BLITAR – Ketua LSM Lembaga Swadaya Kerakyatan (LASKAR), Swantantio Hani Irawan, mengajak masyarakat menjadikan semangat Trisakti Bung Karno sebagai pijakan dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat kesejahteraan rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikan Swantantio saat memberikan orasi dalam Apel Akbar Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Blitar.

Menurutnya, peringatan Bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum sakral untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

Ia menegaskan bahwa konsep Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, masih sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan bangsa saat ini.

Dalam orasinya, Swantantio juga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut pria yang akrab disapa Tiyok ini menegaskan, kedua program tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membangun ekonomi berbasis kerakyatan.

“Koperasi harus menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat. Dengan semangat gotong royong, masyarakat dapat membangun kekuatan ekonomi dari desa untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tiyok yang juga sebagai Ketua Forum Komunikasi RT/RW se- Kabupaten Blitar ini.

Swantantio juga mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa. Ia mengutip pesan Bung Karno yang menurutnya masih relevan untuk terus ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara,” tegasnya.

Selain itu, ia berpesan kepada generasi penerus bangsa agar tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan aspirasi.

Menurutnya perbedaan pandangan, termasuk munculnya pro dan kontra terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun ia juga menegaskan agar penyampaian pendapat tidak dilakukan dengan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai nilai-nilai demokrasi.

Pihaknya juga berharap semangat Bulan Bung Karno dapat menjadi penguat persatuan serta mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mengamalkan nilai-nilai Trisakti melalui tindakan nyata.

Menurutnya, kontribusi terhadap bangsa tidak hanya diwujudkan melalui kritik dan gagasan. Tetapi juga dengan mendukung program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, serta menjaga persatuan demi terwujudnya Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Kepengrusan DPD dan DPC PJS se Sumbar Diambil Alih DPP

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) mengambil langkah tegas menjelang agenda strategis organisasi, yakni Musyawarah Nasional (Munas) III pada 21-24 Juli 2026 dan persiapan pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers.

Melalui Surat Nomor 13/DPP-PJS/VI/2026 tertanggal 29 Juni 2026, DPP PJS secara resmi mengambil alih kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS Sumatera Barat beserta seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PJS se-Sumatera Barat. Langkah tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan di daerah.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menjelaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan internal agar seluruh tahapan menuju pendaftaran ke Dewan Pers dapat berjalan sesuai target.

“DPP memberikan kesempatan kepada Ketua DPD PJS Sumatera Barat untuk memenuhi target penambahan anggota sebagai salah satu syarat menuju pendaftaran ke Dewan Pers. Namun hingga batas waktu yang telah diberikan, target tersebut belum tercapai. Karena itu, DPP mengambil langkah strategis agar roda organisasi tetap berjalan,” ujar Mahmud, pada Senin (29/6).

Dalam surat tersebut dijelaskan, DPP sebelumnya telah memberikan tenggat waktu kepada Ketua DPD PJS Sumatera Barat, Al Imran, untuk memenuhi target pendaftaran anggota PJS. Target itu dinilai penting sebagai bagian dari persiapan administrasi organisasi menuju verifikasi Dewan Pers.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi, target tidak dapat dipenuhi. Atas dasar itu, DPP memutuskan mengambil alih kepengurusan DPD PJS Sumatera Barat beserta seluruh DPC dibawahnya di bawah kendali DPP.

Meski demikian, Mahmud menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan bentuk sanksi personal, melainkan langkah organisasi yang bersifat mendesak untuk memastikan seluruh agenda strategis PJS berjalan.

Hal ini juga pernah dilakukan untuk DPD Sumut, DPD NTB, DPD Riau, DPD Gorontalo dan DPD Kepri.

“Keputusan ini semata-mata untuk menjamin roda organisasi tetap berjalan dengan baik, ke dalam maupun ke luar organisasi. Fokus kami saat ini adalah memantapkan seluruh persiapan menuju Munas III dan pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers,” tegas Mahmud.

Mahmud juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD maupun DPC PJS Sumatera Barat atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan selama ini dalam membesarkan organisasi.

Dengan langkah pembenahan tersebut, Mahmud optimis seluruh tahapan konsolidasi organisasi dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga target besar PJS untuk menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dapat terwujud sesuai agenda yang telah ditetapkan.(*)

Editor: Joko Prasetyo

LAMONGAN – Suara adzan asar baru saja reda di langit Mayong. Jama’ah Ngaji Selapan Sabtu Wage berduyun-duyun memenuhi teras Pesantren Krapak Mayong. Hari itu bukan sembarang Jumat. Tanggal 10 Muharom, Yaumi Asy Syuro, hari yang oleh para nabi dijadikan momentum pertaubatan.

Kang Imam Suyuti, sekretaris pesantren, pada Jum’at (26/6) menyebut sore itu sebagai “sore istighfar.”

Ia menjelaskan bahwa jamaah diajak menundukkan kepala, melafalkan doa pengampunan sebelum magrib.

“Hari asy syuro adalah hari taubat. Jama’ah diajak membaca istighfar agar hati kembali bening,” katanya lirih.

Di tengah lantunan doa, hadir pula KH. Imam Mawardi Ridlwan. Sekretaris PW IPHI Jawa Timur itu mengingatkan, bahwa anak yatim adalah sumber keberkahan.

“Memuliakan mereka bukan sekadar memberi santunan. Tapi juga perhatian, kelembutan, dan memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.

KH Imam Mawardi Ridlwan, bersama anak yatim. (dok/DON).

Sebanyak 80 anak yatim sore itu menerima santunan. Mereka duduk berjejer, dengan wajah polos penuh harap.

Abah Imam, yang kini juga menjabat Wakil Ketua LD PWNU Jawa Timur, menundukkan kepala penuh syukur.

“Terima kasih kepada para donatur. Menyantuni anak yatim akan menumbuhkan kelembutan hati,” ucapnya.

Pesantren Krapak Mayong sore itu bukan sekadar tempat ngaji. Ia menjelma ruang pertaubatan, ruang kelembutan, ruang keberkahan. Santunan anak yatim menjadi tanda bahwa hati manusia masih bisa dilunakkan oleh doa, oleh kasih, oleh rasa syukur.

“Kalau mau, saya bisa mengembangkan berita ini ke arah refleksi sosial: apakah tradisi Asy Syuro masih relevan di tengah masyarakat modern, atau bagaimana santunan anak yatim bisa menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Semoga santunan anak yatim dapat berjalan setiap tahun dihari Asy Syuro“. pungkasnya.(DON/Red)