Connect with us

Papua

PPNI Papua Barat Daya Tata Aset, Siapkan Organisasi yang Kuat dan Mandiri

Published

on

Kota Sorong PBD – Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Wilayah Papua Barat Daya terus menunjukkan komitmen dalam membangun organisasi yang kuat, profesional, dan mandiri.

Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Audit Aset yang digelar di Hotel Mamberamo, Kota Sorong, Sabtu (23/8/25), dengan menghadirkan jajaran pimpinan pusat sebagai bentuk keseriusan dalam reformasi kelembagaan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Dr. Naomi Netty Howay, S.KM, M.Kes, selaku Ketua DPW PPNI Papua Barat sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya.

Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari transformasi organisasi menuju tata kelola aset yang modern, transparan, dan berpihak pada anggota.

“Aset organisasi bukan hanya fisik, tapi juga menyangkut keberadaan tempat, sistem informasi, dan keberpihakan kepada anggota. Kita sedang menata fondasi besar untuk anak cucu perawat kita ke depan. Dan semua dimulai dari audit yang jujur, terbuka, dan membangun,” tegasnya.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber nasional dari Dewan Pengurus Pusat PPNI:

– Dr. Ns. Aprisunadi, M.Kep, Sp.Kep, MB, M.A.B – Bendahara Umum DPP PPNI
– Fajar Tri Asih, S.Kep, Ns, MM, M.Kep – Bendahara I DPP PPNI

Dalam pemaparannya, Dr. Aprisunadi menjelaskan bahwa audit aset ini menjadi langkah awal pembentukan sistem organisasi yang akuntabel dan siap menjawab tantangan global, termasuk potensi penempatan perawat ke luar negeri.

“Aset bukan sekadar catatan inventaris. Kita ingin menciptakan ruang-ruang profesional, tempat anggota merasa memiliki rumahnya. Kalau ada keluhan, mereka tahu ke mana harus pergi. Kalau mau berkembang, mereka tahu fasilitas apa yang bisa digunakan. Itu bentuk keberpihakan organisasi kepada perawat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara sistem keanggotaan, pengelolaan aset, dan perencanaan strategis jangka panjang.

Hal ini, menurutnya, akan memperkuat posisi PPNI sebagai organisasi profesi yang tidak hanya besar di angka, tetapi juga solid dalam struktur.

“Kita perlu pastikan, dari pusat sampai wilayah, semua bergerak dengan arah yang sama. Transparansi aset bukan hanya untuk laporan, tapi untuk membangun kepercayaan anggota,” tambahnya.

Kegiatan Monev dan Audit ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pengurus wilayah dengan pusat, membahas berbagai tantangan serta solusi ke depan, termasuk optimalisasi aset sebagai sarana pendidikan dan pelatihan bagi perawat.

Ini menjadi strategi alternatif dari ketergantungan pada LPK, sehingga PPNI bisa hadir sebagai fasilitator langsung dalam peningkatan kapasitas anggota.

Dengan kegiatan ini, PPNI Papua Barat tidak hanya melakukan evaluasi teknis, tetapi juga melakukan refleksi kelembagaan yang mendalam.

Langkah ini diyakini akan membawa perubahan positif bagi struktur organisasi dan kesejahteraan anggota di masa depan. (Timo)

Papua

Polda Papua Barat Daya Gelar Silaturahmi Bersama Tokoh Masyarakat Perkuat Kamtibmas di Sorong

Published

on

Sorong— Polda Papua Barat Daya (Polda PBD) menggelar acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan komunitas peduli keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Layar Gading Cafe, Kota Sorong.

Kegiatan yang digelar pada Selasa sore ini bertujuan mempererat sinergi antara aparat kepolisian dengan masyarakat demi menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Papua Barat Daya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua LMA IMEKKO Papua Barat Daya, Esau Gogoba, Kepala Suku Wamena, Rudi Kogoya, serta perwakilan tokoh pemuda dan perempuan dari Kota Sorong.

Kehadiran mereka menunjukkan tingginya antusiasme dan keseriusan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

Dalam diskusi, Ketua LMA IMEKKO dan tokoh masyarakat Elia Kambuaya menyoroti masalah serius yang menjadi keresahan masyarakat, yakni peredaran minuman keras (miras).

Mereka menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara kepolisian dan masyarakat untuk mengatasi persoalan ini agar tidak merusak tatanan sosial.

Sementara itu, Kepala Suku Wamena memberikan masukan agar pemerintah daerah juga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan seperti ini, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat bisa didengar langsung dan ditindaklanjuti dengan tepat.

Tokoh perempuan Moi, Novi Klasjok, juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap generasi muda agar mereka tidak terjerumus dalam tindakan kriminal dan selalu menjadi tunas bangsa yang patuh hukum.

Ia berharap pembinaan generasi muda menjadi prioritas bersama.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Polda Papua Barat Daya memberikan tali asih kepada para tokoh masyarakat yang hadir, sebagai simbol komitmen dan sinergi untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Barat Daya.

Melalui kegiatan ini, Polda Papua Barat Daya dan masyarakat peduli Kamtibmas bertekad memperkuat kerjasama demi mewujudkan situasi yang aman dan nyaman, serta mengurangi berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah tersebut. (Timo)

Continue Reading

Papua

Sorong Gerakkan Pembagian Kelambu Massal, Target Eliminasi Malaria 2029 Kian Dekat

Published

on

Kota Sorong PBD– Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Kesehatan menggelar pencanangan pembagian kelambu massal yang berlangsung di Posyandu Bahagia, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Selasa (07/10/2025).

Kegiatan ini langsung dibuka oleh Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth Windesi Lobat, S.KM, M.AP.

Walikota Septinus Lobat menyampaikan bahwa malaria masih menjadi tantangan serius di Kota Sorong.

“Upaya pencegahan melalui penggunaan kelambu berinsektisida dan pengendalian vektor sangat penting untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak,” katanya.

Pembagian kelambu massal ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah kota dalam mendukung target nasional eliminasi malaria pada tahun 2029.

Walikota juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan kelambu secara benar untuk memastikan perlindungan maksimal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yemima Elisabeth Windesi Lobat, menambahkan, Dinkes juga melakukan serangkaian tindakan pengendalian lain seperti pemeriksaan malaria dan penyemprotan insektisida di wilayah-wilayah dengan angka kasus tinggi.

“Kasus malaria di Kota Sorong menurun dari 3.900 di 2024 menjadi 2.818 di 2025, menunjukkan progres positif berkat kerja keras semua pihak,” ungkap Yemima.

Dinas Kesehatan mendistribusikan sekitar 15.000 hingga 16.000 kelambu kepada masyarakat melalui puskesmas di seluruh Kota Sorong, sebagai langkah konkret menekan penyebaran malaria.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan tepat waktu.

Dengan semangat gotong royong dan kesadaran kolektif, Walikota berharap eliminasi malaria di Kota Sorong bukan hanya target, melainkan kenyataan yang segera terwujud demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Papua

Yayasan MER Sorong Menyampaikan Permohonan Maaf dan Lakukan Reformasi Internal di Lingkungan Kerja

Published

on

Kota Sorong PBD— Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi (MER) menegaskan komitmennya terhadap keadilan ketenagakerjaan dan kepatuhan hukum dalam lingkungan kerja, saat konferensi pers yang digelar Selasa (7/10/2025) di Gedung Wanane, Jalan Puncak Arfak, Kota Sorong.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Jucolivia Tonapa selaku Executive Secretary, didampingi oleh Engelin Prabawani Driessen (Deputy Secretary) dan Erna Arfiyani (Bendahara Yayasan).

Selanjutnya Jucolovia Tonapa sebagai Executive secretary mewakili pimpinan yayasan PT.MER (misool ekosistem regenerasi) menyampaikan respons atas isu ketenagakerjaan yang muncul baru-baru ini serta menjelaskan arah reformasi internal yang sedang dilakukan oleh yayasan.

“Kami hadir di sini untuk menyampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab bahwa Yayasan MER sangat serius dalam membenahi manajemen sumber daya manusia serta memastikan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghormati hukum,” ujar Jucolivia Tonapa di hadapan awak media.

Pihak yayasan menegaskan bahwa Yayasan MER dan PT Misool Eco Resort adalah dua entitas yang terpisah secara hukum dan operasional. Yayasan MER berfokus pada kerja sosial, kemanusiaan, dan konservasi tanpa orientasi komersial.

Sementara PT Misool Eco Resort bergerak dalam bidang usaha ekowisata dan kegiatan lainnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika, Yayasan MER menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tanpa syarat kepada mantan karyawan, khususnya dari unit ECL dan SMVP, atas segala perlakuan tidak adil atau proses pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan standar organisasi maupun peraturan ketenagakerjaan nasional.

“Kami sangat menyesal jika terdapat perlakuan yang tidak manusiawi atau keputusan manajerial yang merugikan pihak manapun. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tegas perwakilan yayasan.

Sebagai bagian dari proses audit internal, yayasan telah mengambil tindakan disipliner terhadap sejumlah anggota manajemen yang terbukti menyimpang dari nilai-nilai organisasi dan etika profesional.

Yayasan juga sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur manajemen untuk memastikan keselarasan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Dalam pernyataannya, Jucolivia Tonapa menyampaikan bahwa mulai 18 September 2025, salah satu pejabat SDM internal berinisial DDN tidak lagi bekerja di lingkungan Yayasan MER maupun PT Misool.

Selain itu, pihak yayasan mengonfirmasi bahwa LHS telah mengundurkan diri sepenuhnya dari posisinya sebagai penasihat hukum dan pelatih internal yayasan.

Yayasan MER juga menyatakan bahwa evaluasi terhadap Ketua Yayasan sedang dilakukan secara serius untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang terhadap staf. Jika terbukti, yayasan akan menindak tegas sesuai nilai-nilai organisasi dan hukum yang berlaku.

“Kami tidak mentoleransi perilaku tidak profesional dalam bentuk apapun. Semua pihak dalam organisasi harus bekerja berdasarkan integritas, rasa hormat, dan kepatuhan hukum”.

Yayasan MER kini tengah menerapkan serangkaian reformasi internal, termasuk:
– Pembentukan mekanisme pengaduan karyawan yang transparan dan aman.
– Penerapan kebijakan baru terkait kontrak kerja dan manajemen SDM.
– Peningkatan pelatihan manajerial berbasis etika dan hukum ketenagakerjaan.
– Koordinasi aktif dengan instansi terkait untuk pengawasan dan audit independen.

Dalam proses penyelesaian isu hukum dan ketenagakerjaan yang sedang berlangsung, yayasan menyatakan siap bekerjasama secara terbuka dengan pihak berwenang dan para pemangku kepentingan, sambil tetap melanjutkan misi sosial dan pelestarian lingkungan.

“Kami percaya bahwa melalui keterbukaan dan kerja sama, kita bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memperkuat misi sosial yang telah kami jalankan selama ini”.

Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi (MER) adalah organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Misi utamanya adalah pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelayanan sosial dan kemanusiaan. Yayasan ini beroperasi secara independen dan patuh terhadap standar nasional serta prinsip-prinsip donor internasional.

Yayasan MER mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk mantan karyawan dan karyawan yang masih aktif, mitra, serta masyarakat luas atas pengertian dan dukungannya.

Yayasan berkomitmen untuk terus tumbuh menjadi organisasi yang lebih baik, adil, dan bertanggung jawab demi masyarakat dan alam Indonesia.

“Bersama, kita membangun ekosistem yang regeneratif, bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk manusia di dalamnya”, pungkasnya. (Timo)

Continue Reading

Trending