Nganjuk— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Peresmian tersebut menjadi momentum bersejarah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kaum buruh sekaligus mengenang sosok Marsinah yang dikenal sebagai pejuang hak-hak pekerja.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, unsur Forkopimda Jawa Timur, Forkopimka Nganjuk, Ketua MUI, Ketua KSPSI, serta sekitar 7.000 buruh yang memadati lokasi acara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadiran Museum Marsinah sebagai sebuah peristiwa yang langka dan memiliki makna besar, bahkan mungkin menjadi yang pertama di dunia sebagai museum yang secara khusus didedikasikan untuk perjuangan kaum buruh.

“Ini saya kira peristiwa yang langka dan luar biasa. Mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh,” kata Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, museum tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol dan tonggak sejarah untuk mengenang keberanian seorang pejuang perempuan muda yang memperjuangkan hak-hak kaum pekerja.

Presiden menegaskan perjuangan Marsinah sesungguhnya menjadi lambang perjuangan seluruh masyarakat kecil dan kelompok yang selama ini berada pada posisi lemah.

“Perjuangan tersebut adalah lambang perjuangan mereka yang berada di pihak yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa peristiwa tragis yang dialami Marsinah seharusnya tidak perlu terjadi apabila nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dijalankan secara utuh.

Menurutnya, Indonesia dibangun dengan landasan Pancasila yang menempatkan keadilan sosial dan semangat kekeluargaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.

Presiden menekankan bahwa sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa bangsa Indonesia dibangun atas asas kekeluargaan.

“Yang kaya harus menarik yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Buruh adalah anak bangsa, petani anak bangsa, nelayan anak bangsa, semuanya adalah anak bangsa,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa aparat negara, termasuk TNI dan Polri, pada hakikatnya merupakan pelayan rakyat yang diberikan amanah untuk menjaga dan mengabdi kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan bahwa dirinya mendapat kehormatan untuk menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional setelah seluruh organisasi buruh secara bulat mengusulkan nama tersebut.

“Saya mendapat kehormatan untuk menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional,” ungkap Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden secara resmi meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini Sabtu, 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur,” ucap Presiden.

Peresmian Museum Marsinah dan Rumah Singgah tersebut diharapkan menjadi pengingat sejarah perjuangan kaum buruh sekaligus menjadi simbol semangat keadilan sosial serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. (DON/Red)

Jakarta — Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Soegiarto Santoso, SE, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Menurutnya, agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah membutuhkan dukungan bersama agar dapat memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan rakyat.

“Indonesia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak sederhana. Karena itu, stabilitas ekonomi nasional perlu terus dijaga melalui kebijakan yang terukur, adaptif, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujar Soegiarto Santoso, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Soegiarto, setiap pemerintahan tentu memiliki visi besar dalam mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan ruang bagi proses pembangunan berjalan dengan tetap disertai masukan yang konstruktif.

“Pemerintah tentu memiliki semangat untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Yang penting adalah memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, serta kesehatan fiskal negara,” katanya.

Ia menilai Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk terus tumbuh. Namun demikian, berbagai faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, dinamika investasi global, fluktuasi nilai tukar, hingga tekanan ekonomi internasional tetap perlu diantisipasi secara cermat.

Sebagai pimpinan organisasi kebangsaan, Soegiarto menegaskan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, menjaga optimisme publik sekaligus memperkuat tata kelola ekonomi yang sehat menjadi kepentingan bersama.

“Dalam situasi global yang dinamis seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah semangat gotong royong kebangsaan. Dukungan terhadap pembangunan harus berjalan seiring dengan evaluasi yang objektif agar arah pembangunan nasional semakin kuat,” ujarnya.

Soegiarto juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia sebagai bangsa besar, selama pembangunan dijalankan secara konsisten, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita harus tetap optimistis. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dengan stabilitas, kepercayaan publik, dan kebijakan yang konsisten, saya yakin cita-cita menuju kesejahteraan rakyat dapat terus diwujudkan,” pungkasnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Dugaan kembali berlanjutnya pembangunan bangunan di atas lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Ketua PSM Lidra, Menam Maulana, mengecam keras dugaan pembangunan yang kembali berjalan meski sebelumnya telah diberi SP2 dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Menam, kejadian tersebut menjadi tamparan serius bagi kewibawaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menegakkan aturan tata ruang dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

“Kalau bangunan yang sebelumnya sudah diberi SP2 dan ditindak saja masih bisa kembali dibangun tanpa rasa takut, lalu di mana wibawa pemerintah daerah? Jangan sampai masyarakat menilai aturan hanya tajam ke rakyat kecil, tetapi melempem di hadapan pengusaha tertentu,” tegasnya.

Dirinya menilai, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait konsistensi penegakan hukum di daerah. Sebab, ketika sebuah pelanggaran yang sudah jelas pernah ditindak masih tetap berjalan seolah tanpa hambatan, maka persoalan itu dinilai bukan lagi sekadar pelanggaran administratif biasa.

“Ini bukan hanya soal bangunan berdiri kembali. Ini soal marwah pemerintah daerah. Kalau pelanggaran yang sudah pernah ditindak saja tetap berjalan, publik tentu bertanya: apakah ada pembiaran, atau pemerintah memang sudah kehilangan keberanian dalam menindak pelanggaran tertentu?” lanjut Menam.

Menurutnya, keberadaan bangunan di atas lahan LP2B merupakan persoalan serius karena menyangkut perlindungan kawasan pertanian yang seharusnya dijaga demi kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan jangka panjang.

Menam juga mendesak pemerintah daerah serta aparat terkait agar tidak tutup mata terhadap persoalan tersebut dan segera mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu.

“Kalau aturan bisa dilanggar terus-menerus tanpa konsekuensi yang jelas, maka yang hancur bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya. (DON/Red)