Jawa Timur
Ribuan Masyarakat Geruduk DPRD Tulungagung, Tuntut Ganti PJ Bupati dan Perbaikan Infrastruktur

TULUNGAGUNG, 90detik.com- Aliansi Masyarakat Tulungagung (ALMASTA) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, pada Rabu (26/06). Dalam aksinya kali ini, diikuti ribuan massa aksi dengan membawa pamflet dan banner yang bertuliskan beberapa tuntutan meminta pergantian PJ Bupati.
Mereka menilai PJ. Bupati Tulungagung, Heru Suseno, yang membuat resah masyarakat dengan adanya video ajakan ngaji ngopi di Kafe Jong Java Kepatihan.
Selain itu, mereka juga menilai kinerja PJ. Bupati Tulungagung selama hampir sembilan bulan ini dinilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Selain tuntutan kepada PJ Bupati, aksi ini juga diikuti ratusan masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo menuntut perbaikan jalan di lingkar Waduk Wonorejo yang rusak parah yang hampir tidak tersentuh perbaikan.
Mereka juga menuntut status jalan di selingkar wisata itu untuk diberikan kepada daerah agar lebih mudah untuk dikerjakan. Karena adanya Waduk Wonorejo tidak memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Bahkan ketika masyarakat menuntut perbaikan jalan malah terjadi saling lempar tanggung jawab.
Dalam orasinya, Ketua Aliansi Masyarakat Tulungagung, Arsony, menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya tidak adanya keterbukaan informasi, dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Dikatakan Arsony bahwa kinerja PJ. Bupati Tulungagung selama hampir sembilan bulan ini dinilai gagal dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Banyak jalan yang rusak parah di berbagai wilayah Tulungagung, seperti di daerah Pagerwojo, Sendang, Pucanglaban, dan Kalidawir”, terangnya.
Mereka juga mengkritik bahwa PJ. Bupati Tulungagung diyakini tidak mampu mengelola anggaran dengan baik.
“Pembangunan infrastruktur jalan yang seharusnya dilaksanakan belum terlihat terealisasi hingga akhir bulan Juni 2024”, imbuhnya.
ALMASTA juga menyoroti kurangnya komunikasi, koordinasi, dan responsif PJ. Bupati dengan OPD, Kades, dan masyarakat.
“Mereka merasa bahwa kelemahan dalam hal tersebut telah berdampak buruk pada pembangunan, ekonomi, kenyamanan, dan ketentraman di wilayah Kabupaten Tulungagung”, cetusnya.
Aksi ini juga dipicu oleh situasi menjelang pilkada serentak, di mana massa khawatir bahwa ketidakberesan dalam pemerintahan akan semakin meruncing.
“Mereka menuntut perbaikan yang nyata dari pemerintah agar kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,“ pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono saat menemui massa aksi mengatakan, terkait beberapa tuntutan yang disampaikan masyarakat, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah dan mengambil kebijakan.
Dikatakan Marsono, kebijakan selingkar waduk menjadi semangat untuk lebih tergerak untuk menyelesaikan masalah Wonorejo, akan tetapi status jalan di Wonorejo saat ini berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PDT).
“Kami sekali lagi akan mengirimkan tim untuk membahas kondisi jalan di waduk Wonorejo, karena tukar guling antara Perhutani dan PDT pun juga belum selesai. Selain itu, kami juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR,“ jelasnya.
Pihaknya juga menyatakan, terkait tuntutan ALMASTA mengenai pergantian PJ Bupati Tulungagung Heru Suseno, agar DPRD Tulungagung mengusulkan atau mengirim surat kepada Kemendagri, ia tegaskan bukan kewenangan dari DPRD akan tetapi ada pada Kemendagri.
“Harus dibedakan kewenangan legislative dan eksekutif, itu ranah Kemendagri. Titik,” tegasnya,“ pungkasnya.(Red/JK)
Editor: JK
Jawa Timur
Jadi Desa Berprestasi, Pemdes Krenceng Dapat Hadiah Mobil Pelayanan Kades : Perkuat Kualitas Layanan Desa

BLITAR – Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, menerima satu unit mobil pelayanan sebagai hadiah Lomba Desa Tahun 2025. Penyerahan berlangsung pada Jumat, 21 November 2025, di Pendopo Sasana Adhi Praja dalam rangkaian agenda pemberian penghargaan kepada desa berprestasi.
Hadiah tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Blitar Rijanto. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan layanan publik ditingkat desa.
Kesempatan ini, Bupati Blitar Rijanto juga berpesan, untuk dirawat dengan baik dan digunakan untuk pelayanan masyarakat.

Bupati Blitar Rijanto bersama Kepala Desa Desa Krenceng, Amsori (memakai baju batik kuning), dok /JK
Sementara, Kepala Desa Krenceng, Amsori, menyampaikan bahwa hadiah mobil pelayanan tersebut menjadi dukungan strategis bagi upaya desa dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan sarana baru ini akan memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi warga di wilayah yang jauh dari kantor desa.
“Mobil pelayanan ini akan kami manfaatkan untuk memperkuat kualitas layanan desa. Dengan fasilitas ini, kami bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Amsori usai mengikuti acara kepada awak media.
Lebih lanjut, ia berharap hadiah tersebut, dapat memberikan pelayanan yang semakin responsif dan mendorong peningkatan layanan publik di tingkat desa.
Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada perangkat desa atas kerjasama dan kerja keras selama ini, dan masyarakat desa Krenceng pada umumnya
”Seperti yang disampaikan oleh bapak bupati, dengan adanya mobil operasional desa, kami berharap bisa memberikan layanan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan warga,” pungkasnya.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Tekanan Fiskal Rp 326 Miliar, Bupati Blitar Pacu Infrastruktur dan Program Gizi

BLITAR – Di tengah tekanan fiskal yang mencapai ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyatakan komitmennya untuk terus mendorong program prioritas nasional dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto.
“Kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun, meski anggaran kita tertekan,” tegas Bupati Rijanto dalam acara Rakor Evaluasi Perkembangan Desa 2025 dan Penyerahan Hadiah Lomba Desa, Jumat (21/11) sore, di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kanigoro.
Dalam paparannya, Rijanto mengungkapkan beban fiskal yang dihadapi daerah. Penyebabnya adalah pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp 309 miliar dan pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 17 miliar. Akibatnya, total tekanan fiskal yang harus dihadapi mencapai Rp 326 miliar.
“Dampaknya, sejumlah pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan, mengalami perlambatan. Namun, saya terus berkomunikasi intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementrian PU dan Kemenko Infrastruktur, untuk mencari solusi percepatan perbaikan jalan. Saya tidak ingin masyarakat terus mengeluh,” jelasnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Bupati juga menyoroti dua program nasional yang harus menjadi perhatian serius pemerintah desa: pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait Koperasi Merah Putih, Rijanto meminta seluruh desa mempercepat kelengkapan administrasi, khususnya terkait legalitas lahan dan status aset. Hal ini, menurutnya, krusial untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari.
“Saya apresiasi 236 desa yang telah menyelesaikan administrasinya. Namun, 12 desa lainnya harus segera menuntaskannya. Kalau butuh persetujuan aset, buat surat. Langsung saya disposisi. Administrasi harus beres,” pesannya.
Sementara untuk Program MBG, capaiannya masih tertinggal. Dari target 95 titik Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru 46 titik yang terbentuk. Bupati mendorong percepatan pembentukan SPPG dengan meminta dukungan penuh dari pemerintah desa dalam penyediaan data dan koordinasi lapangan.
Program yang difokuskan untuk memenuhi gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan ini dinilai sangat strategis. Untuk itu, kelengkapan data dan laporan dari desa menjadi kunci keberhasilannya.
Sebagai bentuk dukungan operasional, usai rakor, Bupati Rijanto menyerahkan bantuan 20 unit mobil pelayanan untuk desa sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah. Ia berpesan agar aset tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat.
“Rawat dan gunakan untuk pelayanan masyarakat. Kalau memungkinkan, ke depan akan kita tambah lagi,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah konkret dan instruksi yang tegas, Pemerintah Kabupaten Blitar menegaskan tekadnya untuk menjaga momentum pembangunan dan kualitas layanan publik, meski diterpa tantangan anggaran yang tidak mudah.(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Pimpin Gotong Royong Bersih Pantai, Bupati Blitar Dorong Ekowisata Serang Makin Berkembang

BLITAR – Hembusan angin laut di Pantai Serang menjadi saksi ketika Bupati Blitar Rijanto memimpin langsung aksi penanaman pohon dan bersih pantai, pada Jumat (21/11) pagi.
Di bawah langit cerah dan deru ombak selatan, jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas lingkungan, hingga warga pesisir berkumpul dengan satu tujuan, merawat rumah bersama.
Bupati Rijanto, yang berdiri di antara relawan dan pegiat wisata, menegaskan pentingnya menjaga pesisir sebagai identitas dan kekuatan ekowisata Kabupaten Blitar.
“Pantai Serang bukan hanya ikon pariwisata, tetapi aset alam yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Bupati Blitar Rijanto bersama Kajari Kabupaten Blitar saat meninjau langsung kegiatan di Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, (dok/JK)
Ia mengingatkan bahwa kebersihan pantai tidak boleh menjadi kegiatan seremonial, namun budaya yang tumbuh dari kesadaran kolektif.
Di sisi lain, Kajari Kabupaten Blitar Zulkarnaen menguatkan pesan tersebut. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat kesejahteraan. “Lingkungan yang bersih adalah fondasi pembangunan,” tuturnya.
Usai apel singkat, peserta langsung menyusuri garis pantai, memunguti sampah yang terselip di antara karang dan pasir. Pohon-pohon peneduh ditanam sebagai penanda bahwa hari itu bukan sekadar kegiatan, tetapi langkah kecil menuju masa depan yang lebih hijau.
Selain menjaga estetika wisata, pemerintah juga mengingatkan warga soal potensi abrasi dan gelombang pasang yang diprakirakan BMKG. Kesadaran menjaga lingkungan dibangun seiring kewaspadaan terhadap risiko bencana.
Kegiatan rampung menjelang tengah hari. Pantai Serang tampak lebih bersih, dan yang tertinggal bukan hanya jejak gotong royong, tetapi juga harapan bahwa merawat alam adalah kerja bersama yang harus terus hidup, dari pantai hingga hati masyarakat. (JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Nasional3 minggu agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Nasional2 minggu agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Jawa Timur2 minggu agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Nasional3 minggu agoDugaan Ada Tikus Proyek, Rabat Beton Telan Anggaran Rp 200 Juta Rusak Parah Belum Setengah Tahun
Redaksi4 hari agoMeresahkan! Copet Berkedok Wartawan Gadungan Ditangkap di Tengah Keramaian HUT Tulungagung
Redaksi2 minggu agoDiduga Terkait Jual-Beli Jabatan, Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK
Nasional2 minggu agoKKMP Suarakan Kekhawatiran, Pemkab Blitar Pastikan MBG Tidak Dikuasai Mafia Pangan
Nasional2 minggu agoSPPG Al Azhaar Gelar Forum Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Teguhkan Komitmen Layanan Gizi Santri












