Jakarta— Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum menghadiri Pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jumat (13/3).

Pembukaan Posko angkutan lebaran terpadu 2026 ini merupakan wujud kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan penyelenggaraan transportasi Lebaran berjalan aman, tertib, dan lancar.

Polri melalui Korlantas akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan, pemantauan arus lalu lintas, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan di lapangan.

“Kami mewakili stakeholder dan seluruh undangan mengapresiasi Kemenhub atas Posko angkutan lebaran 2026 negara hadir untuk bisa mengelola hiruk pikuk mudik dan balik termasuk angkutan lebaran,” kata Kakorlantas.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan informasi resmi, serta selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan mudik,” sambungnya.

Dengan sinergi yang kuat, pihaknya optimistis penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan aman dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Menurutnya, Operasi Ketupat bukan hanya fokus pada pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik, tetapi juga memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama momentum Ramadan hingga Idulfitri, bahkan bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi.

“Operasi Ketupat ini bukan hanya soal lalu lintas atau perjalanan mudik dan balik, tetapi juga memastikan momentum sosial dan spiritual Ramadan, Idulfitri hingga Nyepi berjalan aman dari kriminalitas dan lancar dari sisi lalu lintas,” ujar Irjen Agus.

Ia menjelaskan, berbagai persiapan telah dilakukan jauh hari bersama sejumlah instansi terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Jasa Marga, Jasa Raharja, hingga berbagai stakeholder lainnya.

Menurut Kakorlantas, setiap tahun jutaan masyarakat Indonesia bergerak dari berbagai kota menuju kampung halaman. Fenomena arus besar ini, kata dia, membuat pesan dalam lagu “Ayo Mudik Ojo Kesusu” menjadi sangat relevan untuk diingat oleh para pemudik.

Sebagai informasi, kegiatan pembukaan posko Angkutan Lebaran terpadu dipimpin oleh Menteri Perhubungan RI beserta seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan pengamanan Lebaran 2026. (By/Red)

Jakarta— Maraknya dominasi pasar digital yang menyalahgunakan data, diskriminasi algoritma, hingga praktik predatory pricing berbasis Artificial Intelligence (AI) semakin menunjukkan urgensi revisi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi tersebut dinilai penting agar regulasi mampu menghadirkan keadilan ekonomi yang adaptif di tengah perubahan drastis pasar digital.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Dr. H. Sutrisno SH., MHum, menyusul pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI terkait revisi undang-undang tersebut.

Menurutnya, UU Persaingan Usaha yang telah berlaku lebih dari 25 tahun sudah tidak lagi sepenuhnya relevan menghadapi lanskap ekonomi modern yang kini didominasi oleh platform digital, perdagangan lintas negara, serta keterlibatan pelaku usaha global.

“Revisi UU ini sangat mendesak untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi yang kini didominasi digital dan perdagangan modern. Apalagi pelaku usaha luar negeri kini dapat masuk dengan sangat bebas ke pasar Indonesia. Karena itu kita membutuhkan regulasi yang adaptif dan kuat,” ujar Sutrisno di Jakarta.

Ia menegaskan, pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap praktik monopolistik baru di pasar digital, termasuk algorithmic collusion atau kolusi berbasis algoritma yang berpotensi merusak mekanisme persaingan usaha.

Menurutnya, praktik tersebut dapat menyebabkan distorsi harga, menghambat kompetisi, serta merugikan konsumen dan pelaku UMKM.

“Kolusi algoritma harus diatur secara tegas dalam revisi UU ini. Jika dibiarkan, dominasi pasar oleh satu atau dua pelaku usaha besar, termasuk dari luar negeri, akan semakin mempersulit pelaku UMKM untuk bersaing,” tegasnya.

Selain itu, Sutrisno menilai pembuktian dalam kasus persaingan usaha di era digital harus mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, revisi undang-undang perlu membuka ruang penggunaan indirect evidence berupa data ekonomi dan komunikasi digital sebagai alat pembuktian.

“Banyak praktik persaingan tidak sehat di pasar digital yang tidak bisa dibuktikan secara konvensional. Karena itu sistem pembuktian harus menyesuaikan perkembangan ekonomi digital yang sedang berlangsung,” jelasnya.

Untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha, ia juga mendorong pembentukan kantor perwakilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di setiap daerah.

“Minimal di ibu kota provinsi. Ekonomi daerah berkembang pesat dan pengawasan tidak boleh hanya terpusat di Jakarta,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum DPP IKADIN periode 2015–2022 itu menegaskan, revisi UU Persaingan Usaha harus memberikan ruang perlindungan yang lebih besar bagi pelaku UMKM agar mampu bertahan dan naik kelas di tengah tekanan ekonomi digital.

“Revisi ini harus memberikan dampak nyata bagi UMKM agar mampu bersaing secara sehat dan tidak tersingkir oleh kekuatan modal besar,” katanya.

Ia menilai, penguatan regulasi persaingan usaha juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing global.

“Jika sistem persaingan usaha sehat, maka keadilan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi global atau Macan Asia,” ujarnya.

Sutrisno juga menekankan pentingnya menjaga independensi dan integritas KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembentukan Majelis Kehormatan Adhoc yang terdiri dari praktisi independen dan akademisi.

“Majelis ini penting untuk memastikan komisioner KPPU tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya secara profesional dan bebas dari intervensi,” jelasnya.

Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya itu juga menyoroti perlunya penerapan extra territorial jurisdiction, sehingga pelaku usaha asing yang melakukan praktik monopoli di pasar Indonesia dapat dijerat hukum.

Selain itu, ia mengusulkan perubahan mekanisme pelaporan merger perusahaan dari post-notification menjadi pre-notification, agar potensi monopoli dapat dicegah sejak awal.

“Pasar digital juga harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini agar KPPU memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik persaingan tidak sehat di sektor digital,” terangnya.

Sutrisno turut mendukung transformasi status kepegawaian KPPU menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memperkuat profesionalitas serta mencegah intervensi pihak luar.

Ia juga menilai revisi UU ini harus memasukkan leniency program, yakni kebijakan pemberian keringanan hukuman bagi pelaku yang mengungkap praktik kartel.

“Leniency program penting untuk mendapatkan bukti langsung dalam membongkar praktik kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 11,” pungkasnya. (By/Red)

Jakarta— Di tengah tekanan ekonomi global dan menguatnya dominasi oligarki pasar, gagasan ekonomi nasional kembali diuji dalam Soemitro Economic Forum Seri II yang digelar di Keraton Majapahit, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2026).

Forum yang mempertemukan tokoh-tokoh lintas generasi ini menghadirkan sejumlah pembicara penting, di antaranya Ganjar Razuni, A. M. Hendropriyono, serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Namun sorotan utama forum tertuju pada pemaparan Prof. Ganjar Razuni yang mengangkat tema “Perspektif Ideologis dalam Soemitronomics: Harapan dan Problematik Pelaksanaannya.”

Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa gagasan ekonomi yang diwariskan oleh Soemitro Djojohadikusumo sejatinya bukan sekadar konsep teknokratis, melainkan proyek besar untuk membangun kedaulatan ekonomi bangsa.

Menurutnya, problem terbesar Indonesia saat ini bukan semata soal pertumbuhan ekonomi, tetapi pertarungan ideologi ekonomi antara kepentingan nasional dan tekanan kapitalisme global.

“Soemitronomics bukan sekadar rumus ekonomi atau kebijakan fiskal. Ia adalah manifestasi ideologis untuk membangun kemandirian bangsa. Tantangannya hari ini adalah bagaimana Indonesia tidak terseret sepenuhnya ke dalam arus ekonomi global yang seringkali mengabaikan kepentingan domestik,” tegas Prof. Ganjar.

Ia mengingatkan bahwa tanpa keberanian politik untuk menegakkan kepentingan nasional, kebijakan ekonomi negara berisiko berubah menjadi sekadar manajemen pasar bagi kepentingan modal global.

Dalam forum tersebut, Prof. Ganjar juga menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “demokrasi cukong”, yakni situasi ketika kekuatan modal mulai mendikte arah kebijakan negara.

Menurutnya, ketika demokrasi terlalu bergantung pada kekuatan finansial, maka kedaulatan rakyat berpotensi bergeser menjadi kedaulatan modal.

Pandangan kritis ini sejalan dengan pendekatan historis-politik yang kerap ia gunakan dalam membaca perjalanan bangsa. Dalam berbagai kesempatan, Prof. Ganjar bahkan menyebut bahwa Sukarno dan Suharto ibarat dua sisi mata uang sejarah Indonesia yang turut membentuk fondasi negara modern.

Kehadiran A. M. Hendropriyono memberikan dimensi geopolitik dan keamanan nasional dalam diskusi tersebut, sementara Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kesinambungan gagasan ekonomi nasional.

Perpaduan perspektif akademik, keamanan, dan politik generasi baru membuat forum ini tidak sekadar menjadi diskusi akademis, tetapi juga arena refleksi strategis mengenai masa depan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Prof. Dr. Drs. Adv. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. dikenal sebagai akademisi sekaligus praktisi kebijakan publik dengan latar belakang multidisipliner di bidang ilmu politik, hukum, dan hubungan internasional.

Setelah dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS), sosok yang akrab disapa “Bung Ganjar” ini semakin aktif menyuarakan kritik intelektual terhadap berbagai fenomena politik nasional.

Kariernya membentang dari parlemen hingga lingkar strategis pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (2019–2024), Anggota DPR/MPR RI (1997–2002), hingga staf khusus di lingkungan pemerintah dan parlemen.

Selain itu, ia juga aktif sebagai Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar serta tokoh senior di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Dengan kombinasi pengalaman akademik dan praktik kebijakan, Prof. Ganjar dinilai sebagai salah satu intelektual publik yang berani menempatkan diskursus ekonomi Indonesia dalam kerangka pertarungan ideologi global.

Dalam konteks itulah, gagasan Soemitronomics kembali dipertanyakan: apakah Indonesia masih memiliki keberanian politik untuk menegakkan kedaulatan ekonomi, atau justru semakin tenggelam dalam arus kapitalisme global. (By/Red)