Connect with us

Jawa Timur

Puluhan Petani Blitar Geruduk Kantor DPRD, Sampaikan 8 Tuntutan dan Bongkar Mafia Pupuk Subsidi

Published

on

 

BLITAR, 90detik.com- Puluhan petani Kabupaten Blitar melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar bersama LSM LASKAR, pada Kamis (07/12).

Mereka menuntut untuk memberantas mafia pupuk bersubsidi yang selama ini bercokol di Blitar Raya. Selain itu mereka meminta untuk memperoleh pupuk bersubsidi dan pemerintah untuk memperjuangkan kouta pupuk bersubsidi, karena selama ini keberadaan pupuk bersubsidi seperti hilang tak berbekas saat petani membutuhkan pupuk, sehingga kebutuhan pupuk petani saat musim tanam sangat minim dan kurang.

Swantantio Hani Irawan, koordinator aksi dan juga sebagai Ketua LSM LASKAR dalam orasinya menyampaikan, petani adalah soko guru bangsa petani merupakan tulang punggung bangsa yang yang kedudukannya lebih tinggi. Petani adalah bapak rakyat untuk bangsa ini yang selalu setia menyediakan segala kebutuhan pangan rakyat.

“Petani menyediakan pangan para pejabat pembuat aturan dan kebijakan rakyat yang juga diharapkan berpihak ke petani. Pernahkah mereka berpikir ketika di meja makan tiga kali sehari tentang pengorbanan petani dalam pengelolaan lahan penanaman benih perawatan pemanenan pengelolaan hasil panen oleh petani,” ujar Swantantio yang akrab disapa Tiyok yang juga sebagai Ketua Format ini.

Tiyok juga menambahkan, selama ini petani hanya menjadi anak tiri yang juga hanya menjadi tumbal banyaknya peraturan dan kebijakan yang mereka buat di Kabupaten Blitar. Kurang lebih 70% dari 1.300.000 penduduk Kabupaten Blitar bermata pencaharian petani artinya petani lah yang seharusnya menguasai perekonomian di Kabupaten Blitar.

Sehingga petani di Kabupaten Blitar mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam segala bentuk program di Kabupaten Blitar terutama masalah ketersediaan air dan ketersediaan pupuk.

“Faktanya di saat ini di era kepemimpinan Bupati Mak Rini Syarifah petani menjadi anak tiri. Petani berduka tetapi mereka tertawa petani menangis dan sekarat karena pupuk mahal dan hilang musnah tak berbekas, tetapi mereka melancong bepergian dengan alasan studi banding hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat,” tegasnya.

Usai melakukan orasinya, koordinator aksi bersama perwakilan dari petani diijinkan masuk untuk menyampaikan dengar pendapat dengan difasilitasi oleh Ketua Komisi II Candra Purnama dan dihadiri Wakil Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Toha Mashuri, bersama OPD terkait.

Caption Foto : Suasana saat rapat dengar pendapat di ruang rapat transit DPRD Kabupaten Blitar.
(Sumber foto doc Jk) 

Usai rapat dengar pendapat, Tiyok menyampaikan, ada delapan tuntutan yang disampaikan pada kesempatan tersebut, salah satunya pupuk bersubsidi dan proses pengadaannya dalam peraturan menteri perdagangan nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaannya dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Untuk kebutuhan petani serta segala aturan tentang bagaimana pengadaan dan subsidi telah jelas disebutkan di dalam Peraturan Menteri nomor 10 Tahun 2022 tertulis tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi terutama di dalam pasal 13 ayat f yang berbunyi menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani dengan tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi.

”Untuk itu LSM LASKAR menuntut, stabilitas harga pupuk bersubsidi sesuai HET, ajukan relokasi untuk tambahan kuota pupuk bersubsidi, tindak tegas para kios atau pengecer yang terbukti mark up harga pupuk bersubsidi, copot dan pecat para pejabat pelaksana pupuk bersubsidi yang terbukti ikut bermain pupuk bersubsidi di Pemerintah Kabupaten Blitar” ujarnya.

Bukan itu saja, Tiyok juga menyatakan untuk dilakukan pengawasan ketat tentang pendistribusian pupuk bersubsidi lakukan dan ajukan relokasi tentang turunnya bersubsidi sesuai dengan jadwal tanam di setiap wilayah.

”Serta berantas dan tindak tegas mafia pupuk bersubsidi dari hulu hingga hilir dan perbanyak program kegiatan tentang jaminan ketersediaan air di lahan pertanian dengan inovasi dan teknologi”, pungkasnya.

Sementara itu, Toha Mashuri selaku Wakil Ketua KP3 Kabupaten Blitar menjelaskan, penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar, hingga kini telah mencapai angka 89 persen. Kendati begitu, Toha tetap menyikapi positif aspirasi dari LSM Laskar.

“Sebenarnya, pupuk di Blitar ini tidak ada masalah. Hingga kini pun serapannya sudah mencapai 89 persen. Artinya apa? Sebetulnya petani di Kabupaten Blitar tidak kesulitan untuk menjangkau pupuk yang ada. Tapi bagaimanapun, kami tetap apresiasi teman-teman Laskar dalam upaya menjaga stabilitas pupuk di Kabupaten Blitar,” terang Toha yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar ini.

Pihaknya juga menyampaikan , tak menutup kemungkinan ada beberapa petani yang mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk.

“Ya itu tetap akan menjadi catatan dan koreksi bagi kami, untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan peredaran pupuk yang ada di Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (Jk)

Jawa Timur

Dari Jatim, Presiden RI Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri dan Luncurkan 166 SPPG

Published

on

Tuban— Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meresmikan pembangunan 10 unit Gudang Ketahanan Pangan Polri tipe 654 yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1.000 ton.

Gudang tersebut tersebar di sejumlah daerah strategis, yakni Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan sebanyak dua unit, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara sebanyak dua unit, serta Maluku Utara.

Selain pembangunan gudang pangan, Polri juga meluncurkan operasional 166 SPPG di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi masyarakat dan pelaksanaan Program MBG.

Operasional SPPG tersebut tersebar di sejumlah polda, di antaranya Polda Banten sebanyak 39 unit, Polda Sumut 17 unit, Polda Jateng 16 unit, Polda Metro Jaya 14 unit, hingga Satgas MBG sebanyak 8 unit.

Dalam laporannya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan dan penyediaan makanan bergizi menjadi bagian penting dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, Polri berupaya mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPPG Polri di Palmerah Jakarta Barat, bahwa menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolri.

Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah, TNI, dan Polri yang terus bekerja menjaga stabilitas negara serta mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

“Tanpa mengurangi rasa hormat karena mereka-mereka adalah kunci, adalah tim kita, tim saya yang bersama-sama kita sedang bekerja keras untuk memimpin negeri ini, mengendalikan negeri ini, menjaga negeri ini, menjaga rakyat kita, menjaga semua kekayaan rakyat kita,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga secara khusus menyampaikan penghargaan kepada jajaran aparat keamanan yang menurutnya memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban dan kelancaran kehidupan masyarakat. Presiden pun menegaskan bahwa aparat negara harus tetap bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban demi kepentingan rakyat.

“Tentara dan Polisi itu kalau lancar dan aman dianggap biasa saja. Kalau nggak beres dicacimaki, itulah nasibnya aparat, nasibnya abdi masyarakat, nggak apa-apa. Itulah tugas kita. Karena itu kita harus bekerja keras supaya semuanya aman tertib dan lancar,” tegas Presiden.

Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan operasional SPPG Polri tersebut diharapkan dapat memperkuat distribusi pangan nasional, mendukung pemenuhan gizi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat dalam menjaga kesejahteraan rakyat hingga ke berbagai daerah di Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Perkuat Ketahanan Pangan, Presiden Prabowo dan Kapolri Panen Raya Jagung Nasional di Tuban

Published

on

TUBAN— Polri menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pada kesempatan tersebut Kapolri menyampaikan terimakasih atas dukungan Presiden dan seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung kedaulatan pangan melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra kerja,” ujar Sigit

Jenderal Sigit menjelaskan, pada tahun 2025 Polri telah berkontribusi dalam penanaman jagung di ratusan ribu hektare lahan dengan produksi jutaan ton jagung nasional, yang turut mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada Kuartal I 2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektare lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung.

Pada Kuartal II 2026 ini, panen raya kembali dilakukan di hampir 189.760 ribu hektare lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.

Kapolri juga menyebut sebagian hasil panen akan diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.

Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di berbagai daerah.

Pada kegiatan panen raya ini juga dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan baru yang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional menjadi puluhan unit di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,”tegas Jenderal Sigit.

Ia menambahkan, penguatan sektor pangan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memaparkan penguatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimanfaatkan ribuan petani untuk kebutuhan bibit, pupuk, hingga alat pertanian.

“Harapan kami, dukungan terhadap akses pembiayaan ini dapat terus diperkuat agar semakin banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan,” ujar Jenderal Sigit.

Program ketahanan pangan Polri juga mencakup pengembangan sarana pendukung pertanian dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi hasil panen di sejumlah wilayah.

Dengan berbagai program tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ekosistem ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, guna memperkuat kemandirian pangan Indonesia. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Presiden Prabowo Dijadwalkan Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk

Published

on

Nganjuk— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Kepastian kehadiran Presiden disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, kepada wartawan pada Jumat (15/5/2026). Ia menyebut pihaknya telah menerima konfirmasi resmi terkait kehadiran Presiden sejak dua hari lalu.

“Sudah, sudah confirm Presiden Prabowo hadir meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah,” ujar Andi Gani.

Berdasarkan agenda yang telah disiapkan, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 08.45 WIB dan acara peresmian akan dimulai pukul 09.00 WIB. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hanya akan ada dua sambutan utama, yakni dari Andi Gani dan Presiden Prabowo.

Usai memberikan sambutan, Presiden akan melakukan prosesi peresmian dengan menekan tombol simbolis sebagai tanda dibukanya Museum dan Rumah Singgah Marsinah. Setelah itu, Andi Gani akan mendampingi Presiden meninjau langsung area museum.

“Setelah tekan tombol, saya akan ajak beliau langsung meninjau museum,” kata Andi Gani.

Museum tersebut dibangun untuk merekam perjalanan hidup serta perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia, mulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Sementara di bagian belakang museum disiapkan rumah singgah yang diperuntukkan bagi para peziarah yang datang dari luar daerah.

“Ada rumah singgah di belakang yang kami siapkan untuk para peziarah yang tidak mendapat penginapan dan ini gratis. Maksimal hanya satu malam,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa museum nantinya akan dibuka untuk masyarakat umum tujuh hari setelah peresmian, dengan jam operasional mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB. Pengelolaan museum akan berada di bawah Yayasan KSPSI yang saat ini tengah menyiapkan struktur kepengurusan resmi.

Dalam acara peresmian tersebut, diperkirakan sekitar 7.000 buruh dari sejumlah wilayah di Jawa Timur akan hadir, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, hingga Nganjuk. Selain itu, sejumlah tokoh buruh internasional juga dijadwalkan menghadiri kegiatan, termasuk Sekretaris Jenderal ITUC-Asia Pacific, Shoya Yoshida.

Andi Gani menilai peresmian museum oleh Presiden menjadi momen penting dalam sejarah perjuangan buruh nasional. Menurutnya, kehadiran Presiden secara langsung di Nganjuk menunjukkan penghormatan negara terhadap perjuangan Marsinah yang kini telah dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Tentu kita harus bersyukur, simbol sejarah perjuangan buruh, Ibu Marsinah, mendapatkan gelar terhormat pahlawan nasional,” tuturnya.

Selain agenda peresmian museum, Andi Gani mengaku berencana mengajak Presiden Prabowo untuk berziarah ke makam Marsinah yang berada tidak jauh dari lokasi museum. Ia juga berharap Presiden dapat melihat langsung produk UMKM binaan aktivis buruh yang telah menembus pasar ekspor.

“Saya rencananya akan mengajak beliau ziarah ke makam Ibu Marsinah dan melihat UMKM binaan aktivis buruh yang produknya sudah diekspor ke beberapa negara,” katanya. (DON/Red)

Continue Reading

Trending