Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.

Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.

Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.

Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.

“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)

Blitar – Kecaman Kementerian Luar Negeri China atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat bukan sekadar polemik diplomatik. Peristiwa tersebut menjadi penanda runtuhnya wibawa hukum internasional di hadapan kekuatan global. Ketika hukum diinjak oleh negara adidaya dan dunia memilih diam, laut kerap menjadi medan pertama perebutan kuasa.

Dalam konteks ini, Nusantara tidak berada di pinggir sejarah. Nusantara justru berada di pusat geopolitik maritim dunia.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko (5/1/2025), menegaskan bahwa setiap fase kekacauan global hampir selalu diikuti oleh perebutan jalur laut strategis.

“Bangsa kepulauan seperti Indonesia selalu diuji di saat dunia bergejolak. Laut kita bukan hanya jalur dagang, tetapi ruang penentu masa depan bangsa,” tegasnya.

Indonesia menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus menjadi jalur utama energi dan logistik global. Ketika hukum internasional dilemahkan, kedaulatan maritim Nusantara berpotensi direduksi menjadi sekadar kepentingan lalu lintas global.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan bukanlah romantisme sejarah, melainkan kesadaran geopolitik. Sejarah mencatat bahwa kejayaan Nusantara di masa lalu Sriwijaya dan Majapahit tidak lahir dari kekuatan darat semata, melainkan dari dominasi maritim dan kedaulatan laut.

Kebangkitan hari ini bermakna:

• Laut kembali menjadi pusat peradaban
• Negara hadir melindungi rakyat maritim
• Nusantara tidak tunduk pada hegemoni kekuatan global

“Kejayaan Nusantara lahir ketika laut menjadi alat persatuan dan kemakmuran, bukan medan eksploitasi,” ujar Bayu.

Bung Karno menegaskan bahwa kebangkitan bangsa harus berpihak pada rakyat kecil. Dalam konteks maritim, Marhaenisme adalah keberpihakan pada nelayan, pelaut, dan masyarakat pesisir.

Marhaenisme maritim berarti:

• Laut dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat
• Rakyat maritim menjadi subjek pembangunan
• Penolakan terhadap kolonialisme gaya baru di laut

Tanpa Marhaen yang berdaulat di lautnya sendiri, kebangkitan bangsa hanya akan menjadi jargon elite tanpa pijakan sosial.

Asta Cita Prabowo–Gibran memberikan kerangka kebijakan strategis bagi kebangkitan Nusantara, antara lain:

• Kedaulatan nasional, dengan laut sebagai garis depan
• Kemandirian ekonomi, berbasis ekonomi maritim rakyat
• Pertahanan kuat, melalui penguasaan wilayah laut
• Peran global Indonesia, berbasis geopolitik maritim

Asta Cita menegaskan bahwa kejayaan bangsa mustahil dicapai tanpa kedaulatan laut. Indonesia kini berada di titik penentuan sejarah.

Jika laut dikuasai, Nusantara bangkit. Jika laut diabaikan, Nusantara kehilangan masa depan.

Kebangkitan Nusantara menuju kejayaan adalah keberanian politik untuk berdiri tegak di laut sendiri, menolak dominasi asing, serta menegakkan keadilan sosial bagi rakyat maritim.

Sebagaimana hukum sejarah bangsa kepulauan:

Siapa menguasai lautnya, ia berdaulat.

Siapa memuliakan rakyat maritimnya, ia berjaya.

Dan siapa menjaga Nusantara, ia menulis sejarahnya sendiri. (By/Jk)

Timika — Panglima Armada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., tiba di Timika dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja wilayah Armada III. Kedatangannya disambut hangat oleh Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Timika Letkol Laut (P) Bekti Sutiarso, S.H., M.Tr.Opsla., beserta staf, serta Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti dan rombongan, Kamis (1/1).

Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Panglima Komando Daerah Udara III (Pangkodau III) Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D.

Pada kesempatan tersebut, Panglima Armada III didampingi Asisten Operasi Pangarmada III Kolonel Laut (P) Rafael D. A. Putro dan Koordinator Staf Administrasi Pangarmada III Letkol Laut (P) Benedictus melaksanakan kunjungan ke Lanal Timika.

Dalam arahannya, Panglima Armada III menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai Lanal Timika selama ini.

Panglima Armada III menekankan bahwa Lanal sebagai satuan kewilayahan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat setempat.

Selain itu, Lanal diharapkan terus berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan guna memperkuat sinergi dan kehadiran TNI AL di wilayah perairan maupun daratan Timika.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat semakin memperkokoh koordinasi dan dukungan antara TNI AL, khususnya Armada III, dengan satuan wilayah serta para pemangku kepentingan setempat demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Timo)