Connect with us

Nasional

Polemik di Tulungagung, Ketua AJT Singgung Soal Pendaftaran dan Pendataan Perusahaan Pers

Published

on

TULUNGAGUNG– Ketua Aliansi Jurnalis Tulungagung (AJT), Catur Santoso, mengungkapkan keprihatinan terhadap polemik yang menyangkut dunia jurnalistik di Tulungagung.

Dalam kesempatan ini, Catur mengingatkan kembali akan pernyataan Dewan Pers yang tertuang dalam Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.

Catur menyambut baik pernyataan Dewan Pers yang menjelaskan perbedaan antara pendaftaran dan pendataan perusahaan pers.

Menurutnya, Dewan Pers telah menegaskan lima poin sikap terkait pendataan perusahaan pers:

1. Tanpa Pendaftaran: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. Setiap individu berhak mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa mendaftar ke lembaga manapun.

2. Pendataan vs Pendaftaran: Pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers tidak dapat disamakan dengan pendaftaran. Dewan Pers memiliki tanggung jawab untuk mendata perusahaan pers sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers.

3. Inisiatif Mandiri: Pendataan perusahaan pers bersifat pasif dan mandiri, di mana perusahaan pers harus berinisiatif untuk mengajukan diri agar dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.

4. Tujuan Pendataan: Pendataan bertujuan untuk menciptakan perusahaan pers yang kredibel, profesional, sehat, mandiri, dan independen.

5. Menjaga Kemerdekaan Pers: Pendataan perusahaan pers dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan pers menjalankan kewajibannya sebagai salah satu unsur yang mendukung tegaknya kemerdekaan pers.

Catur menilai pernyataan Dewan Pers sangat penting, mengingat selama ini media yang tidak terverifikasi atau terdata di Dewan Pers sering digunakan oleh oknum-oknum yang melanggar hukum untuk menyerang media.

Dengan adanya pernyataan ini, anggapan bahwa tulisan wartawan di media yang tidak terverifikasi bukanlah karya tulis jurnalistik dapat terbantahkan.

“Apapun dasar Dewan Pers, menjelaskan perbedaan pendaftaran dan pendataan bukanlah masalah. Yang terpenting adalah poinnya, yakni tidak ada keharusan pendataan media ke Dewan Pers,” jelas Catur, Jumat (30/5).

Catur juga memberikan apresiasi kepada Dewan Pers yang telah mengeluarkan pernyataan tentang tidak adanya keharusan pendataan media.

Menurutnya, Dewan Pers telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan berani membuat pernyataan yang sejalan dengan Undang-Undang Pers.

Ketika ditanya mengenai wartawan profesional dan “abal-abal” ?

Catur menjelaskan bahwa wartawan profesional adalah mereka yang menjalankan tugas jurnalistik dengan kredibel, independen, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Mereka menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan tidak memihak.

Sebaliknya, wartawan “abal-abal” adalah mereka yang tidak menjalankan tugas jurnalistik dengan baik, seperti menyajikan informasi yang tidak akurat atau tidak objektif.

Catur menekankan pentingnya profesionalisme wartawan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap media.

Pihaknya, mendorong wartawan untuk bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mengatur prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

“Dengan mengikuti KEJ, wartawan dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap media,” pungkasnya. (DON/red)

Editor: Joko Prasetyo

Nasional

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga ke OKU Timur

Published

on

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.

Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.

“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”

Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.

Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.

Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.

Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pemerintah Dukung Media Siber Indonesia: JMSI Papua Barat Daya Diresmikan, Siap Dorong Ekonomi Lokal

Published

on

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).

“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.

“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.

Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.

“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)

Continue Reading

Papua

JMSI Papua Barat Daya Resmi Gelar Musda I: Media Siber Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Adat

Published

on

Sorong PBD– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25).

Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.

Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.

“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.

Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal. (Timo)

Continue Reading

Trending