TULUNGAGUNG — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan tahun 2026 sebagai momentum peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan tersebut disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam wawancara bersama CNN Indonesia.

Ia menegaskan bahwa fokus utama program MBG ke depan tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada peningkatan mutu menu yang disajikan. Untuk itu, seluruh yayasan maupun mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN.

“Setiap SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Sertifikat Halal, sebagai jaminan kualitas dan keamanan makanan,” ujarnya.

Di Kabupaten Tulungagung, salah satu dapur MBG yang menjadi perhatian adalah dapur SPPG khusus di Pesantren Al Azhaar Kedungwaru. Dapur ini merupakan yang pertama beroperasi di wilayah tersebut sejak 6 Januari 2025 dan kini telah berjalan lebih dari satu tahun.

Di tengah berbagai sorotan terhadap BGN, mulai dari kasus keracunan hingga isu pengadaan, dapur MBG Kedungwaru justru menunjukkan capaian positif.

Menu yang disajikan bahkan dipilih langsung oleh BGN selama tiga hari berturut-turut, yakni Rabu (15/4/2026), Kamis (16/4/2026), dan Jumat (17/4/2026), serta dipublikasikan melalui media sosial resmi BGN sebagai contoh praktik baik.

Dalam kunjungan pada Jumat (17/4/2026), Ketua Dewan Pembina Yayasan Al Azhaar, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menyampaikan harapannya bagi seluruh relawan yang terlibat.

Ia memohon doa agar para relawan senantiasa diberikan kesehatan, semangat, serta keikhlasan dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pengelolaan dapur telah sepenuhnya dipercayakan kepada Kepala SPPG bersama tim ahli gizi, akuntansi, dan relawan.

“Yayasan hanya memberi arahan agar tidak ada praktik mengurangi dana yang menjadi hak anak. Jujur, ikhlas, dan semangat adalah modal utama,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap dapur MBG tidak hanya menjadi tempat kerja, tetapi juga ladang ibadah bagi para relawan.

“Jadikan dapur MBG sebagai wadah beribadah. Menyiapkan makanan untuk anak didik adalah amal yang berpahala seperti para guru. Harus dijalani dengan semangat dan keikhlasan,” pungkasnya. (DON/Red)

KOTA KEDIRI – Sebuah kasus penganiayaan yang mengejutkan terjadi di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur.

Seorang nenek berinisial S (62) ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Kediri Kota setelah menganiaya tiga cucunya sendiri hingga satu di antaranya meninggal dunia.

Pelaku yang merupakan nenek kandung para korban mengaku tega melakukan kekerasan berulang kali hanya karena kesal cucu-cucunya dianggap tidak menuruti omongannya.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, AKP Achmad Elyasarif Martadinata mengungkapkan bahwa tersangka melakukan penganiayaan secara berulang di seluruh tubuh ketiga cucunya.

“Tersangka menggunakan tangan kosong, gagang sapu, hingga pipa untuk menganiaya para korban,” ujar AKP Achmad Elyasarif dalam konferensi pers di Mapolres Kediri Kota, pada Jumat (17/4).

Akibat dari tindakan brutal tersebut, seorang balita malang berinisial NIZ (3) meregang nyawa. Dua cucu lainnya kini masih menjalani perawatan intensif.

Yang membuat publik terhenyak adalah motif di balik aksi keji ini. S mengaku kesal lantaran cucu-cucunya dianggap tidak menuruti perkataannya.

“Untuk motif sementara, terduga pelaku melakukan hal tersebut karena cucunya ini tidak menuruti apa yang dikatakan oleh pelaku,” tambahnya.

Polisi saat ini masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Sejumlah barang bukti seperti bilah kayu dan pipa yang digunakan untuk menganiaya korban juga telah diamankan.

Pihak kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikologis bagi dua korban yang masih selamat. Trauma berat pasti dialami oleh anak-anak tersebut setelah mengalami kekerasan dari nenek kandungnya sendiri.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak agar lebih waspada terhadap potensi kekerasan pada anak, yang bisa saja terjadi di lingkungan terdekat sekalipun.

Polres Kediri Kota mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar.

(JK/ Hms)

Editor: Joko Prasetyo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo.

Dalam penggeledahan yang dilakukan pada Kamis (16/04), penyidik menemukan sejumlah surat pengunduran diri (resign) milik kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibuat tanpa mencantumkan tanggal.

Surat-surat tersebut diduga kuat digunakan sebagai “senjata rahasia” oleh Gatut Sunu untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di tiga lokasi sekaligus: rumah dinas Bupati Tulungagung, rumah pribadi Gatut Sunu Wibowo, dan rumah pribadi ajudannya bernama Dwi Yoga Ambal di Kecamatan Bandung, Tulungagung.

“Dalam penggeledahan tersebut, di antaranya ditemukan beberapa dokumen. Salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD lainnya yang dibuat tanpa tanggal,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, pada Jumat (17/4).

Menurut Budi, dokumen itulah yang diduga menjadi alat bagi Gatut Sunu untuk memaksa para kepala OPD agar menuruti semua perintahnya.

“Surat ini merupakan alat untuk menekan Kepala OPD agar mengikuti perintah Bupati,” tegasnya.

Tim KPK juga dibantu oleh Kabag Umum Setda Tulungagung, Yulius Rama Isworo, yang dipanggil langsung ke Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso untuk mempermudah proses penggeledahan. Berkat kerja sama tersebut, penyidik akhirnya menemukan barang bukti tambahan yang sangat krusial.

Nantinya, surat-surat resign tanpa tanggal ini akan memperkuat konstruksi perkara dugaan pemerasan yang menjerat Gatut Sunu Wibowo terhadap 16 Kepala OPD di Tulungagung.

“Kemarin penggeledahan hari pertama, tentunya masih ada penggeledahan lanjutan. Kalau ada update terbaru secepatnya akan kami sampaikan,” tambah Budi.

KPK pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tulungagung yang dinilai kooperatif dan sangat mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo