengan keterbatasan personel, saya harapkan agar setiap unsur memperhatikan secara detail seluruh aspek pengamanan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar,” tegasnya.

Pangdam juga menekankan pentingnya koordinasi antar satuan dan respons cepat di lapangan.

“Dalam waktu yang singkat ini, seluruh satuan harus segera menyesuaikan dengan tugas pokok masing-masing. Koordinasi yang baik adalah kunci agar kegiatan ini dapat berjalan aman dan tertib,” tandasnya.

Sebagai penutup apel, Pangdam mengajak seluruh pasukan untuk berdoa bersama demi kelancaran dan keselamatan tugas. Momen tersebut menggambarkan sisi humanis dan spiritual di balik ketegasan militer.

“Kita harapkan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Mari kita panjatkan doa bersama agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan sempurna, serta memberikan kesan positif kepada para pejabat yang berkunjung ke Papua Barat,” pungkasnya.

Dengan semangat, disiplin, dan koordinasi terpadu, Kodam XVIII/Kasuari bersama TNI-Polri dan instansi terkait memastikan bahwa Manokwari siap menyambut tamu negara dengan jaminan keamanan terbaik.

(Tim/Red)

TULUNGAGUNG— Proyek infrastruktur senilai Rp 200 juta di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, kini menjadi sorotan tajam publik setelah mengalami kerusakan parah sebelum genap setahun beroperasi.

Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibangun dari dana Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 2025 itu kini penuh retakan, patahan, dan amblesan di berbagai titik.

Kerusakan dini ini menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas pekerjaan, pengawasan, dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari uang rakyat tersebut.

Kepala Desa Sobontoro, Sodik Afandi, tak menampik kondisi memprihatinkan proyek itu.

Pihaknya menjelaskan bahwa dana Rp 200 juta bersumber dari BKK Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025 yang diajukan melalui proposal desa pada 2024.

“Untuk masalah hasil pekerjaan akan kita evaluasi kembali karena ini juga masih anggaran berjalan,” ujar Sodik melalui pesan singkat kepada 90detik.com, pada Selasa (4/10).

Sodik menambahkan, proyek tersebut tidak dikerjakan oleh kontraktor (CV), melainkan oleh masyarakat desa dengan pengawasan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan dinding penahan tanah (TPT) karena tidak tercantum dalam spesifikasi teknis proposal.

Namun, penjelasan itu belum menjawab pertanyaan publik, jika proyek diawasi langsung oleh TPK dan pemerintah desa, bagaimana mungkin kualitas pekerjaan bisa sedemikian buruk?

Dan apakah standar teknis pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) memang membolehkan hasil kerja serapuh itu?

Menanggapi temuan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN) menyatakan siap bertindak.

Ketua GMPN, Wahyudi, menyebut kerusakan dini tersebut sebagai indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan proyek.

“Kami tidak akan diam. Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan laporan resmi ke Inspektorat dan APIP untuk meminta audit menyeluruh, baik secara teknis maupun administratif,” tegas Wahyu.

Wahyu menambahkan, bila audit menemukan unsur pidana, GMPN akan mendorong aparat penegak hukum turun tangan.

“Kalau ada unsur korupsi, harus diproses secara hukum. Jangan ada lagi proyek abal-abal yang mengorbankan uang rakyat,” cetusnya.

Lebih jauh, Wahyudi mengungkap informasi dari sumber internal bahwa proyek JUT di Sobontoro merupakan bagian dari 16 pokok pikiran (Pokir) yang disampaikan oleh Ahmad Baharuddin, anggota DPRD Tulungagung yang kini menjabat Wakil Bupati Tulungagung.

“Kalau benar proyek ini termasuk dalam Pokir pejabat yang kini duduk di eksekutif, patut diduga ada konflik kepentingan dan kongkalikong. Aparat hukum harus segera melakukan penyelidikan,” pintanya.

Ia menegaskan GMPN akan melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek BKK, terutama yang bersumber dari Pokir anggota DPRD.

“Kami menuntut agar proyek bantuan keuangan benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar catatan pembangunan di atas kertas yang gagal total,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan namanya dalam proyek JUT Desa Sobontoro.

Publik kini menanti langkah tegas pemerintah daerah, Inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proyek bernilai ratusan juta rupiah yang rusak sebelum sempat dinikmati masyarakat. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo