TULUNGAGUNG— Di negeri ini, menjadi miskin memang sudah cukup berat. Namun, dugaan yang mencuat dari RSUD dr. Iskak justru memperlihatkan ironi yang lebih dalam, kemiskinan seolah dijadikan celah untuk permainan kotor oleh oknum tertentu.

Program bantuan pembiayaan kesehatan yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kecil, kini disorot karena diduga berubah menjadi lahan basah praktik penyimpangan. Sorotan tajam mengarah pada penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dokumen yang semestinya sakral, namun diduga bisa “diatur” demi kepentingan tertentu.

Bayangkan, sebuah surat yang menjadi harapan terakhir warga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan, justru disinyalir berubah fungsi menjadi “tiket emas”. Bukan untuk menyelamatkan yang lemah, melainkan membuka peluang keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah publik.

Negara, melalui fasilitas kesehatan daerah, hadir untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membayar. Namun ketika sistem itu disusupi kepentingan, maka yang tumbang bukan hanya keuangan negara melainkan keadilan itu sendiri.

Modusnya terbilang klasik, tetapi dampaknya sangat nyata. Warga yang secara ekonomi sebenarnya mampu, diduga difasilitasi untuk memperoleh SKTM. Ada indikasi praktik “biaya jasa” demi mendapatkan legalitas palsu. Dampaknya jelas, dana bantuan yang bersumber dari anggaran publik terserap oleh pihak yang tidak berhak.

Lebih jauh, muncul kekhawatiran adanya praktik lanjutan seperti mark-up biaya hingga klaim fiktif yang melibatkan oknum internal dan pihak lain. Jika ini terjadi, maka skemanya bukan lagi pelanggaran kecil, melainkan potensi korupsi yang terstruktur.

Inilah yang disebut sebagai korupsi sosial. Kerugiannya tidak hanya terukur dalam angka, tetapi juga dalam hilangnya hak masyarakat miskin yang sesungguhnya.

Ketika kuota bantuan habis oleh mereka yang “berpura-pura miskin”, maka di sisi lain, warga yang benar-benar membutuhkan justru harus menjual aset, berutang, bahkan menunda pengobatan.

Sebagai institusi pelayanan publik, RSUD dr. Iskak seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem. Mekanisme verifikasi harus diperketat, pengawasan internal harus diperkuat, dan celah penyimpangan harus ditutup rapat. Jangan sampai reputasi yang telah dibangun justru runtuh oleh ulah segelintir pihak.

Penegak hukum juga dituntut tidak tinggal diam. Jika terdapat bukti awal yang mengarah pada praktik pungutan liar, manipulasi data, atau penyalahgunaan anggaran, maka langkah tegas harus segera diambil. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar wacana.

Fenomena ini menjadi cermin bahwa persoalan tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada moralitas. Ketika bantuan sosial dijadikan alat permainan, maka yang rusak bukan hanya tata kelola, tetapi juga rasa kemanusiaan.

Sudah saatnya fungsi SKTM dikembalikan pada tujuan awalnya, melindungi yang lemah, bukan dimanfaatkan oleh yang oportunis. Kepercayaan publik sedang dipertaruhkan. Jika tidak ada pembenahan serius, maka luka ini akan semakin dalam.

Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan janji. (Red)

Oleh : Donny Saputro, Pimpinan Redaksi Media 90detik.com pengamat kebijakan publik.

Editor: Joko Prasetyo

Jakarta— Di tengah kenaikan harga energi global yang tak terhindarkan, Indonesia memilih jalur berbeda: menahan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil.

Kebijakan ini menghadirkan ketenangan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih serius, apakah stabilitas ini mencerminkan kekuatan kebijakan, atau justru bentuk penundaan terhadap risiko yang lebih besar?

Stabilitas yang Dibayar Mahal.

Menjaga harga BBM tetap rendah bukanlah kebijakan tanpa biaya. Ia adalah keputusan politik-ekonomi yang secara sadar memindahkan beban dari masyarakat ke negara.

Dalam jangka pendek, dampaknya jelas: inflasi terkendali, konsumsi terjaga, dan potensi gejolak sosial dapat ditekan.

Namun dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berisiko menciptakan tekanan fiskal yang semakin berat.

Subsidi dan kompensasi energi pada akhirnya bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan cerminan dari ketergantungan yang belum terselesaikan.

Ketika harga global naik tetapi harga domestik ditahan, selisihnya tidak hilang ia hanya berpindah menjadi beban negara.

Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar ialah sampai kapan stabilitas ini bisa dipertahankan tanpa mengorbankan ruang fiskal yang lebih luas?

Ketergantungan yang Dipertahankan.

Dalam konteks geopolitik energi, posisi Indonesia masih belum sepenuhnya kuat.

Ketergantungan terhadap impor minyak membuat stabilitas domestik sangat rentan terhadap dinamika global.

Alih-alih memutus ketergantungan tersebut secara agresif, kebijakan stabilisasi harga justru berpotensi mempertahankan pola konsumsi lama. Harga yang relatif murah cenderung menghambat perubahan perilaku energi masyarakat.

Dengan kata lain, stabilitas hari ini bisa menjadi disinsentif bagi transisi energi itu sendiri.

Belajar dari Masa Lalu: Keberanian atau Kenyamanan?

Sejarah mencatat bahwa kebijakan energi yang berhasil justru lahir dari keberanian menghadapi risiko politik.

Program konversi energi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah contoh nyata bagaimana kebijakan tidak populer dapat menghasilkan perubahan struktural.

Namun perbedaannya dengan situasi saat ini terletak pada keberanian mengambil momentum.

Jika dahulu pemerintah mendorong perubahan meski menghadapi resistensi, kini pendekatan yang diambil cenderung lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif.

Stabilitas dipilih, tetapi transformasi berjalan lebih lambat.

Transisi Energi yang Setengah Jalan.

Pemerintah di bawah Joko Widodo memang menunjukkan arah menuju diversifikasi energi, termasuk melalui penguatan sektor kelistrikan dan pembangunan infrastruktur energi.

Namun arah ini belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, ada dorongan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Di sisi lain, kebijakan harga yang ditahan justru mempertahankan tingkat konsumsi.

Kontradiksi ini menimbulkan kesan bahwa transisi energi sedang berjalan, tetapi tanpa tekanan yang cukup kuat untuk benar-benar mengubah struktur konsumsi nasional.

Dimensi Sosial: Stabil untuk Siapa?

Stabilitas harga BBM sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang pro-rakyat. Namun dalam praktiknya, manfaatnya tidak selalu merata.

Kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih besar justru menikmati subsidi lebih banyak. Sementara kelompok rentan tetap menghadapi keterbatasan akses energi, terutama di wilayah yang infrastruktur distribusinya belum memadai.

Artinya, tanpa desain kebijakan yang lebih presisi, stabilitas harga berpotensi memperkuat ketimpangan alih-alih menguranginya.

Masalah yang Tidak Dikomunikasikan.

Di luar aspek ekonomi dan sosial, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting: komunikasi publik.

Kebijakan energi yang kompleks sering kali disampaikan secara sederhana, tanpa membuka ruang pemahaman yang utuh bagi masyarakat.

Akibatnya, publik hanya melihat hasil akhir harga yang stabil tanpa memahami konsekuensi dan arah jangka panjangnya.

Padahal, tanpa transparansi dan komunikasi yang jelas, kebijakan transisi berisiko kehilangan legitimasi sosial.

Stabilitas atau Penundaan?

Melihat seluruh dinamika tersebut, stabilitas BBM hari ini sulit dipahami sebagai kondisi final. Ia lebih menyerupai “ruang jeda” waktu yang dibeli negara untuk menunda tekanan yang sebenarnya sudah ada.

Masalahnya, setiap penundaan memiliki batas. Ketika tekanan fiskal, geopolitik, dan kebutuhan transisi energi bertemu pada satu titik, penyesuaian yang terjadi bisa menjadi jauh lebih tajam.

Penutup: Mengelola Realitas, Bukan Menundanya.

Transformasi energi selalu menuntut pilihan sulit. Menjaga stabilitas adalah langkah yang rasional, tetapi menjadikannya sebagai strategi utama tanpa arah transisi yang tegas berisiko memperpanjang ketergantungan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, melainkan apakah kita sedang mempersiapkannya secara terencana atau justru menundanya hingga menjadi lebih mahal secara ekonomi, sosial, dan politik. (By/Red)

Oleh: Arvi Jatmiko, Pemerhati Geopolitik International, Alumni FISIP Universitas Indonesia, Ketua GoPro (Golkar For Prabowo)

Jakarta— Dalam dinamika global yang semakin kompetitif, kekuatan suatu bangsa tidak lagi semata ditentukan oleh aspek militer atau ekonomi. Budaya, dalam pengertian yang luas, telah menjadi bagian penting dari strategi geopolitik modern.

Dalam konteks Indonesia, fondasi kekuatan itu sesungguhnya telah lama dirumuskan dalam kerangka nilai yang khas, yakni Pancasila.

Persoalannya hari ini bukan pada ketiadaan nilai, melainkan pada kemampuan menjembatani warisan tersebut dengan realitas modernisasi yang bergerak cepat dan sering kali tak berpijak.

Geopolitik budaya Nusantara bertumpu pada keragaman yang terintegrasi. Sejak masa kerajaan hingga terbentuknya negara-bangsa, wilayah ini tidak disatukan oleh kekuatan tunggal, melainkan oleh jejaring nilai, simbol, dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Inilah bentuk “kekuasaan lunak” yang bekerja secara organik jauh sebelum istilah itu dikenal dalam wacana global.

Kesenian seperti jaranan, ketoprak, ludruk, hingga wayang kulit bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan instrumen pembentukan kesadaran kolektif. Di dalamnya terkandung ajaran tentang kepemimpinan, keseimbangan, dan etika sosial yang membentuk cara pandang masyarakat Nusantara.

Dalam perspektif ini, budaya berfungsi sebagai:

• alat kohesi sosial di tengah keberagaman
• medium transmisi nilai lintas generasi
• sumber legitimasi moral dalam kehidupan publik

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran strategis tersebut cenderung melemah. Budaya tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, melainkan sekadar pelengkap hadir dalam seremoni, absen dalam perumusan arah.

Sebagai dasar negara, Pancasila bukanlah konsep yang lahir di ruang hampa. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam kebudayaan Nusantara selama berabad-abad.

Setiap sila mencerminkan dimensi budaya yang konkret:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa — refleksi spiritualitas masyarakat Nusantara
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab — etika dan penghormatan terhadap sesama
3. Persatuan Indonesia — prinsip integrasi dalam keberagaman
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan — tradisi musyawarah
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — cita-cita keseimbangan sosial

Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai kerangka geopolitik budaya: bukan hanya dasar negara, tetapi kompas peradaban.

Tantangan terbesar saat ini adalah munculnya jarak antara nilai dan praktik. Modernisasi kerap berjalan tanpa pijakan budaya yang kuat.

Akibatnya, generasi muda mengalami disorientasi identitas, nilai lokal tersisih oleh dominasi budaya global, dan kehidupan sosial semakin pragmatis sekaligus individualistik.

Dalam kondisi seperti ini, Pancasila berisiko tereduksi menjadi simbol normatif dihafal, tetapi tidak dihidupi.

Di tengah arus tersebut, Bali kerap dipandang sebagai contoh bagaimana tradisi dapat tetap hidup dalam modernitas. Budaya tidak ditinggalkan, melainkan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sistem ekonomi, termasuk pariwisata. Ritual, seni, dan struktur sosial tetap berjalan, sekaligus menjadi daya tarik global.

Namun demikian, Bali bukan tanpa konteks khusus. Ia memiliki kekuatan struktur adat dan homogenitas kultural yang tidak sepenuhnya dimiliki wilayah lain di Indonesia. Karena itu, yang dapat diadopsi bukan bentuknya, melainkan prinsipnya: konsistensi dalam merawat budaya sebagai bagian dari sistem hidup, bukan sekadar warisan simbolik.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa:

• budaya dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus identitas
• modernisasi tidak harus menghapus tradisi
• pengelolaan budaya yang konsisten mampu memperkuat posisi dalam percaturan global

Untuk menjaga arah bangsa, diperlukan langkah strategis yang lebih konkret dan terukur. Beberapa di antaranya:

• Reaktualisasi Pancasila dalam pendidikan, dari hafalan menuju praktik sosial yang kontekstual
• Revitalisasi kesenian tradisional sebagai medium pembelajaran nilai di ruang publik dan sekolah
• Penguatan diplomasi budaya sebagai instrumen soft power Indonesia di tingkat global
• Dukungan nyata terhadap pelaku budaya melalui kebijakan, pendanaan, dan ekosistem yang berkelanjutan

Geopolitik budaya Nusantara dan Pancasila pada dasarnya adalah dua sisi dari satu mata uang. Keduanya berbicara tentang bagaimana bangsa ini memahami dirinya sendiri sekaligus menempatkan diri di tengah dunia yang terus berubah.

Tanpa budaya, pembangunan kehilangan arah. Tanpa Pancasila, modernisasi kehilangan pijakan nilai. Dan tanpa keduanya, kemajuan hanya akan menjadi akumulasi tanpa makna.

Tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan, tetapi menghidupkan kembali menjadikan nilai sebagai praktik, dan budaya sebagai kekuatan strategis. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat tetap berdiri tegak, tidak sekadar mengikuti arus global, tetapi turut menentukan arahnya. (By/Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara