Jakarta — Penetapan 1 Syawal kembali menjadi perhatian publik. Menjelang akhir Ramadan 1447 H, perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri kembali mencuat antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang terintegrasi dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Metode ini memungkinkan kepastian sejak awal tanpa menunggu hasil rukyatul hilal. “Dengan hisab, semuanya bisa dipastikan lebih awal, sehingga persiapan ibadah bisa dilakukan jauh hari,” menjadi pandangan yang umum di kalangan warga Muhammadiyah.

Sementara itu, pendekatan berbeda digunakan oleh pemerintah melalui sidang isbat yang merujuk pada hasil rukyat (pengamatan hilal) serta perhitungan astronomi dengan kriteria MABIMS.

Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Djamaluddin, menyatakan bahwa posisi hilal pada 19 Maret 2026 belum memenuhi kriteria MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

“Secara astronomis, hilal masih belum memenuhi syarat visibilitas, sehingga Idul Fitri berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” jelasnya, Kamis(19/3).

Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga menguatkan hal tersebut.

Berdasarkan pengamatan, tinggi hilal di wilayah Indonesia berkisar antara 0,91 hingga 3,13 derajat, dengan elongasi 4,54 hingga 6,1 derajat masih di bawah ambang batas MABIMS.

Jika merujuk pada kalender resmi Kementerian Agama Republik Indonesia maupun Almanak Falakiyah dari Nahdlatul Ulama, Idul Fitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026. Dengan demikian, bulan Ramadan kemungkinan digenapkan menjadi 30 hari.

BMKG juga mengingatkan potensi kesalahan dalam proses rukyat.

Fenomena salah identifikasi benda langit seperti bintang terang atau planet sebagai hilal dapat terjadi dan berisiko memengaruhi hasil penetapan.

Di tengah perbedaan ini, satu hal menjadi refleksi bersama: penentuan Idul Fitri bukan semata soal tanggal, tetapi juga menyangkut metode, akurasi ilmiah, dan pendekatan keagamaan yang dianut masing-masing.

Perbedaan ini pun kembali menunjukkan dinamika umat Islam di Indonesia di mana keberagaman metode tetap berjalan berdampingan dalam bingkai toleransi. (By/Red)

Tuban — Di saat masyarakat bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi. Memasuki H-2 Lebaran, harga sembako kembali melonjak di berbagai daerah.

Fenomena ini bukan lagi sekadar gejolak musiman, melainkan pola tahunan yang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah.

Di pasar tradisional, situasinya nyata dan terasa: harga naik, daya beli turun, dan rakyat kembali dipaksa beradaptasi dalam tekanan ekonomi.

Pantauan di pasar tradisional Tuban, Rabu (18/3/2026), menunjukkan lonjakan signifikan pada sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, dan minyak goreng. Aktivitas pasar memang tetap ramai, tetapi daya beli masyarakat jelas melemah.

Siti Aminah (47), pedagang sembako, menggambarkan kondisi yang semakin tidak menentu.

“Cabai rawit sekarang bisa tembus Rp80 ribu per kilo. Pembeli banyak yang kaget, akhirnya beli sedikit. Kami juga bingung, karena harga dari distributor sudah naik duluan,” ujarnya.

Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen berada di posisi paling terdampak.

Joko Santoso (38), salah satu pembeli, mengaku harus mengubah prioritas kebutuhan menjelang Lebaran.

“Sekarang bukan soal lengkap atau tidak. Yang penting bisa makan. Lebaran ya seadanya saja,” katanya.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Tuban. Di berbagai daerah lain, pola yang sama kembali terulang. Di Nganjuk digelar operasi pasar murah, di Tulungagung harga beras dan minyak naik, di Kutai Timur aparat turun ke pasar, dan di Bangka Belitung Ombudsman mencatat tren kenaikan harga. Bahkan di Pamekasan yang relatif stabil, harga cabai tetap merangkak naik.

Pertanyaannya sederhana, tetapi terus berulang tanpa jawaban tuntas:
mengapa ini selalu terjadi, dan mengapa selalu terlambat diatasi?

Polanya nyaris tidak berubah:
• Harga naik
• Rakyat menahan daya beli
• Negara turun tangan
• Lalu semuanya kembali berulang

Intervensi seperti operasi pasar lebih menyerupai pemadam kebakaran—meredam sesaat, tetapi tidak menyelesaikan sumber api. Negara hadir, tetapi sering kali dalam posisi reaktif, bukan sebagai pengendali sistem.

Masalah utamanya justru belum disentuh secara serius: rantai distribusi yang panjang, ketergantungan antarwilayah, lemahnya kontrol harga di tingkat hulu, serta minimnya cadangan pangan strategis yang benar-benar siap digunakan.

Dalam perspektif geopolitik Nusantara, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan dan penentu stabilitas negara.

Sejarah telah memberi pelajaran yang jelas:

• Kerajaan bertahan karena lumbung pangan yang kuat
• Kolonialisme hidup dari kontrol atas sumber pangan
• Negara modern berdiri di atas stabilitas logistik dan distribusi

Namun hari ini, yang terjadi justru paradoks:
• Distribusi masih bergantung pada rantai panjang
• Sistem rentan terhadap gejolak global
• Negara belum sepenuhnya memegang kendali strategis

Akibatnya, setiap momentum besar seperti Lebaran justru menjadi titik rawan nasional, bukan momen yang sepenuhnya stabil dan menenangkan bagi masyarakat.

Kenaikan harga sembako bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyentuh fondasi ideologi bangsa—khususnya sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaan yang muncul pun tak bisa dihindari:

1. Apakah adil jika setiap Lebaran rakyat kecil harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang melonjak tajam?
2. Apakah negara benar-benar hadir, atau hanya datang ketika tekanan sudah memuncak?

Ketika harga tak terkendali, yang tergerus bukan hanya daya beli, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

Momentum H-2 Lebaran seharusnya menjadi tolok ukur kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pangan. Namun realitas menunjukkan sebaliknya:

• Lonjakan permintaan belum diantisipasi secara sistemik
• Distribusi belum sepenuhnya terkendali
• Kebijakan masih bersifat jangka pendek dan reaktif

Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan dalam menempatkan pangan sebagai isu strategis nasional.

Jika pola ini terus berulang, maka kesimpulan yang muncul semakin terang:
• Negara belum sepenuhnya berdaulat atas pangan
• Mekanisme pasar lebih dominan dibanding strategi negara
• Rakyat tetap menjadi pihak yang paling menanggung beban

Dalam perspektif geopolitik, satu hal tidak terbantahkan: siapa yang menguasai pangan, dia menguasai stabilitas.

Dan selama kendali itu belum sepenuhnya berada di tangan negara, maka setiap Lebaran akan terus menghadirkan cerita yang sama: harga naik, rakyat cemas, dan negara kembali datang terlambat. (By/Red)

JAKARTA — Sebuah gagasan tak biasa mulai mengusik wajah politik nasional. Di tengah dominasi partai-partai yang sibuk dengan manuver elite, Partai Pergerakan Nusantara (PPN) hadir membawa pendekatan berbeda melalui simbol yang kerap dianggap sederhana: kucing.

Di balik kesederhanaannya, simbol ini menyimpan pesan yang lebih dalam. PPN menjadikan kucing sebagai representasi kedekatan emosional antara politik dan rakyat sesuatu yang dinilai mulai hilang dalam praktik politik saat ini.

PPN secara terbuka mengusung satu gagasan utama, yakni mengembalikan politik agar kembali dicintai oleh rakyat. Kucing dipilih karena dianggap dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah disayangi, serta mampu menghadirkan suasana yang hangat dan positif.

“Kalau politik hari ini terasa dingin, penuh konflik, dan jauh dari rakyat, maka kami hadirkan kebalikannya: politik yang hangat, menyenangkan, dan memberi harapan,” ujar Cak Pendi di Menteng, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Narasi ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik politik yang dinilai terlalu elitis, kaku, dan sarat jargon.

Menurut PPN, kondisi tersebut membuat politik semakin menjauh dari realitas kehidupan masyarakat, bahkan kehilangan sentuhan kemanusiaan.

PPN menegaskan diri sebagai gerakan yang berlandaskan Pancasila, namun dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan membumi. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya dijadikan slogan, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata.

Prinsip yang diusung meliputi politik yang menjunjung kemanusiaan tanpa saling serang, memperkuat persatuan tanpa memecah belah, mengutamakan suara rakyat di atas kepentingan elite, serta mendorong keadilan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi PPN, persoalan utama bukan terletak pada nilai Pancasila, melainkan pada cara penyampaiannya yang selama ini dianggap terlalu jauh dari kehidupan rakyat.

“Pancasila harus dirasakan, bukan sekadar dihafal. Dan itu dimulai dari cara kita berpolitik,” tegasnya.

Di balik pendekatan yang terkesan ringan, PPN juga membawa gagasan yang lebih luas, yakni geopolitik Nusantara berbasis rakyat. Dalam pandangan ini, kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga pada energi sosial masyarakat.

Budaya, kedekatan emosional, dan interaksi sosial dipandang sebagai kekuatan strategis dalam menjaga persatuan. Simbol kucing pun dimaknai sebagai metafora bahwa kekuatan besar kerap lahir dari hal-hal kecil yang sering diabaikan.

Kemunculan PPN juga dibaca sebagai kritik terhadap pola lama politik nasional yang dinilai terlalu berorientasi pada elite, minim kedekatan dengan rakyat, serta kurang mampu menjangkau generasi muda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PPN memanfaatkan platform digital seperti TikTok dan Instagram sebagai medium komunikasi politik. Langkah ini dinilai sebagai upaya memasuki ruang baru dalam membangun pengaruh publik melalui ekonomi perhatian dan algoritma digital.

“Ini bukan sekadar partai, ini perubahan cara berpolitik,” ujar seorang analis politik.

Meski tampil dengan pendekatan berbeda, PPN menegaskan tidak berseberangan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Isu kedaulatan, ekonomi rakyat, dan stabilitas tetap menjadi pijakan utama.

Namun demikian, PPN menawarkan pembaruan dalam metode yakni bagaimana membangun kedekatan yang lebih autentik dengan masyarakat.

Respons publik pun beragam. Sebagian melihat PPN sebagai angin segar yang menghadirkan politik lebih manusiawi dan relevan.

Sementara itu, sebagian lainnya menilai pendekatan ini terlalu sederhana untuk menghadapi kompleksitas kekuasaan.

Terlepas dari pro dan kontra, PPN berhasil memancing perhatian dan membuka ruang diskusi baru tentang arah politik Indonesia ke depan.

Saat ini, Partai Pergerakan Nusantara masih berada pada tahap awal sebagai sebuah eksperimen politik di ruang publik. Perjalanan ke depan akan menentukan apakah gagasan ini mampu berkembang menjadi gerakan besar atau sekadar fenomena sesaat.

Jika selama ini politik terasa jauh, dingin, dan penuh kepentingan, lalu hadir sesuatu yang hangat dan dekat dengan rakyat, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi pada simbol yang digunakan.

Melainkan, apakah sudah saatnya cara berpolitik di Indonesia benar-benar diubah. (By/Red)