Jakarta — Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Soegiarto Santoso, SE, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. Menurutnya, agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah membutuhkan dukungan bersama agar dapat memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan rakyat.

“Indonesia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang tidak sederhana. Karena itu, stabilitas ekonomi nasional perlu terus dijaga melalui kebijakan yang terukur, adaptif, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujar Soegiarto Santoso, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Soegiarto, setiap pemerintahan tentu memiliki visi besar dalam mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan ruang bagi proses pembangunan berjalan dengan tetap disertai masukan yang konstruktif.

“Pemerintah tentu memiliki semangat untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Yang penting adalah memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, serta kesehatan fiskal negara,” katanya.

Ia menilai Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk terus tumbuh. Namun demikian, berbagai faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, dinamika investasi global, fluktuasi nilai tukar, hingga tekanan ekonomi internasional tetap perlu diantisipasi secara cermat.

Sebagai pimpinan organisasi kebangsaan, Soegiarto menegaskan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, menjaga optimisme publik sekaligus memperkuat tata kelola ekonomi yang sehat menjadi kepentingan bersama.

“Dalam situasi global yang dinamis seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah semangat gotong royong kebangsaan. Dukungan terhadap pembangunan harus berjalan seiring dengan evaluasi yang objektif agar arah pembangunan nasional semakin kuat,” ujarnya.

Soegiarto juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia sebagai bangsa besar, selama pembangunan dijalankan secara konsisten, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kita harus tetap optimistis. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dengan stabilitas, kepercayaan publik, dan kebijakan yang konsisten, saya yakin cita-cita menuju kesejahteraan rakyat dapat terus diwujudkan,” pungkasnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Dugaan kembali berlanjutnya pembangunan bangunan di atas lahan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Ketua PSM Lidra, Menam Maulana, mengecam keras dugaan pembangunan yang kembali berjalan meski sebelumnya telah diberi SP2 dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Menam, kejadian tersebut menjadi tamparan serius bagi kewibawaan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menegakkan aturan tata ruang dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

“Kalau bangunan yang sebelumnya sudah diberi SP2 dan ditindak saja masih bisa kembali dibangun tanpa rasa takut, lalu di mana wibawa pemerintah daerah? Jangan sampai masyarakat menilai aturan hanya tajam ke rakyat kecil, tetapi melempem di hadapan pengusaha tertentu,” tegasnya.

Dirinya menilai, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait konsistensi penegakan hukum di daerah. Sebab, ketika sebuah pelanggaran yang sudah jelas pernah ditindak masih tetap berjalan seolah tanpa hambatan, maka persoalan itu dinilai bukan lagi sekadar pelanggaran administratif biasa.

“Ini bukan hanya soal bangunan berdiri kembali. Ini soal marwah pemerintah daerah. Kalau pelanggaran yang sudah pernah ditindak saja tetap berjalan, publik tentu bertanya: apakah ada pembiaran, atau pemerintah memang sudah kehilangan keberanian dalam menindak pelanggaran tertentu?” lanjut Menam.

Menurutnya, keberadaan bangunan di atas lahan LP2B merupakan persoalan serius karena menyangkut perlindungan kawasan pertanian yang seharusnya dijaga demi kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan jangka panjang.

Menam juga mendesak pemerintah daerah serta aparat terkait agar tidak tutup mata terhadap persoalan tersebut dan segera mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu.

“Kalau aturan bisa dilanggar terus-menerus tanpa konsekuensi yang jelas, maka yang hancur bukan hanya lahan pertanian, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya. (DON/Red)

Jawa Timur — Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026) sekitar pukul 08.00 WIB dalam rangka kunjungan kerja.

Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo, serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan nasional.

Dari Lanud Iswahjudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan kenegaraan.

Di Kabupaten Nganjuk, Presiden dijadwalkan meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi, penguatan nilai perjuangan, sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap aspek sosial kemasyarakatan.

Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri serta menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas diketahui bertolak menuju Jawa Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.50 WIB.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jawa Timur antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. (Is/Red)