Connect with us

Jawa Timur

Masif Informasi Tentang Pemilu, Abah Imam: Banyak Perlu Cek dan Ricek 

Published

on

TULUNGAGUNG, 90detik.com-Masyarakat media sosial sedang dihebohkan terkait pernyataan Presiden Joko Widodo, boleh berkampanye. Padahal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 299, sudah dijelaskan pada poin-poinnya.

Namun masih banyak orang yang belum memahaminya, sehingga banyak para provokator, menyebarkan informasi yang dalam pasal tersebut untuk menyerang lawan politiknya. Dan para netizen, terkena provokasi sehingga menyebarkan ujaran kebencian.

Menurut Sekretaris IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan bahwa kewajiban kaum beriman adalah tabayyun atau cek dan ricek saat menerima informasi terutama dari media sosial. Dilanjutkan melakukan konfirmasi ulang atas informasi yang diterimanya.

“Nah para netizen yang tidak berkenan tabayyun.Tabayyun itu upaya sungguh-sungguh mendapatkan sumber berita yang valid. Sebagaimana kita pahami bahwa informasi akan membentuk pengetahuan, persepsi dan sikap perilaku kita,” ucap Abah Imam panggilan akrabnya pada Rabu (31/1).

Masih Abah Imam, katakan bahwa persepsi yang tidak dimulai dengan tabayyun maka hasilnya adalah persepsi tanpa data, fakta dan bukti.

“Persepsi seperti akan menimbulkan perilaku negatif, karena sangat kurang akurasi kebenaran data dan fakta,” imbuh Abah Imam yang juga sebagai pengasuh pondok pesantren Al Azhaar ini.

Menurutnya, dalam bermedia sosial harus wajib untuk melakukan tabbayun, jangan hanya bermodalkan hobi share/membagikan bisa mencelakakan dirinya sendiri.

“Di dunia medsos kok enggan tabayyun hanya hobi bagikan ataupun lanjutkan maka akan mencelakakan diri sendiri. Apalagi saat membagikan dibarengi komentar negatif hasil dari persepsi yang didasarkan hanya menerima info secara mentah,” terangnya.

Untuk itu , Abah Imam menegaskan, apabila tidak berkenan cek dan ricek maka berdampak pada perseteruan dan perkelahian sesama anak bangsa. Serta dampaknya keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesempatan ini, Abah Imam juga berpesan bahwa langkah terbaik untuk keselamatan diri adalah membiasakan tabayyun, yaitu cek dan ricek. Segala informasi yang akan dishare sudah terverifikasi sehingga bukan informasi jenis isu atau hoaks.

“Terlebih budaya cek dan ricek yaitu bertabayyun merupakan anjuran Al Qurán, kalau tidak salah ada di Surat Al Hujurat ayat 6,” ujarnya.

Inilah pentingnya punya standar akurasi informasi. Rajin bermedia sosial harus dibarengi rajin menelusuri kebenaran dengan standar kualitas produser informasi.

“Saya tegaskan kembali jaga diri jika dapat informasi dengan perilaku cek dan ricek. Sikap dan perilaku untuk memperjelas informasi yaitu meneliti dan menyeleksi informasi. Tanpa tabayyun, kita berada dalam kehidupan penuh badai,” pungkasnya.

Sebagai informasi dari berbagai literatur awak media 90detik rangkum, berikut isi Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi;

1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai :

a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau

c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

(JK/Red)

Jawa Timur

Musyawarah Desa Krenceng Bahas Penetapan DPT dan Sosialisasi Pilkades 2026

Published

on

BLITAR — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Pemerintah Desa Krenceng bersama panitia Pilkades menggelar musyawarah desa untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekaligus sosialisasi pendaftaran calon kepala desa.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Krenceng, Rabu (19/8/2026) malam. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan Pilkades Krenceng 2026.

Dalam rekapitulasi yang ditetapkan, jumlah DPT Pilkades Krenceng tercatat sebanyak 1.835 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah RW, yakni RW 01 sebanyak 530 pemilih, RW 02 sebanyak 644 pemilih, dan RW 03 sebanyak 661 pemilih.

Penetapan DPT dilakukan setelah sebelumnya panitia melaksanakan serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut meliputi pemutakhiran dan validasi data dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman serta perbaikan data, hingga pencatatan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan tahapan yang telah disusun, rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan pada 18 Agustus 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.

Setelah ditetapkan, DPT diumumkan kepada masyarakat pada 19-21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, panitia juga menyiapkan salinan DPT yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kepala Desa Krenceng, Amsori, berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berlangsung lancar, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama proses demokrasi di tingkat desa berlangsung. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.

“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas Desa Krenceng,” ujar Amsori dalam kegiatan tersebut.

Selain penetapan DPT, musyawarah desa juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan kepala desa. Sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sekaligus penerimaan berkas pendaftaran tahap pertama akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026, selama sembilan hari kerja.

Panitia akan menerima berkas bakal calon kepala desa sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi dan musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krenceng beserta jajaran.

Dengan ditetapkannya DPT sebanyak 1.835 pemilih dan segera dimulainya tahapan pencalonan, proses Pilkades Krenceng 2026 kini memasuki tahapan penting. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman serta kondusif.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Malam Tirakatan HUT RI ke-81, Pemdes Sidodadi Ajak Warga Bijak Bermedia Sosial dan Waspada Hoaks

Published

on

BLITAR – Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, menggelar renungan dan selamatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Minggu (16/8) malam.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Desa Sidodadi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus merefleksikan makna kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah unsur pemerintahan dan lembaga desa turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kader desa, Ketua RT dan RW, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sidodadi.

Kegiatan malam tirakatan dan doa bersama di halaman kantor Pemdes Sidodadi, kecamatan Garum, kabupaten Blitar.(dok/istimewa)

Kepala Desa Sidodadi, H. Narno, menyampaikan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI seharusnya tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan.

Menurutnya, salah satu bentuk mengisi kemerdekaan di era digital adalah dengan bersikap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap setiap berita yang beredar, terutama informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

“Di momen kemerdekaan ini perlu adanya peneladanan atas perjuangan para pahlawan. Salah satunya dengan waspada terhadap berita hoaks, memfilter setiap berita yang kita dengar dan memastikan berita dari berbagai sumber,” ujar Narno.

Ia menilai, perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat perlu memiliki sikap kritis sebelum mempercayai maupun membagikan sebuah informasi.

Narno juga mengajak masyarakat untuk memulai semangat mengisi kemerdekaan dari lingkungan dan diri sendiri. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sederhana, sewajarnya, serta tetap menjaga kebersamaan di tengah masyarakat.

“Bisa juga dari diri kita sendiri dengan menerapkan hidup yang sederhana dan sewajarnya,” tambahnya.

Kegiatan renungan dan selamatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Selain menjadi sarana untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat persatuan dan kepedulian warga Desa Sidodadi dalam mengisi kemerdekaan.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemdes Sidodadi mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Seputar Tulungagung

Krisis Air Bersih Mulai Hantam Tulungagung, Warga Terdampak Kekeringan, BPBD Turunkan 15 Ribu Liter Air

Published

on

TULUNGAGUNG – Krisis air bersih mulai menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Tulungagung seiring puncak musim kemarau 2026.

Sebanyak 888 warga di dua desa kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung harus mengerahkan bantuan 15 ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dua desa yang terdampak yakni Desa Kalidawe, Kecamatan Pucanglaban, dan Desa Rejosari. Kondisi ini menjadi sinyal awal meningkatnya ancaman kekeringan di Tulungagung yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026.

Sekretaris BPBD Tulungagung, M. Fairuza Alhida, mengatakan pihaknya telah menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari wilayah yang mulai mengalami kekeringan akibat minimnya sumber air selama musim kemarau.

“Kami telah menerima permintaan dropping air bersih akibat bencana kekeringan pada musim kemarau 2026,” ujar Fairuza kepada awak media, Kamis (6/8/2026).

Dari total 888 jiwa yang terdampak, sebanyak 700 warga berada di Desa Kalidawe, sedangkan 188 warga lainnya merupakan penduduk Desa Rejosari.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD mendistribusikan 10.000 liter air bersih ke Desa Kalidawe dan 5.000 liter ke Desa Rejosari. Selain itu, BPBD juga menyalurkan empat unit tandon air berkapasitas 1.200 liter, masing-masing dua unit di setiap desa agar distribusi air kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.

“Kami sudah menyalurkan 15 ribu liter air bersih dan empat tandon air untuk dua desa itu,” kata Fairuza.

BPBD mengingatkan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga penghujung tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan wilayah lain di Tulungagung ikut mengalami krisis air bersih apabila curah hujan tidak segera meningkat.

Karena itu, BPBD terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi apabila jumlah desa terdampak kekeringan bertambah. Masyarakat didaerah rawan juga diimbau menggunakan air secara bijak serta segera melapor kepada pemerintah desa maupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.

Dengan prediksi musim kemarau yang masih cukup panjang, ancaman kekeringan di Tulungagung diperkirakan belum berakhir. Pemerintah daerah pun diminta terus memperkuat upaya mitigasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.(Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending