Hukum Kriminal
Terdakwa Korupsi Kembalikan Rp1,7 Miliar, Kejari Sorong Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi

Kota Sorong PBD (12/6/25) — Komitmen Kejaksaan Negeri Sorong dalam memberantas tindak pidana korupsi kembali menunjukkan hasil signifikan. Pada Rabu kemarin (11/6/25) yang bertempat di kantor kejaksaan negeri Sorong, jln Sudirman, distrik Sorong manoi kota Sorong provinsi Papua Barat Daya, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong secara resmi menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Puskesmas Afirmasi dan rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare, Kabupaten Raja Ampat.
Pengembalian dana senilai Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut berasal dari proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan sebelumnya diduga disalahgunakan oleh pihak terkait.
Perkara ini bermula dari temuan hasil penyidikan dan audit oleh Ahli Konstruksi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang menyatakan adanya indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp2.353.956.553,70 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen). Angka ini merujuk pada dokumen resmi BPKP bernomor PE.03.03/SR-394/PW27/5/2024 tertanggal 10 Desember 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Makrun, S.H., M.H., menyatakan bahwa uang yang telah dikembalikan tersebut akan segera disetorkan ke Rekening Penerimaan Lain-lain (RPL) milik Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Selanjutnya, uang tersebut akan menjadi pertimbangan dalam proses pembebanan uang pengganti yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim.
“Kami memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Proses pembuktian masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Manokwari, dan kami berharap masyarakat serta media terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah Papua Barat,” ujar Makrun dalam keterangan resmi.
Kejaksaan Negeri Sorong juga menegaskan bahwa pengembalian sebagian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Proses hukum tetap berlanjut hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat sektor kesehatan adalah layanan dasar masyarakat yang semestinya mendapatkan prioritas anggaran dan pengawasan ketat. Dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah jabatan tenaga medis bukan hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menghambat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terluar seperti Kabare, Raja Ampat.
Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Sorong pun berkomitmen untuk terus menuntaskan perkara ini hingga ke akar, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(Tim/Red)
Hukum Kriminal
Brutal! Oknum Pesilat di Tulungagung Serang Wakapolsek Saat Bertugas, Ini Akibatnya….

TULUNGAGUNG— Polres Tulungagung Polda Jawa Timur (Jatim) mengamankan seorang pemuda berinisial AF (20) Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.
AF diamankan Satreskrim Polres Tulungagung karena diduga kuat melakukan penganiayaan Wakapolsek Pakel saat bertugas mengawal konvoi perguruan silat pada Jumat (5/9/2025) di Desa Gebang, Kecamatan Pakel pekan yang lalu.
Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Ryo Pradana, menjelaskan korban saat itu tengah melakukan pengamanan kegiatan ujian kenaikan tingkat salah satu perguruan silat.
Usai acara, rombongan peserta melakukan konvoi dengan pengawalan Polisi.
“Jadi anggota dibekali surat tugas untuk melakukan pengamanan kegiatan tersebut,” ujar AKP Ryo, Rabu (24/9/2025).
Dalam perjalanan konvoi, pesilat terlibat pertikaian dengan seorang pengguna jalan yang melintas berlawanan arah.
Korban yang berusaha melerai justru dipukuli oleh AF bersama sejumlah kawannya.
Anggota Resmob Polres Tulungagung yang berada di belakang segera bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku AF di lokasi kejadian.
“Ada sekitar 10 orang yang menganiaya korban, satu sudah tertangkap, sisanya masih kita lakukan pengejaran,” tutur AKP Ryo.
Akibat penganiayaan tersebut, Wakapolsek Pakel mengalami luka di tubuh dan wajah.
Sementara AF diketahui merupakan residivis kasus serupa dan baru bebas pada Oktober tahun lalu.
“Tersangka merupakan residivis dan baru bebas sekitar setahun lalu, namun kini terlibat dalam aksi penganiayaan lagi,” pungkas AKP Ryo.
Atas perbuatannya, AF dijerat Pasal 214 Jo 212 subsider Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. (DON/Red)
Hukum Kriminal
Eks Kadis PUPR Blitar Diringkus, GPI Desak Kejari Buru ‘Ikan Besar’ Korupsi Dam Kali Bentak

BLITAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar menetapkan dan menahan DC, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dam Kali Bentak Tahun Anggaran 2023.
Penetapan dilakukan pada Kamis (18/9) setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait peran DC yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp5,1 miliar.
Kepala Kejari Blitar, Dr. Zulkarnaen, menjelaskan bahwa DC diduga lalai membina dan mengawasi jalannya proyek. Setelah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam, DC langsung ditahan di Lapas Kelas II B Blitar selama 20 hari ke depan.
“Kami berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara akan kami proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Zulkarnaen.
Langkah Kejari Blitar ini mendapat apresiasi dari Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya.
Ia menyebut penetapan tersangka baru menunjukkan komitmen penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
“Kami berterima kasih kepada Kejari Blitar yang berani menambah tersangka baru sekaligus melakukan penahanan. Ini membuktikan mereka tegak lurus dalam menegakkan hukum,” kata Jaka.
Menurutnya, munculnya nama DC sebagai tersangka baru sudah diprediksi sejak awal. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, di mana keterangan beberapa terdakwa sebelumnya mengungkap adanya peran pejabat lain di balik proyek DAM Kali Bentak
Pun, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru lainnya jika di persidangan ditemukan bukti yang kuat.
“Saat ini mungkin baru ikan-ikan kecil yang ditangkap, tapi kita berharap di akhir nanti Kejari Blitar juga mampu menyeret ‘ikan besar’ yang selama ini bersembunyi di balik proyek tersebut,” pungkasnya.
Dengan penahanan DC, jumlah tersangka kasus dugaan korupsi Dam Kali Bentak kini bertambah menjadi enam orang. (JK-Red)
Editor: Joko Prasetyo
Hukum Kriminal
Polresta Sorong Kota Ungkap Rentetan Kasus Begal, Curanmor, dan Miras – 25 Motor Diamankan

Kota Sorong, PBD – Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak kriminal di wilayah hukumnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Mako Polresta Sorong Kota, Jl. Ahmad Yani, Distrik Sorong, jajaran kepolisian membeberkan sejumlah pengungkapan kasus besar, termasuk begal, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan peredaran minuman keras ilegal, Kamis (18/9/25).
Konferensi pers ini dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Sorong Kota, Kompol H. Muhamad Andi Nurul Yaqin, S.IK, mewakili Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.IK, MH, dan didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Afrianga U. Tan, S.Tr.K, S.IK serta Kasat Narkoba AKP Rachmat Djakarta, S.IK, S.Tr.K, M.Si.
Salah satu kasus menonjol yang diungkap adalah aksi begal di Jl. Suci. Pelaku memukul korban hingga terjatuh dan membawa kabur sepeda motor milik korban.
Berdasarkan laporan korban, tim gabungan dari Polsek Sorong Barat dan Polresta Sorong Kota segera bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku.
Pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara hingga 9 tahun.
Dalam kasus lain, berdasarkan LP 112/Agustus/2025, terjadi pencurian sepeda motor di Jl. Jenderal Sudirman, depan Ruko Optik Internasional.
Korban memarkir sepeda motor, lalu dua pelaku datang dan merusak kunci stang motor sebelum membawanya kabur.
Pelaku yang berhasil diamankan berinisial PSK alias S, dan polisi mengamankan barang bukti satu unit motor Mio.
Pasal yang disangkakan adalah Pasal 363 Ayat 1 ke-3, 4, dan 5 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana hingga 9 tahun.
Kapolresta melalui Kasat Reskrim juga memaparkan hasil pengembangan dari sejumlah laporan polisi lainnya.
Dari berbagai lokasi dan pengungkapan, total 25 unit sepeda motor berhasil diamankan.
Salah satu lokasi penggeledahan berada di rumah kosong di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong. Di lokasi tersebut, polisi menemukan 9 unit motor yang diduga hasil kejahatan.
Kasus-kasus tersebut terkait dengan beberapa LP lainnya, antara lain:
– LP 557 (TKP KPR Trikarya Permai).
– LP 362
– LP 607, LP 641, dan LP 647
Beberapa pelaku yang diamankan antara lain:
– KGS, pelaku begal dari wilayah reklamasi.
– PSK alias S, pelaku curanmor di wilayah kota.
– RTR, pelaku curanmor lainnya.
Polresta Sorong Kota mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk datang langsung ke Mako Polresta Sorong Kota dengan membawa bukti kepemilikan guna proses pencocokan dan pengambilan.
Selain itu, Satresnarkoba juga berhasil mengungkap kasus penjualan minuman keras ilegal. Pada Rabu, 17 September 2025 pukul 17.30 WIT, tim menggerebek sebuah lokasi di Jl. Basuki Rahmat Km 12, setelah menerima laporan masyarakat.
Dua pelaku berinisial Dede dan D berhasil diamankan. Barang bukti yang disita antara lain:
– 21 liter miras lokal asal Manado
– 9 liter miras lokal dari ambon dan
dikemas dalam botol besar dan plastik 5 liter
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa peredaran miras ilegal masih terjadi dan menjadi perhatian serius Polresta Sorong Kota.
Polresta Sorong Kota juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Masyarakat dihimbau agar:
– Selalu mengunci stang dan menambahkan kunci ganda.
– Memarkir kendaraan di tempat yang aman, ber-CCTV, dan ada penjaga parkir.
– Segera melapor ke Call Center Polri 110 bila melihat kejadian mencurigakan.
Dengan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus ini, Polresta Sorong Kota menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Sorong dan sekitarnya.
Masyarakat diimbau untuk terus bekerja sama dengan pihak kepolisian, melaporkan setiap kejadian mencurigakan, dan membantu dalam proses identifikasi barang bukti yang telah diamankan. (Timo)
- Nasional1 minggu ago
Skandal Korupsi SKTM Rp4,3 Miliar di Tulungagung, Kejari Didesak Usut ‘Otak’ di Balik Layar
- Jawa Timur2 minggu ago
Usai Gelar Aksi Damai, Pejuang Gayatri: Sisa Donasi untuk Aksi Jilid II
- Nasional1 minggu ago
Korupsi SKTM, Benarkah Hanya Ada Dua Tersangka ? Eks Direktur RSUD dr. Iskak: Pantas Dihukum
- Nasional3 minggu ago
Ratusan Massa Gerakan Pejuang Gayatri Gelar Aksi di DPRD Tulungagung, Soroti 20 Tuntutan Rakyat
- Jakarta5 hari ago
Masa Depan Profesi Advokat Terancam: Dari Dewan Advokat Nasional hingga Advokat Jadi Penonton Persidangan
- Nasional4 hari ago
PAD Terancam Bocor! Pungli Parkir Diduga Libatkan Oknum Dishub Tulungagung
- Nasional2 minggu ago
Ratusan Warga Desa Wonorejo Geruduk DPRD Tulungagung, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Selama 20 Tahun
- Jawa Timur1 minggu ago
Pesantren Ribath Futuhatunnur Tulungagung Gelar Maulid Nabi Secara Sederhana, Hadirkan KH. Imam Mawardi Ridlwan