Kota Sorong PBD — Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menggelar kegiatan Sosialisasi dan Lokakarya Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kota Sorong Tahun 2025–2028, bertempat di Hotel Belagri, Jalan Merapi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (24/10/25).

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Abdul Rahim Oeli, SE, Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, mewakili Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA.

Dalam sambutannya, Abdul Rahim Oeli menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPBD Kota Sorong atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan penting ini.

Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir merupakan langkah konkret dan strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi potensi bencana banjir di Kota Sorong.

“Perubahan iklim global telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan kita. Risiko banjir semakin meningkat dan menjadi tantangan bersama. Melalui kegiatan ini, kita menetapkan langkah-langkah konkret agar wilayah terdampak dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Abdul Rahim.

Ia menambahkan, dengan tata kelola yang baik serta koordinasi lintas sektor yang solid, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana.

Langkah Strategis Penyusunan Dokumen
Selanjutnya, Jhony Sumbung, S.KM, M.Kes, selaku Ketua Gugus Khusus Kebencanaan dan Koordinator Tim Ahli Penyusun Dokumen dari Yayasan INANTA Makassar, menjelaskan pentingnya kegiatan ini sebagai dasar hukum dan teknis dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Sorong.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya sebatas forum diskusi, melainkan juga wadah untuk menyusun satu dokumen operasional terpadu yang menjadi acuan bagi seluruh instansi terkait ketika bencana terjadi.

“Kota Sorong selama ini sering mengalami banjir dengan dampak cukup besar. Karena itu, perlu ada rencana kontinjensi (RenKon) yang komprehensif. Dokumen ini akan menjadi panduan resmi bagi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh OPD terkait,” ungkap Jhony.

Ia menjelaskan, setiap dinas memiliki peran strategis yang akan dituangkan dalam dokumen tersebut.

Misalnya, Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan medis darurat, sementara Dinas Perhubungan menyiapkan sarana evakuasi dan transportasi.

Semua data dan rencana ini disusun menjadi satu dokumen rencana operasi terpadu yang nantinya akan diuji dan disahkan oleh BNPB di Jakarta.

“Setelah asistensi ke BNPB, dokumen ini akan dievaluasi dan disahkan agar dapat menjadi dokumen resmi pemerintah Kota Sorong. Targetnya, akhir tahun ini dokumen tersebut sudah siap dan bisa ditandatangani secara resmi,” jelasnya.

Jhony juga menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri, yang mewajibkan setiap daerah memiliki dokumen rencana kontinjensi untuk bencana utama di wilayahnya.

Selain banjir, ia menambahkan, potensi bencana lain seperti gempa bumi juga akan menjadi fokus penyusunan dokumen di tahun berikutnya.

Dukungan dan Harapan BPBD Kota Sorong
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin D. Sasabone, ST, MT, dalam sesi wawancara menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, penyusunan Rencana Kontinjensi Banjir 2025–2028 tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkecil risiko bencana di wilayah yang kerap terdampak banjir.

“Kita ingin agar ke depan, penanganan bencana banjir di Kota Sorong bisa lebih cepat, terarah, dan efisien. Dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman semua pihak dalam bertindak sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Herlin.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam mewujudkan Sorong sebagai kota yang tangguh terhadap bencana.

Dengan adanya dokumen rencana kontinjensi, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

Menuju Kota Sorong yang Siaga dan Resilien
Kegiatan sosialisasi dan FGD ini diikuti oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI–Polri, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan komunitas lokal.

Para peserta terlibat aktif dalam memberikan masukan dan usulan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen kontinjensi.

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kota Sorong 2025–2028 menjadi tonggak penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan terhadap bencana (disaster resilience) sekaligus memastikan bahwa setiap langkah penanggulangan dilakukan secara terkoordinasi, cepat, dan efektif.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat dari seluruh pihak, Kota Sorong menegaskan tekadnya untuk menjadi kota yang lebih aman, siap siaga, dan tangguh terhadap ancaman banjir di masa depan. (Timo)

Kota Sorong PBD — Pemerintah Kota Sorong bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Aksi Bersih Serentak di tiga lokasi berbeda selama tiga hari, sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kota Sorong.

Kegiatan yang diawali di kawasan Pasar Bersama, Jalan Baru, ini secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, di depan Gedung Olahraga Pancasila, Jumat (24/10/2025).

Aksi serupa akan berlanjut di Kompleks BTN Kilometer 9 pada Sabtu dan kawasan Sorong City pada Minggu.

Aksi ini melibatkan ASN, TNI, pelajar, dan masyarakat umum, sebagai bentuk sinergi seluruh elemen untuk mewujudkan Sorong yang bersih dan sehat.

Kepala PPLH Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Abdulmuin, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional percepatan pengelolaan sampah yang juga dilaksanakan serentak di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Ia menegaskan pentingnya menjadikan aksi bersih sebagai gerakan rutin dan berkelanjutan, bukan hanya kegiatan seremonial.

“Kepedulian terhadap lingkungan adalah gerakan moral bersama. Kita butuh langkah nyata dan konsisten dari seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, A.Md, mengapresiasi seluruh pihak yang turut serta dalam kegiatan tersebut.

Ia menekankan bahwa kebersihan kota adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Kota Sorong adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan agar tetap bersih dan hijau melalui semangat gotong royong,” tegasnya.

Wawali juga mengajak masyarakat untuk mulai menumbuhkan budaya hidup bersih, menjaga sungai dan pantai dari sampah, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh warga, Pemerintah Kota Sorong optimistis dapat mewujudkan Sorong sebagai kota yang bersih, hijau, dan membanggakan.

(Tim/Red)

TULUNGAGUNG— Polemik status jalan di Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, kembali mencuat. Kali ini, warga dihadapkan pada permintaan PT.IMIT untuk membeli akses jalan yang mereka gunakan sehari-hari.

Persoalan klasik yang belum tuntas ini sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kabupaten Tulungagung.

RDPU yang dilaksanakan pada Rabu (23/7) lalu, menampung keluhan warga yang diwakili oleh LSM Gerakan Besole Bersatu (GEBBER).

Jalan yang terletak di timur lapangan, sebelah utara Kantor Desa Besole, dengan ukuran 3 meter x 100 meter.

Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa Besole, Ketua BPD, Camat, dan instansi terkait ini menyoroti sikap tidak konsisten PT.IMIT.

PT. IMIT mengklaim jalan tersebut sebagai asetnya dan meminta kompensasi pembelian dari warga untuk keperluan pembangunan perusahaan.

Titik pangkal sengketa, terjadi usai dilaksanakan agenda tersebut dan warga diberikan status “pinjam pakai” yang disepakati sebelumnya.

Meski jalan telah lama digunakan bersama oleh masyarakat, surat pernyataan atau perjanjian resmi mengenai peminjaman tersebut hingga kini tidak kunjung diberikan PT.IMIT kepada warga.

Ketiadaan bukti hitam di atas putih inilah yang memicu penolakan keras.Ia juga menyesalkan sikap perusahaan dianggap berbelit-belit.

“Kami meminta surat perjanjian yang sudah disepakati bersama dari dulu hanya janji lisan tentang pinjam pakai“, ujar salah satu warga saat dihubungi awak media 90detik.com pada Kamis (23/10)

Pun, Kepala Desa Besole saat dihubungi melalui sambungan telepon, pihaknya menyatakan juga telah menghubungi pihak pemilik dari PT.IMIT, ia mendesak adanya penyelesaian yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pihaknya menegaskan, bukti tertulis tentang status pinjam pakai jalan untuk warga dengan PT.IMIT, ia menjelaskan pihak pimpinan perusahaan sudah dihubungi. Namun jawabannya diminta untuk menunggu.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada kejelasan lebih lanjut dari PT.IMIT mengenai surat pinjam pakai yang tak kunjung terbit. Warga pun bertekad untuk terus memperjuangkan hak akses mereka. (And/Red)

Editor: Joko Presetyo