Jawa Timur
Menunggu Waktu, Pilih Paslon dan Wakil Rakyat Sesuai Hati Nurani

TULUNGAGUNG, 90detik.com– Ada tiga pasangan calon (Paslon) capres-cawapres yang bertanding dalam Pilpres 2024. Momentum bagi yang terpilih akan memimpin Indonesia. Dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia, membangun jembatan menuju ‘Indonesia Emas’.
Dalam kesempatan khusus, Sekretaris IPHI Jawa Timur, KH Imam Mawardi Ridlwan menyatakan, semua paslon adalah anak bangsa yang terbaik. Untuk itu, semua rakyat Indonesia harus menggunakan hak pilihnya.
“Kurang dari dua pekan pelaksanaan pesta demokrasi dilaksanakan. Golput bukan pilihan terbaik maka datanglah ke TPS, dan pilihlah paslon terbaik. Karena semua paslon merupakan anak bangsa yang terpilih untuk dipilih,” ujar KH Imam Mawardi Ridlwan, pada media 90detik.com untuk berwawancara mengenai pandangannya, pada Kamis (01/02/2024).
Abah Imam panggilan akrab Sekretaris IPHI Jatim ini, juga jelaskan, para pasangan calon pemimpin bangsa nantinya akan mengabdi dengan penuh tanggungjawab.
Setelah menyelesaikan semua persyaratan yang ada di perundangan-undangan, untuk itu, Abah Imam menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berprasangka baik.
“Dari sinilah sebaiknya tidak perlu nyinyir pada salah satu paslon capres-cawapres. Kita kembangkan berprasangka baik sesama anak bangsa,” imbuh Abah Imam yang juga sebagai Ketua LPI Al Azhaar Tulungagung ini
Dalam dunia modern saat ini, perkembangan medsos pada puncaknya. Seorang yang selalu berprilaku negatif akan menggali kuburannya sendiri. Dan rekam jejak digital negatif akan merugikan.
“Dalam alam demokrasi kurang baik jika ada yang mengklaim pilihan paslonnya adalah paslon paling hebat, paling Pancasilais atau paling agamis, namun semua itu, tergantung dari hati nurani rakyat Indonesia yang menentukan pilihan,” ucapnya.
Para paslon capres-cawapres telah melalui prosedural dan seleksi yang rumit dan dinyatakan lulus, maka pilih dari tiga pilihan tanpa perlu saling menjatuhkan.
Para paslon capres-cawapres 2024 telah lolos dari berbagai isu politik yang saling menjatuhkan. Semisal terdapat paslon terkena isu korupsi ‘food estate’, KTP, Formula E dan lainnya.
“Semuanya telah selesai dan tiga belas hari lagi kita harus memilihnya, semua pihak wajib dukung sistem demokrasi Pancasila ini,” tegasnya.
Selanjutnya rakyat menjadi pemilik negeri akan mengawasi paslon terpilih saat berkuasa. Seluruh rakyat menjaga dan mengawasi dan yang terpilih wajib berkomitmen dengan visi, misi, program dan janji-janjinya.
Presiden dan wakilnya untuk memenuhi visi, misi, program dan janjinya di negeri demokrasi ini harus mengikuti berbagai prosedur. Dalam Pilpres nanti juga ada Pileg untuk memilih para calon wakil rakyat yang akan duduk di pusat dan daerah.
“Dan kekuasaan yang sesungguhnya dan sepenuhnya ada di tangan DPR, dan pimpinan parpol, bukan lagi ada di rakyat. Sistem kita saat ini berpusat pada kekuasan parpol,” ungkapnya.
Maka presiden dan wakilnya untuk memenuhi janji wajib mendapatkan persetujuan DPR.
“Namun amat disayangkan para anggota DPR ternyata mandul, mereka tidak bisa membuat kebijakan sendiri. Mereka bergantung kebijaksanaan parpol,” tutup Abah Imam. (JK/Red)
Jawa Timur
Pj Sekda Soeroto Pastikan Pelayanan dan Roda Pemerintahan Tulungagung Tetap Jalan

TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung tetap menggelar apel pagi. Meski situasi pemerintahan tengah menjadi sorotan publik, aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung tetap berjalan normal.
Usai bupati telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (11/04) malam lalu.
Hal ini ditegaskan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Soeroto. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti atau mengalami kendala apapun.
“Terkait pelayanan masih tetap dijalankan seperti biasanya. Terkait pimpinan, kita masih menunggu keputusan dari pusat. Kalau sudah ada, akan kita tindak lanjuti,” ujar Soeroto saat diwawancarai di kantor Pemkab, pada Senin (13/4) usai memimpin apel ASN.
Ia juga menjelaskan soal ketidakhadiran 11 pejabat Pemkab Tulungagung dalam apel pagi hari ini. Menurutnya, kemungkinan mereka masih dalam perjalanan kembali ke Tulungagung.
“Mungkin mereka masih dalam perjalanan,” terang Soeroto.
Sebelas pejabat tersebut berstatus sebagai saksi dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan telah diizinkan oleh lembaga antirasuah untuk pulang.
Pasca OTT KPK pada Jumat malam (10/4/2026), roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung dipastikan tetap berjalan normal. Pelayanan publik pun berlangsung seperti biasa.
Meski enam ruangan di lingkungan Pemkab dan Dinas PUPR masih disegel KPK, Soeroto memastikan hal itu tidak mempengaruhi pelayanan.
“Kinerja, bekerja tetap seperti biasa. Pelayanan tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Pun, pihaknya juga menyampaikan ruangan-ruangan yang disegel tersebut belum bisa digunakan. Para staf diarahkan untuk menggunakan ruangan lain agar tetap bisa bekerja.
“Ruangan belum bisa digunakan, tapi staf tetap bekerja di ruangan lain,” pungkasnya.
Sebagai informasi, enam ruangan yang disegel tersebut antara lain:
Ruang pengadaan barang jasa,
Ruang rapat bagian pengadaan barang jasa di Pemkab
Ruang bidang Sumber Daya Air (SDA)
Ruang bidang Bina Marga
Ruang staf administrasi Bina Marga
Ruang kepala Dinas PUPR
Selain itu, Pendopo Tulungagung Kongas Arum Kusumaning Bongso tempat berlangsungnya OTT KPK—hingga Senin ini (13/4/2026) masih tertutup untuk umum. (DON/ Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Polres Blitar Kota Kerahkan 281 Personel Gabungan Amankan Halal Bihalal Perguruan Silat

K0TA BLITAR – Polres Blitar Kota mengerahkan sebanyak 281 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan Halal Bihalal yang digelar salah satu perguruan silat di wilayah hukumnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif, pada Minggu (12/04).
Ratusan personel tersebut terdiri dari unsur Polri, Satpol PP, Pamter serta instansi terkait lainnya. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, penjagaan di lokasi kegiatan, hingga patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan.
Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya pada kegiatan masyarakat yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
“Kami mengedepankan pengamanan terpadu dan humanis, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Kegiatan Halal Bihalal tersebut dihadiri ratusan anggota perguruan silat dari berbagai daerah wilayah kota Blitar. Selama pelaksanaan, situasi terpantau aman dan terkendali tanpa adanya insiden yang menonjol.
Polres Blitar Kota juga menghimbau seluruh peserta untuk terus menjaga persaudaraan serta tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang berpotensi memicu konflik.
Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif di wilayah Kota Blitar.(Jef/Hms)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Polres Blitar Laksanakan Program Polisi Go to School

BLITAR – Polres Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan diri dengan generasi muda melalui program unggulan Polisi Go to School. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjadi pembina upacara bendera di SDN 2 Kalipang, Kademangan pada Senin (13/4).
Program Polisi Go to School merupakan salah satu upaya Polri untuk membangun kedekatan dengan para pelajar sekaligus memberikan edukasi sejak dini tentang pentingnya kedisiplinan dan perilaku positif di lingkungan sekolah.
Kapolres Blitar AKBP Rivanda melalui Kapolsek Lodoyo Timur AKP Nur Wasis menyampaikan bahwa kehadiran anggota Polri sebagai pembina upacara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai disiplin kepada siswa sejak usia dini.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta memberikan pemahaman kepada para siswa agar menjauhi perilaku negatif seperti bullying di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Dalam amanatnya, petugas juga memberikan imbauan kepada para siswa agar saling menghormati sesama teman, menjaga kerukunan, serta berani melaporkan kepada guru apabila terjadi tindakan perundungan.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan para siswa yang terlihat antusias mengikuti jalannya upacara.
Diharapkan, melalui program ini, hubungan antara Polri dan dunia pendidikan semakin erat serta mampu menciptakan generasi muda yang disiplin dan berkarakter. (Jef/Hms)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi5 hari ago16 Orang Digelandang KPK di Tulungagung, Harta Bupati Tembus Rp20 M
Nasional5 hari agoGeger Tulungagung! Bupati Diamankan KPK dalam OTT Malam Ini
Redaksi3 hari agoPNS Tulungagung ‘Melawan’: Seruan Terbuka Guncang Kasus Bupati, Tuntut Hukum Tanpa Ampun
Nasional5 hari agoOTT KPK Guncang Tulungagung: 16 Pejabat Diamankan, Bupati Turut Terseret
Redaksi2 minggu agoSPPG Panen Resto Disorot; Balita Dapat Menu Tak Layak, Aduan Warga Tak Digubris
Nasional4 hari agoKPK Tetapkan Bupati Tulungagung & Ajudannya Sebagai Tersangka, Langsung Ditahan
Redaksi2 minggu agoHeboh !! Jantung Kota Tulungagung Jadi Ajang Mabuk; Kerjaan Satpol PP Apa?
Redaksi1 minggu agoHarga Telur Anjlok, Pasar Sepi: Peternak dan Pedagang Tertekan Overproduksi










