Trenggalek — Semangat Hari Pendidikan Nasional terasa kuat di Aula Jabal Noor, Kabupaten Trenggalek, Kamis (7/5/2026). Lebih dari 1.000 pelajar tingkat SMA dan sederajat dari berbagai wilayah di Trenggalek memadati gelaran EBY Edu Fair 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi para siswa untuk menggali informasi seputar dunia perguruan tinggi sekaligus memantapkan langkah menuju pendidikan tinggi.

Lebih dari 20 universitas unggulan dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir membuka layanan konsultasi jurusan, informasi kampus, hingga peluang beasiswa.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), hadir langsung di tengah antusiasme para pelajar. Kehadiran legislator DPR RI Dapil VII Jawa Timur tersebut disambut hangat oleh para siswa yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi terkait pendidikan dan masa depan.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara sekolah dan perguruan tinggi sangat penting untuk membuka akses dan mempertemukan potensi generasi muda daerah dengan kampus-kampus unggulan nasional.

“Pendidikan adalah hak warga negara Indonesia. Maka kita bersyukur event seperti ini dapat mempertemukan potensi anak-anak sekolah menengah di kabupaten dan kota dengan kampus-kampus besar dan unggul dari berbagai daerah di tanah air, tidak hanya dari Jawa Timur,” ujar Ibas di hadapan ribuan peserta.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga memberikan pesan motivasi kepada para pelajar agar terus berani bermimpi besar dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

“Pesan saya, bermimpilah tinggi dan bermimpilah banyak. Belum tentu satu mimpi terpenuhi, bisa jadi mimpi-mimpi lain yang nanti kita raih. Bekerja keras, belajar, terus mengasah diri, dan yang terakhir, never give up, jangan pernah menyerah,” tegasnya.

Menurut Ibas, EBY Edu Fair 2026 diharapkan mampu menjadi jembatan antara minat dan bakat siswa dengan kebutuhan dunia kerja masa depan, baik di sektor industri maupun ekonomi kreatif.

Tak sekadar pameran pendidikan, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog terbuka bagi siswa dan orang tua dalam merancang masa depan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas, unggul, dan berdaya saing global dari Bumi Menak Sopal. (DON/Red)

Jakarta— Indonesia sedang menuju salah satu momentum terpenting dalam sejarah pembangunan bangsa, yakni bonus demografi 2030. Pada fase ini, jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan jauh lebih besar dibanding usia nonproduktif.

Dalam teori pembangunan, kondisi tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, percepatan inovasi, dan kekuatan geopolitik baru. Namun dalam praktiknya, bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa kesiapan negara dalam membangun kualitas manusia, ia justru dapat berubah menjadi krisis sosial berskala nasional.

Fredi Moses Ulemlem salah satu ketua KNPI, pada kamis 7/5/2026 menilai negara hingga kini masih belum memiliki desain besar pembangunan pemuda yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Menurutnya, pendekatan negara terhadap pemuda masih terlalu administratif dan belum menyentuh akar persoalan.

“Pemuda jangan hanya dipahami sebagai kategori usia dalam undang-undang, tetapi sebagai kekuatan strategis bangsa. Kalau negara gagal membangun manusianya, bonus demografi bukan menjadi berkah, melainkan ancaman,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum berhasil mengubah kekayaan tersebut menjadi kualitas hidup yang baik bagi generasi mudanya.

Di tengah proyek-proyek pembangunan besar dan pertumbuhan ekonomi yang terus dipromosikan, masih banyak anak muda menghadapi pengangguran, ketidakpastian kerja, hingga keterasingan sosial.

Fenomena meningkatnya pekerja muda informal, minimnya lapangan kerja berkualitas, dan tingginya angka pengangguran usia produktif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan sosial bagi generasi muda.

Menurut Fredi, persoalan tersebut diperparah oleh sistem pendidikan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan zaman.

Dunia pendidikan dinilai masih terlalu fokus pada pencapaian administratif dan gelar akademik, sementara keterampilan praktis, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan global belum menjadi prioritas utama.

“Pendidikan kita masih terlalu sibuk mencetak ijazah, tetapi belum maksimal mencetak kemampuan hidup. Akibatnya banyak anak muda mengalami kebingungan masa depan meskipun memiliki gelar pendidikan,” katanya.

Ia juga mengkritik sistem politik yang dinilai belum memberikan ruang meritokrasi yang sehat bagi generasi muda. Anak muda sering kali hanya dilibatkan sebagai alat mobilisasi politik menjelang pemilu, tetapi minim akses dalam pengambilan keputusan strategis.

“Demokrasi tidak boleh hanya menjadikan pemuda sebagai pasar suara. Anak muda harus diberi ruang menjadi penggerak gagasan, pelaku perubahan, dan bagian penting dalam menentukan arah bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Fredi menilai negara terlambat merespons ancaman sosial baru yang kini banyak menyasar generasi muda, seperti judi online, narkoba, pornografi digital, kekerasan jalanan, hingga krisis kesehatan mental. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat sebagai kesalahan moral individu, melainkan juga akibat lemahnya ekosistem sosial, ekonomi, dan pendidikan yang gagal memberi harapan hidup yang sehat bagi anak muda.

Ia mengingatkan bahwa meningkatnya angka kriminalitas remaja, tawuran, depresi, kecemasan sosial, hingga ketidakpercayaan generasi muda terhadap institusi publik merupakan alarm serius yang tidak boleh disepelekan.

“Ketika anak muda kehilangan harapan, maka negara sedang kehilangan masa depannya sendiri,” ujarnya.

Fredi menegaskan bahwa pembangunan pemuda tidak cukup dilakukan melalui seremoni, slogan motivasi, atau program jangka pendek.

Negara perlu menghadirkan kebijakan besar yang konkret dan berkelanjutan, mulai dari reformasi pendidikan berbasis keterampilan, perluasan lapangan kerja produktif, dukungan terhadap kewirausahaan muda, akses politik yang sehat, hingga layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, dunia pendidikan, keluarga, masyarakat sipil, dan sektor usaha dalam membangun generasi muda yang tangguh.

“Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila negara serius membangun kualitas manusianya. Tetapi jika pemuda terus diabaikan, maka Indonesia bukan sedang menunggu puncak kejayaan, melainkan sedang menyiapkan krisis sosial di masa depan,” pungkasnya. (By/Red)

TULUNGAGUNG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanon 2 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, beberapa waktu lalu sempat mendapat kritik dari salah satu penerima manfaat terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kritik tersebut muncul sebagai bentuk perhatian agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai harapan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SPPG Tanon 2, Ike Ratna Styo Pratiwi, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan oleh siapapun, termasuk dari pemerintah desa maupun masyarakat umum.

Menurut Ike, kritik merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan. Karena itu, pihaknya tidak menutup diri terhadap berbagai saran yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan di SPPG Tanon 2.

“Kita siap menerima kritik dari siapapun. Kritik dan masukan tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami agar pelayanan ke depan bisa lebih baik,” ujar Ike, Kamis(7/5).

Ia juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan demi memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kita juga siap membenahi apabila selama ini pelayanan di SPPG kita masih kurang maksimal. Semua masukan akan kami jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ike menegaskan bahwa seluruh jajaran SPPG Tanon 2 memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Ia berharap, adanya kritik dan masukan tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan menjadi sarana membangun komunikasi yang baik antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat maupun pemerintah desa.

“Kami siap menerima kritik demi kebaikan bersama. Tujuan kami tetap sama, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.

Dengan adanya evaluasi dan komunikasi yang baik antar pihak, diharapkan pelayanan di SPPG Tanon 2 Kecamatan Kedungwaru ke depan dapat semakin optimal serta mampu memenuhi harapan masyarakat secara lebih maksimal. (And/Red)