Hukum Kriminal
Dugaan Pelecehan Anak Dibawah Umur, Perangkat Cabul Harus Diadili
TULUNGAGUNG, 90detik.com- Ratusan warga Desa Gesikan, Kecamatan Pakel, Tulungagung, berkumpul di depan kantor desa untuk menggelar demonstrasi atas dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang oknum perangkat desa.
Protes ini bertujuan untuk menuntut tindakan tegas terhadap pelaku dan keadilan bagi korban.
Oknum perangkat desa yang diduga melakukan tindakan pelecehan tersebut inisial PR, dan korban sebut saja Melati (15) tahun yang tidak lain adalah keponakanya sendiri.
Dalam aksinya, para warga menegaskan bahwa oknum perangkat desa yang diduga terlibat dalam pelecehan tersebut harus dipecat dan diproses hukum.
Mereka merasa bahwa tindakan ini sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang yang seharusnya bertanggung jawab dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak.
Selain itu, warga juga menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepala desa Gesikan terkait masalah pengurusan sertifikat tanah yang tak kunjung selesai.
Mereka menganggap bahwa sudah cukup lama masalah ini menghantui mereka, namun hingga saat ini belum ada tindakan konkret yang diambil oleh kepala desa.
“Kami meminta kepala desa untuk segera menindaklanjuti pengurusan sertifikat tanah ini. Sudah lebih dari empat tahun kami menunggu dan tidak ada kejelasan. Kami sangat kecewa dengan kinerja kepala desa yang seolah-olah membiarkan masalah ini terbengkalai,” ujar salah satu warga yang ikut dalam demonstrasi tersebut, Kamis(14/12/23).
Sebagai respons atas tuntutan warga, pihak kepolisian yang telah melakukan investigasi terhadap dugaan pelecehan tersebut menyatakan akan segera memproses perkara ini secara serius. Mereka menjamin bahwa pelaku tidak akan luput dari hukum dan akan bertanggung jawab atas tindakannya.
Caption Foto : Suasana saat warga desa gesikan kecamatan pakel demo tuntuk oknum perangkat desa dipecat.
Kepala desa Gesikan Nurhadi, saat diminta tanggapannya terkait tuntutan warga terhadap pengurusan sertifikat tanah, mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dengan urusan sertifikat tersebut.
Mengawali tanggapannya Nurhadi mengatakan ,” yang salah memang harus diadili” ujarnya.
“Sedangkan terkait pengurusan sertifikat tanah saya tidak tahu menahu dan itu bukan urusan saya,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Pakel Imam Suwoyo S.Sos.M.Si, merekomendasikan untuk memecat dengan tidak hormat perangkat tersebut.
“Saya merekomendasikan memecat secara tidak hormat oknum perangkat yang melakukan tindakan asusila terhadap anak dibawah umur”, cetusnya.
Kemudian, pada sambutan Kapolsek Pakel, Polres Tulungagung Iptu Retno Pujiarsih, SH., MH mengatakan bahwa,’ surat perjanjian damai tidak menghapus proses hukum,” tegasnya.
Dan dengan adanya peristiwa ini ia juga menghimbau kepada masyarakat yang hadir supaya jangan mempercayakan anak gadisnya mudah mempercayakan anak gadisnya pada orang lain, karena pelaku biasanya orang adalah orang terdekat.
“Kebanyakan pelaku pelecehan adalah orang terdekat kita sendiri, makanya bagi yang mempunyai anak gadis jangan mudah percaya kepada orang lain walaupun itu saudara sendiri,” jelasnya.
Dengan adanya demonstrasi ini, diharapkan pihak terkait, terutama kepala desa, dapat segera mengambil tindakan untuk menuntaskan masalah sertifikat tanah dan juga memberikan keadilan kepada korban pelecehan.
Warga Desa Gesikan berharap agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi mereka yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kepercayaan dan melanggar hukum. (id/Red)
Hukum Kriminal
Polres Blitar Kota Amankan Pemuda Tulungagung atas Kasus Penyalahgunaan Biosolar Bersubsidi
BLITAR – Polres Blitar Kota berhasil mengamankan seorang pemuda asal Kabupaten Tulungagung terkait kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar.
Tersangka berinisial YAF (20), warga Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, ditangkap dalam sebuah operasi yang digelar pada Kamis (23/4) sekitar pukul 21.00 WIB.
Penangkapan dilakukan di Jalan Cemara, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Lokasi tersebut diketahui menjadi tempat persembunyian pelaku beserta barang bukti hasil penimbunan BBM.
Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menjelaskan bahwa tersangka menjalankan aksinya dengan membeli biosolar di sejumlah SPBU menggunakan barcode milik kendaraan lain.
“Pelaku menggunakan dump truck yang telah dimodifikasi menjadi tangki penampungan. Untuk menghindari kecurigaan, BBM disamarkan dengan sekam padi dan ditutup terpal,” ujar Kapolres, pada konferensi pers di Gedung Patriatama pada Selasa (28/4),
Setelah terkumpul, biosolar tersebut dipindahkan ke tempat penampungan menggunakan pompa listrik. Rencananya, BBM itu akan dijual kembali dengan harga lebih tinggi guna meraup keuntungan pribadi.
Kapolres menambahkan bahwa tersangka sengaja berpindah-pindah SPBU di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
“Hal itu dilakukan untuk mengelabui petugas agar tidak mudah dilacak,” imbuhnya.
Meski mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut, pihak kepolisian tetap melakukan pendalaman lebih lanjut. Kapolres menyebutkan modifikasi kendaraan dilakukan di sebuah bengkel di Tulungagung dengan alasan untuk mengangkut limbah cair.
Dalam pengungkapan kasus ini, Polres Blitar Kota menyita sejumlah barang bukti, antara lain:
· Satu unit dump truck Hino warna hijau bernomor polisi AG 8594 RR yang telah dimodifikasi
· Sekitar 1.000 liter biosolar
· 12 lembar nota pembelian dari sejumlah SPBU
· Dua unit telepon genggam
· Uang tunai Rp200 ribu
· Satu kartu ATM atas nama tersangka
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. YAF terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Polres Blitar Kota mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi distribusi BBM bersubsidi di lingkungan masing-masing.
“Apabila menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM, segera laporkan kepada pihak berwajib,” tutup Kapolres. (Hms Res/Jef)
Editor: Joko Prasetyo
SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, angkat bicara soal kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Ia menegaskan bakal menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan.
“Iya, kita semua tentu menyerahkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat (18/4).
Khofifah juga memastikan akan mengikuti setiap tahapan pemeriksaan demi mengusut tuntas kasus yang melibatkan pejabat di dinasnya itu.
“Kita hormati proses yang sedang berjalan,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan tiga tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial AM, Kepala Bidang Pertambangan berinisial OS, dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H.
Modus Perpanjang Izin: Bayar Puluhan Juta
Dari hasil penyidikan, terungkap praktik pungli yang sistematis. Para pemohon izin yang tidak memberikan uang dipastikan mengalami hambatan, meski persyaratan mereka sudah lengkap. Proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) diduga sengaja diperlambat.
Besarannya bervariasi dan tidak main-main:
· Izin tambang baru: Rp 50 juta – Rp200 juta
· Perpanjangan izin tambang: Rp50 juta – Rp100 juta
· Izin baru pengusahaan air tanah: Rp50 juta – Rp80 juta
· Perpanjangan izin air tanah: Rp5 juta – Rp20 juta
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, menjelaskan bahwa penyidik telah menyita uang senilai Rp2,36 miliar lebih. Uang itu berasal dari uang tunai dan saldo rekening milik para tersangka. Berikut rincian penyitaan:
· Dari tersangka AM (Kepala Dinas): total Rp494,41 juta (uang tunai Rp259,1 juta + dua rekening Rp109 juta dan Rp126,8 juta)
· Dari tersangka OS (Kepala Bidang Pertambangan): uang tunai Rp1,64 miliar
· Dari tersangka H (Ketua Tim Kerja): uang tunai dari rekening Rp 229,68 juta
Selain uang, penyidik juga mengamankan alat bukti elektronik berupa bukti transfer, percakapan WhatsApp, hingga dokumen perizinan.
Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Kejati Jatim memastikan kasus ini akan terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.
“Penyidikan terus berjalan. Kami akan dalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” tegas Wagiyo. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo
GRESIK— Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan total barang bukti mencapai sekitar 17.000 liter.
Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial ZA (46) telah diamankan dan ditahan di Rutan Polres Gresik Polda Jatim.
Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/A/9/IV/2026 yang diterima pada 14 April 2026.
Petugas Satreskrim kemudian melakukan penyelidikan berdasarkan informasi adanya gudang penimbunan solar subsidi di wilayah Kecamatan Ujungpangkah.
“Petugas menemukan sekitar 9.000 liter solar subsidi yang ditampung dalam 10 tangki berkapasitas masing-masing 1.000 liter di sebuah gudang di Dusun Cabean, Desa Ngemboh,” ujar AKBP Ramadhan dalam press conference yang digelar di Mapolres Gresik, Kamis (16/4/2026).
Tak berhenti di lokasi pertama, Polisi melakukan pengembangan dan kembali menemukan penimbunan solar subsidi di lokasi lain di Dusun Rejodadi, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng.
“Di lokasi kedua ditemukan kurang lebih 8.000 liter solar subsidi yang disimpan dalam 9 tangki berkapasitas 1.000 liter,” imbuhnya.
Dari hasil penyelidikan, Polisi mengidentifikasi pemilik BBM tersebut adalah ZA.
Tersangka kemudian ditangkap di sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Ujungpangkah.
Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 19 tangki berisi total sekitar 17.000 liter solar subsidi, 2 unit mesin diesel, 3 unit mesin pompa air, 30 meter selang plastik.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
“Ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar,” tegas AKBP Ramadhan.
Kapolres Gresik juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, terutama di tengah situasi geopolitik yang berdampak pada kestabilan energi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik serupa.
“Silakan laporkan melalui call center 110 atau layanan CAK RAMA di 0811882006,” pungkasnya. (DON/Red)
Profesor Emeritus Arief Hidayat, Menjembatani Idealitas Hukum dan Realitas Politik
Benahi Struktur, PKN Papua Selatan Siap Hadapi Verfak KPU
Kritik Tajam dari SBB, Saat Visi Agromarin Dipertanyakan, Rakyat Bergerak Lebih Cepat
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi2 minggu agoRifqi Firmansyah Disorot: Dari Ketua KADIN ke Bursa Wabup, Tersandung Isu Tunggakan Sewa Aset Daerah
Redaksi1 minggu agoMerawat Tradisi: Jejak Pondok Tengah Kamulan
Redaksi2 minggu agoKPK Kuliti ‘Surat Sakti’ Bupati Nonaktif Tulungagung, 9 Pejabat Kembali Diperiksa
Nasional3 minggu agoKPK Dalami Dugaan Pemerasan Kepala Sekolah dan Camat oleh Bupati Tulungagung Nonaktif Gatut Sunu
Redaksi1 minggu agoAkar Sejarah: Dari Kalangbret ke Kamulan
Redaksi7 hari agoHalal Bihalal di Pantai Midodaren, Ratusan Jazz GE8 Jatim Perkuat Solidaritas dan Komitmen Positif
Jawa Timur2 minggu agoKhotaman ke-8 Insan Kamil Tuban: 126 Santri Tuntaskan Yanbu’a, Diuji Kyai dan Dikuatkan Pesan Birrul Walidain
Nasional2 minggu agoKPK Sita Surat “Resign” Kepala OPD Tulungagung Tanpa Tanggal, Diduga Jadi Alat Tekan Bupati