Nasional
Prof Indriyanto Nilai Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan Sangat Normatif dalam Ketatanegaraan
JAKARTA,90detik.com– Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof Indriyanto Seno Adji menilai pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait estafet kepemimpinan masih dalam konteks normatif dalam sistem ketatanegaraan.
Menurutnya, pernyataan Kapolri pada saat Perayaan Natal Polri 2023 di Auditorium PTIK pada Kamis (10/1/2024) kemarin, harus didengar secara utuh. “Pernyataan Kapolri mengenai estafet kepemimpinan nasional sebaiknya dilihat dalam konteks yang utuh dan tidak separatif. Pernyataan tersebut adalah sesuatu yang normatif dalam konteks ketatanegaraan yang menghendaki adanya NKRI sebagai suatu negara dengan keutuhan dan kedaulatan negara yang terjaga,” terang Indriyanto kepada wartawan, Sabtu (13/1).
Bahkan kata Indriyanto, pernyataan Kapolri seharusnya patut diapresiasi. Menurutnya apa yang disampaikan Jenderal Sigit menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tahun politik untuk menilai estafet pimpinan nasional untuk lima tahun ke depan.
Bukan tanpa alasan sambungnya, berdasarkan beberapa survey independen ada tren kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap estafet kepemimpinan yang dapat mensejahterakan masyarakat.
“Polda subtansial yang menjadi opini dan pernyataan Kapolri adalah adanya kenaikan tren kepercayaan publik antara lain perlunya estafet kepemimpinan nasional dengan karakteristik yang dapat membuka tabir peningkatan kesejahteraan masyarakat secara transparansif, akuntabilitas dan legitimasi serta tentunya dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya.
Senada dengan Kapolri, Indriyanto juga berpandangan bahwa estafet kepemimpinan ke depan sebaiknya dapat memberikan sarana obyektif untuk mengukur karakter dan kriteria tindakan aparaturnya dalam bidang keamanan dan ketertiban umum. “Karena itu optimalisasi tindakan terukur dan pernyataan proporsional Kapolri adalah bentuk legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat Kapolri tetap berpegang pada prinsip due process of law sebagai karakter sistem ketatanegaraan yang moderat demokratis,” tandasnya.
Selain itu kata dia, pernyataan Kapolri jangan dipandang negatif. Menurutnya, jika ada yang berpandang negatif atas statement itu, maka orang tersebut salah kaprah dalam memahami.
“Jadi sebaiknya tidak menilai pernyataan Kapolri tersebut dari perspektif contrario negatif yang dapat menimbulkan kesan adanya misleading statement di masyarakat dalam bentuk framing negatifnya. Selain itu peningkatan kepercayaan bagi setafet kepemimpinan nasional juga dipengaruhi adanya reformasi nasional dalam kehidupan berdemokrasi secara bermanfaat yang sudah berjalan melalui prosesnya,” katanya.
Sementara penjelasan dari Polri sendiri, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen bahwa Polri netral. Siapa pun nanti pemenang Pilpres 2024, bisa melanjutkan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan sejak Presiden Pertama RI, Soekarno.
Menurut Truno, apa yang disampaikan Kapolri pada perayaan Natal Polri 2023 di PTIK, pada Kamis kemarin itu harus ditonton secara lengkap. Ia berujar, apa yang disampaikan Jenderal Sigit mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selain itu juga mengajak para tokoh lintas agama yang hadiri untuk turut mendinginkan suhu politik atau cooling system.
“Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Pertama Ir. Soekarno sampai Presiden ke-7 Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapaun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Jumat (12/1/2024).
Selain itu lanjut Truno, Kapolri juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2.
“Kapolri telah meninstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral,” tegasnya.
“Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Truno. (Red)
Papua
Pemprov Papua Barat Daya Genjot Penyelesaian Data Kependudukan, Asisten I Buka Bimtek Dukcapil se-PBD
SORONG — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plt. Asisten I Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Tamal, S.TP, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, bertempat di Hotel Kyriad, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Rabu (26/11/25).
Dalam sambutannya, Suardi Tamal menegaskan bahwa Dukcapil merupakan sektor strategis yang menjadi dasar seluruh proses pembangunan.
“Dukcapil adalah jantung bangsa, karena data kependudukan yang dimiliki menjadi basis perencanaan di tingkat pusat hingga daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data kependudukan harus menjadi prioritas, karena negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga melalui penyediaan dokumen kependudukan yang cepat, akurat, lengkap, dan tanpa biaya.
“Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah warga untuk memenuhi hak mereka atas layanan administrasi kependudukan,” tambahnya.
Plt. Asisten I itu juga menekankan bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan (adminduk) bukan hanya keabsahan identitas, tetapi juga penyediaan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi semua sektor pembangunan.
Tantangan terbesar dalam penyelenggaraan layanan adminduk, menurutnya, terletak pada penduduk rentan seperti orang jalanan, kaum marginal, disabilitas, transgender, dan penduduk di wilayah sulit akses. Kendala lain mencakup kurangnya informasi, hambatan internal, hingga minimnya dukungan masyarakat.
Solusi yang ditempuh adalah pelayanan jemput bola melalui pendataan langsung sesuai Permendagri No. 19/2018 dan No. 96/2019.
Sementara itu, Plt. Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi dan memonitor pendataan penduduk di satu kota dan lima kabupaten di Papua Barat Daya. Menurutnya, data pendatang masih belum valid sehingga membutuhkan pembenahan terpadu.
Ia mengungkapkan data jumlah penduduk Papua Barat Daya berdasarkan pendataan Januari–Agustus:
Orang Asli Papua (OAP): 297.474 jiwa
Non-OAP: 364.764 jiwa
Total: 622.236 jiwa
Nikolas menjelaskan bahwa hambatan geografis masih menjadi tantangan utama, terutama di Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. “Akses menuju wilayah terpencil belum memadai sehingga pendataan sering terkendala,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Papua Barat Daya akan menyalurkan bantuan keuangan operasional kepada seluruh kabupaten/kota demi memperlancar pendataan dan pelayanan adminduk hingga ke wilayah paling terpencil. Data valid ditargetkan rampung pada Desember.
“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh Kepala Dukcapil Kabupaten/Kota dapat menyampaikan kendala lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi bersama,” pungkas Nikolas. (Tim)
Jawa Timur
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa
- Pemahaman tata kelola koperasi yang baik, tertib, dan sesuai regulasi.
- Kemampuan mengembangkan unit usaha produktif sesuai potensi desa.
- Komitmen mempercepat kemandirian ekonomi desa melalui penguatan peran koperasi.
Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong resmi melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi Pratama oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, yang berlangsung khidmat di Gedung Lambertus Jitmau, Jalan Burung Merpati, Kelurahan Temu Utara, Distrik Sorong, Selasa (25/11/2025). Momentum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di Kota Sorong.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Drs. Ec. John Lewerissa (Ketua DPR Kota Sorong), Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim A. Md., Plh Sekda Kota Sorong Rudy R. Laku, S.Pi., MM, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Abdul Rahim Oeli, ST, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap proses pembinaan aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus Lobat, SH, M. PA, menegaskan bahwa pelantikan pejabat eselon II ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan upaya memperkuat komitmen pelayanan publik. “Kita telah melakukan pelantikan pejabat eselon dua pada hari ini sehingga diharapkan setelah pelantikan, para pejabat segera memberikan pelayanan dan pengabdian yang tinggi kepada masyarakat Kota Sorong,” ujarnya.
Beliau mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik di Kota Sorong tidak ringan mengingat masyarakatnya yang heterogen dan berpendidikan tinggi. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta untuk terus mengembangkan kompetensi dan bekerja dengan hati. “Kita harus lebih banyak belajar untuk melayani masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan lebih dari kita,” tegasnya.
Wali kota juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kota Sorong beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelenggarakan proses pelantikan secara tertib dan profesional.
Tidak hanya itu, kepada para ASN yang belum mendapatkan kesempatan dilantik, Wali Kota memberikan pesan menenangkan agar tetap sabar dan percaya pada rencana Tuhan. “Semua ini Tuhan yang mengatur. Jangan berkecil hati, tetap tekun dan bersabar,” tambahnya.
Pelantikan kali ini menetapkan 13 pejabat eselon II, yaitu:
- Saul Erens Solosa, S.Sos (Sekwan DPR Kota Sorong),
- Muliani, S.Kep., Ners (Kadis Sosial Kota Sorong),
- Nelwan Esison Hara, SP (Kadis Pertanian Kota Sorong),
- Edward Jitmau, SE (Kadis Perindustrian Kota Sorong),
- James Burung, S.Sos., MM (Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Sorong),
- Yulinda Mosso, S.Sos., MM (Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),
- Yuliana Kiriho, S.AN., MM (Kadis Pendidikan Kota Sorong)
- Elisabeth Elsemina Sarah Agaki, SE (Kadis Perdagangan Kota Sorong),
- emima Elisabeth, S.KM., M.AP (Kadis Kesehatan Kota Sorong)
- Yapet Maniburi, ST., MT (Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air),
- Robert Asmuruf, SH., MH – Kadis Kepegawaian dan Pengembangan SDM,
- Yowel Oktofianus Gefilem, ST – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- Corina Mansawan, SE., MM – Kadis Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sorong berharap percepatan pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin optimal demi kemajuan Kota Sorong sebagai pusat pertumbuhan di Papua Barat Daya. (TK)
Petarung Pasopati Ikut Hadir Dalam Apel Khsusus Danbrigif 1 Marinir
Pemprov Papua Barat Daya Genjot Penyelesaian Data Kependudukan, Asisten I Buka Bimtek Dukcapil se-PBD
Wabup Tulungagung Buka Pelatihan Penguatan Pengurus Koperasi Merah Putih 2025, Tekankan Tata Kelola dan Kemandirian Desa
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Nasional3 minggu agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Redaksi1 hari agoPinka Kian Kumuh, Warga Geram PKL Tinggalkan Tenda dan Sampah Usai Jualan
Jawa Timur3 minggu agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Jawa Timur2 hari agoAroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park
Redaksi1 minggu agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung
Redaksi2 hari agoJebakan Maut! Jalan Baru ke Segawe Berlumpur, Truk Galian C Diduga Biang Kerok
Redaksi3 hari agoRatusan Komunitas Jazz GE8 Jatim Meriahkan Anniversary ke-2 di Ranting Sewu Pasuruan
Nasional2 minggu agoKKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan