Jakarta— Di tengah kenaikan harga energi global yang tak terhindarkan, Indonesia memilih jalur berbeda: menahan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil.

Kebijakan ini menghadirkan ketenangan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih serius, apakah stabilitas ini mencerminkan kekuatan kebijakan, atau justru bentuk penundaan terhadap risiko yang lebih besar?

Stabilitas yang Dibayar Mahal.

Menjaga harga BBM tetap rendah bukanlah kebijakan tanpa biaya. Ia adalah keputusan politik-ekonomi yang secara sadar memindahkan beban dari masyarakat ke negara.

Dalam jangka pendek, dampaknya jelas: inflasi terkendali, konsumsi terjaga, dan potensi gejolak sosial dapat ditekan.

Namun dalam jangka menengah hingga panjang, kebijakan ini berisiko menciptakan tekanan fiskal yang semakin berat.

Subsidi dan kompensasi energi pada akhirnya bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan cerminan dari ketergantungan yang belum terselesaikan.

Ketika harga global naik tetapi harga domestik ditahan, selisihnya tidak hilang ia hanya berpindah menjadi beban negara.

Pertanyaannya menjadi sederhana namun mendasar ialah sampai kapan stabilitas ini bisa dipertahankan tanpa mengorbankan ruang fiskal yang lebih luas?

Ketergantungan yang Dipertahankan.

Dalam konteks geopolitik energi, posisi Indonesia masih belum sepenuhnya kuat.

Ketergantungan terhadap impor minyak membuat stabilitas domestik sangat rentan terhadap dinamika global.

Alih-alih memutus ketergantungan tersebut secara agresif, kebijakan stabilisasi harga justru berpotensi mempertahankan pola konsumsi lama. Harga yang relatif murah cenderung menghambat perubahan perilaku energi masyarakat.

Dengan kata lain, stabilitas hari ini bisa menjadi disinsentif bagi transisi energi itu sendiri.

Belajar dari Masa Lalu: Keberanian atau Kenyamanan?

Sejarah mencatat bahwa kebijakan energi yang berhasil justru lahir dari keberanian menghadapi risiko politik.

Program konversi energi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah contoh nyata bagaimana kebijakan tidak populer dapat menghasilkan perubahan struktural.

Namun perbedaannya dengan situasi saat ini terletak pada keberanian mengambil momentum.

Jika dahulu pemerintah mendorong perubahan meski menghadapi resistensi, kini pendekatan yang diambil cenderung lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif.

Stabilitas dipilih, tetapi transformasi berjalan lebih lambat.

Transisi Energi yang Setengah Jalan.

Pemerintah di bawah Joko Widodo memang menunjukkan arah menuju diversifikasi energi, termasuk melalui penguatan sektor kelistrikan dan pembangunan infrastruktur energi.

Namun arah ini belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, ada dorongan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Di sisi lain, kebijakan harga yang ditahan justru mempertahankan tingkat konsumsi.

Kontradiksi ini menimbulkan kesan bahwa transisi energi sedang berjalan, tetapi tanpa tekanan yang cukup kuat untuk benar-benar mengubah struktur konsumsi nasional.

Dimensi Sosial: Stabil untuk Siapa?

Stabilitas harga BBM sering kali dipersepsikan sebagai kebijakan yang pro-rakyat. Namun dalam praktiknya, manfaatnya tidak selalu merata.

Kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih besar justru menikmati subsidi lebih banyak. Sementara kelompok rentan tetap menghadapi keterbatasan akses energi, terutama di wilayah yang infrastruktur distribusinya belum memadai.

Artinya, tanpa desain kebijakan yang lebih presisi, stabilitas harga berpotensi memperkuat ketimpangan alih-alih menguranginya.

Masalah yang Tidak Dikomunikasikan.

Di luar aspek ekonomi dan sosial, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting: komunikasi publik.

Kebijakan energi yang kompleks sering kali disampaikan secara sederhana, tanpa membuka ruang pemahaman yang utuh bagi masyarakat.

Akibatnya, publik hanya melihat hasil akhir harga yang stabil tanpa memahami konsekuensi dan arah jangka panjangnya.

Padahal, tanpa transparansi dan komunikasi yang jelas, kebijakan transisi berisiko kehilangan legitimasi sosial.

Stabilitas atau Penundaan?

Melihat seluruh dinamika tersebut, stabilitas BBM hari ini sulit dipahami sebagai kondisi final. Ia lebih menyerupai “ruang jeda” waktu yang dibeli negara untuk menunda tekanan yang sebenarnya sudah ada.

Masalahnya, setiap penundaan memiliki batas. Ketika tekanan fiskal, geopolitik, dan kebutuhan transisi energi bertemu pada satu titik, penyesuaian yang terjadi bisa menjadi jauh lebih tajam.

Penutup: Mengelola Realitas, Bukan Menundanya.

Transformasi energi selalu menuntut pilihan sulit. Menjaga stabilitas adalah langkah yang rasional, tetapi menjadikannya sebagai strategi utama tanpa arah transisi yang tegas berisiko memperpanjang ketergantungan.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perubahan akan terjadi, melainkan apakah kita sedang mempersiapkannya secara terencana atau justru menundanya hingga menjadi lebih mahal secara ekonomi, sosial, dan politik. (By/Red)

Oleh: Arvi Jatmiko, Pemerhati Geopolitik International, Alumni FISIP Universitas Indonesia, Ketua GoPro (Golkar For Prabowo)

Jakarta— Dalam dinamika global yang semakin kompetitif, kekuatan suatu bangsa tidak lagi semata ditentukan oleh aspek militer atau ekonomi. Budaya, dalam pengertian yang luas, telah menjadi bagian penting dari strategi geopolitik modern.

Dalam konteks Indonesia, fondasi kekuatan itu sesungguhnya telah lama dirumuskan dalam kerangka nilai yang khas, yakni Pancasila.

Persoalannya hari ini bukan pada ketiadaan nilai, melainkan pada kemampuan menjembatani warisan tersebut dengan realitas modernisasi yang bergerak cepat dan sering kali tak berpijak.

Geopolitik budaya Nusantara bertumpu pada keragaman yang terintegrasi. Sejak masa kerajaan hingga terbentuknya negara-bangsa, wilayah ini tidak disatukan oleh kekuatan tunggal, melainkan oleh jejaring nilai, simbol, dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat. Inilah bentuk “kekuasaan lunak” yang bekerja secara organik jauh sebelum istilah itu dikenal dalam wacana global.

Kesenian seperti jaranan, ketoprak, ludruk, hingga wayang kulit bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan instrumen pembentukan kesadaran kolektif. Di dalamnya terkandung ajaran tentang kepemimpinan, keseimbangan, dan etika sosial yang membentuk cara pandang masyarakat Nusantara.

Dalam perspektif ini, budaya berfungsi sebagai:

• alat kohesi sosial di tengah keberagaman
• medium transmisi nilai lintas generasi
• sumber legitimasi moral dalam kehidupan publik

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, peran strategis tersebut cenderung melemah. Budaya tidak lagi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, melainkan sekadar pelengkap hadir dalam seremoni, absen dalam perumusan arah.

Sebagai dasar negara, Pancasila bukanlah konsep yang lahir di ruang hampa. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam kebudayaan Nusantara selama berabad-abad.

Setiap sila mencerminkan dimensi budaya yang konkret:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa — refleksi spiritualitas masyarakat Nusantara
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab — etika dan penghormatan terhadap sesama
3. Persatuan Indonesia — prinsip integrasi dalam keberagaman
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan — tradisi musyawarah
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — cita-cita keseimbangan sosial

Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami sebagai kerangka geopolitik budaya: bukan hanya dasar negara, tetapi kompas peradaban.

Tantangan terbesar saat ini adalah munculnya jarak antara nilai dan praktik. Modernisasi kerap berjalan tanpa pijakan budaya yang kuat.

Akibatnya, generasi muda mengalami disorientasi identitas, nilai lokal tersisih oleh dominasi budaya global, dan kehidupan sosial semakin pragmatis sekaligus individualistik.

Dalam kondisi seperti ini, Pancasila berisiko tereduksi menjadi simbol normatif dihafal, tetapi tidak dihidupi.

Di tengah arus tersebut, Bali kerap dipandang sebagai contoh bagaimana tradisi dapat tetap hidup dalam modernitas. Budaya tidak ditinggalkan, melainkan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sistem ekonomi, termasuk pariwisata. Ritual, seni, dan struktur sosial tetap berjalan, sekaligus menjadi daya tarik global.

Namun demikian, Bali bukan tanpa konteks khusus. Ia memiliki kekuatan struktur adat dan homogenitas kultural yang tidak sepenuhnya dimiliki wilayah lain di Indonesia. Karena itu, yang dapat diadopsi bukan bentuknya, melainkan prinsipnya: konsistensi dalam merawat budaya sebagai bagian dari sistem hidup, bukan sekadar warisan simbolik.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa:

• budaya dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus identitas
• modernisasi tidak harus menghapus tradisi
• pengelolaan budaya yang konsisten mampu memperkuat posisi dalam percaturan global

Untuk menjaga arah bangsa, diperlukan langkah strategis yang lebih konkret dan terukur. Beberapa di antaranya:

• Reaktualisasi Pancasila dalam pendidikan, dari hafalan menuju praktik sosial yang kontekstual
• Revitalisasi kesenian tradisional sebagai medium pembelajaran nilai di ruang publik dan sekolah
• Penguatan diplomasi budaya sebagai instrumen soft power Indonesia di tingkat global
• Dukungan nyata terhadap pelaku budaya melalui kebijakan, pendanaan, dan ekosistem yang berkelanjutan

Geopolitik budaya Nusantara dan Pancasila pada dasarnya adalah dua sisi dari satu mata uang. Keduanya berbicara tentang bagaimana bangsa ini memahami dirinya sendiri sekaligus menempatkan diri di tengah dunia yang terus berubah.

Tanpa budaya, pembangunan kehilangan arah. Tanpa Pancasila, modernisasi kehilangan pijakan nilai. Dan tanpa keduanya, kemajuan hanya akan menjadi akumulasi tanpa makna.

Tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan, tetapi menghidupkan kembali menjadikan nilai sebagai praktik, dan budaya sebagai kekuatan strategis. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat tetap berdiri tegak, tidak sekadar mengikuti arus global, tetapi turut menentukan arahnya. (By/Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara

Jakarta— Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 menyampaikan update situasi kamtibmas dan lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan operasi, Selasa (24/3/2026).

Juru Bicara Polri Ops Ketupat 2026, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan, menyampaikan bahwa secara umum kondisi kamtibmas terpantau aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol dalam periode Senin (23/3) pukul 18.00 WIB hingga Selasa (24/3) pukul 06.00 WIB.

“Secara umum situasi kamtibmas aman dan kondusif, serta tidak terdapat kejadian menonjol,” ujar Kombes Pol. Jansen.

“Pada periode ini terdapat 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian meninggal dunia 18 orang, luka berat 52 orang, dan luka ringan 468 orang. Dan atas kejadian ini menimbulkan kerugian materiil hingga Rp. 534.150.051,- Polri terus mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.” jelasnya.

Lalu tercatat sebanyak 497 pelanggaran lalu lintas, dengan rincian 133 pelanggaran terekam ETLE, 47 pelanggaran non-ETLE, serta 317 teguran.

Sementara itu, arus lalu lintas menunjukkan adanya peningkatan signifikan, khususnya kendaraan yang kembali menuju Jakarta. Volume kendaraan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama tercatat sebanyak 167.939 kendaraan atau naik 28,55 persen dibandingkan kondisi normal. Sedangkan kendaraan yang masuk Jakarta mencapai 225.293 kendaraan atau meningkat 73,71 persen dari kondisi normal.

“Hal ini menunjukkan bahwa arus balik Lebaran sudah mulai meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan,” ungkapnya.

Pada sektor transportasi umum, pergerakan masyarakat juga mengalami peningkatan. Tercatat penumpang kapal penyeberangan mencapai 273 ribu orang, penumpang kereta api sekitar 1,5 juta orang, serta penumpang pesawat sebanyak 189 ribu orang.

Dalam rangka mengurai kepadatan arus balik, Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way nasional yang dimulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta.

“Kami akan memberlakukan one way nasional mulai pukul 14.00 WIB dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 menuju Jakarta sebagai langkah mengurai kepadatan arus balik,” tegasnya.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi fisik tidak prima.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik, memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere atau WFA, serta tidak memaksakan diri apabila lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan kebijakan diskon tarif tol yang berlaku pada 26 hingga 27 Maret 2026 guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik.

“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif tol pada 26 hingga 27 Maret 2026 agar perjalanan lebih fleksibel dan tidak menumpuk pada satu waktu,” tambahnya.

Polri juga mengimbau masyarakat yang berwisata agar tetap mengutamakan keselamatan, serta selalu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

Apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau mengalami kondisi darurat, dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 yang aktif selama 24 jam.

“Layanan 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam untuk membantu berbagai kebutuhan dan kondisi darurat di perjalanan,” tutupnya.

Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi memastikan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar.

Mudik Aman, Keluarga Bahagia. (By/Red)