Connect with us

Nasional

Catatan Akhir Tahun Sonny Danaparamita: Ketika Gula Petani Tertahan, Pupuk Tak Sampai

Published

on

PASURUAN — Menjelang akhir tahun, persoalan klasik sektor gula nasional kembali mengemuka. Produksi gula petani belum terserap secara optimal, sementara kebijakan impor masih terus berjalan. Kondisi ini menjadi cermin lemahnya konsistensi kebijakan pangan nasional yang seharusnya berpihak kepada petani.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan.

Kunjungan ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan sebagai bentuk evaluasi langsung terhadap arah kebijakan gula nasional sepanjang tahun berjalan.

“Petani sudah berproduksi, tetapi gula mereka belum terserap maksimal. Di sisi lain, impor tetap berjalan. Ini ironi yang terus berulang dari tahun ke tahun,” ujar Sonny.

Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, persoalan gula nasional bukan semata-mata terletak pada kemampuan produksi, melainkan pada keberpihakan kebijakan.

Ketika impor lebih cepat masuk dibandingkan penyerapan hasil petani, maka semangat swasembada hanya berhenti sebagai jargon.

Tak hanya soal gula, Sonny juga menyoroti rendahnya serapan pupuk subsidi nasional sepanjang tahun ini.

Meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk, manfaat kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani akibat lemahnya tata kelola distribusi dan pengawasan.

“Harga pupuk memang turun, tetapi serapannya rendah. Ini menandakan adanya persoalan serius dalam distribusi dan pengawasan. Jika dibiarkan, produktivitas pertanian akan terus terhambat,” tegasnya.

Dalam refleksi akhir tahun, Sonny mengingatkan kembali pesan ideologis Bung Karno tentang Marhaenisme, bahwa negara harus berdiri tegak di sisi kaum kecil petani, buruh, dan rakyat produsen bukan tunduk pada logika pasar semata. Bagi Bung Karno, keadilan sosial bukan sekadar slogan, melainkan keberpihakan nyata dalam kebijakan.

“Petani tebu adalah Marhaen masa kini. Jika hasil keringat mereka tidak dilindungi, maka negara telah menjauh dari cita-cita keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa keberanian politik untuk membenahi tata kelola pupuk, menata ulang kebijakan impor, serta memastikan hasil panen petani terserap secara adil, maka swasembada gula hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa ruh ideologis. Di titik inilah negara diuji, hadir sebagai pelindung Marhaen, atau sekadar menjadi penonton atas ketimpangan yang terus berulang. (By/Red)

Nasional

Setahun Dapur Sehat MBG Al Azhaar Kedungwaru, Momentum Syukur dan Pengabdian untuk Generasi Emas

Published

on

TULUNGAGUNG— Satu tahun perjalanan Dapur Sehat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung menjadi momentum penuh rasa syukur dan refleksi. Tepat setahun beroperasi sejak 6 Januari 2025, SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru menggelar tasyakuran sederhana pada Ahad (4/1/2026).

Acara tasyakuran berlangsung di Gedung Dakwah Abi KH. M. Ihya Ulumiddin, Pesantren Al Azhaar Kedungwaru, Jalan Pahlawan Gang III, Kedungwaru, Tulungagung.

Gedung yang biasanya digunakan untuk kegiatan santri SMP Al Azhaar tersebut tampak berbeda, dipenuhi senyum para relawan, ahli gizi, akuntan, serta pengelola dapur sehat MBG.

Tasyakuran yang berlangsung khidmat itu dihadiri para relawan dan perwakilan penerima manfaat sebagai penanda satu tahun pengabdian dapur sehat MBG Al Azhaar.

Selama setahun, ribuan anak telah terlayani dan puluhan sekolah kecil turut merasakan manfaat program makan bergizi gratis tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Makan Bergizi Gratis Indonesia (AMBGI), Muhammad Turino Junaedy, memberikan apresiasi khusus pada Selasa (6/1/2026).

Dalam wawancara dengan 90detik.com, ia menegaskan bahwa AMBGI senantiasa mendukung perjuangan dapur sehat MBG di berbagai daerah, termasuk di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru.

“Saya telah bersilaturrahim di SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar Kedungwaru. Yang saya tahu, para relawannya sangat terampil, bekerja dengan tim yang baik, meriah, dan tulus. Semoga berkah di milad perdana ini,” ujar Junaedy.

Ia menambahkan, dapur sehat Al Azhaar layak diapresiasi karena hasil olahan menunya telah 15 kali dinilai baik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menu-menu tersebut bahkan ditampilkan di media online sebagai contoh praktik pengelolaan SPPG yang baik.

“Ini contoh pengelolaan SPPG yang baik. Karena itu, saya mendoakan semoga Kyai Imam selaku mitra BGN semakin ikhlas dan istiqomah,” tambahnya.

“Keberadaan AMBGI akan menjadi wadah silaturrahim para mitra BGN yang diberi amanah mengelola SPPG,” tutup Junaedy.

Sementara itu, Ahli Gizi Al Azhaar, Yeni, menjelaskan bahwa pada awal operasional dapur sehat melayani 3.998 penerima manfaat. Namun, seiring kebijakan pemerataan dari BGN, jumlah penerima manfaat kini stabil di angka 3.000 orang.

Abah Imam selaku pengelola menambahkan bahwa SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar memiliki komitmen berbagi secara merata.

“SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar bermaksud berbagi di lembaga yang muridnya sedikit agar lebih bermanfaat,” ujarnya.

Milad perdana dapur sehat MBG Al Azhaar Kedungwaru berlangsung sederhana, diisi doa, ucapan syukur, dan kisah perjalanan pengabdian.

Tanpa perlombaan atau kegiatan seremonial besar, kesederhanaan justru menghadirkan makna mendalam bagi seluruh yang hadir.

Dalam penutup acara, Abah Imam menyampaikan terima kasih khusus kepada Mbah Sebrina Mahardika, Kepala SPPG Khusus Pesantren Al Azhaar pertama yang telah membersamai sejak Desember 2024.

“Semoga pengabdian Mbak Sebrina Mahardika diberi balasan pahala dari Alloh Ta’ala,” ungkapnya.

Satu tahun perjalanan dapur sehat MBG Al Azhaar Kedungwaru bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat bahwa dapur sehat dapat menjadi jembatan kerukunan, sarana dakwah, dan pondasi kuat bagi terwujudnya generasi emas Indonesia. (DON)

Continue Reading

Papua

Pemprov PBD Tegaskan Kerukunan Umat sebagai Fondasi Pembangunan dan Harmoni Beragama

Published

on

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.

Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.

Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.

Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.

Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.

Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.

Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)

Continue Reading

Nasional

Pemkot Sorong Gelar Apel Perdana 2026, Wali Kota Tekankan Disiplin dan Kehadiran ASN

Published

on

Kota Sorong PBD— Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong menggelar apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengawali Tahun 2026 di halaman Kantor Wali Kota Sorong, Senin (5/1/2026).

Apel perdana tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dan diikuti oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkot Sorong.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya disiplin dan kehadiran ASN sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia secara khusus menyoroti peran strategis kepala distrik dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat wilayah.

“Saya tidak mau lagi mendengar laporan masyarakat yang mengatakan kepala distrik atau lurah tidak pernah kelihatan di kantor,” tegas Wali Kota di hadapan peserta apel.

Menurutnya, ASN merupakan garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh ASN, khususnya pejabat wilayah, diminta untuk bekerja secara profesional, disiplin, serta hadir penuh selama jam kerja.

Wali Kota juga menegaskan larangan bagi ASN yang meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas atau tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan, baik kepada dirinya maupun Wakil Wali Kota.

“Kepala distrik dan lurah itu dekat dengan akar rumput. Masyarakat paling mudah melapor. Jangan sampai ada ASN yang menghilang dari kantor dan tidak melayani warga,” ujarnya.

Selain kedisiplinan, Wali Kota mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ia menilai keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kinerja ASN di lapangan.

“Sebagai ASN, kita harus mampu berinovasi dan melakukan sesuatu yang nyata di tengah masyarakat. Jangan hanya menunggu, tetapi jemput bola,” katanya.

Apel perdana ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh ASN Pemkot Sorong dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sepanjang Tahun 2026.

Wali Kota berharap, dengan disiplin dan semangat kerja yang baru, kinerja ASN semakin meningkat sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Sorong.

Usai pelaksanaan apel, para ASN Pemkot Sorong tampak saling bersalaman dan bertegur sapa sebagai bentuk kebersamaan dan ramah tamah dalam mengawali tahun kerja 2026. (Timo)

Continue Reading

Trending