Papua
Menteri Kesehatan Letakkan Batu Pertama RSUD Tipe C Raja Ampat, Anggaran Rp160 Miliar untuk Pemerataan Layanan Kesehatan
Raja Ampat PBD– Komitmen pemerintah pusat untuk menyamaratakan akses pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terluar Indonesia kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, ke Kabupaten Raja Ampat, Jumat (16/05/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Menkes bersama sejumlah pejabat tinggi negara melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C di Raja Ampat.
Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal XIV) Sorong, Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto CHRMP, M.Tr Opsla.
Turut mendampingi Menkes adalah Kepala Staf Presiden Mayjen (Purn) Antok Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Bupati Raja Ampat Orideko I. Burdam.
Dalam sambutannya, Menkes menyampaikan pesan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pentingnya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.
“Presiden meminta agar semua warga negara, di mana pun berada, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. Oleh karena itu, tahun ini kami bangun 32 RSUD tipe C di daerah, termasuk di Raja Ampat. Tahun depan akan kami lanjutkan 34 lagi,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Pembangunan RSUD tipe C di Raja Ampat ini akan menelan anggaran sebesar Rp160 miliar dari Kementerian Kesehatan dan dirancang sebagai rumah sakit tiga lantai dengan fasilitas lengkap.
Tujuannya adalah agar penanganan penyakit kronis seperti stroke, jantung, dan kanker bisa dilakukan langsung di tingkat kabupaten tanpa harus dirujuk ke kota besar.
Menkes juga menekankan pentingnya penataan tata ruang sekitar RSUD agar pelayanan dapat berjalan optimal. Ia mengimbau pemerintah daerah agar serius dalam mengalokasikan sumber daya manusia, terutama dokter dan tenaga medis, dengan sistem yang berkelanjutan.
“Jangan hanya mengandalkan kontrak, kita dorong mereka menjadi ASN agar bisa tinggal, mengabdi, dan memberikan pelayanan terbaik secara konsisten,” tegas Menkes.
Lebih lanjut, ia menutup kegiatan dengan pesan penting terkait pola hidup sehat.
“Jagalah kesehatan kita semua, karena tujuan kita adalah hidup sehat dan produktif hingga usia 74 tahun, sebagai usia optimal masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Pembangunan RSUD ini diharapkan menjadi titik awal kemajuan layanan kesehatan di Raja Ampat dan wilayah Papua Barat Daya secara keseluruhan.
Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, serta peran aktif pemerintah daerah, langkah besar ini dinilai mampu mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas ke masyarakat di ujung timur Indonesia. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST
Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Demokrasi Kerakyatan dalam Sorotan: Hasto Kristiyanto Angkat Gagasan Restrukturisasi Politik di Forum PA GMNI
Ketua Pembina Al Azhaar Sebut: Sunat Anggaran Menu MBG Sama dengan Korupsi, Satgas MBG Diminta Turun ke SDN 1 Tertek
MBG Tulungagung Kembali Disorot! Menu ‘Seupil Ayam dan Jeruk Asam’ di SDN 1 Tertek Viral, Wali Murid: Begini Kok Tidak Mau Disebut Korupsi?
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi7 hari agoProgram MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Redaksi4 hari agoMenu MBG Tuai Sorotan, Belimbing Bonyok dan Tempe Gosong Disajikan untuk Anak Sekolah
Redaksi2 minggu agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi
Redaksi1 minggu agoPT Indoco Surabaya Mangkir, Pokmas Tani Mandiri Beri Ultimatum 7 Hari: Dokumen HGU Dipertanyakan, Lahan Terancam Diusulkan Jadi TORA
Redaksi4 hari agoOknum TNI Bobol Minimarket di Tulungagung, Dandim 0807 Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Redaksi2 minggu agoDisdik Tulungagung Pasang Badan untuk Siswa: Jual Beli Baju dan Buku Sekolah Dilarang Keras
Redaksi7 hari agoSkandal Roti Berjamur di Program Makan Bergizi Gratis, Sultan Resto Diduga Terlibat
Redaksi2 minggu agoTagih Janji Perbaikan Jalan, Ratusan Warga Rejotangan Kepung Kantor Kecamatan