Connect with us

Nasional

Kompolnas dan IPW Sebut Pernyataan Kapolri Bermakna Baik untuk Pemilu Damai

Published

on

JAKARTA,90detik.com– Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Watch meminta pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai estafet kepemimpinan bermaksud baik dan jangan dipolitisasi.

Anggota Kompolnas Poengky Indarti menilai pernyataan Jenderal Sigit bermaksud baik dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu damai dan menghormati perbedaan. Pasalnya, bukan hanya tugas Polri saja dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, namun tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Kompolnas menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam pernyataan Kapolri. Konteksnya justru baik karena mengajak kita semua menjaga perdamaian dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika.

Perlu diingat bahwa harkamtibmas bukan semata-mata tugas Polri, pemerintah dan masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab menjaga harkamtibmas bersama-sama,” kata Poengky dalam keterangannya, Sabtu (13/1/2024).

Poengky mengatakan bahwa pernyataan Kapolri dalam konteks pesan damai, karena berbicara pada saat perayaan Natal Polri. Kepada seluruh yang hadir baik dari kepolisian, jemaat dan juga tokoh lintas agama untuk sama-sama menjaga perdamaian di Indonesia.

“Pesan tersebut merupakan pesan yang baik, karena sebagai Pimpinan Polri, Kapolri bertanggung jawab menjaga harkamtibmas di seluruh Indonesia. Damai Natal diharapkan menjadi penyemangat, apalagi sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemilu, sehingga perdamaian dan kedamaian harus dapat kita jaga bersama,” kata Poengky.

“Siapa pun yang akan memimpin Indonesia, diharapkan kita semua tetap harus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga bersama. Kita harus ikut menyukseskan pemilu damai agar estafet kepemimpinan di Indonesia tetap berlangsung dengan baik, sehingga demokrasi akan tetap terjaga dan kesejahteraan rakyat akan terwujud,” sambungnya.

Sementara Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri. Ia meminta agar semua pihak mendengarkan pernyataan Jenderal Sigit secara utuh.

“Saya melihat, pertama, kita harus melihat pernyataan Kapolri secara utuh, tidak boleh dipotong. Jadi melihatnya dalam konteks keseluruhan. Pak Kapolri menyatakan silakan memilih, pasangan calon yang mana pun secara demokratis, sesuai hati nurani. Nah, baru kemudian dari sana, karena yang dipilih ini yang akan melanjutkan kepemimpinan ke depan, jadi harus dibaca seperti itu,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi.

Ia pun heran jika pidato Kapolri dalam acara Perayaan dan Ibadah Natal Polri 2023 dipolitisasi. Pasalnya, tidak ada pernyataan untuk mengarahkan dukungan pada salah satu Paslon. Menurutnya, kemunculan masalah ini, karena ada pihak-pihak yang ingin menggiring bahwa Polri tidak netral.

“Kan tidak menyebut pada siapa, paslon siapa, nggak disebut nama. Ini kemudian mengesankan orang-orang mau menarik bahwa Polri tidak netral. Tidak begitu. Pernyataan Kapolri itu menyatakan justru bagus memilih secara sesuai pilihan hati nurani untuk adanya satu demokrasi, bagi terpilihnya pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan nasional ke depan,” tegasnya.

Sugeng menganggap kerja Polri sudah baik dalam menjaga pemilu. Hal ini dibuktikan dengan perayaan Natal dan tahun baru yang berlangsung aman dan damai.

“Terbukti, pada saat Nataru, pengamanan Nataru itu eskalasi gangguan keamanan itu bisa diredam, terutama gangguan keamanan terhadap Natal, karena ini terkorelasi lho.

Kalau ada gangguan keamanan terhadap Natal, ini akan berpengaruh terhadap gangguan pemilu karena bagian dari sequence-nya, waktunya, itu mendekati pemilu. Kalau ada gangguan keamanan, kan polisi dinilai gagal. Tapi ini kan berhasil, itu dilakukan bukan seketika, tapi melalui proses panjang karena densus,” ucapnya.

Selain itu, IPW juga akan terus memantau tugas dan fungsi Polri dalam mengawasi pemilu berlangsung aman dan damai. Hingga saat ini dirinya tidak menemukan adanya penggunaan kewenangan Polri untuk menekan dan mengintimidasi masyarakat terkait dengan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. (Red)

Papua

Terik Matahari Tak Menjadi Halangan Buat Prajurit Yonif 2 Marinir Tampil Gagah Ikuti Gladi Bersih Jelang Puncak HUT Marinir ke-80

Published

on

Jakarta— Walaupun suasana di bawah panasnya terik matahari, Prajurit Batalyon Infanteri 2 Marinir tetap menunjukkan semangat juang dan profesionalisme tinggi saat melaksanakan gladi bersih menjelang perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Korps Marinir yang bertempatan di Lapangan Brigade Infanteri 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh elemen Prajurit Korps Marinir termasuk Yonif 2 Marinir dengan penuh disiplin dan kekompakan.

Meskipun cuaca panas menyengat, para prajurit tetap tampil gagah perkasa, menunjukkan kesiapan fisik maupun mental dalam menyukseskan rangkaian acara peringatan hari bersejarah Korps Marinir.

Gladi bersih ini meliputi penyusunan formasi, pengecekan kesiapan personel dan material, serta evaluasi seluruh rangkaian gerakan yang akan ditampilkan pada acara puncak.

Para prajurit terus menunjukkan kekompakan, ketelitian, dan kedisiplinan selama latihan berlangsung.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme, menggambarkan tingginya dedikasi prajurit Yonif 2 Marinir dalam mendukung kesuksesan peringatan HUT ke-80 Korps Marinir.

Mereka berkomitmen memberikan penampilan terbaik sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang dan kejayaan Korps Marinir.

Pada kesempatan tersebut Komandan Batalyon Infanteri 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. menyampaikan “Dengan semangat Jalesu Bhumyamca Jayamahe para prajurit Yonif 2 Marinir siap menyukseskan perayaan puncak HUT Ke-80 Korps Marinir yang akan digelar pada hari senin 17 November 2025” ujarnya. (Timo)

Continue Reading

Papua

BGTK Papua Barat Gelar ToT Pembelajaran Mendalam untuk Perkuat Kompetensi Pengawas Sekolah di Papua Barat dan PBD

Published

on

Kota Sorong PBD— Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Papua Barat resmi membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Pembelajaran Mendalam bagi Pengawas Sekolah dari Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Program strategis ini dilaksanakan di M Hotel, Kota Sorong, serta menjadi langkah penting pemerintah dalam memperkuat kapasitas pengawas agar mampu mengimplementasikan pendekatan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan masing-masing.

ToT ini berlangsung selama enam hari, mulai 14 hingga 19 November 2025, berlokasi di Hotel Kryat, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Papua Barat Daya. Kegiatan ini mencerminkan keseriusan Dinas Pendidikan melalui BGTK dalam menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan, terutama pada aspek supervisi dan pendampingan akademik di wilayah timur Indonesia.

Kepala BGTK Provinsi Papua Barat, Tuning Supriyadi, M.Pd., yang membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa peran pengawas sekolah sangat vital dalam memastikan transformasi pembelajaran berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya transfer knowledge dari para peserta ToT kepada para pengawas lain di daerah masing-masing.

“Saya berharap para pengawas yang mengikuti ToT ini tidak hanya memahami materi, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan mutu pembelajaran di wilayahnya. Ilmu yang didapatkan harus dibagikan, dikembangkan, dan diterapkan agar berdampak pada kualitas layanan pendidikan,” ujar Tuning Supriyadi.

Total 24 peserta dari kedua provinsi mengikuti pelatihan intensif ini, didampingi oleh 2 fasilitator yang telah berpengalaman dalam program pembelajaran mendalam.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pendalaman materi mengenai strategi supervisi efektif, teknik fasilitasi, penguatan pembelajaran kontekstual, hingga praktik merancang pelatihan lanjutan di daerah masing-masing.

Kegiatan ToT ini tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kolaborasi antar pengawas sekolah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Diharapkan, setelah pelatihan ini, para pengawas mampu menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, relevan dengan kebutuhan daerah, serta sejalan dengan arah transformasi pendidikan nasional.

Dengan terselenggaranya ToT pembelajaran mendalam ini, BGTK Papua Barat kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendorong hadirnya pengawas sekolah yang profesional, adaptif, dan siap mengawal peningkatan mutu pendidikan ke seluruh penjuru Papua Barat dan Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Papua

Wagub PBD Buka Seminar BKOW: “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya Lindungi Generasi”

Published

on

Sorong PBD — Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, secara resmi membuka Seminar BKOW Papua Barat Daya Bidang Hukum, HAM, dan Politik dengan tema “Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Wujudkan Perempuan Berdaya, Lindungi Generasi Bangsa”, yang berlangsung di Hotel Kryat, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Sabtu (15/11/2025).

Kegiatan ini digelar oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) PBD sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak, yang saat ini masih menghadapi tingginya angka kekerasan di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Ketua BKOW PBD, Ida Priyanti Nausrau, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi ancaman serius sehingga diperlukan langkah kolaboratif lintas sektor, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan korban.

Ida Priyanti menyoroti pentingnya:
– Penyuluhan dan koordinasi lintas Forkopimda,
– Pencegahan dini kekerasan,
– Pemberian hukuman tegas bagi pelaku, serta

Pengendalian peredaran minuman keras melalui Perda sebagai upaya menekan munculnya kasus baru.

Ia juga menekankan fakta bahwa banyak perempuan dan anak masih memilih diam karena takut, malu, atau tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Karena itu, BKOW menegaskan prioritas membuka akses informasi layanan pengaduan dan pendampingan.

“Pengetahuan adalah langkah awal pencegahan. Ketika masyarakat mengenali bentuk kekerasan sejak awal, maka peluang untuk mencegahnya semakin besar,” tegasnya.

Dalam seminar tersebut, BKOW menghadirkan tiga sesi utama:
– Bentuk dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak,
– Peran perempuan berdaya dalam membangun keluarga dan lingkungan ramah anak,
– Aspek hukum terkait KDRT dan perlindungan anak.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi gerakan perempuan se-Papua Barat Daya yang dihadiri ketua-ketua organisasi wanita dari berbagai kabupaten/kota.

Dalam sambutan resminya, Wagub Ahmad Nausrau menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius dan sering kali tersembunyi. Ini tidak boleh kita biarkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi perempuan dan anak,” ujarnya.

Wagub menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program, antara lain:
– Pendampingan korban,
– Penguatan lembaga layanan,
– Edukasi masyarakat, serta

kerja sama lintas sektor untuk memastikan perempuan dan anak dapat tumbuh tanpa rasa takut.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

“Di sinilah peran strategis BKOW dan organisasi perempuan. Seminar ini memperkuat jejaring dan menyatukan langkah pencegahan kekerasan,” tegasnya.

Wagub juga menekankan bahwa perempuan berdaya adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat.

“Ketika perempuan mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang setara, maka anak-anak kita tumbuh dalam suasana penuh kasih dan bebas dari kekerasan,” ujarnya sebelum resmi membuka kegiatan seminar tersebut.

Seminar ini turut menghadirkan narasumber dari:
– Kanit PPA Polresta Sorong,
– Praktisi hukum, serta
– Kejaksaan Negeri Sorong.

Para narasumber memaparkan berbagai bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, konsekuensi hukum bagi pelaku, hingga strategi perlindungan korban berbasis komunitas dan kelembagaan hukum.

Penegasan kembali dilakukan bahwa KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan di sekolah harus dilaporkan dan tidak boleh lagi dianggap sebagai masalah pribadi atau aib keluarga.

Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai organisasi wanita ini ditutup dengan komitmen bersama untuk:

– Memperkuat kampanye anti kekerasan,
– Memperluas edukasi ke kampung-distrik,
– Menjalin kerja kolaboratif lintas sektor,
-Serta mendorong lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.

“Perempuan adalah pencetak peradaban. Ketika perempuan kuat, keluarga kokoh, masyarakat harmonis, dan pembangunan daerah bergerak lebih cepat dan berkualitas,” tutup Ketua BKOW PBD. (Timo)

Continue Reading

Trending