Jakarta – Buku Rasa Bhayangkara Nusantara karya bersama Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan resmi diperkenalkan di ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari penguatan diplomasi Indonesia di panggung global.

Buku versi Bahasa Inggris ini memuat 80 menu pilihan khas Indonesia yang dikembangkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada komunitas internasional.

“Saya menyerahkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara versi Bahasa Inggris kepada Bapak Stefanus Ade Hadiwidjaja, Managing Director, Investment, Danantara Indonesia, untuk ditampilkan di Paviliun Indonesia pada WEF Davos 2026 sebagai bagian dari showcase diplomasi MBG dan khazanah rasa Nusantara,” ujar Dirgayuza Setiawan.

Sebelum diperkenalkan di Davos, buku yang dalam versi bahasa Inggris-nya berjudul “Taste Of Nusantara 80 Bhayangkara Menu For Indonesia’s Free Nutricious Meal’s Program” ini juga telah diserahkan kepada Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, pada Selasa (20/1/2026) di London, sebagai langkah awal diplomasi kuliner dan ketahanan pangan Indonesia.

“Alhamdulillah, Mas Dirgayuza di tengah kesibukan lawatan bersama Presiden terus berikhtiar memperkenalkan buku Rasa Bhayangkara Nusantara di tempat-tempat yang istimewa. Setelah sebelumnya diperkenalkan di Kedutaan Besar Indonesia di Inggris, kini buku versi Bahasa Inggris tersebut dapat diakses di WEF Davos, forum bergengsi dunia. Semoga buku ini menjadi media diplomasi Indonesia, sekaligus semakin mengenalkan keanekaragaman kuliner Nusantara serta program Astacita Presiden kepada dunia,” kata Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Rasa Bhayangkara Nusantara bukan sekadar dokumentasi menu, melainkan catatan pengabdian Polri dalam mendukung MBG, mulai dari aktivitas dapur SPPG Polri sejak dini hari hingga distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.

Buku ini dipandang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai simbol pendekatan baru membangun bangsa melalui perhatian nyata terhadap kesehatan dan gizi generasi masa depan.

Kehadiran buku ini di WEF Davos 2026 menegaskan komitmen Polri dalam mendukung diplomasi Presiden, memperkuat citra positif Indonesia, serta memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara di tingkat global. (Wah/Red)

Jakarta — Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, menilai kebijakan hilirisasi perekonomian Indonesia tidak boleh dilepaskan dari akar peradaban bangsa. Tanpa pijakan ideologis yang kuat, hilirisasi berisiko sekadar menjadi agenda industrialisasi teknokratis yang minim dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut Ridwan, sejak awal kemerdekaan, pengelolaan sumber daya alam telah ditegaskan dalam konstitusi sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, orientasi kebijakan ekonomi kerap bergeser dan lebih mengakomodasi kepentingan jangka pendek serta kelompok tertentu.

“Hilirisasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi, bukan sekadar proyek bernilai besar yang manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan, hilirisasi yang tidak berangkat dari nilai-nilai peradaban bangsa berpotensi melahirkan ketimpangan baru, khususnya di daerah penghasil sumber daya alam. Ridwan menyoroti masih terbatasnya keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku UMKM dalam rantai industri hilir yang saat ini tengah dibangun pemerintah.

Menurutnya, menelusuri kembali peradaban bangsa berarti meneguhkan kembali Pancasila sebagai arah pembangunan ekonomi nasional. Prinsip keadilan sosial, kata Ridwan, harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi, bukan semata-mata peningkatan ekspor atau pertumbuhan industri.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Di sinilah negara harus hadir untuk memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi pemodal,” tegasnya.

Ridwan Hisjam merupakan politisi senior Partai Golkar dengan pengalaman panjang di parlemen. Ia telah lima periode menjabat sebagai anggota DPR RI dan aktif terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan ekonomi nasional. Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberpihakan negara kepada rakyat.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi, memperluas transfer teknologi, serta memastikan industri hilir terintegrasi dengan ekonomi rakyat. Tanpa langkah-langkah tersebut, Ridwan mengingatkan, hilirisasi berpotensi kehilangan makna strategisnya sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional.

Ridwan berharap, dengan menjadikan nilai-nilai peradaban bangsa sebagai pijakan utama, kebijakan hilirisasi dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Red)

Oleh: Ridwan Hisjam

Jakarta— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda serta 22 pada tingkat Polres.

Sigit memastikan bahwa, peresmian di tingkat Polda dan Polres ini untuk optimalisasi dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik untuk seluruh perempuan dan anak atau kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.

“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Sigit menyebut, selama dibentuknya Dit PPA-PPO di tingkat Mabes Polri, jajarannya terus melakukan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian korban untuk melapor ke polisi.

“Kita smapaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan bahwa, Dit PPA-PPO ini juga bakal melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholder terkait lainnya. Termasuk dengan pihak luar negeri.

“Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa People Smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari,” papar Sigit.

Menurut Sigit, Dit PPA-PPO Polri akan hadir untuk mencegah terjadinya masyarakat yang menjadi korban TPPO. Serta memberikan jaminan perlindungan dan mendapatkan haknya apabila bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, Sigit berharap, launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kelompok rentan.

“Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban People Smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Sigit.

Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang dilaunching Direktorat PPA-PPO, yakni;

1. Polda Metro Jaya
– Polres Metro Jakarta Barat
– Polres Metro Jakarta Timur
– Polres Metro Jakarta Utara
– Polres Metro Jakarta Pusat
– Polres Metro Bekasi Kota

2. Polda Jawa Timur
– Polrestabes Surabaya
– Polresta Sidoarjo
– Polres Malang
– Polres Probolinggo Kota
– Polres Batu

3. Polda Sumatera Selatan
– Polres Lahat
– Polres Ogan Komering Ulu
– Polres Musi Rawas Utara
– Polres Ogan Ilir

4. Polda Jawa Barat
– Polres Karawang
– Polres Bogor

5. Polda Jawa Tengah
– Polrestabes Semarang
– Polresta Banyumas
– Polresta Surakarta
– Polresta Cilacap
– Polres Magelang Kota

6. Polda Sumatera Utara
– Polres Tanah Karo

7. Polda Sulawesi Selatan

8. Polda Kalimantan Barat

9. Polda NTB

10. Polda NTT

11. Polda Sulawesi Utara. (Wah/Red)