Nasional
Lebaran Lebih Awal Jama’ah Aolia, Ini Tanggapan Tokoh Agama Jawa Timur

YOGYAKARTA, 90detik.com – Jemaah Masjid Aolia di Giriharjo, Gunungkidul, DIY, telah menjadi sorotan media sosial setelah beredar sebuah video berdurasi 00:56 detik yang menunjukkan pelaksanaan Sholat Idul Fitri 2024 mereka yang lebih awal dari jadwal resmi pemerintah.
Dalam video tersebut, KH Ibnu Hajar Sholeh Pranolo atau Mbah Benu, pimpinan Masjid Aolia, menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi langsung dengan Allah SWT melalui telepon untuk menentukan kapan Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan.
Hasilnya, mereka memutuskan untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri pada Jumat (5/4/2024), lima hari sebelum Lebaran versi pemerintah yang diperkirakan jatuh pada 10 April 2024.
Pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri ini dilakukan di Masjid Aolia Giriharjo dan di kediaman Mbah Benu di Dusun Panggang III, Giriharjo.

Caption Foto : Warga yang mengikuti prosesi sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 H di Masjid Aolia
Keyakinan kelompok yang berbeda pandangan dengan jadwal resmi pemerintah di atas, ditanggapi oleh Sekertaris IPHI Jawa Timur Kiyai Imam Mawardi.
Menurutnya, penentuan Idul Fitri harus berdasarkan syariat.
Secara umum penentuan Idul Fitri didasarkan pada rukyatul hilal atau metode hisab (perhitungan tanggal).
Meski diakui dalam penentuan Idul Fitri dengan 2 metode diatas terkadang ada perbedaan.
Terkait dengan metode yang diambil oleh Jama’ah Aolia di Gunung Kidul Provinsi DIY, Imam Mawardi katakan metode yang diambil dalam penentuan 1 Syawal dianggap menyimpang.
Sebab pengasuh Jama’ah Aolia tersebut mengaku menelpon Allah dalam mengakhiri bulan Ramadhan dan mengawali 1 Syawal.
Berkaitan dengan hal itu, dirinya meminta ada tindakan tegas dari pemerintah.
Sebab dikhawatirkan penentuan 1 Syawal yang tidak sesuai syari’at bakal memunculkan aliran atau kelompok sesat.
“Saya memahami bahwa setiap pelaksanaan ibadah dalam Agama Islam harus berdasarkan syariat.”
Maka apabila muncul kelompok sesat yang mengkampanyekan keyakinan tanpa didasarkan pada tuntunan syariah harus ditindak tegas oleh pemerintah.
Hal ini sebagai upaya menjaga kemurnian agama. “Jangan ada oknum yang merusak Agama Islam. Dampak dari penyimpangan agama akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya, Sabtu (6/4).
Apalagi penentuan 1 Syawal oleh Jama’ah Aolia lebih awal 5 hari. Saat merayakan Idul Fitri, posisi bulan masih di tanggal 25 Ramadhan.
“Kaum muslimin hendaknya waspada pada propaganda ajaran sesat Aolia di atas. Ajaran sesat tersebut merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Di negara kita tidak boleh ada oknum masyarakat yang mempermainkan ajaran Agama Islam. Omon-omon dirinya telah telpon langsung dengan Gusti Allah Ta’ala dalam menentukan satu Syawal adalah ajaran sesat. Karena ajaran yang menyimpang maka wajib segera ditangani pihak terkait,” tegas Pengasuh Pesantren Al Azhaar Tulungagung. (Red)
Editor : JP
Jawa Timur
Ajak Warga Jogo Malang, Kapolresta Malang Kota Imbau Waspadai Provokasi

KOTA MALANG – Untuk mengembalikan kondusifitas Kota Malang pascakerusuhan, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono ajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki organisasi agar mewaspadai Oknum yang mencoba memprovokasi anggotanya.
Hal itu disampaikan Kombes Pol Nanang usai apel kamtibmas dengan perwakilan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, komunitas, hingga Linmas pada hari Kamis (04/09) yang lalu.
Kombes Pol Nanang mengatakan, menjaga kamtibmas adalah tugas seluruh warga yang tinggal diwilayah Kota Malang.
Hal itu termasuk elemen masyarakat yang memiliki organisasi yang kurang sehat, maka perlu adanya soliditas untuk saling mengingatkan.
“Mari kita lebih peka dan teliti serta waspada dari segala bentuk provokasi yang masuk melalui organisasi, baik Ormas maupun LSM,”ungkap Kombes Nanang saat menemui Perwakilan Banser, Kokam dan Pemuda Adat.
Dalam kesempatan itu, Kapolresta Malang Kota juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi aktif dengan berbagai unsur masyarakat.
“Tolak semua ajakan negatif, cegah provokasi sejak dini dan segera laporkan jika ada oknum yang memanfaatkan organisasi untuk berbuat onar, merusak bahkan anarkis” tegas Kombes Nanang.
Saat di lokasi, ajakan Kombes Pol Nanang mendapat dukungan penuh, terlihat dari ekspresi para anggota Banser, Kokam, Pemuda Batak, Minang, Madura, Aremania yang siap bersatu menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing.
Seluruh organisasi dan komunitas berkomitmen menjaga kondusivitas dengan pendekatan musyawarah, bukan dengan tindakan provokatif atau anarkis.
“Sinergitas dan kolaboratif warga Kota Malang adalah benteng penting dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas di Kota Malang,” tambah Kombes Pol Nanang.
Dengan kolaborasi yang solid dari lintas elemen, lanjut Kombes Nanang maka Kota Malang bisa tetap terjaga sebagai kota Pendidikan yang aman, damai dan penuh semangat kebersamaan.
“Sinergi ini harus dijaga, bukan hanya di pusat kota, tetapi sampai ke tingkat lingkungan terkecil. Jika semua solid, maka Malang akan selalu kondusif,” tutup Kombes Pol Nanang. (DON)
Jawa Timur
Polres Probolinggo Siagakan Personel Pengamanan di Gunung Bromo pada Libur Panjang Maulid Nabi

PROBOLINGGO,— Libur panjang memperingati Maulid Nabi banyak dimanfaatkan wisatawan untuk liburan ke Gunung Bromo yang berdampak pada peningkatkan wisatawan di obyek wisata alam tersebut.
Untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, Polres Probolinggo Polda Jatim menyiagakan personel gabungan Polsek Sukapura dan Polres Probolinggo dengan dibantu pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sejak Jum’at (5/9/2025) dini hari.
Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kapolsek Sukapura AKP Ardhi Bita Kumala mengatakan penyiagaan anggota di pintu masuk cemoro lawang untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas saat libur panjang Maulid Nabi 2025.
“Kami melaksanakan pengamanan di pintu masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memastikan bahwa situasi Gunung Bromo, saat kunjungan wisawatan selama libur panjang ini dalam kondisi kondusif,” ujar AKP Ardhi Bita,Minggu (7/9/25).
Dalam pengamanan di kawasan wisata Gunung Bromo, sejumlah personel juga melaksanakan patroli dialogis.
“Untuk menyampaikan himbauan Kamtibmas baik kepada wisatawan maupun para driver guide,” ujar AKP Ardhi Bita.
Setiap akhir pekan dan libur panjang, petugas kepolisian dari Polres Probolinggo Polda Jatim selalu sedia untuk mengamankan wisata Gunung Bromo.
“Ini wujud kehadiran Polisi di tengah masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan,” pungkasnya. (DON)
Nasional
SBY Dukung Prabowo, Pengamat Ingatkan Bahaya Konsolidasi Elite yang Abaikan Partisipasi Rakyat

JAKARTA – Pernyataan dukungan terbuka Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Prabowo Subianto memantik analisis beragam.
Di satu sisi, hal ini dibaca sebagai penguatan bagi pemerintahan baru; di sisi lain, muncul kekhawatiran ini hanyalah bentuk persatuan elite yang meminggirkan ruang demokrasi substantif bagi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan pameran seni“Art for Peace and A Better Future” di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (6/9).
SBY menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Prabowo. Ia menegaskan, “di bawah pemimpin kita Presiden Prabowo, Indonesia bisa bersama-sama ke depan.”
SBY juga menyebutkan bahwa saat ini sedang dibangun “tatanan baru dan nilai-nilai demokrasi” di bawah kepemimpinan Prabowo.
Dalam kesempatan itu, ia mendorong para seniman untuk aktif berperan sebagai bagian dari solusi untuk memastikan masa depan bangsa yang lebih baik.
Namun, pernyataan SBY itu tidak serta merta diterima tanpa sikap kritis. Fredi Moses Ulemlem, seorang praktisi hukum dan politik, mengingatkan agar pernyataan dukungan tersebut dibaca secara hati-hati.
“Kita patut bertanya, persatuan yang dimaksud apakah benar-benar membuka ruang demokrasi bagi rakyat, atau justru konsolidasi elite semata?” kata Fredi kepada media, pada Minggu (7/9).
Fredi menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di meja perundingan elite, melainkan harus berakar dari partisipasi rakyat yang luas dan nyata.
“Sejarah Indonesia membuktikan bahwa seniman dan kaum intelektual selalu punya peran kritis dalam mengingatkan kekuasaan. Kalau seniman hanya dijadikan ornamen legitimasi politik, maka seni kehilangan rohnya. Seni sejati berpihak pada kebenaran dan rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, sejumlah pengamat menilai bahwa narasi kebersamaan dan persatuan yang digaungkan elite politik seringkali tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.
Masyarakat masih menghadapi tantangan sehari-hari seperti harga kebutuhan pokok yang tinggi, ketimpangan ekonomi, serta ruang untuk menyampaikan kritik yang masih terbatas.
Pun, optimisme yang disampaikan SBY dapat dibaca dalam dua sudut pandang. Pertama, sebagai bentuk dukungan moral untuk stabilisasi pemerintahan baru. Kedua, sebagai pengingat bahwa esensi demokrasi tidak hanya dibangun oleh kesepakatan para elite, tetapi oleh partisipasi dan keberanian rakyat dalam menyuarakan kepentingan publik.
Dukungan SBY ini menjadi bagian dari dinamika politik nasional pasca pelantikan pemerintah.
Namun, ia juga membuka kembali diskusi tentang kualitas demokrasi Indonesia, apakah akan bergerak ke arah partisipasi yang lebih inklusif atau terjebak dalam konsolidasi kekuasaan di tingkat elite. (By/Red)
Editor: Joko Prasetyo
- Nasional3 hari ago
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
- Nasional1 minggu ago
Demonstrasi 4/9 di Tulungagung, Ketua Almasta Tegaskan Bukan Inspirator Aksi
- Nasional1 minggu ago
Spanduk “Aksi Selasa Rakyat”: Suara Diam yang Menggemuruh di Tulungagung
- Investigasi2 minggu ago
LSM LASKAR Soroti Tiang WiFi ‘Siluman’ Ancam Keselamatan Warga Blitar
- Jawa Timur2 minggu ago
DPUPR Kabupaten Blitar Siapkan Perbaikan Darurat untuk Jalan Rusak di Jambewangi
- Investigasi1 minggu ago
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
- Hukum Kriminal1 minggu ago
143 Pelaku Diamankan, Kapolres Blitar Kota Tegaskan Kerusuhan Malam Sabtu Bukan Demonstrasi
- Nasional2 minggu ago
Bentangkan Spanduk “Tempat Koruptor di Penjara”, Siswa SMAN 1 Kampak Trenggalek Tuntut Audit Dana Komite