Connect with us

Jawa Timur

Puluhan Petani Blitar Geruduk Kantor DPRD, Sampaikan 8 Tuntutan dan Bongkar Mafia Pupuk Subsidi

Published

on

 

BLITAR, 90detik.com- Puluhan petani Kabupaten Blitar melakukan aksi unjuk rasa dan berorasi di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar bersama LSM LASKAR, pada Kamis (07/12).

Mereka menuntut untuk memberantas mafia pupuk bersubsidi yang selama ini bercokol di Blitar Raya. Selain itu mereka meminta untuk memperoleh pupuk bersubsidi dan pemerintah untuk memperjuangkan kouta pupuk bersubsidi, karena selama ini keberadaan pupuk bersubsidi seperti hilang tak berbekas saat petani membutuhkan pupuk, sehingga kebutuhan pupuk petani saat musim tanam sangat minim dan kurang.

Swantantio Hani Irawan, koordinator aksi dan juga sebagai Ketua LSM LASKAR dalam orasinya menyampaikan, petani adalah soko guru bangsa petani merupakan tulang punggung bangsa yang yang kedudukannya lebih tinggi. Petani adalah bapak rakyat untuk bangsa ini yang selalu setia menyediakan segala kebutuhan pangan rakyat.

“Petani menyediakan pangan para pejabat pembuat aturan dan kebijakan rakyat yang juga diharapkan berpihak ke petani. Pernahkah mereka berpikir ketika di meja makan tiga kali sehari tentang pengorbanan petani dalam pengelolaan lahan penanaman benih perawatan pemanenan pengelolaan hasil panen oleh petani,” ujar Swantantio yang akrab disapa Tiyok yang juga sebagai Ketua Format ini.

Tiyok juga menambahkan, selama ini petani hanya menjadi anak tiri yang juga hanya menjadi tumbal banyaknya peraturan dan kebijakan yang mereka buat di Kabupaten Blitar. Kurang lebih 70% dari 1.300.000 penduduk Kabupaten Blitar bermata pencaharian petani artinya petani lah yang seharusnya menguasai perekonomian di Kabupaten Blitar.

Sehingga petani di Kabupaten Blitar mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam segala bentuk program di Kabupaten Blitar terutama masalah ketersediaan air dan ketersediaan pupuk.

“Faktanya di saat ini di era kepemimpinan Bupati Mak Rini Syarifah petani menjadi anak tiri. Petani berduka tetapi mereka tertawa petani menangis dan sekarat karena pupuk mahal dan hilang musnah tak berbekas, tetapi mereka melancong bepergian dengan alasan studi banding hanya untuk menghambur-hamburkan uang rakyat,” tegasnya.

Usai melakukan orasinya, koordinator aksi bersama perwakilan dari petani diijinkan masuk untuk menyampaikan dengar pendapat dengan difasilitasi oleh Ketua Komisi II Candra Purnama dan dihadiri Wakil Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Toha Mashuri, bersama OPD terkait.

Caption Foto : Suasana saat rapat dengar pendapat di ruang rapat transit DPRD Kabupaten Blitar.
(Sumber foto doc Jk) 

Usai rapat dengar pendapat, Tiyok menyampaikan, ada delapan tuntutan yang disampaikan pada kesempatan tersebut, salah satunya pupuk bersubsidi dan proses pengadaannya dalam peraturan menteri perdagangan nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaannya dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Untuk kebutuhan petani serta segala aturan tentang bagaimana pengadaan dan subsidi telah jelas disebutkan di dalam Peraturan Menteri nomor 10 Tahun 2022 tertulis tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi terutama di dalam pasal 13 ayat f yang berbunyi menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani dengan tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi.

”Untuk itu LSM LASKAR menuntut, stabilitas harga pupuk bersubsidi sesuai HET, ajukan relokasi untuk tambahan kuota pupuk bersubsidi, tindak tegas para kios atau pengecer yang terbukti mark up harga pupuk bersubsidi, copot dan pecat para pejabat pelaksana pupuk bersubsidi yang terbukti ikut bermain pupuk bersubsidi di Pemerintah Kabupaten Blitar” ujarnya.

Bukan itu saja, Tiyok juga menyatakan untuk dilakukan pengawasan ketat tentang pendistribusian pupuk bersubsidi lakukan dan ajukan relokasi tentang turunnya bersubsidi sesuai dengan jadwal tanam di setiap wilayah.

”Serta berantas dan tindak tegas mafia pupuk bersubsidi dari hulu hingga hilir dan perbanyak program kegiatan tentang jaminan ketersediaan air di lahan pertanian dengan inovasi dan teknologi”, pungkasnya.

Sementara itu, Toha Mashuri selaku Wakil Ketua KP3 Kabupaten Blitar menjelaskan, penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar, hingga kini telah mencapai angka 89 persen. Kendati begitu, Toha tetap menyikapi positif aspirasi dari LSM Laskar.

“Sebenarnya, pupuk di Blitar ini tidak ada masalah. Hingga kini pun serapannya sudah mencapai 89 persen. Artinya apa? Sebetulnya petani di Kabupaten Blitar tidak kesulitan untuk menjangkau pupuk yang ada. Tapi bagaimanapun, kami tetap apresiasi teman-teman Laskar dalam upaya menjaga stabilitas pupuk di Kabupaten Blitar,” terang Toha yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar ini.

Pihaknya juga menyampaikan , tak menutup kemungkinan ada beberapa petani yang mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk.

“Ya itu tetap akan menjadi catatan dan koreksi bagi kami, untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan peredaran pupuk yang ada di Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (Jk)

Jawa Timur

Komisi III DPRD Blitar Tampung Keluhan Media soal Anggaran Publikasi 2027

Published

on

BLITAR – Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama perwakilan media untuk membahas keluhan terkait rendahnya alokasi anggaran kerja sama publikasi media dengan pemerintah daerah.

Dalam hearing tersebut, kalangan media mengusulkan agar anggaran publikasi pada APBD 2027 ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III Aryo Nugroho, anggota Komisi III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar.

Dalam pertemuan itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar, Prawoto Sadewo, menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah menambah alokasi anggaran publikasi media pada tahun anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan menyusul penurunan anggaran kerja sama publikasi yang dinilai berdampak terhadap kesempatan media menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, mengatakan pihaknya memahami keluhan yang disampaikan para wartawan dan pengelola media. Menurutnya, anggaran publikasi yang saat ini dibahas untuk 2027 berada di kisaran Rp 500 juta, jauh menurun dibandingkan alokasi pada 2025.

“Teman-teman media menyampaikan aspirasi bahwa anggaran terkait publikasi media pada 2027 mengalami penurunan yang signifikan. Per tahun hanya kisaran kurang lebih Rp 500 juta,” ujar Aryo seusai hearing.

Aryo menyebut, dalam hearing tersebut, kalangan media mengusulkan agar anggaran publikasi ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar. Usulan itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD 2027.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam pembahasan anggaran. Hal itu berkaitan dengan penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kemampuan fiskal Kabupaten Blitar.

Meski demikian, Aryo menegaskan pembahasan anggaran 2027 belum final. Karena itu, pihaknya akan membawa aspirasi media tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami yang duduk di Banggar dan TAPD untuk menyampaikan aspirasi ini dalam rapat pembahasan. Kami akan mendorong agar dilakukan penghitungan kembali apakah nilai yang dipasang sekarang, sekitar Rp 500 juta, sudah cukup memadai,” katanya.

Aryo juga menyoroti jumlah media yang selama ini menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Berdasarkan penjelasannya, terdapat sekitar 122 media yang biasanya bermitra dengan pemerintah daerah.

Dengan jumlah tersebut, ia menilai besaran anggaran yang tersedia perlu dikaji kembali agar lebih proporsional dengan kebutuhan kerja sama publikasi.

“Kami dari legislatif juga pasti akan memperjuangkan teman-teman wartawan. Walaupun kita tahu APBD turun, nanti bisa dikaji pos-pos mana yang memungkinkan untuk digeser atau disesuaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Blitar menyatakan usulan penambahan anggaran publikasi media menjadi Rp 1,5 miliar akan disampaikan kepada Ketua TAPD untuk menjadi bahan pembahasan.

Ia menegaskan, besaran anggaran yang nantinya ditetapkan belum dapat dipastikan karena proses penyusunan APBD 2027 masih berjalan.

“Sekali lagi kita belum bisa Berasumsi itu tadi sudah menjadi masukan, nanti akan saya sampaikan kepada Ketua TAPD.  adaAnggota Komisi III yang di Banggar juga sudah menyampaikan bahwa ini akan dibahas,” ujarnya usai kegiatan kepada awak media.

Menurutnya, besaran akhir anggaran publikasi masih harus melalui tahapan pembahasan dan verifikasi bersama DPRD. Karena itu, usulan yang disampaikan kalangan media belum dapat dipastikan akan disetujui sesuai nominal yang diminta.

Ia juga menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan ketentuan serta tahapan penyusunan anggaran yang berlaku.

Hearing tersebut menjadi ruang bagi kalangan media untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan kerja sama publikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, usulan penambahan anggaran menjadi Rp 1,5 miliar masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Banggar DPRD dan TAPD dalam proses penyusunan APBD 2027.(JK/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Peringati Hari Santri Nasional 2026, Yabika Tuban Gelar Sholawat Bersama Habib Hilmy

Published

on

TUBAN – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban berlangsung khidmat dan penuh semangat melalui kegiatan sholawat bersama Habib Hilmy bin Ja’far Baraqbah di Hall Yabika, Bukit Insan Kamil, Sabtu (24/10/2026).

Lantunan sholawat yang diikuti para santri, guru, wali santri, dan tokoh masyarakat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta meneguhkan peran santri dalam membangun bangsa menuju Indonesia yang berakhlak dan berkemajuan.

Ribuan doa dan pujian kepada Rasulullah SAW menggema di lingkungan Bukit Insan Kamil. Para santri, guru, wali santri, hingga tokoh masyarakat mengikuti lantunan sholawat dengan penuh khidmat dan antusias. Suasana kebersamaan terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan semangat persatuan dalam memperingati Hari Santri Nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut Habib Idrus Al Jufri, KH Yahya Romly, Ketua Umum Yabika Tuban KH Imam Mawardi Ridlwan beserta jajaran pengurus yayasan, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tuban, unsur TNI-Polri, serta Persatuan Orang Tua Santri (POTS) Insan Kamil bersama para wali santri.

Peringatan Hari Santri Nasional ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat jati diri santri, meningkatkan semangat menuntut ilmu, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan kepedulian sosial dalam menghadapi tantangan zaman.

Ketua Umum Yabika Tuban, KH Imam Mawardi Ridlwan, dalam pesannya mengingatkan bahwa santri bukan sekadar seseorang yang tinggal di pesantren atau mengenakan sarung. Menurutnya, santri merupakan pribadi yang senantiasa menuntut ilmu sekaligus memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

“Jati diri seorang santri adalah mereka yang selalu menuntut ilmu dan peduli terhadap keadaan sekitarnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semangat belajar dan kepedulian sosial merupakan bagian penting dari karakter seorang santri. Nilai-nilai tersebut perlu terus dipelihara agar santri tidak hanya berkembang dalam pengetahuan agama, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KH Imam Mawardi Ridlwan juga mengingatkan bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran santri. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan nasional, santri memiliki kontribusi dalam menjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus memperjuangkan kepentingan bangsa.

Menurutnya, tantangan santri pada masa kini telah berkembang seiring perubahan zaman. Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, kini santri dituntut berkontribusi melalui ilmu pengetahuan, akhlak, dan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat.

Karena itu, generasi santri diharapkan mampu menjadi bagian dari pembangunan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan tradisi pesantren.

Pesan serupa disampaikan perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Lukman Hakim. Ia menyebut Hari Santri Nasional sebagai momentum untuk melahirkan kader-kader teladan yang mampu mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia Emas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung kurikulum berbasis cinta yang digagas Kementerian Agama. Konsep tersebut menekankan pentingnya menumbuhkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sesama manusia, serta tanah air.

Nilai-nilai cinta tersebut diharapkan menjadi landasan bagi santri untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, memperkuat kepedulian sosial, dan menumbuhkan semangat kebangsaan.

Dengan demikian, pendidikan santri tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan akhlak, dan kemampuan hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat.

Habib Hilmy Tekankan Adab, Ketaatan, dan Pengabdian Santri

Suasana semakin khidmat ketika Habib Hilmy bin Ja’far Baraqbah menyampaikan nasihat kepada para santri dan jamaah. Ia mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memperbanyak sholawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

“Yang semangat bersholawat akan dibahagiakan oleh Nabi kita, Sayyidina Muhammad,” tuturnya.

Pesan tersebut disambut antusias oleh jamaah yang hadir. Sholawat tidak hanya menjadi bagian utama dari rangkaian kegiatan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW serta mengingat kembali pentingnya meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam nasihatnya, Habib Hilmy juga menekankan bahwa karakter seorang santri harus tercermin melalui adab, kesungguhan dalam mengaji, serta kemauan untuk berkhidmat atau mengabdi.

Ia menyampaikan bahwa ketaatan kepada guru dan ulil amri atau pemimpin yang memiliki kewenangan juga menjadi bagian dari pembentukan karakter santri. Guru, menurutnya, memiliki kedudukan penting karena menjadi wasilah dalam menyampaikan ilmu dan membimbing santri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Adab kepada guru, lanjutnya, perlu senantiasa dijaga seiring dengan semangat menuntut ilmu. Sebab, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami materi pelajaran, tetapi juga pembentukan sikap, perilaku, dan tanggung jawab.

Habib Hilmy juga mengingatkan agar seseorang tidak meninggalkan nilai-nilai kesantrian meskipun telah menyelesaikan pendidikan di pesantren.

“Santri yang baik adalah sosok yang diakui oleh Nabi Muhammad. Dan sebagaimana pesan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki bahwa kita harus tetap jadi santri selamanya,” tuturnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa menjadi santri bukan sekadar status selama menempuh pendidikan di pesantren. Lebih dari itu, nilai-nilai kesantunan, penghormatan kepada guru, semangat menuntut ilmu, dan pengabdian harus terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hari Santri Jadi Momentum Menyiapkan Generasi Berakhlak

Melalui peringatan Hari Santri Nasional 2026, Yabika Tuban mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pendidikan, menjaga tradisi keagamaan, serta mendukung lahirnya generasi muda yang berilmu dan berakhlak.

Kegiatan sholawat bersama tersebut menjadi pengingat bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW perlu diwujudkan melalui keteladanan, perilaku yang baik, serta kepedulian terhadap sesama.

Semangat Hari Santri Nasional juga diharapkan mampu mendorong para santri untuk terus mengembangkan kemampuan diri, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Dengan berpegang pada ilmu pengetahuan, adab, dan pengabdian, santri diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang mampu menjaga warisan perjuangan para pendahulu sekaligus berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia.(DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Rakerwil PW IPHI Jawa Timur Fokus Perkuat Koperasi Digital Koperhaji Al Mabrur

Published

on

SURABAYA— Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Lidah Wetan, Ahad (18/10). Rakerwil tersebut berfokus pada penguatan Koperasi Digital Koperhaji Al Mabrur sebagai upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan, memberdayakan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan anggota IPHI.

Ketua PW IPHI Jawa Timur, H. Emil Elestiano Dardak, menegaskan bahwa IPHI memiliki komitmen untuk menjalankan program yang berorientasi pada upaya menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

Menurut Emil, Rakerwil merupakan tindak lanjut atas amanah Pengurus Pusat (PP) IPHI, khususnya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah mengembangkan Koperasi Digital Koperhaji Al Mabrur.

Emil juga mengamanahkan seluruh Pengurus Daerah (PD) IPHI se-Jawa Timur agar merealisasikan hasil Rakerwil. Ia berharap program tersebut dapat mendorong sinergi di bidang ekonomi dan usaha di seluruh daerah sehingga potensi anggota IPHI dapat dihimpun dan dikembangkan secara bersama-sama.

Sekretaris Bidang Ekonomi dan Usaha PW IPHI Jawa Timur, KH Abdul Majid, menjelaskan bahwa Koperhaji Al Mabrur dirancang sebagai koperasi digital yang melibatkan seluruh anggota IPHI. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Menurutnya, pengembangan koperasi tersebut merupakan bagian dari perjuangan ekonomi yang sejalan dengan amanah para pendiri bangsa, yakni membangun sistem perekonomian yang mengedepankan kebersamaan dan keadilan.

“Program ini sebagai gerakan wasathiyah agar ada keseimbangan antara sistem kapitalisme yang dikuasai segelintir pihak dan sistem yang menempatkan negara sebagai pengendali utama,” tegasnya.

Ia menambahkan, Koperhaji Al Mabrur diharapkan menjadi wadah ekonomi bersama yang memberikan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha sekaligus memperoleh manfaat dari pengembangan koperasi.

Sekretaris PW IPHI Jawa Timur juga menuturkan bahwa program tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan asas kekeluargaan dalam perekonomian. Karena itu, Rakerwil menjadi forum untuk menyusun langkah-langkah konkret dan memperkuat sinergi antarpengurus IPHI di Jawa Timur.

Ketua Biro Ekonomi Kerakyatan dan UMKM PP IPHI, Dr. H. Eko Prihantoro, menekankan pentingnya pelaksanaan amanah PP IPHI terkait penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, program tersebut perlu diwujudkan hingga tingkat Pengurus Daerah (PD) IPHI agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh para anggota.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha PW IPHI Jawa Timur, Hj. Indah, menegaskan bahwa keberhasilan Koperhaji Al Mabrur membutuhkan keterlibatan aktif seluruh anggota. Selain sebagai wadah usaha bersama, koperasi tersebut juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan jamaah haji.

“Koperhaji Al Mabrur wasilah menggerakkan ekonomi kerakyatan IPHI,” tutur Indah.

Ia berharap seluruh anggota dapat mengambil bagian dalam pengembangan koperasi, sehingga program tersebut tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga berkembang menjadi gerakan ekonomi yang memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Dukungan terhadap pengembangan Koperhaji Al Mabrur juga disampaikan Ketua PW Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI Jawa Timur, Hj. Imadatul Zahro. Ia menuturkan bahwa kaum perempuan yang tergabung dalam MTP IPHI memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan organisasi di Jawa Timur.

“Kekuatan terbesar IPHI Jawa Timur ada kaum perempuan yang tergabung di MTP,” tegasnya.

Imadatul menambahkan, kaum perempuan IPHI telah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung program ekonomi organisasi. PW MTP IPHI Jawa Timur menyatakan kesiapan untuk ikut memperkuat Koperasi Digital Koperhaji Al Mabrur melalui partisipasi aktif para anggotanya.

Keterlibatan perempuan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan partisipasi anggota dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis kebersamaan.

Menutup keterangannya, Sekretaris PW IPHI Jawa Timur menegaskan bahwa Rakerwil kali ini secara khusus membahas pengembangan Koperasi Digital Koperhaji Al Mabrur. Koperasi tersebut diarahkan menjadi wadah untuk menghimpun, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan anggota IPHI di seluruh Jawa Timur.

Melalui penguatan koperasi digital dan sinergi antarpengurus daerah, PW IPHI Jawa Timur berharap gerakan ekonomi kerakyatan dapat berjalan berkelanjutan serta menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kemabruran haji sepanjang hayat. (DON/Red)

Continue Reading

Trending