Connect with us

Nasional

Tutup Dapur MBG yang Langgar Standar, Jangan Main-Main dengan Masa Depan Anak

Published

on

TULUNGAGUNG — Dalam sepekan terakhir, kasus keracunan makanan kembali mencuat di sejumlah kota besar di Indonesia. Korbannya adalah para siswa yang mengalami mual, muntah, pusing hingga lemas usai mengonsumsi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Menu Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai pengamat sosial dan aktivis kemanusiaan, saya tidak menutup mata terhadap kerja keras para relawan dapur MBG. Saya tahu betul mereka telah berjuang dan berkhidmat untuk negeri.

Namun, kenyataan di lapangan tidak bisa diabaikan, keracunan demi keracunan terus terjadi. Ini bukan sekadar insiden, tapi alarm keras atas kegagalan sistemik.

Keracunan Adalah Bentuk Gagal Lindungi Hak Anak.

Kita sepakat, kasus-kasus ini tidak bisa terus dimaafkan sebagai “ketidaksengajaan.” Dinas Kesehatan, BPOM, dan Satgas setempat harus segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Sebab, apapun alasannya, makanan yang menyebabkan anak-anak jatuh sakit adalah bentuk kegagalan melindungi hak anak atas makanan yang aman, bergizi, dan halalan thoyyiban.

Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menitipkan amanah besar melalui program MBG. Maka para Kasatpel, ahli gizi, dan relawan harus bekerja secara profesional, bukan sekadar niat baik tanpa kemampuan teknis.

Saya mendukung sikap tegas BGN untuk menghentikan operasional dapur-dapur yang menjadi sumber keresahan dan penyakit.

Evaluasi Total: Jangan Biarkan Dapur Jadi Sumber Malapetaka.

Pemberhentian sementara bukan tindakan kejam. Itu adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada anak-anak penerima manfaat. Saat dapur ditutup, adakan evaluasi menyeluruh. Audit distribusi bahan, pengolahan makanan, hingga kualitas SDM relawan harus dilakukan. Kita tidak sedang membahas soal rasa kenyang, tapi masa depan bangsa.

Makanan anak adalah pondasi tumbuh kembang, kecerdasan, dan pembentukan karakter. Jika makanan tercemar, maka tubuh, mental, bahkan cita-cita anak bisa rusak.

Rekrutmen Relawan Harus Ketat, Bebas dari Titipan.

Masalah berikutnya adalah rekrutmen relawan dan tenaga dapur.

Tidak bisa asal tunjuk atau berdasarkan “titipan.” Harus melalui prosedur ketat, diperiksa oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satgas daerah.

Kita tidak bisa mempercayakan asupan gizi anak bangsa pada relawan yang tidak paham standar keamanan pangan.

Saya khawatir, selama ini proses rekrutmen tidak didasarkan pada keahlian, tetapi kedekatan. Ini bentuk salah urus yang fatal.

Benahi Tata Kelola, Awasi Penggunaan Dana MBG.

Kita juga perlu jujur bahwa dapur-dapur yang menyebabkan keracunan bisa jadi tidak hanya bermasalah dalam aspek teknis, tapi juga dalam tata kelola dana.

Apakah anggaran benar-benar digunakan untuk bahan makanan yang layak? Atau ada “tangan-tangan nakal” yang bermain di dapur?

Transparansi dan pengawasan harus diperkuat. Setiap rupiah dari APBN dalam program MBG adalah titipan masa depan anak-anak Indonesia. Jangan sampai ada yang berani mengorupsi dana tersebut.

Jika Tak Sanggup, Hentikan. Ini Bukan Tempat Coba-Coba.

Jika ada dapur SPPG yang memang tidak sanggup memenuhi standar, maka hentikan saja. Ini bukan tempat untuk coba-coba. Kita bicara soal anak-anak mereka yang paling rentan dan belum bisa membela diri.

Kepada seluruh pengelola dapur SPPG: belajarlah, benahilah sistem, dan kembalilah dengan niat yang tulus. Layani anak-anak Indonesia dengan keahlian, dengan kehati-hatian, dan dengan cinta. Berikan mereka makanan yang layak, aman, bergizi, dan halalan thoyyiban.

Penutup: MBG Harus Jalan, Tapi dengan Profesionalisme Tinggi.

Program MBG adalah program besar dan mulia. Jangan berubah menjadi malapetaka nasional karena kesembronoan segelintir pihak.

Indonesia membutuhkan relawan yang tulus dan terampil. Para ahli gizi dan tim dapur yang tidak sekadar bekerja, tapi benar-benar melayani.

Mari jaga amanah ini bersama. Karena dalam urusan gizi anak, kita tak boleh main-main. (DON/Red)

Oleh: Imam Mawardi Ridwan, Dewan Pembina Yayasan Bhakti Relawan Advokad Pejuang Islam.

Nasional

Panen Raya Jagung Kuartal III, Kapolri Undang Pimpinan Kementerian-Lembaga ke OKU Timur

Published

on

OKU Timur — Kapolri beserta Ketua Komisi IV DPR RI, Menko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Dirut Bulog terpantau tiba di Mahmud Badaruddin II dari Palembang dilanjutkan menaiki helikopter Polri menuju Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel pada Sabtu, 27 September 2025.

Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III tahun 2025 yang merupakan Program Polri.

“Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional”

Diketahui, Polri telah dan sedang gencar melaksanakan Program Mendukung Ketahan Pangan.

Sampai berita ini diterbitkan, terdapat 819.080 Ha lahan binaan Polri yang berpotensi ditanami jagung, dan 483.822 diantaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.

Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa.

Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang. (By/Red)

Continue Reading

Papua

Pemerintah Dukung Media Siber Indonesia: JMSI Papua Barat Daya Diresmikan, Siap Dorong Ekonomi Lokal

Published

on

Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuhnya terhadap hadirnya Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos, MM, mewakili gubernur provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, saat membuka Musyawarah Daerah I JMSI Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (27/9/25).

“Kami percaya JMSI dapat membantu mempublikasikan potensi daerah, memajukan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan. Media siber harus jadi penyampai pesan yang memberi harapan dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Irma, peran media lokal sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks Papua Barat Daya, media dapat menjadi alat transformasi sosial yang memberdayakan masyarakat adat, meningkatkan literasi ekonomi, dan memperluas jejaring bisnis lokal.

“Melalui narasi yang positif dan akurat, media bisa mengangkat potensi lokal, mempromosikan wisata, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta,” tambahnya.

Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Walubun, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa JMSI akan menjadi kekuatan pers yang sehat dan profesional di tanah Papua.

“Kami tidak hanya membina media anggota, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi,” katanya.

Hadirnya JMSI di Papua Barat Daya diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lanskap pemberitaan daerah, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta menjadi media yang berpihak kepada pembangunan dan masyarakat adat. (Timo)

Continue Reading

Papua

JMSI Papua Barat Daya Resmi Gelar Musda I: Media Siber Jadi Pilar Ekonomi Masyarakat Adat

Published

on

Sorong PBD– Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Derefan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (27/9/25).

Kegiatan ini mengusung tema besar: “Peran Media dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat Daya”, menandai langkah penting dalam penguatan peran media siber sebagai agen perubahan di provinsi termuda Indonesia.

Musda ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Daya, Irma Riyani Sulaiman, S.Sos, MM, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung media sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

“Kami berpihak pada masyarakat adat dan mendorong inovasi serta kreativitas ekonomi lokal. Media siber melalui JMSI harus mampu menghadirkan narasi pemberdayaan dan optimisme, serta menjadi pengawas sosial yang memastikan pembangunan berjalan adil dan transparan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina JMSI Papua Barat Daya, Samsudin Seknun, S.Sos, SH, MH, menekankan bahwa Musda ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum strategis untuk melahirkan arah perjuangan organisasi yang kredibel, profesional, dan berintegritas.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, kualitas dan kredibilitas media siber adalah harga mati. JMSI harus menjadi rumah bersama untuk membangun media yang bekerja sesuai etika jurnalistik dan memberi manfaat langsung kepada publik,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Ketua JMSI Papua Barat Daya, Aris Balubun, SH, dalam pidatonya menyampaikan bahwa JMSI hadir untuk membangun sinergi yang inklusif antara media, pemerintah, dan masyarakat adat.

“Media adalah agen perubahan. Melalui pemberitaan yang konstruktif, media bisa mempromosikan potensi ekonomi masyarakat adat dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.

Musda I ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah, seperti Ketua IJTI Korwil Papua-Maluku, Ketua PWI Papua Barat Daya, Ketua FJPI Papua Barat Daya, serta para tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, dan pelaku media lokal. (Timo)

Continue Reading

Trending