Jakarta— Densus 88 AT Polri resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 18–20 Mei 2026 dengan mengusung tema strategi kolaboratif presisi dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme guna menjaga stabilitas kamtibmas nasional.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa Rakernis tahun ini menjadi momentum penting dalam merespons transformasi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan multidimensional, khususnya di ruang digital yang menyasar anak-anak dan remaja.

“Fenomena ekstremisme mengarah kepada terorisme saat ini telah berkembang dari pola ideologis konvensional menuju kepada berbagai bentuk baru yang dikenal sebagai non coherent extremism maupun nihilistic violent extremism. Media sosial, platform digital, hingga game online kini dimanfaatkan sebagai sarana rekrutmen, grooming, serta penyebaran kekerasan,” ujar Kombes Pol. Mayndra.

Dalam rangkaian pembukaan Rakernis, Kapolri meninjau Milestone Wall yang menampilkan sejarah panjang penanggulangan terorisme di Indonesia, mulai dari akar gerakan DI/TII tahun 1949, perkembangan jaringan transnasional Jemaah Islamiyah, tragedi Bom Bali I, hingga keberhasilan Densus 88 AT Polri menjaga capaian “ Zero Attacks” sepanjang periode 2023–2025.

Rakernis yang diikuti kurang lebih 670 peserta tersebut fokus membahas peningkatan paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data tahun 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme dibeberapa provinsi, 115 anak terpapar paham kekerasan dan telah diintervensi oleh Densus 88 bersama dengan Polda dan Pemerintah Daerah beserta stakeholders terkait. Sebagian kasus diketahui juga berkaitan dengan komunitas digital seperti True Crime Community (TCC) yang menunjukkan eskalasi menuju aksi kekerasan.

Selain pembahasan strategi preemtif, preventif, dan represif, forum ini juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital, deteksi dini di lingkungan sekolah dan keluarga, serta optimalisasi rencana kontinjensi Aman Nusa III.

Dalam arahannya, Kapolri memberikan apresiasi atas keberhasilan Densus 88 AT Polri mempertahankan status zero terrorist attack selama hampir tiga tahun berturut-turut. Menurutnya, keberhasilan tersebut tentu saja sangat mendukung stabilitas nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, serta memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan agenda strategis nasional maupun internasional.

Kapolri juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks akibat tingginya penetrasi internet dan perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dimanfaatkan kelompok ekstrem untuk melakukan radikalisasi otomatis, penyebaran salad bar ideology, hingga gamifikasi kekerasan melalui platform permainan daring.

“Densus 88 AT Polri harus terus memperkuat kemampuan intelijen teknologi dan intelijen manusia guna mengantisipasi transformasi ancaman yang bergerak cepat di ruang siber,” ujar Kombes Pol. Mayndra mengulangi arahan Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri turut menyerahkan penghargaan kepada 12 tokoh dan counterpart dari negara sahabat yang dinilai berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk akademisi, psikolog, mitra internasional, lembaga pendidikan, hingga unsur masyarakat sipil.

Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Kapolri didampingi oleh Kadensus 88 AT, dan beberapa Pejabat Utama Polri, dengan harapan seluruh instrumen intelijen dan penegakan hukum dapat semakin adaptif dan kolaboratif dalam menjaga keamanan nasional serta melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. (By/Red)

BLITAR – Samanhudi Anwar resmi terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar periode 2026-2030. Pemilihan berlangsung di Balai Kota Kusumo Wicitro, Kota Blitar, pada Selasa (19/5).

Dalam pemilihan yang diikuti 37 cabor satu cabor, Perbakin, dinyatakan non-aktif atau SK mati, Samanhudi meraih 22 suara, unggul atas pesaingnya Toni Andreas yang memperoleh 15 suara. Dengan mekanisme satu cabang olahraga (cabor) satu suara.

Samanhudi Anwar, saat menyampaikan keterangan pers, usai acara pemilihan Ketua Umum KONI Kota Blitar, (dok/JK).

Usai kegiatan, Samanhudi menyampaikan pernyataan singkat kepada awak media. Ia menegaskan kemenangannya merupakan cerminan aspirasi kolektif.

“Betul-betul masih kuat. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya.

Meski menang, Samanhudi menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses selanjutnya dengan penuh tanggung jawab. Ia sempat menyebut wacana pengunduran diri dari posisi sebelumnya, namun menyerahkan detail teknis kepada ketua harian terpilih, nantinya.

“Saya tahu diri dan saya sadar diri. Saya pelaku, pegiat olahraga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi tiga pilar dalam pembinaan olahraga, pelaku (pegiat olahraga, red), legislatif, dan pemerintah.

“Tiga ini harus sinkron. Jangan mengancam. Pemerintah cuma melihat, membina, memberi dana, selesai,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan media dan pemanfaatan teknologi informasi (IT).

“Dunia ini ada tiga, dunia nyata, gaib, dan IT. Saya harus kerja sama dengan semua,” ujar Samanhudi menambahkan.

Menghadapi persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027, Samanhudi optimistis dengan potensi besar yang dimiliki.

“Potensi kita sangat besar menghadapi Porprov 2027. Nanti saya beri masukan,” pungkasnya.

Pemilihan berlangsung demokratis dengan total 37 cabor memberikan hak suaranya, menandai babak baru kepengurusan KONI Kota Blitar di bawah kepemimpinan M. Samanhudi Anwar.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Kali ini, giliran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Sudarmaji (SDM), yang diperiksa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Sudarmaji dilaksanakan di Polda Jawa Timur.

“Hari ini kami periksa yang bersangkutan selaku Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.

Tak hanya Sudarmaji, KPK juga memanggil delapan orang lainnya yang terdiri dari sejumlah direktur perusahaan dan pengurus CV, antara lain:

· IMS (perwakilan PT Berkah Mitra Tani)

· DBS (pengurus CV Nindya Krida)

· SBK (Direktur PT Demaz Noer Abadi)

· BSO (Direktur CV Triples)

· MOR (Direktur CV Mitra Razulka Sakti)

· BWD (Direktur CV Tulungagung Jaya)

· AGN (Direktur CV Ayem Mulya)

· MSP (Direktur CV Sapta Sarana)

Kronologi OTT dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Tulungagung pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 18 orang, termasuk Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang juga anggota DPRD Tulungagung.

Sehari setelahnya, tepatnya 11 April 2026, Gatut bersama adiknya serta 11 orang lainnya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Pada hari yang sama, KPK resmi menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025-2026.

Modus Surat Pengunduran Diri Kosong Tanggal

KPK mengungkap modus licik yang digunakan Gatut untuk memeras para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung. Ia memaksa mereka menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus status aparatur sipil negara (ASN).

Yang membuat modus ini semakin rapi, surat tersebut sudah ditandatangani dan dilegalisasi meterai, namun sengaja tidak mencantumkan tanggal. Dengan begitu, surat itu bisa digunakan kapan saja sebagai alat ancaman.

Hasilnya, dari target Rp 5 miliar yang dibidik dari 16 kepala OPD, Gatut diduga telah mengantongi uang sebesar Rp 2,7 miliar.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo