BLITAR – Polemik unggahan konten kreator di media sosial yang menyoroti penyaluran dana hibah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Blitar mendapat perhatian Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI).

Organisasi yang dipimpin Jaka Prasetya tersebut menggelar diskusi untuk menyikapi perkembangan polemik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan persoalan dana hibah, tetapi juga konten yang dinilai menyinggung sosok pendakwah kondang di Kabupaten Blitar. Diskusi berlangsung di salah satu rumah makan di kawasan Mboro, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (31/10).

Ketua GPI Jaka Prasetya mengatakan, pihaknya mencermati perkembangan polemik yang awalnya berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana hibah pemerintah daerah.

Namun, menurut dia, perdebatan tersebut kemudian berkembang hingga menyentuh persoalan kehormatan pribadi seorang pendakwah.

“Kami hanya menyikapi serangan terhadap pendakwah. Bagi kami, seorang pendakwah merupakan bagian dari perjuangan meneruskan ajaran Nabi dan agama Islam,” ujar Jaka seusai diskusi.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk persoalan penyaluran dana hibah, merupakan hal yang dapat disampaikan dalam ruang demokrasi.

Namun, ia berharap penyampaian kritik tetap memperhatikan etika dan tidak berkembang menjadi serangan personal yang berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.

Jaka juga menyoroti penggunaan sejumlah istilah dalam konten yang beredar. Ia menilai terdapat ungkapan yang berpotensi merendahkan martabat seseorang, terlebih jika ditujukan kepada tokoh agama.

Meski demikian, Jaka mengakui belum melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap keseluruhan video yang beredar, termasuk memastikan keaslian konten maupun kemungkinan adanya penyuntingan atau penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kami kurang begitu memahami potongan-potongan video tersebut. Untuk memastikan apakah video itu asli, hasil editan, atau menggunakan AI, tentu ada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian,” jelasnya.

GPI Buka Kemungkinan Langkah Hukum

Selain menyampaikan sikap terhadap konten yang beredar, GPI juga menyinggung kemungkinan langkah hukum terhadap konten kreator yang bersangkutan.

Jaka berpendapat, persoalan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyinggung kemungkinan penerapan hukum Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan dugaan tindak pidana di luar negeri.

Namun, ia mengakui bahwa langkah hukum harus mempertimbangkan ketentuan hukum acara, termasuk pihak yang memiliki kedudukan sebagai korban dalam pengaduan.

“Kalau berdasarkan hukum acara, laporan pengaduan harus dilakukan oleh pihak yang menjadi korban. Pihak lain tidak bisa serta-merta menggantikan,” katanya.

Meski demikian, GPI menyatakan masih mempertimbangkan langkah lain melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait apabila pihak yang merasa dirugikan tidak mengambil langkah pelaporan secara langsung.

Jaka menegaskan, diskusi tersebut merupakan inisiatif internal GPI. Ia mengaku tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan pendakwah yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut.

Menurutnya, kedekatan dengan pendakwah itu sejak sekitar 2017 menjadi salah satu alasan pihaknya merasa terpanggil untuk menyampaikan sikap.

“Kami murni terpanggil. Tidak ada pihak lain yang menyuruh atau mengompori kami untuk melakukan gerakan ini,” tegasnya.

Dalam diskusi tersebut, Jaka juga menyampaikan pandangannya mengenai awal mula pengajuan dana hibah yang menjadi pemicu polemik.

Ia mengaku tidak mengetahui secara langsung proses awal pengajuan proposal maupun pihak yang pertama kali menginisiasi permohonan dana tersebut.

Menurut pandangannya, kemungkinan terdapat pihak lain yang mendorong pengajuan dana hibah untuk pembangunan fasilitas keagamaan. Ia menduga pengajuan tersebut belum tentu berasal dari inisiatif langsung pendakwah yang menjadi sorotan.

“Kalau membangun tempat religi seperti itu, saya yakin kemampuan beliau ada. Menurut perasaan saya, kemungkinan ini bukan keinginan beliau secara langsung, tetapi ada pihak-pihak lain yang ingin mencari perhatian di hadapan beliau,” ungkap Jaka.

Ia menambahkan, secara administrasi disebut terdapat proposal yang diajukan oleh pihak terkait. Namun, ia menilai pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan dan konsekuensi pengajuan dana hibah perlu menjadi perhatian.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Jaka. Hingga kini, belum ada keterangan maupun bukti yang disampaikan dalam diskusi tersebut untuk memastikan siapa pihak yang pertama kali menginisiasi pengajuan dana hibah.

Saat ditanya apakah polemik dana hibah tersebut berkaitan dengan kompensasi atau kepentingan politik tertentu, Jaka memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh.

“Kami tidak berbicara politik,” ujarnya.

Polemik ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran publik.

Proses pengajuan, verifikasi, penetapan penerima hingga realisasi anggaran perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di sisi lain, perbedaan pandangan yang berkembang di media sosial diharapkan tidak mengaburkan substansi persoalan maupun memicu konflik di tengah masyarakat.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BLITAR – Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama perwakilan media untuk membahas keluhan terkait rendahnya alokasi anggaran kerja sama publikasi media dengan pemerintah daerah.

Dalam hearing tersebut, kalangan media mengusulkan agar anggaran publikasi pada APBD 2027 ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III Aryo Nugroho, anggota Komisi III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar.

Dalam pertemuan itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar, Prawoto Sadewo, menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah menambah alokasi anggaran publikasi media pada tahun anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan menyusul penurunan anggaran kerja sama publikasi yang dinilai berdampak terhadap kesempatan media menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengatakan pihaknya memahami keluhan yang disampaikan para wartawan dan pengelola media. Menurutnya, anggaran publikasi yang saat ini dibahas untuk 2027 berada di kisaran Rp 500 juta, jauh menurun dibandingkan alokasi pada 2025.

“Teman-teman media menyampaikan aspirasi bahwa anggaran terkait publikasi media pada 2027 mengalami penurunan yang signifikan. Per tahun hanya kisaran kurang lebih Rp 500 juta,” ujar Aryo seusai hearing.

Aryo menyebut, dalam hearing tersebut, kalangan media mengusulkan agar anggaran publikasi ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar. Usulan itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD 2027.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam pembahasan anggaran. Hal itu berkaitan dengan penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kemampuan fiskal Kabupaten Blitar.

Meski demikian, Aryo menegaskan pembahasan anggaran 2027 belum final. Karena itu, pihaknya akan membawa aspirasi media tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami yang duduk di Banggar dan TAPD untuk menyampaikan aspirasi ini dalam rapat pembahasan. Kami akan mendorong agar dilakukan penghitungan kembali apakah nilai yang dipasang sekarang, sekitar Rp 500 juta, sudah cukup memadai,” katanya.

Aryo juga menyoroti jumlah media yang selama ini menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Berdasarkan penjelasannya, terdapat sekitar 122 media yang biasanya bermitra dengan pemerintah daerah.

Dengan jumlah tersebut, ia menilai besaran anggaran yang tersedia perlu dikaji kembali agar lebih proporsional dengan kebutuhan kerja sama publikasi.

“Kami dari legislatif juga pasti akan memperjuangkan teman-teman wartawan. Walaupun kita tahu APBD turun, nanti bisa dikaji pos-pos mana yang memungkinkan untuk digeser atau disesuaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar menyatakan usulan penambahan anggaran publikasi media menjadi Rp 1,5 miliar akan disampaikan kepada Ketua TAPD untuk menjadi bahan pembahasan.

Ia menegaskan, besaran anggaran yang nantinya ditetapkan belum dapat dipastikan karena proses penyusunan APBD 2027 masih berjalan.

“Sekali lagi kita belum bisa Berasumsi itu tadi sudah menjadi masukan, nanti akan saya sampaikan kepada Ketua TAPD.  adaAnggota Komisi III yang di Banggar juga sudah menyampaikan bahwa ini akan dibahas,” ujarnya usai kegiatan kepada awak media.

Menurutnya, besaran akhir anggaran publikasi masih harus melalui tahapan pembahasan dan verifikasi bersama DPRD. Karena itu, usulan yang disampaikan kalangan media belum dapat dipastikan akan disetujui sesuai nominal yang diminta.

Ia juga menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan ketentuan serta tahapan penyusunan anggaran yang berlaku.

Hearing tersebut menjadi ruang bagi kalangan media untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan kerja sama publikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, usulan penambahan anggaran menjadi Rp 1,5 miliar masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Banggar DPRD dan TAPD dalam proses penyusunan APBD 2027.(JK/Red)

TUBAN – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban berlangsung khidmat dan penuh semangat melalui kegiatan sholawat bersama Habib Hilmy bin Ja’far Baraqbah di Hall Yabika, Bukit Insan Kamil, Sabtu (24/10/2026).

Lantunan sholawat yang diikuti para santri, guru, wali santri, dan tokoh masyarakat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta meneguhkan peran santri dalam membangun bangsa menuju Indonesia yang berakhlak dan berkemajuan.

Ribuan doa dan pujian kepada Rasulullah SAW menggema di lingkungan Bukit Insan Kamil. Para santri, guru, wali santri, hingga tokoh masyarakat mengikuti lantunan sholawat dengan penuh khidmat dan antusias. Suasana kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan semangat persatuan dalam memperingati Hari Santri Nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Habib Idrus Al Jufri, KH Yahya Romly, Ketua Umum Yabika Tuban KH Imam Mawardi Ridlwan beserta jajaran pengurus yayasan, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tuban, unsur TNI-Polri, serta Persatuan Orang Tua Santri (POTS) Insan Kamil bersama para wali santri.

Peringatan Hari Santri Nasional ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat jati diri santri, meningkatkan semangat menuntut ilmu, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan kepedulian sosial dalam menghadapi tantangan zaman.

Ketua Umum Yabika Tuban, KH Imam Mawardi Ridlwan, dalam pesannya mengingatkan bahwa santri bukan sekadar seseorang yang tinggal di pesantren atau mengenakan sarung. Menurutnya, santri merupakan pribadi yang senantiasa menuntut ilmu sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

“Jati diri seorang santri adalah mereka yang selalu menuntut ilmu dan peduli terhadap keadaan sekitarnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semangat belajar dan kepedulian sosial merupakan bagian penting dari karakter seorang santri. Nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara agar santri tidak hanya berkembang dalam pengetahuan agama, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KH Imam Mawardi Ridlwan juga mengingatkan bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran santri. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional, santri memiliki kontribusi dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus memperjuangkan kepentingan bangsa.

Menurutnya, tantangan santri pada masa kini telah berkembang seiring perubahan zaman. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, kini santri dituntut berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, akhlak, dan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat.

Karena itu, generasi santri diharapkan mampu menjadi bagian dari pembangunan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren.

Pesan serupa disampaikan perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Lukman Hakim. Ia menyebut Hari Santri Nasional sebagai momentum untuk melahirkan kader-kader teladan yang mampu mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kurikulum berbasis cinta yang digagas Kementerian Agama. Konsep tersebut menekankan pentingnya menumbuhkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sesama manusia, serta tanah air.

Nilai-nilai cinta tersebut diharapkan menjadi landasan bagi santri untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, memperkuat kepedulian sosial, dan menumbuhkan semangat kebangsaan.

Dengan demikian, pendidikan santri tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan akhlak, dan kemampuan hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat.

Habib Hilmy Tekankan Adab, Ketaatan, dan Pengabdian Santri

Suasana semakin khidmat ketika Habib Hilmy bin Ja’far Baraqbah menyampaikan nasihat kepada para santri dan jamaah. Ia mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memperbanyak sholawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

“Yang semangat bersholawat akan dibahagiakan oleh Nabi kita, Sayyidina Muhammad,” tuturnya.

Pesan tersebut disambut antusias oleh jamaah yang hadir. Sholawat tidak hanya menjadi bagian utama dari rangkaian kegiatan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW serta mengingat kembali pentingnya meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam nasihatnya, Habib Hilmy juga menekankan bahwa karakter seorang santri harus tercermin melalui adab, kesungguhan dalam mengaji, serta kemauan untuk berkhidmat atau mengabdi.

Ia menyampaikan bahwa ketaatan kepada guru dan ulil amri atau pemimpin yang memiliki kewenangan juga menjadi bagian dari pembentukan karakter santri. Guru, menurutnya, memiliki kedudukan penting karena menjadi wasilah dalam menyampaikan ilmu dan membimbing santri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Adab kepada guru, lanjutnya, perlu senantiasa dijaga seiring dengan semangat menuntut ilmu. Sebab, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami materi pelajaran, tetapi juga pembentukan sikap, perilaku, dan tanggung jawab.

Habib Hilmy juga mengingatkan agar seseorang tidak meninggalkan nilai-nilai kesantrian meskipun telah menyelesaikan pendidikan di pesantren.

“Santri yang baik adalah sosok yang diakui oleh Nabi Muhammad. Dan sebagaimana pesan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki bahwa kita harus tetap jadi santri selamanya,” tuturnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa menjadi santri bukan sekadar status selama menempuh pendidikan di pesantren. Lebih dari itu, nilai-nilai kesantunan, penghormatan kepada guru, semangat menuntut ilmu, dan pengabdian harus terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hari Santri Jadi Momentum Menyiapkan Generasi Berakhlak

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, Yabika Tuban mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pendidikan, menjaga tradisi keagamaan, serta mendukung lahirnya generasi muda yang berilmu dan berakhlak.

Kegiatan sholawat bersama tersebut menjadi pengingat bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW perlu diwujudkan melalui keteladanan, perilaku yang baik, serta kepedulian terhadap sesama.

Semangat Hari Santri Nasional juga diharapkan mampu mendorong para santri untuk terus mengembangkan kemampuan diri, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Dengan berpegang pada ilmu pengetahuan, adab, dan pengabdian, santri diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang mampu menjaga warisan perjuangan para pendahulu sekaligus berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia.(DON/Red)