Papua
PBD Genjot Satgas MBG dan Lokasi Dapur Gratis di Kota Sorong

Kota Sorong, PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus mempercepat pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan Satgas MBG tingkat Kota Sorong serta penentuan lokasi pembangunan dapur MBG.
Rapat koordinasi penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur PBD, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., selaku Ketua Tim Satgas MBG PBD, bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur PBD, Senin (18/8/2025).
Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/14072/SJ tertanggal 25 Juli 2025 tentang percepatan pelaksanaan program MBG di daerah.
Pemerintah Provinsi PBD telah merespons cepat dengan menetapkan Keputusan Gubernur PBD No. 100.3.3.1/119/7/2025, guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran dan efisien.
Ahmad Nausrau menyatakan, “Satgas ini bukan hanya bentuk komitmen, tetapi juga upaya terstruktur untuk memastikan seluruh anak-anak di Papua Barat Daya mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis dan berkelanjutan.”
Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala. Salah satu isu utama adalah keterbatasan pasokan bahan pokok lokal, yang mengharuskan dapur MBG di Sorong masih bergantung pada pengiriman dari luar daerah.
Selain itu, pengurangan anggaran operasional dan penyesuaian harga paket makanan ke standar wilayah Jawa, tanpa memperhitungkan indeks kemahalan daerah Papua Barat Daya, dinilai memberatkan.
Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Koordinator Wilayah MBG untuk Kota Sorong, yaitu Kepala Baperida dan Kepala Dinas Kesehatan PBD, yang akan bertanggung jawab mengawal teknis pelaksanaan program.
Tamrin Tajuddin, Asisten II Setda Kota Sorong yang hadir mewakili Wali Kota Sorong, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota dalam menyukseskan MBG, khususnya di wilayah seperti Kampung Salak, yang diprioritaskan sebagai titik pembangunan dapur.
Ia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak-anak, termasuk pembentukan kelompok dukungan untuk rumah tangga rentan.
“Kami ingin menciptakan intervensi yang nyata dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga, terutama perempuan dan anak-anak,” ungkap Tamrin.
Kepala BGN Regional PBD, Elma Fitriani Polan, menyampaikan bahwa saat ini harga per paket makanan MBG adalah Rp12.000 untuk jenjang TK/SD dan Rp16.000 untuk SMP/SMA.
Namun ke depan, tarif tersebut akan disamakan dengan Jawa: hanya Rp8.000 dan Rp10.000 per paket.
Perubahan ini mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, karena berpotensi mengurangi kualitas dan jumlah porsi makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Di sisi lain, anggaran operasional dapur juga telah dipangkas dari Rp5 juta menjadi Rp3 juta per bulan, yang berdampak pada pengurangan upah pekerja dan efisiensi operasional.
Dalam rangka memperkuat infrastruktur dapur MBG, TNI AL juga terlibat aktif. Letkol Mar Ade Darmansyah, Aster Dankodaeral XIV Sorong, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan penentuan lokasi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dapur yang sudah ada.
“Kami harus memastikan dapur baru ini benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar menambah jumlah. Keberlanjutan dan efektivitas menjadi kunci,” ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis, termasuk Kepala Dinas PUPR, ESDM, BPOM, perwakilan BINDA, tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat sosial.
Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pelaksanaan MBG yang menyasar pada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di Papua Barat Daya.
Pemerintah PBD menegaskan bahwa Satuan Tugas MBG akan memiliki peran sentral dalam:
Menyusun rencana kerja pelaksanaan MBG di provinsi.
Melakukan koordinasi lintas sektor kabupaten/kota.
Memberikan pendampingan teknis dan supervisi.
Melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Melaporkan langsung kepada Gubernur dan Kementerian terkait.
Melalui rakor ini, Papua Barat Daya memperlihatkan komitmen nyata dalam membangun generasi sehat dan tangguh sejak dini.
Di tengah berbagai tantangan, program Makan Bergizi Gratis tetap diupayakan agar berjalan adil, merata, dan berkualitas. (Timo)
Papua
Pemprov PBD Tegaskan Kerukunan Umat sebagai Fondasi Pembangunan dan Harmoni Beragama

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.
Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.
Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.
Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.
Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.
Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.
Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)
Papua
Yonif TP 806/SI Bersama Forkopimda Kabupaten Sorong Laksanakan Panen Padi, Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.
Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.
Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.
Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.
Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.
“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)
Papua
Asops Kasdam XVIII/Kasuari Tinjau Pos Pam dan Pos Yan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025

Manokwari PB— Asisten Operasi (Asops) Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Sigid Hengki Purwanto, S.Sos., M.I.Pol., melaksanakan peninjauan dan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) serta Pos Pelayanan (Pos Yan) dalam rangka Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 di wilayah Manokwari, Papua Barat.
Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, Aspidmil Kejati Papua Barat Kolonel Laut (H) Ridho Sihombing, S.H., M.H., Kafasaharkan Manokwari Letkol Laut (T) Teguh Trilaksana, S.E., M.Tr.Opsla, Danramil 01 Kota/Kodim 1801 Manokwari Mayor Inf Arif Suwito, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta soliditas dan sinergitas lintas instansi dalam pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Barat.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026.
Pada kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada personel yang bertugas di Pos Pam dan Pos Yan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Timo)
Redaksi1 minggu ago141 Pejabat Pemkab Tulungagung Dilantik, Bupati; Jangan Menjadikan Jabatan Untuk Mencari Kenyamanan
Redaksi2 minggu agoTeror Dugaan Pungli di Taman Pinka Tulungagung: Pedagang Dipalak Oknum Mantan Pedagang, Bayar atau Terusir
Redaksi1 minggu agoTema: “Temu Kangen”, Ratusan Honda Jazz GE8 Pererat Silaturahmi Komunitas Otomotif Jatim
Jawa Timur3 hari agoDilema 38 Pekerja Terminal Cargo Blitar: Kontrak Ditandatangani, Pemberhentian Diterima via WA Tengah Malam Tahun Baru
Redaksi3 hari agoWabup Tulungagung Dikucilkan dari Proses Mutasi ASN: Saya Tak Diajak, Ada Yang Tak Wajar dan Bernuansa Nepotisme
Redaksi2 minggu agoKasus Tiang ISP Ilegal Menjamur, PUPR dan Satpol PP Tulungagung Disorot Tajam, Dugaan Pungli Menguat
Jawa Timur2 minggu agoParkir Berlangganan Mulai 2026, Ancaman Pungli Mengintai: Bebas Parkir atau Beban Baru?
Nasional3 hari agoAksi Damai 212 di Tulungagung, Soroti Jalan Desa Kedoyo dan Tegaskan Dukungan pada Pemkab












