TULUNGAGUNG — Belum reda riak kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kini RSUD dr. Iskak Tulungagung kembali berada di bawah sorotan publik.

Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini seakan tak lepas dari polemik.

Dua mantan pejabatnya telah ditahan di Lapas Kelas II B Tulungagung terkait kasus dugaan korupsi SKTM, namun kini muncul persoalan baru yang tak kalah serius, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas).

Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan proses pengisian jabatan strategis di tubuh RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Mereka menilai, pengangkatan Dewas dilakukan tanpa transparansi dan tak menunjukkan seleksi berbasis kompetensi.

“Yang kami lihat, pengisian Dewas seolah hanya formalitas. Tidak jelas apa pertimbangan kompetensinya, apalagi ini menyangkut sektor kesehatan yang berhubungan langsung dengan nyawa masyarakat,” ujar Ahmad Dardiri, tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik, kepada 90detik.com Selasa (16/9).

Kritik publik menguat setelah muncul informasi bahwa sebagian anggota Dewas yang baru ditunjuk tidak memiliki latar belakang medis maupun pengalaman dalam manajemen rumah sakit.

Bahkan, ada dugaan bahwa beberapa nama dipilih karena kedekatan personal dengan Bupati, atau sebagai bentuk “balas jasa politik”.

“Kalau benar orang yang diangkat itu tak punya rekam jejak di bidang rumah sakit, ini sangat mengkhawatirkan. Fungsi pengawasan bisa lumpuh, dan ini rawan konflik kepentingan,” lanjut Ahmad Dardiri.

Beberapa pihak mendesak agar proses pengangkatan Dewas dibuka ke publik, termasuk rekam jejak profesional dan alasan pemilihannya.

Mereka menilai, penunjukan Dewas yang tidak tepat hanya akan memperburuk tata kelola dan citra RSUD ke depan.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas memiliki fungsi strategis dalam mengontrol arah kebijakan dan kinerja manajemen rumah sakit.

Di tengah berbagai masalah yang menimpa RSUD dr. Iskak, masyarakat berharap posisi ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, dan bebas kepentingan politik.

“Ini bukan sekadar jabatan struktural, tapi menyangkut kredibilitas layanan kesehatan yang digunakan masyarakat luas. Jika Dewas tidak kuat secara kompetensi, maka siapa yang bisa mengawasi rumah sakit ini ke depan?” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulungagung maupun manajemen RSUD dr. Iskak terkait dugaan nepotisme dalam pengangkatan Dewas. Masyarakat menunggu adanya klarifikasi dan transparansi, termasuk kemungkinan audit proses seleksi sebagai bentuk tanggung jawab publik. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Kota Sorong, PBD— Langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan transparan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah”, bertempat di Hotel Panorama, Kota Sorong.

Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Drs. Atika Rafika, M.Si., Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Turut hadir perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para narasumber dari kementerian dan tenaga ahli nasional di bidang perencanaan pembangunan.

Kepala Bappeda Papua Barat Daya, Rahman, STP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan SOP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang efektif serta inklusif.

“Kita tidak sedang menyusun SOP hanya untuk Bappeda. Ini untuk seluruh OPD, agar ada sistem kerja yang terukur, akuntabel, dan transparan,” ujar Rahman dalam sambutannya.

SOP akan menjadi pedoman standar untuk memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sekretaris Bappeda, Fransiskus Krimadi, S.Sos., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa setidaknya 12 SOP utama akan dirumuskan, antara lain:
– SOP Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya.
– SOP Penyusunan RPJMD dan LKPJ.
– SOP Penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD.
– SOP Evaluasi Dokumen Perencanaan.
– SOP Pelaksanaan Musrenbang.
– SOP Penyampaian dari DPR dan aspirasi masyarakat.
– SOP Penanganan Proposal dari masyarakat.
– SOP Tahapan Konsultasi Publik dan Koordinasi Antar-Instansi

“FGD ini adalah tahap awal. Setelah masukan dari OPD, kami akan menyusun rancangan akhir yang ditargetkan rampung sebelum akhir November 2025,” ungkap Fransiskus.

Penyusunan SOP ini melibatkan tenaga ahli muda dari Kementerian Dalam Negeri dan praktisi perencanaan nasional.

Prosesnya dilakukan secara bertahap mulai dari input stakeholder, drafting teknis, hingga uji sahih dan finalisasi dokumen.

Salah satu pokok penting dalam diskusi adalah dorongan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

Pemprov Papua Barat Daya telah mulai memanfaatkan sistem digital seperti:

– SP3 (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua).

– PDRI (Perencanaan Daerah Republik Indonesia).

Selain itu, pendekatan partisipatif menjadi penekanan utama. Melibatkan kelompok masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus (Otsus).

“Tidak bisa lagi perencanaan hanya dilakukan di balik meja. Kita harus hadirkan suara masyarakat asli Papua dalam setiap tahapannya,” tegas Rahman.

Asisten III Setda, Drs. Atika Rafika, M.Si., juga mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dengan menyerukan semangat kolaborasi antar OPD dan keseriusan dalam menata birokrasi yang lebih responsif.

“SOP ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk membangun masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

FGD ini menjadi tonggak awal menuju penyelarasan kerja lintas sektor di tingkat provinsi. Dengan SOP yang kuat, diharapkan terjadi efisiensi anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Penyusunan SOP Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda Papua Barat Daya bukan hanya tentang membuat dokumen teknis, melainkan tentang membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, inklusif, dan berorientasi hasil. Ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. (Timo)

Kota Sorong, PBD — Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, bersama PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth, S.KM, M.AP, secara resmi meluncurkan program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil berisiko dan balita stunting di Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Papua Barat Daya.

Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Dinas Kesehatan Kota Sorong dan Tim Penggerak PKK yang bertujuan menekan angka stunting yang masih cukup tinggi di wilayah ini, yakni mencapai 29,2 persen.

Walaupun ada penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 30 persen, angka tersebut masih menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat.

Walikota Septinus Lobat menjelaskan bahwa fokus program ini berada di tiga distrik utama: Sorong, Sorong Utara, dan Sorong Barat.

“Kami menargetkan 38 ibu hamil dan 30 balita stunting di Kampung Baru sebagai penerima manfaat dalam 40 hari ke depan. Selain Kampung Baru, lokasi serupa di Malabutor dan Sorong Timur juga menjalankan program ini,” jelasnya, Selasa(16/9).

Makanan tambahan bergizi yang diberikan setiap hari merupakan langkah nyata meningkatkan kualitas gizi ibu hamil dan anak-anak yang rawan terkena stunting.

Program ini juga didukung dengan berbagai kegiatan pendukung seperti jambore kader posyandu, aksi bergizi di sekolah, pemberian tablet tambah darah, serta edukasi kesehatan gizi kepada masyarakat luas.

PLT Kepala Dinas Kesehatan, Yemima Elisabeth, menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi stunting di Kota Sorong dengan melibatkan banyak pihak demi hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Melalui inisiatif ini, diharapkan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita di Sorong meningkat signifikan, serta angka stunting dapat ditekan demi mencetak generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. (Timo)