Sumut— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan pengecekan langsung ke tempat pengungsian. Ia melihat tempat tidur sementara warga, mengecek posko kesehatan dan menyapa serta berdialog dengan masyarakat.

Usai mendampingi, Sigit mengungkapkan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

“Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Sigit.

Selain itu, Sigit menyebut, Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

“Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betyl dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

“Saya kira seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BNPB Kementerian PU, Kementerian PMK, gubernur, bupati, wali kota, semuanya sudah mendengar arahan tersebut tentunya akan segera ditindaklanjuti,” ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga bakal menyerahkan secara simbolik bantuan ‘Polri untuk Masyarakat’ sebanyak tujuh truk yang berisikan bahan makanan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. (DON/Red)

TULUNGAGUNG— Investasi publik senilai miliaran rupiah di Kabupaten Tulungagung nyaris menjadi percuma. Jalan utama penghubung tiga desa di Kecamatan Kauman yang baru diresmikan, kini berubah menjadi jalur maut penuh lumpur dan berlubang diduga akibat ‘serangan’ truk-truk tambang bermuatan berlebih (ODOL).

Fakta di lapangan sungguh memilukan. Jalan yang seharusnya menjadi kebanggaan dan penghubung vital menuju TPS Desa Segawe serta desa-desa sekitarnya, kini lebih mirip kubangan lumpur yang licin dan berbahaya.

Yang lebih menyakitkan, kerusakan ini bukan akibat bencana alam, diduga melainkan ulah ‘penjagal’ beroda enam yang bebas merusak tanpa tindakan tegas.

Warga geram dan menyebut situasi ini sebagai “perusakan berjamaah” yang didiamkan oleh pemangku kebijakan.

“Ini sudah darurat. Kalau dibiarkan, dana miliaran akan terus habis sia-sia, jalan rusak, warga terancam keselamatan, dan kerugian negara nyata terjadi,” tegas Wahyu, Ketua LSM Garda Masyarakat Peduli Negeri (GMPN).

Dirinya juga menambahkan, aksi truk tambang ini adalah pelanggaran hukum yang nyata. Dia mengutip sejumlah aturan, mulai dari UU No. 22/2009 hingga berbagai Perda, yang dengan tegas melarang kendaraan tambang melintas secara liar di jalan umum.

“Sanksinya sudah jelas, mulai dari kurungan, denda besar, hingga pencabutan izin operasi. Ini soal keberpihakan dan penegakan hukum,” tambahnya.

Aparat Cuma Janji, Warga Ancam Demo Besar-besaran.

Tanggapan aparat keamanan setempat dinilai warga masih sebatas retorika.

Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, melalui Kasat Lantas AKP M. Taufik Nabila, menyatakan akan menindaklanjuti laporan.

“Terima kasih , akan segera kami tindaklanjuti, untuk dari kami bagian perlalulintas di jalan pak akan kami check di lokasi jalan tersebut, jika untuk masalah tambang jenengan monggo koordinasi dengan kasihumas atau reskrim pak”, ujarnya kepada 90detik.com Minggu(30/11).

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret yang terlihat di lapangan.

Kesabaran warga pun menipis. Seorang warga Desa Segawe yang hanya memberikan inisial R, mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika truk tambang tidak segera ditertibkan.

“Ini ada perencanaan untuk demo dari 3 desa, mas. Licin sekali saat hujan, anak sekolah hampir saja kecelakaan. Sangat membahayakan pengguna jalan. Harus segera ada jalan keluar!” ujar R dengan suara lantang.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih terkesan ‘bungkam’.

Hingga momen ini, tidak ada keterangan resmi yang dikeluarkan mengenai langkah penyelamatan jalan miliaran rupiah tersebut.

Tulungagung kini dihadapkan pada ujian nyata, membela kepentingan rakyat dan menyelamatkan aset negara, atau membiarkan jalan vitalnya hancur berantakan di bawah keserakahan industri tambang. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Langit Tulungagung pada Minggu pagi, 30 November 2025, dipenuhi warna-warni balon udara dalam gelaran Festival Balon Udara Jambooland, sebuah festival meriah yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-820 Kabupaten Tulungagung.

Acara yang digelar di Lapangan Terbuka Jamboo Kingdom Hotel & Resort sejak pukul 06.00 WIB dan dibuka gratis untuk masyarakat umum ini mampu menarik ribuan pengunjung dari berbagai wilayah.

Festival ini menghadirkan suasana semarak sejak pagi hari. Belasan balon udara berukuran besar tampak mengapung terkendali dengan beragam motif khas daerah, memberikan panorama indah yang memanjakan mata pengunjung.

Melalui Jambooland, semangat budaya yang selama ini identik dengan Wonosobo juga dibawa ke Jawa Timur, memberikan warna baru bagi potensi pariwisata Tulungagung.

Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi, S.H., S.I.K., MTCP., menyampaikan apresiasinya terhadap suksesnya pelaksanaan Jambooland.

Pihaknya menilai festival ini memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata unggulan di masa mendatang, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Wonosobo sudah menjadi ikon festival balon udara di Jawa Tengah, bahkan berskala nasional. Kalau digarap serius, Tulungagung bisa menjadi ikon festival balon udara di Jawa Timur. Semoga menjadi daya tarik wisata yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya kepada 90detik.com, Minggu(31/11).

Namun, Kapolres menekankan bahwa aspek keamanan tetap menjadi prioritas utama.

Kapolres mengingatkan bahwa praktik menerbangkan balon udara secara liar yang pernah marak sebelumnya dapat mengganggu penerbangan sipil dan militer, serta menimbulkan risiko kebakaran dan kerusakan jaringan listrik.

“Semoga kehadiran festival balon udara bisa memberi manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sebagai Kapolres saya berharap ke depan di Tulungagung tidak ada lagi penerbangan balon udara liar yang dapat mengganggu penerbangan sipil dan militer, kebakaran, kerusakan jaringan listrik, dan lain sebagainya”, terangnya.

Beberapa aturan penting yang kembali disampaikan oleh Kapolres Tulungagung kepada masyarakat:

• Balon udara wajib ditambatkan/diikat, tidak boleh dilepasliarkan.
• Ketinggian maksimal 150 meter, mengikuti standar yang berlaku seperti di Wonosobo.
• Tidak diperbolehkan menggunakan petasan atau bahan peledak.
• Balon hanya boleh diisi asap, dengan pengisian dilakukan di darat tanpa kompor api yang ikut terbang.

Saat disinggung, kenapa penerbangan balon udara dulu dilarang sekarang diperbolehkan ?

“Setahu saya, yang dilarang adalah balon yang dilepas begitu saja karena dapat mengganggu penerbangan. Jika ditambatkan atau diikat, tidak dilarang. Ini sama seperti festival di Wonosobo dan Notorejo Tulungagung beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Dengan potensi besar yang dimiliki, ia optimistis bahwa Tulungagung dapat mengembangkan festival balon udara ini menjadi agenda wisata yang lebih besar di masa depan.

Selain keindahan balon udara yang menghiasi langit, Festival Jambooland juga menjadi berkah bagi perekonomian warga.

Ramainya pengunjung memberikan peluang bagi pedagang kecil, UMKM, dan pelaku wisata untuk meningkatkan pendapatan.

“Minimal bisa membawa manfaat ekonomi bagi pedagang kecil”, pungkasnya.

Pelaksanaan yang aman, tertib, dan mengikuti standar keselamatan ketat membuat Jambooland dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi kegiatan tahunan yang memadukan atraksi budaya, hiburan, dan penguatan ekonomi lokal.

Festival ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menjadikan Tulungagung sebagai salah satu destinasi balon udara paling menarik dan membanggakan di Jawa Timur. (DON/Red)