SURABAYA – Lebih kurang 2.014 personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk memastikan prosesi pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kota Surabaya berjalan aman, nyaman, dan tertib.

Pengamanan dimulai dengan apel kesiapan yang digelar di Parluh 17, Kampus Universitas Dr. Soetomo Surabaya, pada Jumat, 27 Juni 2025.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menekankan bahwa agenda tahunan ini tidak hanya harus dikawal dengan baik, namun juga dilakukan dengan pendekatan yang menenangkan suasana.

“Ini kegiatan yang harus kita amankan dan kita bikin nyaman,” ujar Kombes Pol Lutfi, pada Jumat (27/06).

Kombes Lutfi juga mengingatkan kepada seluruh petugas, terutama yang berada di lini depan dan bersentuhan langsung dengan massa, untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak memancing gesekan.

Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran lalu lintas yang mencolok selama rangkaian kegiatan berlangsung, maka tindakan tegas tetap akan diberikan.

“Kalau ada pelanggaran lalu lintas, silakan rekan-rekan lalu lintas untuk ditindak,” tegasnya.

Kombespol Lutfi menjelaskan bahwa pengamanan kali ini melibatkan 2.014 personel gabungan, terdiri dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta personel Pengamanan Teratai (Pamter).

“Nanti akan kita lakukan 10 titik penyekatan 6 titik pengalihan arus,” terangnya.

Penyekatan dilakukan di Bundaran Waru/Cyto,Merr Gunung Anyar,SP5 Romokalisari,Terminal Benowo,Jembatan Karangpilang,SP3 Menganti,Lakarsantri SP4 Kedungcowek,Bundaran Karang Poh,SP4 Dupak Demak, Jembatan Kedungbaruk.

Kemudian 6 pengalihan arus yaitu Taman Pelangi,Kebun Binatang, TL POS Siola, Taman Bungkul, Depan Grahadi dan jalan Polisi Istimewa.

Langkah penyekatan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif guna menghindari terjadinya kerumunan massa penggembira yang bergerombol atau melakukan konvoi menjelang atau sesudah pengesahan.

“Jika ada yang bergerombol dan konvoi akan kita himbau untuk kembali,” pungkas Kombes Lutfi. (DON)

NGAWI – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) peringatan malam 1 Suro atau Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H, Polres Ngawi Polda Jatim menggelar apel pengamanan dilanjutkan patroli skala besar, pada Kamis sore (26/6/2025) hingga Jumat (27/6/2025)

Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, S.I.K yang memimpin kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya pengamanan malam 1 Suro mengingat tingginya aktivitas masyarakat, khususnya tradisi budaya maupun keagamaan yang biasa digelar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi.

“Kita hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam menyambut malam 1 Suro berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Ini merupakan wujud pelayanan kita kepada masyarakat,” tegas AKBP Charles.

Kapolres Ngawi juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga situasi kamtibmas dan tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan seperti konvoi liar, konsumsi miras, atau aksi-aksi anarkis.

Patroli skala besar selain anggota Polres Ngawi, juga melibatkan Instansi terkait yakni TNI, Dinas Perhubungan, BPBD dan Dinkes serta Satpol PP Kab. Ngawi

Setelah apel, personel langsung disebar ke titik-titik rawan dan pusat keramaian untuk melakukan patroli gabungan serta pengamanan terbuka dan tertutup.

Sinergitas yang harmonis antar Instansi dan stakeholder terkait yang ada di Kab. Ngawi ini, sebagai upaya preventif dalam menjaga stabilitas wilayah di momen penting atau tradisi masyarakat Jawa. (DON)

Kota Sorong PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di seluruh wilayah.

Kepala Bidang Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Frans Salmon Thesia, S.E., M.Tr. AP, mengatakan hal ini saat ditemui wartawan di Hotel Belagri, Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, Kabid Satpol PP tengah mempersiapkan seluruh perangkat organisasi guna memperkuat pengawasan dan bimbingan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

“Kami saat ini sedang menyusun kekuatan tim dan sistem yang akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan, seperti menjaga ketertiban kota, menindak pelanggaran, dan mengatasi gangguan ketenteraman,” ujarnya.

Frans menjelaskan, Satpol PP Papua Barat Daya telah memiliki sejumlah perangkat dasar seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan dokumen Strategi Penegakan (SP).

Kata Thesya, Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar hukum dan acuan kerja yang wajib dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP di daerah.

Salah satu fokus utama dalam waktu dekat adalah pemberantasan peredaran minuman keras (miras) ilegal dan rokok tanpa cukai, yang dinilai menjadi sumber gangguan sosial dan tindak kriminal di masyarakat.

“Razia miras akan kembali kita intensifkan seperti tahun lalu, bahkan dengan skala yang lebih besar. Kami akan menutup tempat-tempat penjualan miras ilegal dan juga menyasar rokok ilegal. Ini semua demi menciptakan ruang hidup yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Frans.

Upaya ini, lanjutnya, akan dilakukan melalui pembentukan tim gabungan lintas sektor yang melibatkan pemerintah kota, Satpol PP, dan instansi terkait.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan masyarakat agar tidak terjadi tindakan sepihak yang bisa menimbulkan kesan kekerasan atau premanisme.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara legal, profesional, dan terstruktur. Karena itu, pembentukan tim resmi sangat penting agar semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dengan meningkatnya kasus gangguan sosial seperti anak jalanan, miras ilegal, dan pelanggaran aturan, masyarakat pun berharap kehadiran Satpol PP bisa menjadi pelindung, bukan sekadar penegak hukum.

(Timo)